Kementerian ATR Jelaskan Penyebab Luas Sertifikat Tanah Berbeda dengan Girik
Masyarakat tidak perlu panik apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan dokumen alas hak lama, seperti girik, Letter C, Letter D, maupun petuk. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dan umumnya disebabkan oleh perkembangan metode pengukuran tanah dari waktu ke waktu.
Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN, Agus Apriawan, menjelaskan bahwa hasil pengukuran pada sertifikat tanah modern mengacu pada teknologi yang jauh lebih akurat dibandingkan metode manual yang digunakan pada masa lalu. Oleh karena itu, selisih luas tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan dalam proses sertifikasi.
Menurut Agus, aspek yang paling penting dalam pendaftaran tanah bukanlah besarnya angka luas yang tercantum dalam dokumen, melainkan kepastian letak, batas, dan bentuk bidang tanah di lapangan. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar utama dalam memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah.
“Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, bukan semata-mata pada luasnya,” ujar Agus Apriawan.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen seperti girik, Letter C, Letter D, maupun petuk pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang diterbitkan berdasarkan pencatatan desa dan sistem perpajakan pada masa lalu. Dokumen tersebut berbeda dengan sertifikat tanah yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional.
“Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional,” katanya.
baca juga”Aturan Baru Pajak Marketplace Gabungkan Omzet Penjual“
Perkembangan Teknologi Pengukuran Membuat Hasil Lebih Akurat
Perbedaan luas antara girik dan sertifikat tanah juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi pengukuran. Pada masa lalu, petugas umumnya menggunakan alat sederhana seperti pita ukur atau meteran manual untuk menentukan luas suatu bidang tanah.
Metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama ketika digunakan pada lahan yang berbukit, tidak rata, atau memiliki bentuk bidang yang tidak beraturan. Tingkat ketelitian pengukuran juga sangat bergantung pada kondisi lapangan serta kemampuan petugas saat melakukan pengukuran.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menggunakan teknologi pemetaan berbasis satelit melalui Global Positioning System (GPS). Sistem tersebut memungkinkan proses pengukuran dilakukan dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.
Agus menjelaskan bahwa penerapan teknologi Real Time Kinematic (RTK) pada sistem GPS mampu menghasilkan tingkat ketelitian hingga sekitar lima sentimeter. Dengan akurasi tersebut, hasil pengukuran terkini dapat berbeda dari data lama yang diperoleh menggunakan alat manual.
“Dengan teknologi tersebut, hasil pengukuran terkini menjadi lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya,” ujar Agus.
Selain meningkatkan ketepatan data, penggunaan teknologi digital juga membantu pemerintah membangun basis data pertanahan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia.
Perubahan Batas Fisik Tanah Juga Memengaruhi Luas Bidang
Selain perkembangan teknologi, perbedaan luas tanah juga dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi fisik di lapangan. Agus menjelaskan bahwa batas suatu bidang tanah dapat mengalami perubahan secara alami maupun akibat aktivitas manusia selama bertahun-tahun.
Beberapa faktor yang dapat memengaruhi hasil pengukuran antara lain pergeseran patok batas, perubahan bentuk lahan, kondisi topografi, hingga ketidaktepatan pengukuran yang dilakukan pada masa lalu. Karena itu, selisih luas tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kesalahan administrasi.
Menurut Agus, selama batas-batas bidang tanah dapat diidentifikasi dengan jelas dan telah disepakati oleh para pemilik lahan yang berbatasan, maka perbedaan luas yang masih berada dalam batas toleransi ketelitian merupakan kondisi yang dapat diterima.
“Selama batas-batas tersebut jelas dan disepakati, perbedaan luas yang masih dalam batas toleransi ketelitian merupakan hal yang dapat diterima,” katanya.
Dalam praktik pendaftaran tanah, petugas akan melakukan verifikasi langsung di lapangan bersama pemilik tanah dan para pemilik bidang yang berbatasan. Proses tersebut bertujuan memastikan letak serta batas tanah sesuai kondisi sebenarnya sebelum diterbitkan sertifikat.
Masyarakat Diminta Tidak Menunda Sertifikasi Tanah
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang masih menggunakan dokumen lama seperti girik atau Letter C agar segera mendaftarkan tanahnya melalui program sertifikasi resmi. Langkah tersebut penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.
Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran nasional memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dokumen administrasi lama. Selain memberikan perlindungan hukum kepada pemilik, sertifikat juga memudahkan berbagai keperluan administrasi, seperti jual beli, pewarisan, maupun pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan.
Dengan semakin berkembangnya teknologi pengukuran dan pemetaan digital, pemerintah berharap proses sertifikasi tanah dapat menghasilkan data yang semakin akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dan girik, selama batas bidang tanah telah dipastikan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
baca juga”Rupiah Menguat, Efisiensi Anggaran MBG Jadi Pendorong“
