Pemerintah Indonesia tengah menyusun arah kebijakan fiskal 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan peningkatan kualitas penerimaan negara tanpa menambah beban baru bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Baca Juga “Analisis Kebijakan Moneter dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis dan Empiris Kebijakan Indonesia di Tahun 2026“

Strategi tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ruang fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fokus utama pemerintah bukan pada kenaikan tarif pajak, melainkan pada optimalisasi sistem perpajakan dan perluasan basis penerimaan.

Pemerintah Prioritaskan Optimalisasi Penerimaan Tanpa Menambah Tarif

Dalam rancangan kebijakan fiskal 2027, pemerintah mengedepankan pendekatan yang berfokus pada peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Optimalisasi penerimaan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, termasuk ekonomi digital dan berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang seiring transformasi teknologi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan pengawasan dan perbaikan layanan administrasi perpajakan.

Selain itu, perluasan basis pajak dilakukan melalui upaya formalisasi aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan menerapkan tarif baru yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi.

Target Rasio Pajak Disiapkan untuk Mendukung Pembangunan

Pemerintah menargetkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada kisaran 10,02 persen hingga 10,50 persen. Target tersebut mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi penerimaan negara tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

Rasio pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak yang diperoleh secara sehat dan berkelanjutan, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.

Dalam mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas ekonomi tetap terjaga serta kepercayaan investor dapat terus meningkat.

Digitalisasi Coretax Jadi Kunci Reformasi Administrasi Pajak

Salah satu agenda utama reformasi perpajakan adalah implementasi Coretax Administration System. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform yang lebih modern dan terhubung.

Melalui digitalisasi tersebut, pemerintah berharap proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan pajak dapat berjalan lebih efisien. Integrasi data juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan serta mengurangi risiko kesalahan administrasi dan praktik penyalahgunaan sistem.

Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik yang semakin mengandalkan data dan otomatisasi proses.

Sinkronisasi Regulasi dan Pendapatan Daerah Jadi Perhatian

Selain reformasi di tingkat nasional, pemerintah juga mulai mendorong penguatan sistem pendapatan daerah. Salah satu wacana yang berkembang adalah integrasi sejumlah pungutan daerah ke dalam sistem pembayaran yang lebih sederhana dan transparan.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Namun, implementasinya tetap memerlukan kajian yang mempertimbangkan karakteristik wilayah serta aspek keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, DPR dan pemerintah juga terus membahas harmonisasi regulasi di bidang keuangan negara. Penyelarasan aturan dianggap penting untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha maupun investor.

Kebijakan Pajak Diharapkan Perkuat Kepercayaan Publik

Keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pemerintah menargetkan reformasi perpajakan dapat menciptakan sistem yang lebih modern, adil, dan efisien. Dengan dukungan teknologi serta regulasi yang lebih terintegrasi, penerimaan negara diharapkan meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Ke depan, strategi pajak 2027 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia. Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat kapasitas pembangunan nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga “Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Sepanjang Kuartal I 2026“

The post Pemerintah Siapkan Strategi Pajak 2027 Perkuat Ekonomi appeared first on beritabavet.id.

Tekanan ekonomi global terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Disrupsi teknologi, perubahan rantai pasok internasional, krisis iklim, hingga rivalitas geopolitik membuat banyak negara menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga “Hari Reformasi Nasional: Ini Kebijakan Ekonomi Gus Dur – Prabowo“

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat arah transformasi ekonominya agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu berperan sebagai pelaku utama dalam ekonomi global.

Dalam konteks itu, Pancasila kembali dinilai relevan sebagai fondasi etika dan kerangka nilai dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Sepenuhnya Merata

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia cenderung berfokus pada pertumbuhan melalui indikator seperti produk domestik bruto, investasi, dan ekspor.

Pendekatan tersebut memang berhasil meningkatkan output ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Ketimpangan pendapatan, disparitas pembangunan antarwilayah, serta konsentrasi ekonomi di kota-kota besar menunjukkan masih adanya tantangan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Kondisi tersebut semakin terlihat dalam era ekonomi digital, ketika akses terhadap teknologi, literasi digital, dan modal ekonomi modern masih belum merata.

Transformasi Digital Dinilai Perlu Berbasis Keadilan Sosial

Perkembangan teknologi digital membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, transformasi tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi kebijakan yang inklusif.

Kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi berisiko tertinggal dalam ekosistem ekonomi baru yang semakin kompetitif.

Karena itu, sila kelima Pancasila tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dinilai menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih merata.

Keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai distribusi hasil pembangunan, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, teknologi, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi.

Kebijakan digitalisasi, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi baru dinilai perlu diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi bawah.

Perubahan Teknologi Dorong Perlindungan Tenaga Kerja

Perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI juga mengubah struktur ketenagakerjaan global. Banyak pekerjaan konvensional mulai tergantikan teknologi, sementara kebutuhan keterampilan baru terus meningkat.

Dalam situasi tersebut, sila kedua Pancasila tentang “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dinilai relevan untuk memastikan manusia tetap menjadi pusat kebijakan ekonomi.

Program peningkatan keterampilan dan pendidikan vokasi dinilai menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Tanpa perlindungan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, transformasi ekonomi dikhawatirkan justru menciptakan kelompok rentan baru di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

Persatuan dan Pemerataan Jadi Tantangan Ekonomi Nasional

Pancasila juga menempatkan persatuan sebagai elemen penting pembangunan ekonomi nasional. Hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Pulau Jawa dan kota-kota besar.

Ketimpangan antarwilayah dinilai dapat memengaruhi daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Karena itu, penguatan konektivitas ekonomi antardaerah, pembangunan pusat pertumbuhan baru, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi agenda strategis yang semakin penting.

Pemerataan pembangunan dinilai bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Tata Kelola Ekonomi Perlu Libatkan Banyak Pihak

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ekonomi modern, kebijakan dinilai tidak lagi cukup disusun secara tertutup hanya oleh pemerintah atau birokrasi.

Pelibatan akademisi, pelaku usaha, serikat pekerja, UMKM, hingga masyarakat sipil dinilai penting agar kebijakan ekonomi lebih relevan dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Pendekatan partisipatif juga dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis.

UMKM dan Koperasi Dinilai Tetap Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu implikasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi.

Sektor koperasi, UMKM, dan ekonomi berbasis komunitas dinilai tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian inti struktur ekonomi nasional.

Pengalaman selama berbagai krisis menunjukkan sektor tersebut memiliki daya tahan cukup kuat meski masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, dukungan terhadap ekonomi kerakyatan dinilai penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pancasila Dinilai Jadi Arah Strategis Ekonomi Masa Depan

Pengamat ekonomi menilai Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi semata.

Kesejahteraan yang merata, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kohesi sosial kini menjadi parameter penting dalam pembangunan modern.

Dalam konteks tersebut, Pancasila dinilai menawarkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Nilai-nilai tersebut juga memberi ruang bagi negara untuk hadir sebagai regulator, fasilitator, sekaligus korektor terhadap ketimpangan struktural dalam ekonomi nasional.

Di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global yang semakin cepat, Pancasila dinilai bukan hanya simbol ideologis, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menentukan arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

Baca Juga “Pentingnya Paket Kebijakan untuk Memulihkan Rupiah“

The post Pancasila Jadi Fondasi Etika Ekonomi di Era Disrupsi appeared first on beritabavet.id.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhannas menilai percepatan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi faktor penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

Baca Juga “Penguatan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Ekspor Perkuat Ekonomi Domestik“

Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan Indonesia perlu memiliki strategi ekonomi yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian global yang memengaruhi kondisi geoekonomi dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ace Hasan saat membuka Seminar Program Pendidikan Penyiapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan ke-27 di Gedung Lemhannas, Jakarta, pada Selasa.

Lemhannas Soroti Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Nasional

Menurut Ace Hasan, ketegangan geopolitik global saat ini berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk pergerakan pasar keuangan dan iklim investasi di berbagai negara.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat resiliensi ekonomi nasional melalui kebijakan yang terukur, hati-hati, dan efektif.

“Di tengah situasi ketidakpastian geopolitik yang berpengaruh kepada geoekonomi global, kita harus memiliki strategi yang tepat dalam mengantisipasi sekaligus memperkuat resiliensi,” kata Ace Hasan.

Ia menilai penguatan ekonomi nasional tidak hanya penting untuk menjaga pertumbuhan, tetapi juga untuk mendukung stabilitas sosial dan ketahanan negara dalam jangka panjang.

Penguatan Investasi dan Dunia Usaha Jadi Fokus Pemerintah

Lemhannas menilai iklim investasi yang sehat menjadi salah satu fondasi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ace Hasan mengatakan pemerintah perlu terus memperkuat kemudahan berusaha dan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga agar dunia usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah volatilitas pasar global.

Kebijakan ekonomi yang terintegrasi dinilai dapat membantu Indonesia menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan domestik.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Masih Resilien

Dalam kesempatan tersebut, Ace Hasan juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang mencapai 5,6 persen.

Angka tersebut dinilai menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik internasional.

“Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kita terbukti kuat dan resiliensi,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas industri dan perdagangan yang masih tumbuh positif.

Ketahanan Nasional Tidak Hanya Bergantung pada Sektor Pertahanan

Lemhannas menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan sektor militer atau keamanan, tetapi juga mencakup kekuatan ekonomi, sosial, dan stabilitas nasional secara menyeluruh.

Karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tahan bangsa menghadapi tekanan global.

Ace Hasan juga mengingatkan pentingnya menjalankan kebijakan ekonomi yang tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Seminar P3N Diharapkan Hasilkan Gagasan Strategis

Dalam seminar tersebut, Lemhannas meminta peserta Program Pendidikan Penyiapan Pimpinan Nasional menyampaikan pemikiran strategis terkait percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan nasional.

Ace Hasan berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Menurutnya, kontribusi pemikiran dari para peserta pendidikan kepemimpinan nasional penting untuk memperkuat strategi pembangunan Indonesia di masa depan.

Ekonomi Kuat Dinilai Jadi Fondasi Stabilitas Nasional

Pengamat ekonomi menilai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi memang menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan nasional suatu negara.

Di tengah perubahan geopolitik global, negara dengan fondasi ekonomi yang kuat cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk gejolak pasar, krisis energi, dan perlambatan perdagangan internasional.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta perlindungan terhadap sektor strategis nasional.

Dengan penguatan investasi, koordinasi kebijakan, dan peningkatan daya saing ekonomi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Baca Juga “Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2027: Jebakan Omon-Omon, Kualitas Design Kebijakan, dan Menteri KW3“

The post Lemhannas Sebut Ekonomi Kuat Perkuat Ketahanan Nasional appeared first on beritabavet.id.

Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 memicu kritik dari sejumlah ekonom. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS dinilai perlu ditelaah lebih dalam karena dianggap menyimpan inkonsistensi data dan belum mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Tengah Gejolak Global“

Sorotan tersebut muncul dalam Diskusi Terbuka bertema evaluasi kondisi ekonomi Indonesia yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5/2026).

Forum itu membahas pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB kuartal I-2026 yang menjadi yang tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun sejumlah ekonom menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.

Kajian Ekonom Temukan Inkonsistensi Data Sektor Industri dan Listrik

Salah satu sorotan utama berasal dari kajian ekonom Teuku Riefky dan Ikhsan pada 2026. Kajian tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian dalam data sektor ekonomi yang dirilis BPS.

Dalam data resmi, sektor manufaktur tercatat tumbuh sebesar 5,04 persen. Namun di saat yang sama, sektor listrik justru mengalami kontraksi sebesar minus 0,99 persen.

Menurut para ekonom, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena pertumbuhan sektor manufaktur biasanya berkorelasi dengan peningkatan konsumsi energi dan listrik industri.

Ketidaksinkronan data tersebut memunculkan kekhawatiran terkait validitas pengukuran pertumbuhan ekonomi nasional. Jika koreksi dilakukan terhadap inkonsistensi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.

Kepercayaan Investor Dinilai Bergantung pada Validitas Data

Ekonom Wijayanto Samirin menegaskan validitas data pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut dia, investor membutuhkan kepastian agar dapat mengambil keputusan bisnis dan investasi secara rasional. Ketika kepercayaan terhadap data resmi menurun, risiko ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat.

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.

Ia menilai transparansi dan konsistensi data ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan persepsi terhadap ekonomi Indonesia.

Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih

Dalam sesi pembahasan makroekonomi, Teuku Riefky menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen belum menunjukkan perbaikan mendasar terhadap kondisi masyarakat.

Ia menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, dan stagnasi produktivitas sektor ekonomi sebagai masalah utama yang masih terjadi.

“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Menurut Riefky, interpretasi yang terlalu optimistis terhadap angka pertumbuhan berisiko membuat pemerintah terlambat melakukan reformasi struktural yang diperlukan.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Pemerintah Dinilai Ciptakan Ilusi Fiskal

Kekhawatiran lain disampaikan ekonom Vid Adrison yang menilai lonjakan belanja pemerintah di awal tahun berpotensi menciptakan ilusi kesehatan fiskal.

Menurut dia, strategi front-loading atau percepatan belanja di awal tahun memang dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek. Namun kebijakan tersebut juga berisiko menimbulkan tekanan fiskal pada semester berikutnya.

Vid menilai ruang fiskal pemerintah semakin terbatas akibat meningkatnya beban program populis dan berkurangnya transfer ke daerah.

“Ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit adalah kombinasi berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah perlu memastikan belanja negara benar-benar produktif dan mampu menghasilkan efek berganda terhadap ekonomi riil.

Pelemahan Rupiah Dinilai Cerminkan Turunnya Kepercayaan Pasar

Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan hanya akibat gejolak teknis pasar.

Menurut dia, depresiasi rupiah mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap aliran modal asing jangka pendek dan mulai menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Ia menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah belum cukup apabila tidak diimbangi kebijakan fiskal dan ekonomi yang lebih realistis.

“Kebijakan Bank Indonesia hanya bersifat seperti paracetamol yang meredakan gejala.Pemulihan sesungguhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” ujarnya.

Perjanjian Dagang Indonesia-AS Dinilai Berisiko bagi Ekonomi Nasional

Dalam sesi diskusi lain, para ekonom juga menyoroti implikasi Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026.

Ekonom Rimawan Pradiptyo menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut.

Ia memperingatkan ART berpotensi menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan mengurangi independensi kebijakan nasional.

“Biaya menolak ART lebih murah dibanding menerima ART. Renegosiasi masih sangat mungkin dilakukan,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo.

Ia menilai kebijakan ekonomi seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka tinggi.

“Jangan terjebak hanya mengejar pertumbuhan tinggi. Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan, peningkatan kapabilitas, dan kebebasan ekonomi,” ujarnya.

Risiko Ketergantungan Impor dan Rantai Pasok Pangan

Ekonom Sahara juga memperingatkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen.

Selain itu, peningkatan impor komoditas asal Amerika Serikat seperti daging sapi, jagung, dan apel dinilai dapat memicu tekanan terhadap neraca perdagangan nasional.

Menurut Sahara, kebijakan tersebut bukan hanya soal tarif perdagangan, tetapi juga menyangkut kendali rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Ekonom Ingatkan Pentingnya Reformasi Struktural

Diskusi para ekonom tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah dinilai perlu memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja formal, dan memperbaiki daya beli masyarakat.

Para ekonom juga menekankan pentingnya transparansi data dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan investor tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Di tengah tekanan ekonomi internasional, kualitas pertumbuhan dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek.

Baca Juga “Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026, Siapkan Strategi Kebijakan Ekonomi Nasional“

The post Ekonom Soroti Kejanggalan Pertumbuhan Ekonomi 5,61% appeared first on beritabavet.id.

Perekonomian Indonesia kembali menghadapi tekanan global di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, koreksi tajam pasar saham, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional. Pergerakan IHSG dan kurs rupiah sepanjang April hingga Mei 2026 memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Baca Juga “Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen“

Di satu sisi, ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026. Namun di sisi lain, tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi dunia, penguatan dolar Amerika Serikat, dan arus keluar modal asing mulai membebani stabilitas ekonomi domestik.

Kondisi tersebut membuat pemerintah dan pelaku pasar menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan ketahanan nilai tukar.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Sepenuhnya Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada awal 2026 dianggap sebagai capaian makroekonomi yang cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Namun sejumlah pengamat menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat dan sektor ekonomi domestik.

Secara tahunan, aktivitas ekonomi memang masih tumbuh positif. Namun kualitas pertumbuhan dinilai belum merata karena belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja formal yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari 2026 masih berada di kisaran 7,24 juta orang. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Data juga menunjukkan sekitar 49 juta penduduk bekerja dalam kategori pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan berkualitas.

Rupiah dan IHSG Tertekan Akibat Ketidakpastian Global

Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia semakin terlihat melalui pelemahan rupiah dan koreksi IHSG dalam beberapa bulan terakhir. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Penguatan dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang membebani mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve membuat investor global kembali mengalihkan dana ke aset berbasis dolar.

Selain faktor suku bunga, ketegangan geopolitik global dan kekhawatiran perlambatan ekonomi dunia juga memperkuat fenomena flight to quality. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, investor cenderung memindahkan dana dari pasar negara berkembang ke instrumen yang dianggap lebih aman seperti obligasi pemerintah AS.

Kondisi tersebut tidak hanya menekan rupiah, tetapi juga meningkatkan volatilitas pasar saham domestik.

Pemerintah Tegaskan Kondisi Berbeda dengan Krisis 1998

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding krisis moneter 1998.

Menurut dia, fondasi ekonomi nasional kini lebih kuat dan stabil dibanding hampir tiga dekade lalu. Ia juga menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa langsung disamakan dengan situasi menjelang krisis finansial 1998.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi.Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase ekspansi dan mencatat pertumbuhan positif. Berbeda dengan 1998 ketika ekonomi mengalami resesi panjang sebelum krisis politik terjadi.

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga untuk Jaga Stabilitas

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Mei 2026.

BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6 persen.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menahan arus keluar modal asing. Dalam kondisi rupiah melemah, kenaikan suku bunga biasanya dilakukan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan nasional.

Namun kebijakan tersebut juga memiliki risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi dapat memperlambat pertumbuhan kredit, menekan investasi, dan mengurangi daya beli masyarakat.

Karena itu, bank sentral menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Subsidi Energi Jadi Penahan Gejolak Inflasi Domestik

Di tengah lonjakan harga energi global akibat ketegangan Timur Tengah dan gangguan distribusi minyak dunia, pemerintah memilih mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia sempat menembus USD100 per barel.

Langkah tersebut dinilai membantu menjaga inflasi domestik tetap terkendali di kisaran 4,1 persen ketika banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi lebih tinggi.

Kebijakan subsidi energi juga didukung meningkatnya pendapatan ekspor komoditas Indonesia, terutama batu bara dan LNG. Permintaan energi alternatif dari negara-negara Asia Timur membantu meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia hingga 18,4 persen pada awal 2026.

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan subsidi energi tetap menjadi beban fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak membebani APBN dalam jangka panjang.

Belanja Pemerintah Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah peningkatan belanja pemerintah.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen secara tahunan dan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada awal 2026.

Belanja negara hingga kuartal II-2026 tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau naik 34,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai belanja fiskal yang ekspansif membantu menjaga aktivitas ekonomi domestik di tengah tekanan global. Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan sekolah rakyat disebut ikut mendorong konsumsi dan ekonomi daerah.

Namun sejumlah analis menilai pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah memiliki risiko jangka panjang apabila tidak diikuti peningkatan investasi dan produktivitas sektor swasta.

Pemerintah Dorong Strategi Survival Mode

Menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah memperkenalkan pendekatan survival mode dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.

Pendekatan tersebut bukan berarti ekonomi Indonesia berada dalam kondisi krisis, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi anggaran, pengawasan program, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan fiskal tetap efektif.

“Kita tidak boleh main-main. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain,” tegas Menteri Keuangan.

Pendekatan survival mode juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara dan mengurangi potensi kebocoran di sektor perpajakan serta bea cukai.

Presiden Prabowo Tetapkan Target Ekonomi 2027

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menegaskan APBN merupakan alat utama untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dan menjaga nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan, pengangguran

Baca Juga “Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Sampaikan Arah Kebijakan Ekonomi 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI“

The post Ekonomi Indonesia Bertahan di Tengah Gejolak Global appeared first on beritabavet.id.

Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini menitikberatkan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Aiman dalam aksi damai yang digelar bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Aksi tersebut melibatkan sekitar tiga ribu peserta yang terdiri dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa, dan organisasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Aksi Damai Soroti Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Ribuan Peserta Suarakan Aspirasi Ekonomi Rakyat

Aiman mengatakan aksi damai tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat kecil terkait kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku usaha mikro membutuhkan perlindungan agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Baca Juga “Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah“

“Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945,” kata Aiman dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau pelaku usaha tertentu. Pemerintah diminta memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Presiden Prabowo Sempat Menyapa Massa Aksi

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa peserta aksi setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat melintas di depan Kompleks Parlemen, Presiden melambaikan tangan kepada massa yang menyambut dengan antusias.

Momen tersebut dinilai menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan kelompok masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian nasional.

Tani Merdeka Dorong Perlindungan Petani dan UMKM
Ekonomi Nasional Diminta Berpihak pada Masyarakat Kecil

Aiman menegaskan petani, pedagang pasar, nelayan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kelompok tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Ia menilai keberpihakan terhadap ekonomi rakyat penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Penguatan Koperasi dan Pasar Rakyat Jadi Fokus

Selain perlindungan usaha kecil, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran bagi petani serta pedagang tradisional.

Mereka juga meminta pemerintah memperkuat distribusi pangan, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, dan meningkatkan daya saing pasar rakyat.

Menurut Aiman, kebijakan ekonomi yang berpihak pada sektor riil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah secara berkelanjutan.

Praktik Monopoli dan Kartel Dinilai Harus Diberantas
Tani Merdeka Dukung Perbaikan Tata Kelola Ekonomi

Aiman menyebut organisasinya mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, kartel, dan manipulasi harga.

Menurutnya, praktik tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi dan lemahnya posisi petani serta pedagang kecil.

Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan dan perdagangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.

Pembangunan Harus Selaras dengan Nilai Pancasila

Aiman menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka investasi atau industri besar, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

“Pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama,” katanya.

Ekonomi Kerakyatan Dinilai Jadi Fondasi Ketahanan Nasional

Dukungan Tani Merdeka Indonesia terhadap arah ekonomi pemerintah menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah dinilai perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan sektor masyarakat kecil.

Penguatan koperasi, perlindungan harga hasil pertanian, serta pemberdayaan UMKM dipandang menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Ke depan, implementasi kebijakan yang konsisten akan menjadi faktor penting dalam memastikan prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Baca Juga “Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Ekonomi Bersejarah di Rapat Paripurna DPR RI“

The post Tani Merdeka: Ekonomi Prabowo Sejalan UUD 1945 appeared first on beritabavet.id.

Kamar Dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut memuat kritik terhadap sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai membebani pelaku usaha dan investor asal China di Indonesia.

Para pengusaha menyoroti kenaikan pajak, peningkatan royalti mineral, hingga pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE). Mereka juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang dinilai semakin agresif dan memicu ketidakpastian bisnis.

Investor China Nilai Iklim Usaha di Indonesia Memburuk

Dalam surat itu, pelaku usaha China menyebut kondisi investasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengaku sebelumnya mendukung kebijakan pemerintah dan menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia Memasuki Fase “Survival Mode”“

Namun, investor kini menilai lingkungan bisnis menjadi lebih sulit. Mereka mengkhawatirkan kebijakan yang dianggap terlalu ketat, serta praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan.

Para pengusaha juga menyoroti dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut disebut memicu ketidakpastian bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Kenaikan Pajak dan Royalti Jadi Sorotan Utama

Salah satu poin utama dalam surat tersebut berkaitan dengan kenaikan pajak dan royalti sektor pertambangan. Investor China mengklaim kebijakan itu meningkatkan beban operasional perusahaan secara signifikan.

Mereka juga menyoroti intensitas pemeriksaan pajak yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam surat itu, perusahaan-perusahaan China menyebut pemeriksaan tersebut kerap berujung pada denda bernilai besar.

“Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali,” tulis perwakilan pelaku usaha dalam surat tersebut.

Investor menyebut denda pajak bahkan mencapai puluhan juta dolar AS. Situasi itu dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan manufaktur.

Aturan Devisa Ekspor dan Kuota Nikel Dinilai Membebani

Pelaku usaha China juga mengkritik kebijakan devisa hasil ekspor yang mewajibkan dana disimpan di bank milik negara selama minimal satu tahun. Mereka menilai aturan tersebut mengganggu arus kas dan likuiditas perusahaan.

Selain aturan DHE, pengurangan kuota bijih nikel menjadi perhatian utama investor. Kebijakan itu dinilai berdampak langsung pada rantai pasok industri pengolahan nikel dan baterai kendaraan listrik.

Masalah visa kerja tenaga asing turut masuk dalam daftar keluhan. Pengusaha menyebut proses administrasi yang semakin ketat dapat menghambat operasional perusahaan dan transfer teknologi.

Investor Khawatir dengan Rencana Kebijakan Baru Pemerintah

Investor China juga menyinggung beberapa rencana kebijakan baru pemerintah Indonesia. Mereka mengkhawatirkan potensi penerapan bea ekspor tambahan serta penghapusan insentif kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memengaruhi minat investasi asing, terutama di sektor hilirisasi mineral dan industri kendaraan listrik. Selama ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi China di Asia Tenggara, khususnya untuk pengembangan industri nikel.

Data pemerintah menunjukkan China masih menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Investasi asal China banyak mengalir ke sektor smelter, energi, infrastruktur, dan kendaraan listrik.

Pemerintah Diharapkan Jaga Kepastian Investasi

Surat dari Kadin China menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan kepastian usaha. Pelaku industri berharap pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan tekanan berlebihan bagi investor.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat penerimaan negara dan memperketat pengawasan terhadap sektor strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda hilirisasi dan penguatan ekonomi nasional.

Ke depan, respons pemerintah terhadap keluhan investor akan menjadi perhatian pelaku pasar. Kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan iklim investasi dinilai tetap menjadi faktor utama dalam menjaga arus modal asing ke Indonesia.

Baca Juga “Ekonom: Panda Bonds RI Masih Menarik bagi Investor China“

The post Kadin China Surati Prabowo, Soroti Ekonomi RI appeared first on beritabavet.id.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional. Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa angka pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga “Otonomi Dapur di Balik Tembok Pesantren, Madrasah dengan 1.000 Santri Bisa Kelola Dapur MBG Mandiri“

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka itu berada di atas sejumlah proyeksi pasar dan menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih bergerak positif meski dunia menghadapi perlambatan pertumbuhan, konflik geopolitik, dan tekanan inflasi global.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai pemerintah perlu melihat capaian tersebut secara lebih menyeluruh. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro. Pemerintah juga harus memastikan hasil pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.

“Kita sudah mendengar pengumuman dari BPS terkait pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Namun, di balik angka tersebut masih ada berbagai catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujar Esther dalam diskusi publik Indef pada 11 Mei 2026.

Esther menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan struktural yang cukup besar. Salah satu tekanan utama berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.300 per dolar AS. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya impor dan memberi tekanan tambahan terhadap sektor usaha domestik.

Selain tekanan kurs, Indef juga menyoroti penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Kelas menengah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Esther, melemahnya daya beli kelompok kelas menengah dapat berdampak langsung terhadap perlambatan konsumsi domestik. Jika kondisi itu berlangsung dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan fondasi utamanya.

Ia juga menyoroti struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi sektor informal. Saat ini, sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor dengan tingkat produktivitas rendah dan perlindungan kerja terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat baik di atas kertas. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata, terutama melalui lapangan kerja yang layak dan peningkatan pendapatan,” kata Esther.

Indef menilai Indonesia saat ini menghadapi paradoks ekonomi. Di satu sisi, pertumbuhan nasional terlihat cukup kuat. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, keterbatasan lapangan kerja formal, dan penurunan daya beli.

Data pengangguran memang menunjukkan tren penurunan. Namun, Esther menilai penurunannya masih relatif terbatas dan belum diikuti peningkatan kualitas pekerjaan secara signifikan. Banyak pekerja masih berada di sektor informal dengan tingkat penghasilan yang tidak stabil.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ketahanan ekonomi domestik dalam jangka panjang. Jika masyarakat tidak memiliki daya beli yang kuat, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah dan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi nasional.

Selain persoalan domestik, tekanan eksternal juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian suku bunga global, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi sejumlah negara maju membuat investor cenderung berhati-hati dalam menempatkan modalnya di negara berkembang.

Indef mencatat arus keluar modal asing atau capital outflow masih terjadi di pasar keuangan domestik. Kondisi tersebut mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi global maupun stabilitas ekonomi dalam negeri.

Arus modal keluar dapat memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar keuangan nasional. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, kondisi itu dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah serta meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Esther menilai kondisi saat ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai perlu mulai menggeser fokus dari pertumbuhan kuantitatif menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan ekonomi ke depan harus lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal, penguatan sektor industri, dan peningkatan produktivitas nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indef juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil. Dukungan terhadap pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sektor usaha yang kuat akan membantu menjaga penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan investasi produktif.

Selain itu, kepastian regulasi dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor. Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten agar dapat melakukan ekspansi bisnis dan investasi jangka panjang.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dibayangi ketidakpastian investasi. Jika kepercayaan dunia usaha melemah, dampaknya akan terasa terhadap fiskal dan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Esther.

Sejumlah ekonom menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Konsumsi domestik yang kuat, bonus demografi, dan potensi investasi di sektor hilirisasi dinilai menjadi modal penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

Namun, peluang tersebut harus didukung kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat sementara.

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, konsistensi kebijakan ekonomi dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga optimisme pasar dan kepercayaan investor. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Indef menilai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan pemerataan kesejahteraan dan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan tantangan global yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berpihak pada penguatan ekonomi domestik. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Baca Juga “Gejolak Geopolitik Masih Hantui Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan RI“

The post Kebijakan Tepat Jaga Pertumbuhan Ekonomi Saat Tantangan appeared first on beritabavet.id.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 14 triwulan terakhir dan melampaui sejumlah proyeksi lembaga internasional.\

Baca Juga “Sinergi Kebijakan dan Penegakan Hukum Jadi Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi“

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada periode Januari hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp6.187,2 triliun. Pertumbuhan ini juga menjadi rekor tertinggi untuk periode triwulan pertama dalam 13 tahun terakhir.

Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga. Indonesia juga sementara menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kelompok G20.

Posisi kedua ditempati China dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Sementara itu, Amerika Serikat mencatat pertumbuhan 2,7 persen dan Prancis tumbuh 1,1 persen.

Kinerja ekonomi Indonesia dinilai melampaui ekspektasi sejumlah lembaga internasional. Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan melambat ke kisaran 4,7 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen yoy dan tetap menjadi penopang utama aktivitas ekonomi nasional.

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 5,96 persen yoy. Pertumbuhan investasi didorong realisasi proyek strategis nasional dan meningkatnya aktivitas hilirisasi industri di berbagai daerah.

Konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 21,81 persen yoy. Lonjakan tersebut dipengaruhi percepatan belanja negara atau frontloading yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun anggaran.

Kebijakan frontloading dilakukan untuk mempercepat distribusi anggaran negara agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat sejak awal tahun. Strategi ini juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas sektor riil.

Dari sisi produksi, sebanyak 15 dari 17 sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Sektor manufaktur tumbuh 5,04 persen yoy dan tetap menjadi kontributor utama terhadap PDB nasional.

Sektor perdagangan juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi sebesar 6,26 persen yoy. Pertumbuhan ini didorong peningkatan konsumsi masyarakat serta aktivitas distribusi barang selama periode awal tahun.

Sektor pertanian tumbuh 4,97 persen yoy, sedangkan sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen yoy. Kinerja tersebut dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi domestik.

Selain konsumsi dan produksi, investasi juga menunjukkan tren positif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen yoy.

Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan kontribusi yang relatif seimbang. Investasi sektor hilirisasi tercatat mencapai Rp147,5 triliun dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

PMA pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp250 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total investasi nasional. Angka tersebut menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cukup tinggi.

Di sektor perdagangan internasional, Indonesia juga berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif Januari hingga Maret 2026, surplus perdagangan mencapai 5,55 miliar dolar Amerika Serikat.

Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 menjadi bagian penting menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sejumlah kebijakan fiskal dan program prioritas disebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.

Salah satu kebijakan yang dinilai berpengaruh adalah optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan administrasi perpajakan dan perbaikan tata kelola penerimaan bea cukai.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen yoy.

Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi lebih awal. Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp281,2 triliun, belanja non kementerian/lembaga Rp329,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan hilirisasi industri melalui investasi strategis.

Program MBG pada triwulan I 2026 tercatat telah memiliki lebih dari 26 ribu dapur pelayanan dan mendistribusikan sekitar 60 juta porsi makanan per hari. Program tersebut juga disebut menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

Pemerintah juga mendorong percepatan investasi melalui proyek hilirisasi yang didukung oleh Danantara. Pada triwulan I 2026, sebanyak 13 proyek hilirisasi mulai dibangun dengan nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS.

Proyek tersebut diperkirakan mampu menciptakan sekitar 600 ribu lapangan kerja baru dan memperkuat nilai tambah industri nasional dalam jangka panjang.

Meski belanja negara meningkat cukup tinggi, pemerintah memastikan defisit anggaran tetap terkendali. Hingga triwulan I 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,93 persen terhadap PDB dan masih berada di bawah target tahunan sebesar 2,68 persen.

Ekonom menilai kombinasi konsumsi domestik yang kuat, percepatan investasi, serta belanja negara yang ekspansif menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi pada awal 2026.

Ke depan, pemerintah masih menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan fluktuasi harga komoditas. Namun, kuatnya permintaan domestik dan stabilitas fiskal dinilai menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif.

Baca Juga “Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Sepanjang Kuartal I 2026“

The post Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Triwulan I appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui penguatan pembangunan infrastruktur, disiplin fiskal, serta perluasan peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat bergerak konsisten di kisaran 7 hingga 8 persen dalam jangka panjang. Target tersebut dinilai penting untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

Baca Juga “BPS dan HIPMI Ajak Pelaku Usaha Ambil Peran dalam SE2026“

Menurut Purbaya, pencapaian target pertumbuhan tinggi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Peran sektor swasta dinilai menjadi faktor utama karena kontribusinya mencapai sekitar 90 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi agar mampu mendorong ekspansi dunia usaha dan memperkuat iklim investasi di berbagai sektor strategis.

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional.

Meski menghadapi tekanan global, ekonomi Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali.

Selain itu, pemerintah juga berhasil menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 40 persen dinilai masih dalam batas aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Menurut Purbaya, stabilitas fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” katanya.

Pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pada dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak dan bea cukai dilaporkan tumbuh hingga 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan penerimaan negara tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk meredam dampak kenaikan harga energi global.

Selain penerimaan negara, pemerintah juga mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi global. Strategi ini dinilai penting agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik.

Di sektor infrastruktur, pemerintah menegaskan akan lebih selektif dalam menentukan proyek pembangunan. Prioritas akan diberikan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Purbaya menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas, serta mendukung aktivitas industri dan investasi.

Namun, pemerintah mengakui kemampuan APBN memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan alternatif melalui blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).

Menurutnya, APBN akan lebih difungsikan sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta ke berbagai proyek strategis nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.

“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Karena itu kita akan dorong blended finance dan public private partnership,” jelasnya.

Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur juga dinilai penting dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Lembaga tersebut berfungsi menjembatani kebutuhan investasi dengan dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang semakin aktif mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Strategi tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek.

Ekonom menilai kombinasi disiplin fiskal, penguatan investasi, dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia.

Namun, tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.

Karena itu, stabilitas kebijakan ekonomi dan konsistensi reformasi struktural dinilai akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional ke depan.

Pemerintah berharap sinergi antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi global yang terus berkembang.

Baca Juga “WCCE 2026, Inisiatif Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Global“

The post Indonesia Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan appeared first on beritabavet.id.