Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp 52,04 Triliun hingga April 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp52,04 triliun hingga 30 April 2026. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sektor digital sekaligus memperlihatkan semakin luasnya basis perpajakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transaksi daring.
Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan kontribusi sebesar Rp39,94 triliun. Selain itu, pemerintah juga memperoleh pemasukan dari pajak aset kripto, pajak layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak digital tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat sejumlah penyesuaian administratif terhadap pemungut PPN PMSE.
Menurut Inge, perkembangan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepatuhan pelaku usaha digital serta semakin efektifnya pengawasan dan pemungutan pajak pada aktivitas ekonomi berbasis teknologi.
baca juga”Prabowo Dorong Perluasan Peluang Kerja WNI di Jerman“
Kontribusi PPN PMSE Masih Mendominasi Penerimaan Pajak Digital
Sebanyak 232 Pelaku PMSE Telah Menyetorkan PPN
Hingga akhir April 2026, DJP telah menunjuk sebanyak 264 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 232 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan mencapai Rp39,94 triliun.
Perolehan PPN PMSE mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, penerimaan tercatat sebesar Rp731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan penerimaan Rp6,76 triliun, meningkat menjadi Rp8,44 triliun pada 2024, dan mencapai Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara hingga April 2026, penerimaan telah mencapai Rp4,27 triliun.
Pada periode April 2026, DJP juga melakukan penyesuaian daftar pemungut PPN PMSE dengan menetapkan dua entitas baru, yaitu HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc. Di sisi lain, pencabutan status pemungut terhadap OpenAI LLC dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian administratif.
Penerimaan Pajak Kripto dan Fintech Terus Menunjukkan Pertumbuhan
Pajak Aset Digital dan Teknologi Keuangan Berkontribusi Miliaran Rupiah
Selain PPN PMSE, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto hingga April 2026 tercatat sebesar Rp2,03 triliun. Nilai tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,15 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,84 miliar.
Penerimaan pajak kripto mengalami peningkatan sejak mulai diberlakukan. Pada 2022, penerimaan tercatat Rp246,54 miliar, kemudian mencapai Rp220,89 miliar pada 2023, naik menjadi Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar sepanjang 2025.
Sementara itu, pajak dari sektor financial technology (fintech) memberikan kontribusi sebesar Rp4,88 triliun hingga April 2026. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, termasuk PPh atas bunga pinjaman serta PPN atas layanan yang diberikan platform fintech.
Komposisi penerimaan pajak fintech terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,37 triliun. Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri mencapai Rp727,83 miliar, sedangkan PPN dalam negeri tercatat Rp2,79 triliun.
Pajak SIPP Menambah Kontribusi Ekonomi Digital Nasional
Sistem Pengadaan Pemerintah Jadi Sumber Penerimaan Baru
DJP juga mencatat penerimaan dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp5,18 triliun hingga April 2026. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya transaksi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penerimaan SIPP berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp370,83 miliar dan PPN sebesar Rp4,81 triliun. Secara tahunan, penerimaan dari sektor ini juga terus mengalami peningkatan sejak pertama kali dicatat pada 2022.
Keberhasilan penerimaan pajak ekonomi digital mencerminkan transformasi sistem perpajakan Indonesia yang semakin mampu mengikuti perkembangan model bisnis berbasis teknologi. Pemerintah terus melakukan penyesuaian regulasi agar pemungutan pajak tetap adil dan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, potensi penerimaan pajak dari sektor ini diperkirakan masih akan terus berkembang. Optimalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara dari ekonomi digital.
baca juga”Harga Minyak Anjlok ke Level Terendah dalam Tiga Bulan“
