Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini menitikberatkan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Aiman dalam aksi damai yang digelar bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Aksi tersebut melibatkan sekitar tiga ribu peserta yang terdiri dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa, dan organisasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Aksi Damai Soroti Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Ribuan Peserta Suarakan Aspirasi Ekonomi Rakyat

Aiman mengatakan aksi damai tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat kecil terkait kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku usaha mikro membutuhkan perlindungan agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Baca Juga “Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah“

“Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945,” kata Aiman dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau pelaku usaha tertentu. Pemerintah diminta memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Presiden Prabowo Sempat Menyapa Massa Aksi

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa peserta aksi setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat melintas di depan Kompleks Parlemen, Presiden melambaikan tangan kepada massa yang menyambut dengan antusias.

Momen tersebut dinilai menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan kelompok masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian nasional.

Tani Merdeka Dorong Perlindungan Petani dan UMKM
Ekonomi Nasional Diminta Berpihak pada Masyarakat Kecil

Aiman menegaskan petani, pedagang pasar, nelayan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kelompok tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Ia menilai keberpihakan terhadap ekonomi rakyat penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Penguatan Koperasi dan Pasar Rakyat Jadi Fokus

Selain perlindungan usaha kecil, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran bagi petani serta pedagang tradisional.

Mereka juga meminta pemerintah memperkuat distribusi pangan, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, dan meningkatkan daya saing pasar rakyat.

Menurut Aiman, kebijakan ekonomi yang berpihak pada sektor riil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah secara berkelanjutan.

Praktik Monopoli dan Kartel Dinilai Harus Diberantas
Tani Merdeka Dukung Perbaikan Tata Kelola Ekonomi

Aiman menyebut organisasinya mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, kartel, dan manipulasi harga.

Menurutnya, praktik tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi dan lemahnya posisi petani serta pedagang kecil.

Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan dan perdagangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.

Pembangunan Harus Selaras dengan Nilai Pancasila

Aiman menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka investasi atau industri besar, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

“Pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama,” katanya.

Ekonomi Kerakyatan Dinilai Jadi Fondasi Ketahanan Nasional

Dukungan Tani Merdeka Indonesia terhadap arah ekonomi pemerintah menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah dinilai perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan sektor masyarakat kecil.

Penguatan koperasi, perlindungan harga hasil pertanian, serta pemberdayaan UMKM dipandang menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Ke depan, implementasi kebijakan yang konsisten akan menjadi faktor penting dalam memastikan prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Baca Juga “Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Ekonomi Bersejarah di Rapat Paripurna DPR RI“

The post Tani Merdeka: Ekonomi Prabowo Sejalan UUD 1945 appeared first on beritabavet.id.

Kamar Dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut memuat kritik terhadap sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai membebani pelaku usaha dan investor asal China di Indonesia.

Para pengusaha menyoroti kenaikan pajak, peningkatan royalti mineral, hingga pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE). Mereka juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang dinilai semakin agresif dan memicu ketidakpastian bisnis.

Investor China Nilai Iklim Usaha di Indonesia Memburuk

Dalam surat itu, pelaku usaha China menyebut kondisi investasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengaku sebelumnya mendukung kebijakan pemerintah dan menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia Memasuki Fase “Survival Mode”“

Namun, investor kini menilai lingkungan bisnis menjadi lebih sulit. Mereka mengkhawatirkan kebijakan yang dianggap terlalu ketat, serta praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan.

Para pengusaha juga menyoroti dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut disebut memicu ketidakpastian bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Kenaikan Pajak dan Royalti Jadi Sorotan Utama

Salah satu poin utama dalam surat tersebut berkaitan dengan kenaikan pajak dan royalti sektor pertambangan. Investor China mengklaim kebijakan itu meningkatkan beban operasional perusahaan secara signifikan.

Mereka juga menyoroti intensitas pemeriksaan pajak yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam surat itu, perusahaan-perusahaan China menyebut pemeriksaan tersebut kerap berujung pada denda bernilai besar.

“Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali,” tulis perwakilan pelaku usaha dalam surat tersebut.

Investor menyebut denda pajak bahkan mencapai puluhan juta dolar AS. Situasi itu dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan manufaktur.

Aturan Devisa Ekspor dan Kuota Nikel Dinilai Membebani

Pelaku usaha China juga mengkritik kebijakan devisa hasil ekspor yang mewajibkan dana disimpan di bank milik negara selama minimal satu tahun. Mereka menilai aturan tersebut mengganggu arus kas dan likuiditas perusahaan.

Selain aturan DHE, pengurangan kuota bijih nikel menjadi perhatian utama investor. Kebijakan itu dinilai berdampak langsung pada rantai pasok industri pengolahan nikel dan baterai kendaraan listrik.

Masalah visa kerja tenaga asing turut masuk dalam daftar keluhan. Pengusaha menyebut proses administrasi yang semakin ketat dapat menghambat operasional perusahaan dan transfer teknologi.

Investor Khawatir dengan Rencana Kebijakan Baru Pemerintah

Investor China juga menyinggung beberapa rencana kebijakan baru pemerintah Indonesia. Mereka mengkhawatirkan potensi penerapan bea ekspor tambahan serta penghapusan insentif kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memengaruhi minat investasi asing, terutama di sektor hilirisasi mineral dan industri kendaraan listrik. Selama ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi China di Asia Tenggara, khususnya untuk pengembangan industri nikel.

Data pemerintah menunjukkan China masih menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Investasi asal China banyak mengalir ke sektor smelter, energi, infrastruktur, dan kendaraan listrik.

Pemerintah Diharapkan Jaga Kepastian Investasi

Surat dari Kadin China menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan kepastian usaha. Pelaku industri berharap pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan tekanan berlebihan bagi investor.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat penerimaan negara dan memperketat pengawasan terhadap sektor strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda hilirisasi dan penguatan ekonomi nasional.

Ke depan, respons pemerintah terhadap keluhan investor akan menjadi perhatian pelaku pasar. Kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan iklim investasi dinilai tetap menjadi faktor utama dalam menjaga arus modal asing ke Indonesia.

Baca Juga “Ekonom: Panda Bonds RI Masih Menarik bagi Investor China“

The post Kadin China Surati Prabowo, Soroti Ekonomi RI appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kebijakan baru terkait hak keuangan hakim ad hoc melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026. Aturan ini mengatur tunjangan, fasilitas, hingga jaminan bagi hakim ad hoc di berbagai jenis pengadilan.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kualitas peradilan dengan menghadirkan hakim ad hoc yang profesional, berintegritas, dan mandiri dalam menjalankan tugas.

baca juga”Mobil Listrik di Jakarta Tetap Bebas Pajak“

Skema Tunjangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Dalam peraturan tersebut, hakim ad hoc berhak menerima sejumlah fasilitas utama. Hak tersebut meliputi tunjangan bulanan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, serta perlindungan keamanan saat menjalankan tugas.

Selain itu, hakim ad hoc juga mendapatkan biaya perjalanan dinas dan uang penghargaan di akhir masa jabatan. Seluruh tunjangan yang diberikan telah mencakup pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jika fasilitas rumah negara atau transportasi belum tersedia di daerah penugasan, pemerintah dapat menggantinya dengan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai kemampuan keuangan negara.

Jaminan dan Ketentuan Hak Keuangan

Hak keuangan dan fasilitas diberikan sejak hakim ad hoc resmi dilantik. Bagi hakim yang telah menjabat sebelum aturan ini berlaku, hak tersebut tetap diberikan sejak Perpres mulai berlaku.

Namun, fasilitas ini akan dihentikan apabila hakim ad hoc berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Perlu dicatat, hakim ad hoc tidak mendapatkan hak pensiun maupun pesangon setelah masa tugas berakhir.

Pemerintah juga menetapkan bahwa hakim ad hoc berhak atas jaminan kesehatan dan keamanan selama menjalankan tugas, serta fasilitas perjalanan dinas dengan standar setara hakim di pengadilan terkait.

Uang Penghargaan di Akhir Masa Jabatan

Selain tunjangan bulanan, hakim ad hoc berhak menerima uang penghargaan di akhir masa jabatan. Nilainya ditetapkan sebesar dua kali tunjangan bulanan terakhir.

Jika masa jabatan tidak diselesaikan secara penuh, nilai penghargaan akan disesuaikan dengan lama masa kerja. Namun, penghargaan ini tidak diberikan kepada hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat atau terbukti melakukan tindak pidana.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi hakim ad hoc untuk menjaga profesionalitas selama masa tugas.

Rincian Besaran Tunjangan Berdasarkan Jenis Pengadilan

Perpres ini juga merinci besaran tunjangan berdasarkan jenis dan tingkat pengadilan. Berikut beberapa di antaranya:

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tunjangan hakim ad hoc mencapai Rp49,3 juta per bulan untuk tingkat pertama. Pada tingkat banding, nilainya meningkat menjadi Rp64,5 juta, dan pada tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta.

Untuk Pengadilan Hubungan Industrial, tunjangan sebesar Rp49,3 juta diberikan pada tingkat pertama, sedangkan tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta.

Di Pengadilan Hak Asasi Manusia, tunjangan berkisar Rp49,3 juta untuk tingkat pertama, Rp62,5 juta untuk banding, dan Rp105,27 juta untuk kasasi.

Sementara itu, pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perikanan, tunjangan tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp49,3 juta, dengan tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta untuk Pengadilan Niaga.

Besaran ini menunjukkan perbedaan berdasarkan tingkat kompleksitas perkara dan tanggung jawab di masing-masing tingkat pengadilan.

Konteks Kebijakan dan Dampaknya

Penetapan tunjangan ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk hakim ad hoc yang menangani perkara khusus.

Dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan hakim ad hoc dapat bekerja lebih profesional dan independen. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menarik tenaga ahli yang kompeten untuk bergabung sebagai hakim ad hoc di berbagai sektor peradilan.

Tantangan dan Implementasi

Meski memberikan manfaat signifikan, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh fasilitas yang dijanjikan.

Selain itu, pengawasan terhadap integritas hakim ad hoc juga menjadi faktor penting agar peningkatan tunjangan sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Kesimpulan: Dorongan untuk Peradilan yang Lebih Profesional

Penetapan tunjangan hakim ad hoc melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian hak keuangan sekaligus mendorong profesionalitas hakim.

Dengan dukungan fasilitas dan jaminan yang memadai, hakim ad hoc diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal. Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

baca juga”Prabowo Pangkas Setoran Ojol ke Aplikator, Grab Indonesia Buka Suara“

The post Prabowo Tetapkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Baru appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto menerima Ray Dalio, investor global dan penasihat strategis Danantara, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas prospek ekonomi Indonesia, penguatan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis negara, serta arah investasi jangka panjang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap melalui akun Instagram resmi bahwa diskusi tersebut mencakup strategi peningkatan kepercayaan internasional terhadap Danantara serta optimalisasi aset negara dan BUMN strategis. “Danantara terus bekerjasama dengan mitra global untuk memperkuat posisi dan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi nasional,” tulis Teddy, Jumat (27/3/2026).

baca juga”WFH ASN Terbaru: Aturan dan Sanksi yang Berlaku“

Danantara: Sovereign Wealth Fund Indonesia

Danantara dibentuk pada Februari 2025 untuk mengelola aset strategis negara, mengoptimalkan BUMN penting, dan berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF). Institusi ini dirancang untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menarik investasi internasional, serta meningkatkan transparansi dan tata kelola aset negara.

Menurut Teddy, kolaborasi dengan penasihat global seperti Ray Dalio menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadirkan standar internasional bagi Danantara. Institusi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional.

Kehadiran Pejabat Kunci dalam Pertemuan

Selain Presiden Prabowo dan Ray Dalio, pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani
Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

Kehadiran para menteri menunjukkan bahwa pertemuan ini bersifat strategis, mencakup implementasi kebijakan ekonomi, investasi, dan penguatan kapasitas Danantara sebagai institusi keuangan nasional.

Ray Dalio: Penasihat Global untuk Danantara

Ray Dalio dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam dunia investasi global. Ia dipercaya untuk memberikan masukan strategis bagi Danantara, baik untuk pengembangan institusi maupun sebagai penasihat informal bagi Presiden Prabowo.

Dalam keterangannya pada 4 Juni 2025, Dalio menegaskan bahwa perannya bersifat sukarela dan tidak dibayar. “Keterlibatan saya tetap sama, bersifat sukarela, dan tidak berubah. Danantara sepenuhnya menghormati kontribusi saya,” ujarnya. Kontribusi Dalio selama lebih dari setahun terakhir dinilai telah membantu membentuk arah strategis Danantara, khususnya dalam pengelolaan sektor investasi jangka panjang.

Fokus Diskusi: Prospek Ekonomi Indonesia

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya memperkuat prospek ekonomi nasional melalui berbagai strategi, termasuk:

Optimalisasi aset negara dan BUMN strategis
Peningkatan transparansi dan tata kelola investasi
Peningkatan kepercayaan investor internasional
Strategi pembangunan jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan

Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan hanya pengelola aset, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang mendorong inovasi, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan fiskal negara. Dalam konteks global, langkah ini diharapkan meningkatkan posisi Indonesia di antara negara-negara dengan SWF yang aktif dan kompetitif.

Dampak Internasional dan Kerja Sama Strategis

Selain agenda domestik, pertemuan ini memiliki implikasi internasional. Keterlibatan Dalio sebagai penasihat global memberikan sinyal positif bagi investor internasional bahwa Indonesia serius memperkuat pengelolaan aset strategis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menerima Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Maret 2026. Diskusi antara kedua pemimpin akan menyoroti geopolitik global, dinamika konflik di Asia Barat, dan implikasi ekonomi kawasan. Pertemuan ini menekankan perlunya ASEAN bertindak kolektif dalam menjaga stabilitas regional, jalur perdagangan, dan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Analisis Prospek Jangka Panjang Danantara

Sebagai badan pengelola investasi strategis, Danantara berpotensi menjadi institusi yang memainkan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dukungan penasihat global, tata kelola yang transparan, dan strategi investasi yang berorientasi jangka panjang, Danantara dapat:

Menjadi katalis pertumbuhan sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan teknologi
Menarik investasi asing berkualitas dengan risiko terukur
Memperkuat posisi Indonesia di pasar global sebagai negara dengan manajemen SWF yang profesional

Analisis ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penasihat global, dan lembaga strategis seperti Danantara tidak hanya relevan bagi ekonomi domestik, tetapi juga memberikan kepercayaan bagi investor internasional.

Kesimpulan: Menguatkan Ekonomi Indonesia di Kancah Global

Pertemuan Prabowo dan Ray Dalio menegaskan arah ambisius Indonesia dalam mengelola aset strategis dan meningkatkan prospek ekonomi nasional. Dengan dukungan penasihat global, Danantara diproyeksikan menjadi institusi yang kredibel, transparan, dan mampu menarik investasi internasional.

Sementara itu, pertemuan dengan pemimpin negara lain, termasuk Anwar Ibrahim, menunjukkan strategi diplomasi ekonomi yang proaktif. Gabungan strategi domestik dan internasional ini diharapkan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, memperkuat posisi Indonesia di arena global, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

baca juga”Silaturahmi Idulfitri, Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka“

The post Prabowo Diskusi Prospek Ekonomi dan Proyek Danantara dengan Ray Dalio appeared first on beritabavet.id.