Baca Juga “Produksi Minyak Blok Rokan Belum Optimal, Pasokan Listrik Jadi Biang Kerok“

Airlangga menyampaikan hal tersebut saat membuka Indonesia Retail Summit and Expo (IRSE) 2026 di Jakarta, Rabu. Menurutnya, momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan perlu diikuti dengan peningkatan aktivitas belanja di dalam negeri.

Kunjungan Wisman Tembus 7,45 Juta pada Semester I 2026
Airlangga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 7,45 juta orang pada semester I 2026. Angka tersebut meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Airlangga, wisatawan umumnya mengalokasikan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan selama perjalanan. Selain akomodasi, kuliner dan belanja menjadi bagian penting dari aktivitas wisata.

“Jadi ini tentu perlu didorong supaya mereka belanja di Indonesia saja,” ujar Airlangga dalam acara tersebut.

Ia menilai wisata belanja menjadi peluang yang relatif mudah dikembangkan karena basis wisatawan dan sektor ritel Indonesia sudah tersedia. Pemerintah dan pelaku usaha tinggal memperkuat ekosistem agar lebih banyak pengeluaran wisatawan terjadi di dalam negeri.

Perjalanan Wisnus Capai 630,41 Juta
Potensi wisata belanja tidak hanya berasal dari wisatawan asing. Airlangga juga melihat pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebagai sumber aktivitas ekonomi yang perlu terus diperkuat.

Pada semester I 2026, jumlah perjalanan wisnus tercatat mencapai 630,41 juta perjalanan. Jumlah tersebut tumbuh 2,71 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Besarnya mobilitas wisatawan domestik membuka peluang bagi berbagai sektor. Ritel, kuliner, seni, budaya, dan produk lokal dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas perjalanan tersebut.

Airlangga mendorong pelaku usaha menghubungkan kegiatan belanja dengan agenda pariwisata dan kebudayaan. Strategi tersebut dapat membuat pengalaman wisata lebih lengkap sekaligus meningkatkan transaksi di daerah tujuan.

Ritel Modern Bisa Promosikan Produk Lokal
Menurut Airlangga, pusat ritel modern dapat berperan sebagai etalase produk Indonesia. Peritel dapat memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara melalui pengalaman belanja yang lebih terintegrasi.

Integrasi antara pariwisata, budaya, dan ritel juga dapat memperluas peluang pelaku usaha lokal. Produk khas daerah berpotensi memperoleh pasar baru ketika ditempatkan dalam ekosistem wisata yang memiliki arus pengunjung tinggi.

Pemerintah juga melihat kampanye belanja sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsumsi domestik. Dengan strategi yang tepat, wisatawan tidak hanya mengunjungi destinasi, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi melalui pembelian barang dan jasa.

Pemerintah Ingin Kurangi Belanja Wisatawan di Luar Negeri
Airlangga turut menyoroti besarnya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk perjalanan ke luar negeri. Ia menyebut pembayaran jasa perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri mencapai 6,7 miliar dolar AS.

Menurutnya, sebagian pengeluaran tersebut berpotensi dialihkan ke dalam negeri. Penguatan destinasi dan pusat belanja dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan lebih banyak aktivitas ekonomi di Indonesia.

“Kita berharap bahwa ini juga bisa memanfaatkan wisata belanja sebagai motor pertumbuhan baru,” kata Airlangga.

Upaya tersebut tidak berarti membatasi masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Pemerintah justru perlu meningkatkan daya tarik produk dan layanan domestik agar masyarakat memiliki lebih banyak alasan untuk berbelanja di Indonesia.

Stok dan Distribusi Jadi Perhatian Peritel
Peningkatan permintaan harus diimbangi kesiapan industri ritel. Airlangga meminta pelaku usaha memperhatikan ketersediaan stok, distribusi, dan kualitas produk agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi.

Ketersediaan barang menjadi faktor penting dalam mempertahankan transaksi domestik. Jika konsumen kesulitan menemukan produk yang dibutuhkan, peluang belanja dapat berpindah ke pasar luar negeri.

“Tentu ini merupakan momentum yang harus kita jaga di tengah situasi perekonomian global yang belum baik-baik saja,” ujar Airlangga.

Ia menilai sektor ritel Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menopang perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah dan pelaku ritel perlu memanfaatkan momentum peningkatan mobilitas wisatawan secara berkelanjutan.

Wisata Belanja Berpeluang Perkuat Ekonomi Domestik
Peningkatan kunjungan wisman dan perjalanan wisnus memberikan basis pasar yang besar bagi pengembangan wisata belanja. Tantangannya adalah mengubah tingginya mobilitas tersebut menjadi transaksi yang lebih banyak di dalam negeri.

Integrasi ritel dengan pariwisata, kuliner, seni, dan budaya dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada saat yang sama, pelaku usaha perlu memastikan produk tersedia dengan kualitas dan harga yang kompetitif.

Jika ekosistem tersebut berjalan konsisten, wisata belanja dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah kini perlu memperkuat kolaborasi dengan peritel dan sektor pariwisata agar potensi tersebut menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Baca juga “Kemenekraf dorong talenta teknologi baru hasilkan produk berdaya saing“

The post Airlangga: Wisata Belanja Jadi Motor Ekonomi Baru appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Singgung Sinergi Merah Putih, Calon Gubernur BI Jamin Independensi“

Rachmat menyampaikan pandangan tersebut dalam Indonesia Sustainability 360 Forum di Jakarta, Rabu. Menurutnya, prinsip keberlanjutan kini perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi standar tertentu.

Ekonomi Hijau Masuk Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah telah memasukkan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu sasarannya adalah mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Rachmat menilai penerapan ekonomi hijau dapat memperkuat produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian dan daya tarik lebih besar bagi investasi berkelanjutan.

“Dalam dokumen RPJPN dan RPJMN, ekonomi hijau kita tetapkan sebagai pilar utama transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rachmat.

Ekonomi Hijau Ditargetkan Ciptakan 1,2 Juta Lapangan Kerja
Bappenas melihat ekonomi hijau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Penerapannya diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja hijau setiap tahun.

Selain penciptaan lapangan kerja, strategi tersebut ditargetkan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6–7 persen per tahun. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan nasional bruto menjadi sekitar 30.300 dolar AS per kapita.

Dari sisi lingkungan, transformasi ekonomi hijau diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 33 juta ton CO2e. Pertumbuhan ekonomi tersebut tetap diarahkan agar sejalan dengan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menggabungkan agenda pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian dampak lingkungan. Ekonomi hijau tidak hanya dipandang sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan nilai ekonomi baru.

Hilirisasi Hijau Fokus pada Mineral Kritis
Rachmat menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengubah keunggulan komparatif berupa sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif dengan nilai tambah lebih tinggi.

Salah satu caranya melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi hijau. Sektor mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi bagian dari fokus pengembangan tersebut.

Pemerintah mendorong agar proses hilirisasi menggunakan rantai pasok yang efisien dan rendah emisi. Langkah tersebut penting agar produk Indonesia mampu memenuhi tuntutan standar karbon yang semakin berkembang di pasar global.

Pendekatan ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri nasional. Peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan bersama dengan penggunaan teknologi yang dapat menekan emisi dan meningkatkan efisiensi.

Transisi Energi Didorong Lewat Energi Terbarukan
Selain sektor industri, pemerintah mempercepat transformasi pada sektor energi. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah emisi.

Sumber energi yang didorong mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, dan hidro. Pemerintah juga mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi serta pemanfaatan bahan bakar nabati.

Transisi tersebut memiliki peran penting karena kebutuhan energi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Pengembangan sumber energi yang lebih bersih diharapkan dapat mendukung kebutuhan tersebut tanpa meningkatkan emisi secara berlebihan.

Ekonomi Sirkular Ubah Limbah Menjadi Sumber Daya
Pemerintah juga memasukkan ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau. Konsep ini mendorong pemanfaatan kembali material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah.

Sektor industri dapat memanfaatkan limbah produksi sebagai sumber daya sekunder. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan food loss, food waste, dan sampah plastik sebagai bahan baku alternatif.

Pemanfaatan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi biaya produksi. Pada saat yang sama, pendekatan ekonomi sirkular dapat mengurangi jumlah material yang berakhir sebagai limbah.

Regulasi Perlu Selaras untuk Menarik Investasi Hijau
Rachmat menekankan perlunya penyelarasan regulasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor ekonomi hijau.

Menurutnya, kebijakan transisi hijau seharusnya mendorong efisiensi dan peningkatan nilai tambah. Teknologi menjadi instrumen penting agar transformasi tersebut tidak justru meningkatkan beban birokrasi.

“Jadikan transisi hijau sebagai instrumen efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah melalui teknologi, bukan penambah beban birokrasi,” kata Rachmat.

Ekonomi Hijau Jadi Bagian dari Agenda Pertumbuhan Jangka Panjang
Pernyataan Menteri PPN tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda pertumbuhan jangka panjang. Fokusnya mencakup penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, transisi energi, ekonomi sirkular, dan peningkatan daya saing industri.

Tantangan berikutnya adalah memastikan target tersebut berjalan konsisten melalui regulasi yang selaras dan investasi teknologi. Jika diterapkan secara efektif, ekonomi hijau dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pencapaian target emisi Indonesia

Baca Juga “PHR operasikan tempat penampungan awal minyak di lapangan sumur baru“

The post Menteri PPN: Ekonomi Hijau Jadi Motor Pertumbuhan Indonesia appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Harga Beras dan Kacang Tanah Melambung, Pedagang Ungkap Pemicunya“

Sertifikat Tanah Bisa Menjadi Modal Usaha
Hashim mengatakan kepemilikan sertifikat dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha, termasuk pelaku UMKM dan koperasi. Aset tanah yang memiliki kepastian hukum juga berpotensi digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan.

“Ini kabar baik untuk masyarakat kita yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi juga nanti ada agunan, ada harta yang bisa dipakai sebagai modal usaha untuk rakyat kita di pedesaan dan di perkotaan,” ujar Hashim di Jakarta, Jumat.

Menurut Hashim, pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta Sertifikat Hak Milik (SHM) gratis pada tahun ini. Sasaran utamanya ialah MBR yang sudah memiliki tanah, tetapi belum mempunyai sertifikat.

Program tersebut akan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun. Pemerintah menargetkan 1 juta sertifikat pada tahun pertama, kemudian 3 juta sertifikat pada tahun kedua dan 4 juta sertifikat pada tahun ketiga.

Dengan target tersebut, pemerintah berencana menyediakan total 8 juta sertifikat tanah secara gratis dalam tiga tahun. Hashim memastikan program itu telah memperoleh persetujuan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tiga Kelompok MBR Menjadi Sasaran
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebelumnya menjelaskan terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran sertifikasi gratis sektor perumahan untuk MBR.

Kelompok pertama mencakup masyarakat yang menerima bantuan perumahan dari pemerintah. Salah satu sumber penerima terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Nusron menyebut sekitar 1,4 juta rumah telah menerima BSPS sepanjang 2015 hingga 2024. Setelah pemerintah melakukan verifikasi, sekitar 1,1 juta rumah penerima program tersebut diketahui belum memiliki sertifikat.

Selain penerima BSPS, sasaran juga mencakup penerima program bedah rumah dari kementerian lain. Pemerintah turut memasukkan penerima bantuan terkait perumahan bagi masyarakat tertentu ke dalam cakupan program.

Penerima FLPP Juga Mendapat Fasilitas Sertifikasi
Kelompok kedua terdiri atas masyarakat penerima program kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi secara gratis untuk peningkatan status tertentu dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi SHM.

Nusron menjelaskan pembebasan biaya berlaku untuk peningkatan HGB yang sudah tercatat atas nama individu menjadi SHM. Sementara itu, proses pemecahan HGB induk milik pengembang masih dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketentuan tersebut membedakan tahap administrasi pertanahan yang mendapatkan fasilitas gratis dan proses yang tetap memiliki kewajiban pembayaran. Kebijakan ini ditujukan agar kepastian kepemilikan rumah MBR semakin kuat.

Masyarakat yang Membangun Rumah Secara Mandiri
Kelompok ketiga mencakup masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri dan memenuhi kriteria sebagai MBR. Kelompok ini menjadi bagian dari sasaran program sertifikasi sektor perumahan.

Pemberian sertifikat diharapkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah dan rumah. Legalitas aset juga dapat membuka peluang masyarakat mengakses pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Program sertifikasi gratis tersebut selanjutnya akan berjalan bertahap sesuai target pemerintah. Pelaksanaan di lapangan akan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria benar-benar memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Secara ekonomi, kepemilikan sertifikat dapat memperkuat posisi aset masyarakat karena status hukumnya lebih jelas. Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka, pemerintah berharap aset tersebut dapat mendukung kegiatan produktif seperti UMKM dan usaha masyarakat lainnya.

Baca Juga “Ekonom: Pemerintah perlu bangun ekosistem usaha ketika ojol jadi UMKM“

The post Hashim Yakin Sertifikasi Tanah Gratis Bantu Ekonomi Warga appeared first on beritabavet.id.

Perum Bulog mencatat peningkatan dampak ekonomi berantai (multiplier effect) dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan hingga mencapai Rp48,54 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut menunjukkan kontribusi sektor pangan terhadap pergerakan ekonomi nasional, mulai dari tingkat petani hingga masyarakat sebagai konsumen.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, nilai multiplier effect tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, aktivitas pengadaan dan pengelolaan pangan Bulog menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp34,99 triliun.

Baca Juga “OJK Bentuk Satgas Bursa Mineral dan Kawasan Strategis“

Menurut Rizal, angka tersebut menggambarkan luasnya aktivitas ekonomi yang tercipta melalui berbagai tahapan, mulai dari penyerapan hasil panen petani, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga perdagangan pangan.

Pengadaan Pangan Bulog Dorong Aktivitas Ekonomi dari Hulu hingga Hilir

Bulog terus menjalankan peran strategis sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selain memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP), Bulog juga berperan menjaga stabilitas harga pangan dan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Melalui penyerapan hasil produksi dalam negeri, Bulog memberikan kepastian pasar bagi petani. Aktivitas tersebut membantu menjaga harga hasil panen sekaligus mendorong keberlanjutan produksi pangan nasional.

Sepanjang 2025, Bulog mencatat pengadaan gabah kering panen (GKP) mencapai 4,53 juta ton. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dan memperkuat cadangan beras nasional.

Rizal menjelaskan, penugasan pemerintah kepada Bulog tidak hanya berfokus pada pengelolaan stok pangan. Kegiatan tersebut juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, pelaku usaha pengolahan, sektor logistik, hingga perdagangan.

“Nilai multiplier effect dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan Bulog tercatat sebesar Rp34,99 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp48,54 triliun pada semester I 2026,” ujar Rizal.

Program SPHP dan Bantuan Pangan Beri Dampak Ekonomi bagi Masyarakat

Selain menjalankan fungsi pengadaan pangan, Bulog juga berperan dalam menjaga keterjangkauan harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Program SPHP bertujuan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang sesuai. Pemerintah menetapkan harga maksimal beras SPHP sebesar Rp12.500 per kilogram untuk sejumlah wilayah seperti Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Sementara itu, harga maksimal beras SPHP ditetapkan Rp13.100 per kilogram untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, harga maksimal berada pada level Rp13.500 per kilogram.

Pada 2025, Bulog menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram bantuan pangan. Kemudian pada semester I 2026, penyaluran mencapai 627,56 juta kilogram beras SPHP dan 676,28 juta kilogram bantuan pangan.

Penyaluran tersebut memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Program SPHP menghasilkan penghematan belanja rumah tangga sebesar Rp1,99 triliun pada 2025 dan Rp1,57 triliun pada semester I 2026.

Sementara itu, bantuan pangan membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat sebesar Rp11,96 triliun pada 2025 dan Rp11,24 triliun pada semester I 2026.

Secara keseluruhan, manfaat ekonomi langsung dari kedua program tersebut mencapai Rp13,95 triliun pada 2025 dan Rp12,81 triliun pada semester I 2026. Jika dihitung secara kumulatif, manfaat ekonomi masyarakat mencapai Rp26,76 triliun sepanjang 2025 hingga semester I 2026.

Bulog Perkuat Peran dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Rizal menilai peningkatan multiplier effect menunjukkan bahwa kebijakan pangan pemerintah melalui Bulog mampu menciptakan siklus ekonomi yang saling mendukung.

Menurutnya, petani mendapatkan kepastian pasar, pelaku usaha memperoleh peluang pengembangan bisnis, sementara masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Multiplier effect tersebut menunjukkan kebijakan pangan pemerintah melalui Bulog mampu membangun siklus ekonomi yang saling menguatkan,” kata Rizal.

Ia menambahkan, kontribusi Bulog tidak hanya diukur dari jumlah stok pangan yang dikelola. Peran perusahaan juga mencakup perlindungan petani, pengendalian inflasi pangan, stabilisasi harga, serta menjaga daya beli masyarakat.

Ke depan, Bulog berkomitmen meningkatkan efektivitas penyerapan produksi dalam negeri, memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah, menjaga kualitas pangan selama penyimpanan, serta memastikan distribusi pangan berjalan tepat jumlah, mutu, harga, dan sasaran.

Dengan strategi tersebut, Bulog berharap dapat terus menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga “Mentan sebut hilirisasi sawit “senjata” strategis ekspor Indonesia“

The post Bulog Catat Dampak Ekonomi Pengelolaan Pangan Rp48,54 T appeared first on beritabavet.id.

Ajang Piala Dunia 2026 memberikan dampak ekonomi yang luas di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat kegiatan yang berlangsung selama turnamen, baik melalui siaran langsung maupun aktivitas masyarakat, menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp5,03 triliun.

Nilai ekonomi tersebut berasal dari berbagai sektor yang terlibat selama periode persiapan hingga pelaksanaan pertandingan. Aktivitas penyiaran, pemasaran produk, perdagangan, layanan akomodasi, hingga kegiatan komunitas menjadi bagian dari penggerak ekonomi selama turnamen sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga “8 BUMN Gulung Tikar Akibat Pailit atau Dibubarkan“

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo, mengatakan dampak ekonomi Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Berbagai pelaku usaha kecil hingga sektor kreatif juga memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat.

Aktivitas Siaran dan Promosi Produk Dorong Ekonomi Piala Dunia

Kadin Indonesia menyebut sektor penyiaran menjadi salah satu kontributor utama dalam perputaran ekonomi Piala Dunia 2026. Aktivitas iklan, promosi merek, dan kerja sama komersial selama penayangan pertandingan memberikan nilai ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan perhitungan Kadin, sekitar Rp1,76 triliun berasal dari kegiatan promosi produk melalui iklan on-air. Nilai tersebut mencakup berbagai aktivitas pemasaran yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap pertandingan sepak bola internasional.

Selain siaran televisi, kegiatan komersial di luar siaran atau off-air juga memberikan kontribusi sekitar Rp850 miliar. Aktivitas tersebut mencakup promosi produk, acara komunitas, kegiatan hiburan, serta berbagai program yang melibatkan pelaku usaha.

Kukrit menilai Piala Dunia 2026 menjadi contoh bahwa ajang olahraga internasional dapat menjadi penggerak ekonomi lintas sektor. Menurutnya, manfaat turnamen tidak hanya berasal dari pertandingan, tetapi juga dari berbagai aktivitas pendukung yang berkembang di masyarakat.

“Piala Dunia 2026 menjadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lintas sektor,” ujar Kukrit.

Sektor Horeka dan UMKM Rasakan Dampak Ekonomi Turnamen

Selain industri media dan promosi, sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menjadi salah satu sektor yang menerima dampak besar selama Piala Dunia 2026.

Kadin memperkirakan sektor Horeka memberikan kontribusi sekitar Rp2,4 triliun terhadap total perputaran ekonomi. Peningkatan aktivitas terjadi karena masyarakat menggelar kegiatan nonton bersama di berbagai lokasi, mulai dari restoran, kafe, hingga ruang publik.

Kegiatan tersebut turut membuka peluang bagi pedagang makanan, penyedia jasa, industri kreatif, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai produk seperti makanan ringan, minuman, merchandise, hingga layanan pendukung mengalami peningkatan permintaan.

Kukrit menjelaskan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia menyebar ke berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas dampak positif turnamen.

Piala Dunia 2026 Berpotensi Ciptakan Efek Berganda Ekonomi

Kadin tidak hanya menghitung dampak ekonomi langsung sebesar Rp5,03 triliun. Ajang Piala Dunia 2026 juga dinilai memiliki potensi menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha.

Masyarakat dan pelaku bisnis melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti euforia turnamen. Peningkatan permintaan terlihat pada perangkat elektronik seperti televisi, proyektor, perangkat audio, hingga fasilitas pendukung acara nonton bersama.

Sektor layanan makanan dan minuman juga mengalami peningkatan aktivitas karena banyak masyarakat memilih menyaksikan pertandingan bersama komunitas. Kondisi tersebut memberikan peluang tambahan bagi usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan.

Dampak ekonomi tersebut sejalan dengan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman. Berdasarkan laporan ekonomi, sektor tersebut tumbuh 13,14 persen secara tahunan pada kuartal I 2026 dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Survei Lokadata Tunjukkan Tingginya Partisipasi Masyarakat

Besarnya dampak ekonomi Piala Dunia 2026 juga terlihat dari tingginya keterlibatan masyarakat. Survei Lokadata pada 7–13 Juli 2026 menunjukkan banyak warga mengikuti kegiatan nonton bersama selama berlangsungnya turnamen.

Chief Data Officer Lokadata, Suwandi Ahmad, mengatakan manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya berada di tingkat perusahaan, tetapi juga mengalir hingga komunitas masyarakat.

Survei tersebut mencatat sebanyak 78,1 persen responden mengikuti kegiatan nonton bersama setidaknya satu kali selama turnamen. Rata-rata pengeluaran masyarakat mencapai sekitar Rp51 ribu setiap kegiatan atau sekitar Rp145 ribu per orang selama periode Piala Dunia 2026.

Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket internet, serta kebutuhan pendukung lainnya. Aktivitas tersebut membuat manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh pelaku UMKM dan usaha lokal.

Kolaborasi Jadi Kunci Perluasan Dampak Ekonomi Olahraga

Catatan Kadin menunjukkan bahwa ajang olahraga global dapat memberikan dampak ekonomi yang luas apabila didukung ekosistem yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi momentum hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang bisnis di berbagai sektor. Dari industri penyiaran hingga UMKM, seluruh rantai ekonomi mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas konsumsi.

Ke depan, pengalaman dari Piala Dunia 2026 dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengelola berbagai acara internasional lainnya. Dengan perencanaan yang tepat, kegiatan olahraga berskala global dapat terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga “Wapres Gibran tinjau pembangunan Jembatan Musi V Palembang“

The post Kadin Catat Ekonomi Piala Dunia 2026 Capai Rp5,03 T appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia tengah menyusun arah kebijakan fiskal 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan peningkatan kualitas penerimaan negara tanpa menambah beban baru bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Baca Juga “Analisis Kebijakan Moneter dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis dan Empiris Kebijakan Indonesia di Tahun 2026“

Strategi tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ruang fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fokus utama pemerintah bukan pada kenaikan tarif pajak, melainkan pada optimalisasi sistem perpajakan dan perluasan basis penerimaan.

Pemerintah Prioritaskan Optimalisasi Penerimaan Tanpa Menambah Tarif

Dalam rancangan kebijakan fiskal 2027, pemerintah mengedepankan pendekatan yang berfokus pada peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Optimalisasi penerimaan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, termasuk ekonomi digital dan berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang seiring transformasi teknologi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan pengawasan dan perbaikan layanan administrasi perpajakan.

Selain itu, perluasan basis pajak dilakukan melalui upaya formalisasi aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan menerapkan tarif baru yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi.

Target Rasio Pajak Disiapkan untuk Mendukung Pembangunan

Pemerintah menargetkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada kisaran 10,02 persen hingga 10,50 persen. Target tersebut mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi penerimaan negara tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

Rasio pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak yang diperoleh secara sehat dan berkelanjutan, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.

Dalam mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas ekonomi tetap terjaga serta kepercayaan investor dapat terus meningkat.

Digitalisasi Coretax Jadi Kunci Reformasi Administrasi Pajak

Salah satu agenda utama reformasi perpajakan adalah implementasi Coretax Administration System. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform yang lebih modern dan terhubung.

Melalui digitalisasi tersebut, pemerintah berharap proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan pajak dapat berjalan lebih efisien. Integrasi data juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan serta mengurangi risiko kesalahan administrasi dan praktik penyalahgunaan sistem.

Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik yang semakin mengandalkan data dan otomatisasi proses.

Sinkronisasi Regulasi dan Pendapatan Daerah Jadi Perhatian

Selain reformasi di tingkat nasional, pemerintah juga mulai mendorong penguatan sistem pendapatan daerah. Salah satu wacana yang berkembang adalah integrasi sejumlah pungutan daerah ke dalam sistem pembayaran yang lebih sederhana dan transparan.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Namun, implementasinya tetap memerlukan kajian yang mempertimbangkan karakteristik wilayah serta aspek keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, DPR dan pemerintah juga terus membahas harmonisasi regulasi di bidang keuangan negara. Penyelarasan aturan dianggap penting untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha maupun investor.

Kebijakan Pajak Diharapkan Perkuat Kepercayaan Publik

Keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pemerintah menargetkan reformasi perpajakan dapat menciptakan sistem yang lebih modern, adil, dan efisien. Dengan dukungan teknologi serta regulasi yang lebih terintegrasi, penerimaan negara diharapkan meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Ke depan, strategi pajak 2027 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia. Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat kapasitas pembangunan nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga “Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Sepanjang Kuartal I 2026“

The post Pemerintah Siapkan Strategi Pajak 2027 Perkuat Ekonomi appeared first on beritabavet.id.

Tekanan ekonomi global terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Disrupsi teknologi, perubahan rantai pasok internasional, krisis iklim, hingga rivalitas geopolitik membuat banyak negara menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga “Hari Reformasi Nasional: Ini Kebijakan Ekonomi Gus Dur – Prabowo“

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat arah transformasi ekonominya agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu berperan sebagai pelaku utama dalam ekonomi global.

Dalam konteks itu, Pancasila kembali dinilai relevan sebagai fondasi etika dan kerangka nilai dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Sepenuhnya Merata

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia cenderung berfokus pada pertumbuhan melalui indikator seperti produk domestik bruto, investasi, dan ekspor.

Pendekatan tersebut memang berhasil meningkatkan output ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Ketimpangan pendapatan, disparitas pembangunan antarwilayah, serta konsentrasi ekonomi di kota-kota besar menunjukkan masih adanya tantangan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Kondisi tersebut semakin terlihat dalam era ekonomi digital, ketika akses terhadap teknologi, literasi digital, dan modal ekonomi modern masih belum merata.

Transformasi Digital Dinilai Perlu Berbasis Keadilan Sosial

Perkembangan teknologi digital membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, transformasi tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi kebijakan yang inklusif.

Kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi berisiko tertinggal dalam ekosistem ekonomi baru yang semakin kompetitif.

Karena itu, sila kelima Pancasila tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dinilai menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih merata.

Keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai distribusi hasil pembangunan, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, teknologi, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi.

Kebijakan digitalisasi, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi baru dinilai perlu diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi bawah.

Perubahan Teknologi Dorong Perlindungan Tenaga Kerja

Perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI juga mengubah struktur ketenagakerjaan global. Banyak pekerjaan konvensional mulai tergantikan teknologi, sementara kebutuhan keterampilan baru terus meningkat.

Dalam situasi tersebut, sila kedua Pancasila tentang “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dinilai relevan untuk memastikan manusia tetap menjadi pusat kebijakan ekonomi.

Program peningkatan keterampilan dan pendidikan vokasi dinilai menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Tanpa perlindungan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, transformasi ekonomi dikhawatirkan justru menciptakan kelompok rentan baru di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

Persatuan dan Pemerataan Jadi Tantangan Ekonomi Nasional

Pancasila juga menempatkan persatuan sebagai elemen penting pembangunan ekonomi nasional. Hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Pulau Jawa dan kota-kota besar.

Ketimpangan antarwilayah dinilai dapat memengaruhi daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Karena itu, penguatan konektivitas ekonomi antardaerah, pembangunan pusat pertumbuhan baru, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi agenda strategis yang semakin penting.

Pemerataan pembangunan dinilai bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Tata Kelola Ekonomi Perlu Libatkan Banyak Pihak

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ekonomi modern, kebijakan dinilai tidak lagi cukup disusun secara tertutup hanya oleh pemerintah atau birokrasi.

Pelibatan akademisi, pelaku usaha, serikat pekerja, UMKM, hingga masyarakat sipil dinilai penting agar kebijakan ekonomi lebih relevan dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Pendekatan partisipatif juga dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis.

UMKM dan Koperasi Dinilai Tetap Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu implikasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi.

Sektor koperasi, UMKM, dan ekonomi berbasis komunitas dinilai tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian inti struktur ekonomi nasional.

Pengalaman selama berbagai krisis menunjukkan sektor tersebut memiliki daya tahan cukup kuat meski masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, dukungan terhadap ekonomi kerakyatan dinilai penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pancasila Dinilai Jadi Arah Strategis Ekonomi Masa Depan

Pengamat ekonomi menilai Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi semata.

Kesejahteraan yang merata, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kohesi sosial kini menjadi parameter penting dalam pembangunan modern.

Dalam konteks tersebut, Pancasila dinilai menawarkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Nilai-nilai tersebut juga memberi ruang bagi negara untuk hadir sebagai regulator, fasilitator, sekaligus korektor terhadap ketimpangan struktural dalam ekonomi nasional.

Di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global yang semakin cepat, Pancasila dinilai bukan hanya simbol ideologis, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menentukan arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

Baca Juga “Pentingnya Paket Kebijakan untuk Memulihkan Rupiah“

The post Pancasila Jadi Fondasi Etika Ekonomi di Era Disrupsi appeared first on beritabavet.id.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhannas menilai percepatan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi faktor penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

Baca Juga “Penguatan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Ekspor Perkuat Ekonomi Domestik“

Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan Indonesia perlu memiliki strategi ekonomi yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian global yang memengaruhi kondisi geoekonomi dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ace Hasan saat membuka Seminar Program Pendidikan Penyiapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan ke-27 di Gedung Lemhannas, Jakarta, pada Selasa.

Lemhannas Soroti Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Nasional

Menurut Ace Hasan, ketegangan geopolitik global saat ini berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk pergerakan pasar keuangan dan iklim investasi di berbagai negara.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat resiliensi ekonomi nasional melalui kebijakan yang terukur, hati-hati, dan efektif.

“Di tengah situasi ketidakpastian geopolitik yang berpengaruh kepada geoekonomi global, kita harus memiliki strategi yang tepat dalam mengantisipasi sekaligus memperkuat resiliensi,” kata Ace Hasan.

Ia menilai penguatan ekonomi nasional tidak hanya penting untuk menjaga pertumbuhan, tetapi juga untuk mendukung stabilitas sosial dan ketahanan negara dalam jangka panjang.

Penguatan Investasi dan Dunia Usaha Jadi Fokus Pemerintah

Lemhannas menilai iklim investasi yang sehat menjadi salah satu fondasi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ace Hasan mengatakan pemerintah perlu terus memperkuat kemudahan berusaha dan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga agar dunia usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah volatilitas pasar global.

Kebijakan ekonomi yang terintegrasi dinilai dapat membantu Indonesia menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan domestik.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Masih Resilien

Dalam kesempatan tersebut, Ace Hasan juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang mencapai 5,6 persen.

Angka tersebut dinilai menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik internasional.

“Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kita terbukti kuat dan resiliensi,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas industri dan perdagangan yang masih tumbuh positif.

Ketahanan Nasional Tidak Hanya Bergantung pada Sektor Pertahanan

Lemhannas menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan sektor militer atau keamanan, tetapi juga mencakup kekuatan ekonomi, sosial, dan stabilitas nasional secara menyeluruh.

Karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tahan bangsa menghadapi tekanan global.

Ace Hasan juga mengingatkan pentingnya menjalankan kebijakan ekonomi yang tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Seminar P3N Diharapkan Hasilkan Gagasan Strategis

Dalam seminar tersebut, Lemhannas meminta peserta Program Pendidikan Penyiapan Pimpinan Nasional menyampaikan pemikiran strategis terkait percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan nasional.

Ace Hasan berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Menurutnya, kontribusi pemikiran dari para peserta pendidikan kepemimpinan nasional penting untuk memperkuat strategi pembangunan Indonesia di masa depan.

Ekonomi Kuat Dinilai Jadi Fondasi Stabilitas Nasional

Pengamat ekonomi menilai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi memang menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan nasional suatu negara.

Di tengah perubahan geopolitik global, negara dengan fondasi ekonomi yang kuat cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk gejolak pasar, krisis energi, dan perlambatan perdagangan internasional.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta perlindungan terhadap sektor strategis nasional.

Dengan penguatan investasi, koordinasi kebijakan, dan peningkatan daya saing ekonomi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Baca Juga “Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2027: Jebakan Omon-Omon, Kualitas Design Kebijakan, dan Menteri KW3“

The post Lemhannas Sebut Ekonomi Kuat Perkuat Ketahanan Nasional appeared first on beritabavet.id.

Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 memicu kritik dari sejumlah ekonom. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS dinilai perlu ditelaah lebih dalam karena dianggap menyimpan inkonsistensi data dan belum mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Tengah Gejolak Global“

Sorotan tersebut muncul dalam Diskusi Terbuka bertema evaluasi kondisi ekonomi Indonesia yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5/2026).

Forum itu membahas pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB kuartal I-2026 yang menjadi yang tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun sejumlah ekonom menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.

Kajian Ekonom Temukan Inkonsistensi Data Sektor Industri dan Listrik

Salah satu sorotan utama berasal dari kajian ekonom Teuku Riefky dan Ikhsan pada 2026. Kajian tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian dalam data sektor ekonomi yang dirilis BPS.

Dalam data resmi, sektor manufaktur tercatat tumbuh sebesar 5,04 persen. Namun di saat yang sama, sektor listrik justru mengalami kontraksi sebesar minus 0,99 persen.

Menurut para ekonom, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena pertumbuhan sektor manufaktur biasanya berkorelasi dengan peningkatan konsumsi energi dan listrik industri.

Ketidaksinkronan data tersebut memunculkan kekhawatiran terkait validitas pengukuran pertumbuhan ekonomi nasional. Jika koreksi dilakukan terhadap inkonsistensi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.

Kepercayaan Investor Dinilai Bergantung pada Validitas Data

Ekonom Wijayanto Samirin menegaskan validitas data pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut dia, investor membutuhkan kepastian agar dapat mengambil keputusan bisnis dan investasi secara rasional. Ketika kepercayaan terhadap data resmi menurun, risiko ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat.

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.

Ia menilai transparansi dan konsistensi data ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan persepsi terhadap ekonomi Indonesia.

Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih

Dalam sesi pembahasan makroekonomi, Teuku Riefky menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen belum menunjukkan perbaikan mendasar terhadap kondisi masyarakat.

Ia menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, dan stagnasi produktivitas sektor ekonomi sebagai masalah utama yang masih terjadi.

“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Menurut Riefky, interpretasi yang terlalu optimistis terhadap angka pertumbuhan berisiko membuat pemerintah terlambat melakukan reformasi struktural yang diperlukan.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Pemerintah Dinilai Ciptakan Ilusi Fiskal

Kekhawatiran lain disampaikan ekonom Vid Adrison yang menilai lonjakan belanja pemerintah di awal tahun berpotensi menciptakan ilusi kesehatan fiskal.

Menurut dia, strategi front-loading atau percepatan belanja di awal tahun memang dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek. Namun kebijakan tersebut juga berisiko menimbulkan tekanan fiskal pada semester berikutnya.

Vid menilai ruang fiskal pemerintah semakin terbatas akibat meningkatnya beban program populis dan berkurangnya transfer ke daerah.

“Ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit adalah kombinasi berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah perlu memastikan belanja negara benar-benar produktif dan mampu menghasilkan efek berganda terhadap ekonomi riil.

Pelemahan Rupiah Dinilai Cerminkan Turunnya Kepercayaan Pasar

Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan hanya akibat gejolak teknis pasar.

Menurut dia, depresiasi rupiah mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap aliran modal asing jangka pendek dan mulai menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Ia menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah belum cukup apabila tidak diimbangi kebijakan fiskal dan ekonomi yang lebih realistis.

“Kebijakan Bank Indonesia hanya bersifat seperti paracetamol yang meredakan gejala.Pemulihan sesungguhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” ujarnya.

Perjanjian Dagang Indonesia-AS Dinilai Berisiko bagi Ekonomi Nasional

Dalam sesi diskusi lain, para ekonom juga menyoroti implikasi Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026.

Ekonom Rimawan Pradiptyo menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut.

Ia memperingatkan ART berpotensi menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan mengurangi independensi kebijakan nasional.

“Biaya menolak ART lebih murah dibanding menerima ART. Renegosiasi masih sangat mungkin dilakukan,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo.

Ia menilai kebijakan ekonomi seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka tinggi.

“Jangan terjebak hanya mengejar pertumbuhan tinggi. Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan, peningkatan kapabilitas, dan kebebasan ekonomi,” ujarnya.

Risiko Ketergantungan Impor dan Rantai Pasok Pangan

Ekonom Sahara juga memperingatkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen.

Selain itu, peningkatan impor komoditas asal Amerika Serikat seperti daging sapi, jagung, dan apel dinilai dapat memicu tekanan terhadap neraca perdagangan nasional.

Menurut Sahara, kebijakan tersebut bukan hanya soal tarif perdagangan, tetapi juga menyangkut kendali rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Ekonom Ingatkan Pentingnya Reformasi Struktural

Diskusi para ekonom tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah dinilai perlu memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja formal, dan memperbaiki daya beli masyarakat.

Para ekonom juga menekankan pentingnya transparansi data dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan investor tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Di tengah tekanan ekonomi internasional, kualitas pertumbuhan dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek.

Baca Juga “Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026, Siapkan Strategi Kebijakan Ekonomi Nasional“

The post Ekonom Soroti Kejanggalan Pertumbuhan Ekonomi 5,61% appeared first on beritabavet.id.

Perekonomian Indonesia kembali menghadapi tekanan global di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, koreksi tajam pasar saham, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional. Pergerakan IHSG dan kurs rupiah sepanjang April hingga Mei 2026 memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Baca Juga “Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen“

Di satu sisi, ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026. Namun di sisi lain, tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi dunia, penguatan dolar Amerika Serikat, dan arus keluar modal asing mulai membebani stabilitas ekonomi domestik.

Kondisi tersebut membuat pemerintah dan pelaku pasar menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan ketahanan nilai tukar.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Sepenuhnya Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada awal 2026 dianggap sebagai capaian makroekonomi yang cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Namun sejumlah pengamat menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat dan sektor ekonomi domestik.

Secara tahunan, aktivitas ekonomi memang masih tumbuh positif. Namun kualitas pertumbuhan dinilai belum merata karena belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja formal yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari 2026 masih berada di kisaran 7,24 juta orang. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Data juga menunjukkan sekitar 49 juta penduduk bekerja dalam kategori pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan berkualitas.

Rupiah dan IHSG Tertekan Akibat Ketidakpastian Global

Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia semakin terlihat melalui pelemahan rupiah dan koreksi IHSG dalam beberapa bulan terakhir. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Penguatan dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang membebani mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve membuat investor global kembali mengalihkan dana ke aset berbasis dolar.

Selain faktor suku bunga, ketegangan geopolitik global dan kekhawatiran perlambatan ekonomi dunia juga memperkuat fenomena flight to quality. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, investor cenderung memindahkan dana dari pasar negara berkembang ke instrumen yang dianggap lebih aman seperti obligasi pemerintah AS.

Kondisi tersebut tidak hanya menekan rupiah, tetapi juga meningkatkan volatilitas pasar saham domestik.

Pemerintah Tegaskan Kondisi Berbeda dengan Krisis 1998

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding krisis moneter 1998.

Menurut dia, fondasi ekonomi nasional kini lebih kuat dan stabil dibanding hampir tiga dekade lalu. Ia juga menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa langsung disamakan dengan situasi menjelang krisis finansial 1998.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi.Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase ekspansi dan mencatat pertumbuhan positif. Berbeda dengan 1998 ketika ekonomi mengalami resesi panjang sebelum krisis politik terjadi.

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga untuk Jaga Stabilitas

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Mei 2026.

BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6 persen.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menahan arus keluar modal asing. Dalam kondisi rupiah melemah, kenaikan suku bunga biasanya dilakukan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan nasional.

Namun kebijakan tersebut juga memiliki risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi dapat memperlambat pertumbuhan kredit, menekan investasi, dan mengurangi daya beli masyarakat.

Karena itu, bank sentral menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Subsidi Energi Jadi Penahan Gejolak Inflasi Domestik

Di tengah lonjakan harga energi global akibat ketegangan Timur Tengah dan gangguan distribusi minyak dunia, pemerintah memilih mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia sempat menembus USD100 per barel.

Langkah tersebut dinilai membantu menjaga inflasi domestik tetap terkendali di kisaran 4,1 persen ketika banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi lebih tinggi.

Kebijakan subsidi energi juga didukung meningkatnya pendapatan ekspor komoditas Indonesia, terutama batu bara dan LNG. Permintaan energi alternatif dari negara-negara Asia Timur membantu meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia hingga 18,4 persen pada awal 2026.

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan subsidi energi tetap menjadi beban fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak membebani APBN dalam jangka panjang.

Belanja Pemerintah Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah peningkatan belanja pemerintah.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen secara tahunan dan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada awal 2026.

Belanja negara hingga kuartal II-2026 tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau naik 34,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai belanja fiskal yang ekspansif membantu menjaga aktivitas ekonomi domestik di tengah tekanan global. Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan sekolah rakyat disebut ikut mendorong konsumsi dan ekonomi daerah.

Namun sejumlah analis menilai pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah memiliki risiko jangka panjang apabila tidak diikuti peningkatan investasi dan produktivitas sektor swasta.

Pemerintah Dorong Strategi Survival Mode

Menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah memperkenalkan pendekatan survival mode dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.

Pendekatan tersebut bukan berarti ekonomi Indonesia berada dalam kondisi krisis, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi anggaran, pengawasan program, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan fiskal tetap efektif.

“Kita tidak boleh main-main. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain,” tegas Menteri Keuangan.

Pendekatan survival mode juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara dan mengurangi potensi kebocoran di sektor perpajakan serta bea cukai.

Presiden Prabowo Tetapkan Target Ekonomi 2027

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menegaskan APBN merupakan alat utama untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dan menjaga nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan, pengangguran

Baca Juga “Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Sampaikan Arah Kebijakan Ekonomi 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI“

The post Ekonomi Indonesia Bertahan di Tengah Gejolak Global appeared first on beritabavet.id.