Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyederhanaan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran. Pemerintah berencana mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan melalui proses konsolidasi dan penutupan perusahaan yang dinilai tidak efisien.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan BUMN agar perusahaan negara memiliki tata kelola yang lebih efektif, sehat secara finansial, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

baca juga”Ini Alasan Sertifikat Tanah Beda Luas dengan Girik“

Pemerintah Lanjutkan Konsolidasi dan Penutupan BUMN

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 pada Minggu (28/6/2026), Prabowo mengatakan pemerintah telah memulai proses penataan BUMN. Hingga saat ini, lebih dari 200 perusahaan telah ditutup sebagai bagian dari program tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa jumlah BUMN akan terus dikurangi secara bertahap hingga mencapai sekitar 250 perusahaan. Menurutnya, struktur perusahaan negara yang terlalu banyak selama ini membuat pengelolaan menjadi kurang efisien.

“Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 250,” kata Prabowo.

Ia menilai konsolidasi akan membuat pemerintah lebih mudah mengawasi kinerja perusahaan negara sekaligus meningkatkan produktivitas aset yang dimiliki negara.

Pengurangan BUMN Dinilai Mampu Menekan Biaya Operasional

Prabowo menjelaskan bahwa banyaknya jumlah perusahaan negara turut menciptakan beban biaya operasional yang besar. Setiap perusahaan memiliki jajaran direksi, komisaris, dan struktur organisasi yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Menurutnya, apabila sekitar 750 BUMN ditutup, maka ribuan posisi direksi dan komisaris juga akan berkurang. Langkah tersebut diyakini dapat menghemat pengeluaran negara yang selama ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.

Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola BUMN berasal dari masyarakat sehingga harus dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan negara memiliki kinerja yang sehat dan mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Prabowo Sebut Kinerja BUMN Mulai Membaik

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk mendukung riset dan inovasi nasional.

Ia menyatakan gagasan tersebut layak dipertimbangkan, tetapi syarat utamanya adalah perusahaan negara harus mampu mencetak keuntungan secara berkelanjutan.

Menurut Prabowo, kondisi BUMN mulai menunjukkan perbaikan dalam satu tahun terakhir. Ia menyampaikan apresiasi kepada Danantara yang dinilai berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah sehingga mulai menghasilkan laba.

Meski demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan reformasi BUMN agar kondisi keuangan perusahaan semakin kuat. Dengan tata kelola yang lebih baik, laba perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pengembangan riset dan inovasi nasional.

Prabowo Tegaskan Pentingnya Peran Akademisi dalam Pemerintahan

Selain membahas reformasi BUMN, Prabowo kembali menekankan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta, ia menyatakan hampir seluruh sektor strategis pemerintahan kini melibatkan profesor dan ilmuwan sebagai bagian dari tim pengambil keputusan.

Menurut Prabowo, para guru besar memiliki kapasitas intelektual untuk menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan strategis didukung oleh kajian akademik yang kuat.

Ke depan, reformasi BUMN dan penguatan kolaborasi dengan kalangan akademisi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat daya saing Indonesia melalui inovasi, riset, dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

baca juga”Prabowo Target Reformasi BUMN Rampung Tahun Ini“

The post Prabowo Bakal Tutup 750 BUMN, Ini Penjelasannya appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus memiliki peran yang lebih besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjaga kinerja dan kesehatan bisnis, perbankan milik negara diminta untuk memperluas akses pembiayaan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, setelah mengikuti pertemuan antara Presiden Prabowo dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank anggota Himbara di Istana Negara. Kelima bank tersebut meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN yang selama ini menjadi tulang punggung sektor perbankan nasional.

Menurut Rosan, Presiden menilai keberadaan Himbara tidak hanya sebagai institusi keuangan yang berfokus pada pencapaian keuntungan. Sebagai bank yang dimiliki negara, Himbara juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung agenda pembangunan, memperluas pemerataan ekonomi, serta memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh akses layanan keuangan.

Prabowo menekankan bahwa manfaat dari keberadaan perbankan harus dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Mulai dari pelaku UMKM, pelaku usaha di sektor komersial, hingga perusahaan skala besar atau korporasi, seluruhnya membutuhkan dukungan sistem keuangan yang kuat dan inklusif.

“Perbankan harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, sektor komersial hingga korporasi,” ujar Rosan menyampaikan arahan Presiden usai pertemuan tersebut.

baca juga”Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 52 Triliun“

Himbara Memegang Posisi Penting dalam Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Rosan menjelaskan bahwa kekuatan Himbara dalam industri keuangan nasional sangat besar. Berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, Bank Mandiri dan BRI masing-masing memiliki nilai sekitar Rp450 triliun. Sementara itu, BNI memiliki kapitalisasi pasar yang mendekati Rp200 triliun.

Jika digabungkan dengan BSI dan BTN, total kapitalisasi pasar lima bank anggota Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari keseluruhan kapitalisasi pasar perusahaan yang tercatat di Indonesia.

Besarnya skala bisnis tersebut menunjukkan bahwa keputusan dan kebijakan yang dilakukan Himbara dapat memberikan pengaruh luas terhadap perekonomian nasional. Penyaluran kredit, strategi pembiayaan, hingga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berharap Himbara mampu menjalankan dua peran secara seimbang. Di satu sisi, bank BUMN harus menjaga profitabilitas dan kesehatan keuangan agar tetap kompetitif. Namun di sisi lain, Himbara juga harus menjalankan fungsi pembangunan dengan memperluas akses pembiayaan kepada sektor yang membutuhkan dukungan, terutama UMKM.

Meski mendorong peningkatan pembiayaan, Presiden tetap mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Seluruh bank pemerintah harus menjaga kualitas kredit, menerapkan manajemen risiko yang baik, serta memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara profesional dan transparan.

Prabowo Dorong Pembiayaan UMKM Lebih Mudah dan Suku Bunga Kredit Lebih Kompetitif

Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah kondisi pembiayaan bagi pelaku UMKM. Rosan menilai masih terdapat ketimpangan dalam akses kredit, di mana sebagian pelaku usaha kecil menghadapi bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar.

Padahal, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta berperan menjaga aktivitas ekonomi hingga ke daerah-daerah.

Menurut Rosan, pelaku UMKM seharusnya memperoleh dukungan yang lebih baik dari sektor perbankan. Kemudahan akses kredit dan tingkat bunga yang lebih kompetitif dapat membantu usaha kecil meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan tidak boleh hanya melihat besarnya keuntungan yang dapat diperoleh bank. Sebaliknya, perbankan nasional perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari penyaluran kredit kepada sektor produktif masyarakat.

Dengan dukungan pembiayaan yang lebih luas, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekonomi yang lebih merata dan tidak hanya bertumpu pada kelompok usaha besar.

Perbankan Menjadi Penggerak Program Pemerintah dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Rosan menggambarkan sektor perbankan sebagai “darah” bagi perekonomian karena memiliki fungsi utama mengalirkan dana ke berbagai sektor yang membutuhkan modal. Tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat, aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha akan sulit berkembang secara optimal.

Dalam konteks pembangunan nasional, Himbara diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas. Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus adalah sektor pangan yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Dukungan pembiayaan terhadap sektor pertanian, industri pengolahan pangan, dan rantai pasok dinilai mampu meningkatkan produktivitas serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain faktor domestik, pemerintah juga mencermati perkembangan ekonomi global yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Rosan menyebut penurunan harga minyak dunia hingga berada di bawah US$80 per barel setelah adanya perkembangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran dapat menjadi sentimen positif bagi perekonomian.

Harga energi yang lebih terkendali berpotensi mengurangi tekanan biaya produksi dan membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di tengah ketidakpastian global.

Ke depan, pemerintah ingin membangun perekonomian yang semakin mandiri dan memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan kondisi internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, keberadaan Himbara menjadi salah satu instrumen penting karena memiliki kapasitas besar untuk mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif.

Dengan kombinasi antara tata kelola yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan keberpihakan terhadap masyarakat, Himbara diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

baca juga”DPR Kumpulkan Bos Himbara Bahas Buyback Saham BUMN“

The post Prabowo Minta Himbara Perluas Pembiayaan UMKM appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jerman, termasuk pada sektor teknologi tingkat tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan bilateral antara Prabowo dan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Kerja sama ketenagakerjaan tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Jerman di berbagai bidang strategis. Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika global yang terus berkembang, kedua negara berupaya memperkuat kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan akses tenaga kerja terampil ke pasar internasional, termasuk Jerman yang memiliki kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah sektor tertentu.

“Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi,” ujar Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Steinmeier.

baca juga”Subsidi BBM Lebih Tepat Jika Dialihkan ke Transportasi Publik“

Kerja Sama Keterampilan dan Keperawatan Jadi Fokus Kemitraan

Indonesia dan Jerman Teken LoI Global Skills Partnership

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Steinmeier turut menyambut baik penandatanganan Letter of Intent (LoI) mengenai Global Skills Partnership di sektor keperawatan.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Indonesia agar mampu memenuhi standar tenaga kerja internasional. Program seperti ini juga diharapkan membuka kesempatan lebih besar bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja dan mengembangkan karier di Jerman.

Selain bidang ketenagakerjaan, kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Prabowo berharap perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera mencapai tahap penyelesaian substansial sehingga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha di kedua kawasan.

Menurut Prabowo, peran aktif Jerman dalam proses finalisasi kesepakatan di tingkat Uni Eropa menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi kerja sama ekonomi tersebut.

Momen Prabowo Menyapa Presiden Jerman dengan Bahasa Jerman

Sapaan “Guten Tag” Warnai Pertemuan Kenegaraan di Istana Merdeka

Salah satu momen yang menarik perhatian dalam kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier adalah ketika Prabowo membuka pernyataan pers menggunakan bahasa Jerman.

Di hadapan delegasi kedua negara dan awak media, Prabowo mengucapkan “Guten Tag, herzlich willkommen” yang berarti “selamat siang dan selamat datang”. Sapaan tersebut menjadi simbol penghormatan kepada tamu negara serta menunjukkan kedekatan hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Steinmeier ke Indonesia. Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki makna penting karena menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman pada 2027.

Penguatan Kemitraan Indonesia dan Jerman di Tengah Tantangan Global

Kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier turut diisi dengan prosesi penyambutan resmi di Istana Merdeka. Kehadirannya disambut upacara kenegaraan, pasukan kehormatan, tarian budaya Indonesia, serta sambutan dari sejumlah pelajar yang membawa bendera kedua negara.

Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing untuk membahas berbagai agenda kerja sama.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman dalam memperkuat hubungan jangka panjang di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, investasi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ke depan, kolaborasi kedua negara diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk berkarier di tingkat global sekaligus mempererat hubungan strategis Indonesia dan Jerman yang telah terjalin selama puluhan tahun.

baca juga”Kantor Bupati Sigi Rusak Akibat Gempa Palu“

The post Prabowo Dorong Perluasan Peluang Kerja WNI di Jerman appeared first on beritabavet.id.

Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini menitikberatkan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Aiman dalam aksi damai yang digelar bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Aksi tersebut melibatkan sekitar tiga ribu peserta yang terdiri dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa, dan organisasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Aksi Damai Soroti Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Ribuan Peserta Suarakan Aspirasi Ekonomi Rakyat

Aiman mengatakan aksi damai tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat kecil terkait kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku usaha mikro membutuhkan perlindungan agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Baca Juga “Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah“

“Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945,” kata Aiman dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau pelaku usaha tertentu. Pemerintah diminta memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Presiden Prabowo Sempat Menyapa Massa Aksi

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa peserta aksi setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat melintas di depan Kompleks Parlemen, Presiden melambaikan tangan kepada massa yang menyambut dengan antusias.

Momen tersebut dinilai menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan kelompok masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian nasional.

Tani Merdeka Dorong Perlindungan Petani dan UMKM
Ekonomi Nasional Diminta Berpihak pada Masyarakat Kecil

Aiman menegaskan petani, pedagang pasar, nelayan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kelompok tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Ia menilai keberpihakan terhadap ekonomi rakyat penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Penguatan Koperasi dan Pasar Rakyat Jadi Fokus

Selain perlindungan usaha kecil, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran bagi petani serta pedagang tradisional.

Mereka juga meminta pemerintah memperkuat distribusi pangan, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, dan meningkatkan daya saing pasar rakyat.

Menurut Aiman, kebijakan ekonomi yang berpihak pada sektor riil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah secara berkelanjutan.

Praktik Monopoli dan Kartel Dinilai Harus Diberantas
Tani Merdeka Dukung Perbaikan Tata Kelola Ekonomi

Aiman menyebut organisasinya mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, kartel, dan manipulasi harga.

Menurutnya, praktik tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi dan lemahnya posisi petani serta pedagang kecil.

Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan dan perdagangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.

Pembangunan Harus Selaras dengan Nilai Pancasila

Aiman menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka investasi atau industri besar, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

“Pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama,” katanya.

Ekonomi Kerakyatan Dinilai Jadi Fondasi Ketahanan Nasional

Dukungan Tani Merdeka Indonesia terhadap arah ekonomi pemerintah menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah dinilai perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan sektor masyarakat kecil.

Penguatan koperasi, perlindungan harga hasil pertanian, serta pemberdayaan UMKM dipandang menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Ke depan, implementasi kebijakan yang konsisten akan menjadi faktor penting dalam memastikan prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Baca Juga “Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Ekonomi Bersejarah di Rapat Paripurna DPR RI“

The post Tani Merdeka: Ekonomi Prabowo Sejalan UUD 1945 appeared first on beritabavet.id.

Kamar Dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut memuat kritik terhadap sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai membebani pelaku usaha dan investor asal China di Indonesia.

Para pengusaha menyoroti kenaikan pajak, peningkatan royalti mineral, hingga pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE). Mereka juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang dinilai semakin agresif dan memicu ketidakpastian bisnis.

Investor China Nilai Iklim Usaha di Indonesia Memburuk

Dalam surat itu, pelaku usaha China menyebut kondisi investasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengaku sebelumnya mendukung kebijakan pemerintah dan menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia Memasuki Fase “Survival Mode”“

Namun, investor kini menilai lingkungan bisnis menjadi lebih sulit. Mereka mengkhawatirkan kebijakan yang dianggap terlalu ketat, serta praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan.

Para pengusaha juga menyoroti dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut disebut memicu ketidakpastian bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Kenaikan Pajak dan Royalti Jadi Sorotan Utama

Salah satu poin utama dalam surat tersebut berkaitan dengan kenaikan pajak dan royalti sektor pertambangan. Investor China mengklaim kebijakan itu meningkatkan beban operasional perusahaan secara signifikan.

Mereka juga menyoroti intensitas pemeriksaan pajak yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam surat itu, perusahaan-perusahaan China menyebut pemeriksaan tersebut kerap berujung pada denda bernilai besar.

“Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali,” tulis perwakilan pelaku usaha dalam surat tersebut.

Investor menyebut denda pajak bahkan mencapai puluhan juta dolar AS. Situasi itu dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan manufaktur.

Aturan Devisa Ekspor dan Kuota Nikel Dinilai Membebani

Pelaku usaha China juga mengkritik kebijakan devisa hasil ekspor yang mewajibkan dana disimpan di bank milik negara selama minimal satu tahun. Mereka menilai aturan tersebut mengganggu arus kas dan likuiditas perusahaan.

Selain aturan DHE, pengurangan kuota bijih nikel menjadi perhatian utama investor. Kebijakan itu dinilai berdampak langsung pada rantai pasok industri pengolahan nikel dan baterai kendaraan listrik.

Masalah visa kerja tenaga asing turut masuk dalam daftar keluhan. Pengusaha menyebut proses administrasi yang semakin ketat dapat menghambat operasional perusahaan dan transfer teknologi.

Investor Khawatir dengan Rencana Kebijakan Baru Pemerintah

Investor China juga menyinggung beberapa rencana kebijakan baru pemerintah Indonesia. Mereka mengkhawatirkan potensi penerapan bea ekspor tambahan serta penghapusan insentif kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memengaruhi minat investasi asing, terutama di sektor hilirisasi mineral dan industri kendaraan listrik. Selama ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi China di Asia Tenggara, khususnya untuk pengembangan industri nikel.

Data pemerintah menunjukkan China masih menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Investasi asal China banyak mengalir ke sektor smelter, energi, infrastruktur, dan kendaraan listrik.

Pemerintah Diharapkan Jaga Kepastian Investasi

Surat dari Kadin China menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan kepastian usaha. Pelaku industri berharap pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan tekanan berlebihan bagi investor.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat penerimaan negara dan memperketat pengawasan terhadap sektor strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda hilirisasi dan penguatan ekonomi nasional.

Ke depan, respons pemerintah terhadap keluhan investor akan menjadi perhatian pelaku pasar. Kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan iklim investasi dinilai tetap menjadi faktor utama dalam menjaga arus modal asing ke Indonesia.

Baca Juga “Ekonom: Panda Bonds RI Masih Menarik bagi Investor China“

The post Kadin China Surati Prabowo, Soroti Ekonomi RI appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kebijakan baru terkait hak keuangan hakim ad hoc melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026. Aturan ini mengatur tunjangan, fasilitas, hingga jaminan bagi hakim ad hoc di berbagai jenis pengadilan.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kualitas peradilan dengan menghadirkan hakim ad hoc yang profesional, berintegritas, dan mandiri dalam menjalankan tugas.

baca juga”Mobil Listrik di Jakarta Tetap Bebas Pajak“

Skema Tunjangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Dalam peraturan tersebut, hakim ad hoc berhak menerima sejumlah fasilitas utama. Hak tersebut meliputi tunjangan bulanan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, serta perlindungan keamanan saat menjalankan tugas.

Selain itu, hakim ad hoc juga mendapatkan biaya perjalanan dinas dan uang penghargaan di akhir masa jabatan. Seluruh tunjangan yang diberikan telah mencakup pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jika fasilitas rumah negara atau transportasi belum tersedia di daerah penugasan, pemerintah dapat menggantinya dengan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai kemampuan keuangan negara.

Jaminan dan Ketentuan Hak Keuangan

Hak keuangan dan fasilitas diberikan sejak hakim ad hoc resmi dilantik. Bagi hakim yang telah menjabat sebelum aturan ini berlaku, hak tersebut tetap diberikan sejak Perpres mulai berlaku.

Namun, fasilitas ini akan dihentikan apabila hakim ad hoc berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Perlu dicatat, hakim ad hoc tidak mendapatkan hak pensiun maupun pesangon setelah masa tugas berakhir.

Pemerintah juga menetapkan bahwa hakim ad hoc berhak atas jaminan kesehatan dan keamanan selama menjalankan tugas, serta fasilitas perjalanan dinas dengan standar setara hakim di pengadilan terkait.

Uang Penghargaan di Akhir Masa Jabatan

Selain tunjangan bulanan, hakim ad hoc berhak menerima uang penghargaan di akhir masa jabatan. Nilainya ditetapkan sebesar dua kali tunjangan bulanan terakhir.

Jika masa jabatan tidak diselesaikan secara penuh, nilai penghargaan akan disesuaikan dengan lama masa kerja. Namun, penghargaan ini tidak diberikan kepada hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat atau terbukti melakukan tindak pidana.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi hakim ad hoc untuk menjaga profesionalitas selama masa tugas.

Rincian Besaran Tunjangan Berdasarkan Jenis Pengadilan

Perpres ini juga merinci besaran tunjangan berdasarkan jenis dan tingkat pengadilan. Berikut beberapa di antaranya:

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tunjangan hakim ad hoc mencapai Rp49,3 juta per bulan untuk tingkat pertama. Pada tingkat banding, nilainya meningkat menjadi Rp64,5 juta, dan pada tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta.

Untuk Pengadilan Hubungan Industrial, tunjangan sebesar Rp49,3 juta diberikan pada tingkat pertama, sedangkan tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta.

Di Pengadilan Hak Asasi Manusia, tunjangan berkisar Rp49,3 juta untuk tingkat pertama, Rp62,5 juta untuk banding, dan Rp105,27 juta untuk kasasi.

Sementara itu, pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perikanan, tunjangan tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp49,3 juta, dengan tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta untuk Pengadilan Niaga.

Besaran ini menunjukkan perbedaan berdasarkan tingkat kompleksitas perkara dan tanggung jawab di masing-masing tingkat pengadilan.

Konteks Kebijakan dan Dampaknya

Penetapan tunjangan ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk hakim ad hoc yang menangani perkara khusus.

Dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan hakim ad hoc dapat bekerja lebih profesional dan independen. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menarik tenaga ahli yang kompeten untuk bergabung sebagai hakim ad hoc di berbagai sektor peradilan.

Tantangan dan Implementasi

Meski memberikan manfaat signifikan, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh fasilitas yang dijanjikan.

Selain itu, pengawasan terhadap integritas hakim ad hoc juga menjadi faktor penting agar peningkatan tunjangan sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Kesimpulan: Dorongan untuk Peradilan yang Lebih Profesional

Penetapan tunjangan hakim ad hoc melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian hak keuangan sekaligus mendorong profesionalitas hakim.

Dengan dukungan fasilitas dan jaminan yang memadai, hakim ad hoc diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal. Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

baca juga”Prabowo Pangkas Setoran Ojol ke Aplikator, Grab Indonesia Buka Suara“

The post Prabowo Tetapkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Baru appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto menerima Ray Dalio, investor global dan penasihat strategis Danantara, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas prospek ekonomi Indonesia, penguatan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis negara, serta arah investasi jangka panjang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap melalui akun Instagram resmi bahwa diskusi tersebut mencakup strategi peningkatan kepercayaan internasional terhadap Danantara serta optimalisasi aset negara dan BUMN strategis. “Danantara terus bekerjasama dengan mitra global untuk memperkuat posisi dan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi nasional,” tulis Teddy, Jumat (27/3/2026).

baca juga”WFH ASN Terbaru: Aturan dan Sanksi yang Berlaku“

Danantara: Sovereign Wealth Fund Indonesia

Danantara dibentuk pada Februari 2025 untuk mengelola aset strategis negara, mengoptimalkan BUMN penting, dan berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF). Institusi ini dirancang untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menarik investasi internasional, serta meningkatkan transparansi dan tata kelola aset negara.

Menurut Teddy, kolaborasi dengan penasihat global seperti Ray Dalio menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadirkan standar internasional bagi Danantara. Institusi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional.

Kehadiran Pejabat Kunci dalam Pertemuan

Selain Presiden Prabowo dan Ray Dalio, pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani
Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

Kehadiran para menteri menunjukkan bahwa pertemuan ini bersifat strategis, mencakup implementasi kebijakan ekonomi, investasi, dan penguatan kapasitas Danantara sebagai institusi keuangan nasional.

Ray Dalio: Penasihat Global untuk Danantara

Ray Dalio dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam dunia investasi global. Ia dipercaya untuk memberikan masukan strategis bagi Danantara, baik untuk pengembangan institusi maupun sebagai penasihat informal bagi Presiden Prabowo.

Dalam keterangannya pada 4 Juni 2025, Dalio menegaskan bahwa perannya bersifat sukarela dan tidak dibayar. “Keterlibatan saya tetap sama, bersifat sukarela, dan tidak berubah. Danantara sepenuhnya menghormati kontribusi saya,” ujarnya. Kontribusi Dalio selama lebih dari setahun terakhir dinilai telah membantu membentuk arah strategis Danantara, khususnya dalam pengelolaan sektor investasi jangka panjang.

Fokus Diskusi: Prospek Ekonomi Indonesia

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya memperkuat prospek ekonomi nasional melalui berbagai strategi, termasuk:

Optimalisasi aset negara dan BUMN strategis
Peningkatan transparansi dan tata kelola investasi
Peningkatan kepercayaan investor internasional
Strategi pembangunan jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan

Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan hanya pengelola aset, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang mendorong inovasi, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan fiskal negara. Dalam konteks global, langkah ini diharapkan meningkatkan posisi Indonesia di antara negara-negara dengan SWF yang aktif dan kompetitif.

Dampak Internasional dan Kerja Sama Strategis

Selain agenda domestik, pertemuan ini memiliki implikasi internasional. Keterlibatan Dalio sebagai penasihat global memberikan sinyal positif bagi investor internasional bahwa Indonesia serius memperkuat pengelolaan aset strategis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menerima Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Maret 2026. Diskusi antara kedua pemimpin akan menyoroti geopolitik global, dinamika konflik di Asia Barat, dan implikasi ekonomi kawasan. Pertemuan ini menekankan perlunya ASEAN bertindak kolektif dalam menjaga stabilitas regional, jalur perdagangan, dan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Analisis Prospek Jangka Panjang Danantara

Sebagai badan pengelola investasi strategis, Danantara berpotensi menjadi institusi yang memainkan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dukungan penasihat global, tata kelola yang transparan, dan strategi investasi yang berorientasi jangka panjang, Danantara dapat:

Menjadi katalis pertumbuhan sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan teknologi
Menarik investasi asing berkualitas dengan risiko terukur
Memperkuat posisi Indonesia di pasar global sebagai negara dengan manajemen SWF yang profesional

Analisis ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penasihat global, dan lembaga strategis seperti Danantara tidak hanya relevan bagi ekonomi domestik, tetapi juga memberikan kepercayaan bagi investor internasional.

Kesimpulan: Menguatkan Ekonomi Indonesia di Kancah Global

Pertemuan Prabowo dan Ray Dalio menegaskan arah ambisius Indonesia dalam mengelola aset strategis dan meningkatkan prospek ekonomi nasional. Dengan dukungan penasihat global, Danantara diproyeksikan menjadi institusi yang kredibel, transparan, dan mampu menarik investasi internasional.

Sementara itu, pertemuan dengan pemimpin negara lain, termasuk Anwar Ibrahim, menunjukkan strategi diplomasi ekonomi yang proaktif. Gabungan strategi domestik dan internasional ini diharapkan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, memperkuat posisi Indonesia di arena global, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

baca juga”Silaturahmi Idulfitri, Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka“

The post Prabowo Diskusi Prospek Ekonomi dan Proyek Danantara dengan Ray Dalio appeared first on beritabavet.id.