Pemkab Aceh Besar Perkuat Arah Kebijakan Ekonomi Lewat Forum 2026
Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah melalui partisipasi aktif dalam Aceh Ekonomi Forum 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia. Forum ini berlangsung di AAC Dayan Dawood, kawasan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Senin (27/4/2026).
Kehadiran pemerintah daerah dalam forum ini mencerminkan komitmen untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih adaptif di tengah tantangan global. Ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan inflasi menjadi faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga “Kriminalisasi Kebijakan Disebut Hambat Ekonomi RI Tembus 8 Persen, Pejabat Takut Ambil Keputusan“
Dalam kegiatan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Besar, Achsani Taqwim, hadir sebagai perwakilan resmi. Ia mengikuti rangkaian diskusi guna menyerap berbagai rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah.
Forum ini mempertemukan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, serta lembaga keuangan. Diskusi yang berlangsung menyoroti sejumlah isu krusial, seperti pengendalian inflasi daerah, penguatan sektor riil, percepatan digitalisasi ekonomi, serta peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Achsani Taqwim menyampaikan bahwa forum tersebut memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah. Menurutnya, pertukaran gagasan dengan berbagai pihak menjadi elemen penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
“Forum ini memberikan ruang untuk memahami tren terbaru dan strategi yang dapat diterapkan secara lokal. Hasilnya akan kami jadikan referensi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelarasan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional sangat penting agar program pembangunan berjalan efektif. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia juga menjadi sorotan utama dalam forum ini. Kolaborasi tersebut mencakup berbagai program, termasuk pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penguatan UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Sebagai tambahan konteks, Aceh Besar memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata berbasis alam dan budaya. Pengembangan sektor-sektor tersebut memerlukan kebijakan yang terintegrasi, termasuk dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Digitalisasi ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam forum. Transformasi digital dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan produktivitas UMKM dan perluasan akses pasar. Dengan adopsi teknologi, pelaku usaha lokal dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Di sisi lain, penguatan sektor riil tetap menjadi prioritas. Sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan produksi, distribusi, dan daya saing produk lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Aceh Besar.
Forum ini juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah didorong untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan layanan perizinan. Langkah tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di Aceh Besar.
Keterlibatan aktif Pemkab Aceh Besar dalam forum ini menunjukkan pendekatan yang proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah daerah tidak hanya menunggu kebijakan dari pusat, tetapi juga aktif mencari solusi melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.
Secara keseluruhan, Aceh Ekonomi Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah. Hasil diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ke depan, Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekonomi yang tangguh dan inklusif. Dengan strategi yang tepat, daerah ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh.
Baca Juga “Wamenkeu Juda: Sinergi Fiskal dan Moneter Jadi ‘Angin dan Layar’ bagi Kapal Ekonomi Indonesia“
