Pengalihan Subsidi BBM ke Transportasi Publik Dinilai Lebih Tepat Sasaran
Besarnya anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi perhatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah akademisi menilai kebijakan subsidi energi perlu diarahkan secara lebih efektif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Salah satu usulan yang muncul adalah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas transportasi publik. Langkah ini dianggap mampu menciptakan akses transportasi yang lebih merata, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Data menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat konsumsi energi nasional.
Realisasi subsidi BBM sempat mencapai Rp551,2 triliun pada 2022 akibat lonjakan harga energi global. Angka tersebut kemudian menurun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan Rp113,3 triliun pada 2024. Namun, alokasi subsidi kembali meningkat menjadi Rp394,3 triliun pada 2025 sebelum ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.
baca juga”Rumah Subsidi FLPP Jadi Pilihan Milenial dan Gen Z“
Mayoritas Subsidi BBM Dinikmati Kendaraan Pribadi
Sektor transportasi masih menjadi konsumen terbesar BBM di Indonesia dengan porsi sekitar 40 persen dari total penggunaan energi berbahan bakar minyak. Namun, distribusi pemanfaatan subsidi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 93 persen BBM bersubsidi digunakan oleh kendaraan pribadi. Sementara itu, sektor transportasi barang hanya menyerap sekitar 4 persen, sedangkan angkutan umum penumpang mendapatkan porsi sekitar 3 persen.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pola penggunaan tersebut menjadi alasan penting untuk mengevaluasi arah kebijakan subsidi energi.
Menurut Djoko, anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar apabila dialihkan untuk memperbaiki layanan transportasi umum di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti kebijakan insentif kendaraan listrik. Menurutnya, dana bantuan pembelian kendaraan listrik akan lebih efektif apabila sebagian digunakan untuk memberikan stimulus kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih modern dan mudah diakses masyarakat.
Modernisasi Transportasi Publik Jadi Kunci Menuju Indonesia Maju 2045
Djoko menjelaskan bahwa transportasi umum yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Namun, hingga saat ini modernisasi transportasi publik masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dari total 514 pemerintah daerah, baru sekitar 45 daerah yang telah melakukan pembenahan dan modernisasi sistem transportasi umum. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan investasi serta dukungan kebijakan di sektor transportasi.
Meski demikian, ia menilai program kendaraan listrik tetap memiliki peran penting, terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak, seperti wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Sebagai contoh, Kabupaten Asmat telah menggunakan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi masyarakat sejak 2007 karena kondisi geografis dan terbatasnya ketersediaan BBM di wilayah tersebut.
Transportasi Umum Berpotensi Menjadi Instrumen Perlindungan Sosial
Pengembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang luas. Pemerintah daerah dapat menyediakan layanan transportasi dengan tarif terjangkau atau bahkan gratis bagi kelompok tertentu.
Kelompok seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat langsung dari sistem transportasi umum yang lebih baik.
Selain membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, transportasi publik yang modern juga mampu menekan kemacetan, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta menurunkan tingkat polusi udara di kawasan perkotaan.
Pengelolaan Subsidi Energi Perlu Mengutamakan Manfaat Jangka Panjang
Wacana pengalihan subsidi BBM menuju penguatan transportasi publik mencerminkan upaya untuk menciptakan kebijakan energi yang lebih tepat sasaran. Dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien, pemerintah dapat memperluas manfaat subsidi kepada lebih banyak lapisan masyarakat.
Ke depan, pembangunan transportasi umum yang terintegrasi dan berkualitas berpotensi menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, serta tercapainya target Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
baca juga”Utang Indonesia Masih Aman, Rasio terhadap PDB Stabil 29,6%“
