Pemerintah Perkuat Infrastruktur dan Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Menkeu Tekankan Peran Investasi Swasta dalam Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui penguatan pembangunan infrastruktur, disiplin fiskal, serta perluasan peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat bergerak konsisten di kisaran 7 hingga 8 persen dalam jangka panjang. Target tersebut dinilai penting untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.
Baca Juga “BPS dan HIPMI Ajak Pelaku Usaha Ambil Peran dalam SE2026“
Menurut Purbaya, pencapaian target pertumbuhan tinggi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Peran sektor swasta dinilai menjadi faktor utama karena kontribusinya mencapai sekitar 90 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi agar mampu mendorong ekspansi dunia usaha dan memperkuat iklim investasi di berbagai sektor strategis.
“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional.
Meski menghadapi tekanan global, ekonomi Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali.
Selain itu, pemerintah juga berhasil menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 40 persen dinilai masih dalam batas aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
Menurut Purbaya, stabilitas fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” katanya.
Pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pada dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak dan bea cukai dilaporkan tumbuh hingga 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan penerimaan negara tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk meredam dampak kenaikan harga energi global.
Selain penerimaan negara, pemerintah juga mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi global. Strategi ini dinilai penting agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menegaskan akan lebih selektif dalam menentukan proyek pembangunan. Prioritas akan diberikan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Purbaya menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas, serta mendukung aktivitas industri dan investasi.
Namun, pemerintah mengakui kemampuan APBN memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan alternatif melalui blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).
Menurutnya, APBN akan lebih difungsikan sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta ke berbagai proyek strategis nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Karena itu kita akan dorong blended finance dan public private partnership,” jelasnya.
Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur juga dinilai penting dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Lembaga tersebut berfungsi menjembatani kebutuhan investasi dengan dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang semakin aktif mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Strategi tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek.
Ekonom menilai kombinasi disiplin fiskal, penguatan investasi, dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia.
Namun, tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.
Karena itu, stabilitas kebijakan ekonomi dan konsistensi reformasi struktural dinilai akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional ke depan.
Pemerintah berharap sinergi antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi global yang terus berkembang.
Baca Juga “WCCE 2026, Inisiatif Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Global“
