BPS Catat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Naik pada 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada 2026. Data tersebut berasal dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Baca Juga “Pemerintah Siapkan Rp 19 Triliun Bantu Daerah Bayar Gaji PPPK“
Indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen pada 2026. Angka tersebut meningkat 2,93 poin persentase dibandingkan capaian 2025 yang berada di level 66,64 persen.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian tersebut menunjukkan sekitar 70 dari setiap 100 penduduk Indonesia berusia 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate.
“Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa Indeks Literasi Keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57 persen,” ujar Amalia dalam konferensi pers SNLIK 2026 di Jakarta, Senin.
Literasi Keuangan Perkotaan Lebih Tinggi
Perbedaan tingkat literasi keuangan masih terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggal. Masyarakat perkotaan mencatat indeks literasi sebesar 72,54 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan berada di level 64,42 persen. Selisih tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk keuangan. Konsep tersebut juga mencakup keterampilan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan serta mengelola keuangan.
Karena itu, peningkatan literasi menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kemampuan masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Literasi Keuangan Syariah Masih di Bawah Konvensional
SNLIK 2026 juga mengukur literasi berdasarkan jenis layanan keuangan. Indeks literasi keuangan konvensional tercatat sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah berada pada level 43,07 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Amalia menyampaikan literasi keuangan konvensional meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikannya mencapai 2,93 poin persentase berdasarkan perbandingan capaian yang disampaikan BPS.
Data tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan literasi keuangan nasional terutama masih ditopang oleh pemahaman terhadap sistem keuangan konvensional.
Inklusi Keuangan Mencapai 93,61 Persen
Selain literasi, SNLIK 2026 mencatat peningkatan indeks inklusi keuangan. Indeks tersebut mencapai 93,61 persen pada 2026.
Capaian ini naik 0,87 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 92,74 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses dan memanfaatkan produk atau layanan keuangan.
Amalia menjelaskan kenaikan inklusi tersebut antara lain berasal dari sektor keuangan konvensional. Indeks inklusi keuangan konvensional meningkat dari 92,61 persen menjadi 93,53 persen.
Inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan akses dan pemanfaatan produk atau layanan sektor keuangan. Layanan tersebut harus terjangkau, berkualitas, berkelanjutan, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Akses Keuangan Perkotaan Capai 95,47 Persen
Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan juga terlihat pada indikator inklusi keuangan. Masyarakat perkotaan mencatat indeks inklusi sebesar 95,47 persen.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan masyarakat perdesaan berada di level 90,39 persen. Dengan demikian, akses dan pemanfaatan layanan keuangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.
BPS mencatat kedua wilayah sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks inklusi perkotaan naik 0,99 poin persentase, sedangkan perdesaan meningkat 0,36 poin persentase.
Kondisi tersebut menunjukkan perluasan akses keuangan berlangsung di kedua wilayah. Namun, perbedaan capaian masih menjadi perhatian dalam upaya memperluas manfaat layanan keuangan secara merata.
SNLIK 2026 Libatkan 75.000 Responden
SNLIK 2026 menggunakan cakupan sampel yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei tersebut melibatkan responden dari 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota.
Pendataan lapangan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Sebanyak 75.000 responden berpartisipasi dalam survei tersebut.
BPS menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dalam proses wawancara. Pendataan dilakukan melalui aplikasi FASIH Mobile.
Metodologi tersebut memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui perangkat digital. Hasil survei kemudian menjadi salah satu sumber informasi untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Peningkatan Literasi Perlu Diikuti Perluasan Akses
Kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan pada 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, data juga memperlihatkan masih terdapat kesenjangan berdasarkan wilayah dan jenis layanan.
Capaian literasi perdesaan yang berada di bawah perkotaan menunjukkan perlunya penguatan edukasi keuangan di daerah. Sementara itu, rendahnya literasi keuangan syariah dibandingkan konvensional menunjukkan peluang pengembangan edukasi mengenai produk syariah.
Di sisi lain, tingginya indeks inklusi menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah relatif luas. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut diikuti kemampuan memilih dan menggunakan produk keuangan secara tepat.
Hasil SNLIK 2026 dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan industri jasa keuangan dalam menyusun program edukasi serta perluasan akses. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan literasi diharapkan dapat berjalan seiring dengan penggunaan layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga “Qodari nilai pertumbuhan ekonomi 5,29 persen semakin berkualitas“
