Pemerintah berencana mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi yang dilakukan melalui platform marketplace pada Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menyamakan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha daring dan luring, bukan menciptakan jenis pajak baru.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pedagang online pada dasarnya telah memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah hanya memperkuat mekanisme pemungutan agar penerapannya lebih merata di seluruh sektor perdagangan.

baca juga”Kendaraan Listrik Bebas Pajak? Cek Syarat dan Aturannya“

Pemerintah Perkuat Pemungutan PPN di Marketplace Mulai Juli 2026

Purbaya menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan masih akan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski demikian, pemerintah memberi sinyal penerapan mekanisme tersebut akan dimulai pada 1 Juli 2026.

Menurutnya, marketplace tidak dikenai pajak baru. Platform digital nantinya hanya menjalankan fungsi sebagai pihak yang memungut PPN sesuai aturan perpajakan yang telah berlaku.

“Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli mungkin, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak,” kata Purbaya, Selasa (30/6/2026).

Ia menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Selama ini, pelaku usaha konvensional mengeluhkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemungutan PPN dibandingkan penjual yang beroperasi melalui marketplace.

Pemerintah menilai penyamaan mekanisme pemungutan akan menciptakan level playing field sehingga pelaku usaha online dan offline menjalankan kewajiban perpajakan dengan prinsip yang sama.

Omzet Penjual di Semua Marketplace Akan Diakumulasi

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak memastikan seluruh omzet penjual dari berbagai platform marketplace akan dihitung secara akumulatif untuk menentukan kewajiban perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak wajib menyampaikan data transaksi penjual kepada DJP.

Integrasi data dilakukan melalui identitas wajib pajak yang sama, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menghitung total omzet penjual meskipun berjualan di beberapa marketplace sekaligus.

Langkah ini juga bertujuan meningkatkan akurasi pengawasan pajak sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha digital tanpa menambah jenis pungutan baru.

Penjual dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Tidak Dipotong Pajak

DJP memastikan pelaku usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas sesuai ketentuan perpajakan.

Penjual dapat menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace agar penghasilannya tidak dikenai pemotongan pajak selama omzet tahunan masih berada di bawah batas tersebut.

Namun, apabila total omzet dari seluruh marketplace telah melampaui Rp500 juta dalam satu tahun pajak, penjual wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup pelaporan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta pembayaran pajak sesuai ketentuan.

Skema ini dirancang agar perlakuan pajak bagi pelaku usaha digital tetap mempertimbangkan kapasitas usaha, sekaligus menjaga keadilan antara pelaku UMKM dan usaha dengan skala yang lebih besar.

Pemerintah berharap mekanisme baru tersebut dapat memperkuat kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital tanpa membebani pelaku usaha dengan pungutan tambahan. Selama aturan berjalan sesuai rencana, pemungutan PPN melalui marketplace diharapkan menciptakan sistem perpajakan yang lebih setara, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

baca juga”Danantara Bangun 141 Ribu Rusun Subsidi di Meikarta“

The post Pemerintah Berlakukan Pajak Marketplace Juli 2026 appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus sektor transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong aktivitas pariwisata dan perputaran ekonomi di berbagai daerah melalui pemberian diskon serta insentif pada sejumlah moda transportasi.

Program tersebut mencakup transportasi darat, penyeberangan, kereta api, penerbangan domestik, hingga kapal laut. Dengan adanya berbagai insentif ini, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau selama musim liburan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berperan dalam pelaksanaan stimulus ekonomi melalui pemberian berbagai keringanan tarif pada sektor transportasi.

“Stimulus transportasi meliputi semua moda transportasi, baik itu transportasi darat, laut, udara maupun kereta api,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan jumlah perjalanan masyarakat, memperkuat sektor pariwisata, serta memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi dan ekonomi kreatif.

baca juga”Pemerintah Perpanjang Tenor KPR Subsidi hingga 40 Tahun“

Rincian Stimulus untuk Pesawat, Kereta Api, Kapal, dan Penyeberangan

Setiap moda transportasi memperoleh bentuk insentif yang berbeda sesuai karakteristik layanan dan kebutuhan masyarakat selama masa libur sekolah.

Transportasi Darat dan Penyeberangan

Untuk layanan kapal feri, pemerintah membebaskan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan pada sejumlah lintasan penyeberangan utama. Kebijakan ini berlaku mulai 27 Juni hingga 5 Juli 2026.

Stimulus tersebut diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 160 ribu penumpang dan 377 ribu kendaraan yang melakukan perjalanan antarpulau selama periode libur sekolah.

Adapun tujuh lintasan penyeberangan yang memperoleh fasilitas tersebut meliputi Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Poto Tano, Sape–Labuan Bajo, Telaga Punggur–Tanjung Uban, serta Ajibata–Ambarita.

Transportasi Udara

Bagi masyarakat yang menggunakan pesawat domestik, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah atas tarif dasar tiket penerbangan domestik.

Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Dengan kebijakan ini, harga tiket pesawat domestik diharapkan menjadi lebih terjangkau sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian selama libur sekolah.

Kereta Api

Moda transportasi kereta api juga memperoleh stimulus berupa diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi.

Potongan harga berlaku untuk perjalanan pada 27 Juni hingga 5 Juli 2026 dan diperkirakan dapat dinikmati sekitar 1,043 juta penumpang. Program ini diharapkan mendorong masyarakat memilih transportasi massal yang efisien, aman, dan nyaman.

Diskon Tiket Kapal Pelni Berlaku hingga Pertengahan Agustus

Selain pesawat dan kereta api, pemerintah juga memberikan stimulus pada transportasi laut melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Penumpang kapal Pelni kelas ekonomi pada layanan bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) akan memperoleh potongan harga tiket sebesar 30 persen.

Berbeda dengan moda transportasi lainnya, masa berlaku diskon kapal Pelni lebih panjang, yakni mulai 27 Juni hingga 15 Agustus 2026. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat dimanfaatkan sekitar 693 ribu penumpang di berbagai rute pelayaran nasional.

Insentif tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat menuju berbagai wilayah kepulauan dengan biaya perjalanan yang lebih ringan, terutama pada musim liburan sekolah yang biasanya diikuti peningkatan permintaan transportasi laut.

Stimulus Transportasi Diharapkan Mendorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah

Pemerintah menilai sektor transportasi memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi selama musim liburan. Biaya perjalanan yang lebih rendah diharapkan mendorong masyarakat melakukan perjalanan wisata maupun mudik ke berbagai daerah.

Peningkatan mobilitas tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perhotelan, restoran, usaha mikro, hingga pelaku ekonomi kreatif yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

“Diharapkan bahwa dengan pemberlakuan stimulus transportasi, masyarakat bisa memanfaatkannya,” kata Dudy.

Melalui sinergi insentif pada berbagai moda transportasi, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau selama libur sekolah 2026. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pemulihan ekonomi daerah dengan meningkatkan aktivitas perjalanan dan konsumsi masyarakat di berbagai destinasi wisata Indonesia.

baca juga”Rupiah Menguat, Efisiensi Anggaran MBG Jadi Pendorong“

The post Libur Sekolah, Pemerintah Beri Diskon Tiket Transportasi appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah resmi memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi menjadi maksimal 40 tahun. Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai bagian dari strategi memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung target pembangunan rumah rakyat secara nasional.

Perpanjangan tenor diharapkan dapat membuat cicilan rumah menjadi lebih ringan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran utama program perumahan subsidi. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pembiayaan rumah di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan suku bunga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan Komite Tapera dan disusun sesuai arahan Presiden untuk menghadirkan skema pembiayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tanpa membebani sektor perbankan.

“Komite menyetujui tenor sampai 40 tahun bisa dijalankan. Sesuai arahan Presiden, kami menyiapkan skema yang bermanfaat bagi rakyat dan tetap bisa dilaksanakan oleh perbankan,” ujar Maruarar usai rapat Komite Tapera di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

baca juga”Kemenperin Bantah Isu PHK di Pabrik Otomotif Jawa Timur“

Tenor Lebih Panjang Diharapkan Perluas Akses Kepemilikan Rumah

Perpanjangan tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah. Dengan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, nilai cicilan bulanan dapat menjadi lebih rendah dibandingkan skema tenor yang lebih pendek.

Bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah, besarnya cicilan bulanan sering menjadi kendala utama dalam mengakses pembiayaan rumah. Oleh karena itu, kebijakan tenor panjang dinilai dapat membantu meningkatkan daya jangkau masyarakat terhadap program rumah subsidi.

Meski demikian, tenor yang lebih panjang juga berarti total pembayaran bunga selama masa kredit dapat meningkat. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan cicilan bagi masyarakat dan keberlanjutan bisnis perbankan yang menyalurkan kredit.

Dalam praktiknya, skema KPR jangka panjang telah diterapkan di sejumlah negara untuk membantu masyarakat memiliki rumah pada usia produktif. Pemerintah berharap kebijakan serupa dapat mendukung target peningkatan kepemilikan rumah di Indonesia.

Pemerintah Siapkan Kuota 350.000 Rumah Subsidi Tahun Ini

Selain memperpanjang tenor pembiayaan, pemerintah juga menargetkan peningkatan penyaluran rumah subsidi melalui berbagai program yang telah disiapkan. Pada tahun ini, kuota rumah subsidi yang tersedia mencapai 350.000 unit.

Maruarar meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan koordinasi dengan perbankan dan pengembang agar target tersebut dapat tercapai sesuai rencana.

Menurutnya, pencapaian target pembangunan dan pembiayaan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kerja sama antara pemerintah, Tapera, perbankan, dan sektor pengembang menjadi faktor penting dalam memastikan rumah subsidi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

“Tapera diminta bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Sudah disiapkan kuota 350.000 unit sehingga perlu koordinasi yang kuat dengan perbankan dan pengembang,” kata Maruarar.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog atau kesenjangan kebutuhan rumah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian sektor perumahan, kebutuhan rumah nasional masih terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pembentukan keluarga baru setiap tahun.

Insentif BPHTB dan PBG Gratis Tekan Biaya Kepemilikan Rumah

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan tenor panjang untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah. Sejumlah insentif juga telah diberikan guna menekan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat saat membeli rumah subsidi.

Salah satu insentif yang diberikan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, pemerintah juga menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya menjadi salah satu komponen biaya dalam proses pembangunan maupun pembelian rumah.

Maruarar menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan langsung pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar biaya kepemilikan rumah menjadi lebih terjangkau.

“Bapak Presiden sudah memberikan BPHTB gratis dan PBG gratis,” ujarnya.

Kombinasi antara tenor yang lebih panjang dan pengurangan biaya administrasi diharapkan dapat menurunkan hambatan finansial yang selama ini dihadapi calon pembeli rumah subsidi.

Bunga KPR Subsidi Tetap Meski BI Rate Mengalami Kenaikan

Di tengah kebijakan pelonggaran akses pembiayaan rumah, pemerintah juga memastikan bunga KPR subsidi tetap dipertahankan meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate.

Maruarar menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian PKP belum memiliki rencana untuk menaikkan suku bunga KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan program rumah subsidi tetap terjangkau.

“Sampai hari ini kita tidak menaikkan. Saya tahu BI Rate naik, tetapi sebagai Menteri Perumahan saya memutuskan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak menerima program ini,” ujar Maruarar.

Kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi calon pembeli rumah subsidi. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan umumnya dapat memengaruhi biaya pinjaman di sektor perbankan. Dengan mempertahankan bunga KPR subsidi, pemerintah berupaya memberikan kepastian bagi masyarakat yang sedang merencanakan pembelian rumah.

Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga momentum sektor perumahan nasional yang memiliki keterkaitan dengan berbagai industri lain, mulai dari bahan bangunan, konstruksi, hingga jasa keuangan.

Strategi Pemerintah Dorong Kepemilikan Rumah bagi MBR

Perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun menunjukkan fokus pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut melengkapi berbagai program yang sebelumnya telah dijalankan, seperti pemberian kuota rumah subsidi yang lebih besar, pembebasan BPHTB, penggratisan PBG, dan mempertahankan bunga KPR subsidi.

Melalui kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia dapat memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau. Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam memastikan rumah subsidi tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Jika implementasinya berjalan sesuai target, kebijakan tenor 40 tahun berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kepemilikan rumah yang lebih luas.

baca juga”BRI Consumer Expo 2026 Digelar, Bunga KPR Mulai 1,75%“

The post Pemerintah Perpanjang Tenor KPR Subsidi hingga 40 Tahun appeared first on beritabavet.id.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Sepanjang 2026, lebih dari 1 juta UMK telah merasakan manfaat dari program tersebut dengan memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya.

Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Selain membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan regulasi, sertifikasi halal juga meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pemasaran, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan UMK.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai bahwa perkembangan industri halal memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, halal tidak lagi hanya dipahami sebagai aspek pemenuhan syariat bagi konsumen Muslim, tetapi telah berkembang menjadi salah satu instrumen yang mampu mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor halal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan aktivitas usaha, dan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMK untuk berkembang.

Menurut Haikal, keberhasilan program SEHATI juga memberikan manfaat bagi ribuan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berperan membantu pelaku usaha selama proses pengajuan sertifikasi. Para pendamping tersebut menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, melakukan pendampingan administrasi, serta memastikan pelaku UMK memahami prosedur sertifikasi halal yang berlaku.

baca juga”Prabowo Minta Himbara Perluas Pembiayaan UMKM“

Halal Menjadi Kekuatan Baru dalam Pengembangan Ekonomi Nasional

Perkembangan industri halal saat ini menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat dunia terhadap konsep halal. Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim mulai melihat standar halal sebagai bagian dari jaminan kualitas produk, kebersihan, keamanan, dan transparansi dalam proses produksi.

Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memandang halal sebagai simbol kesehatan atau halal is symbol of health. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa produk halal memiliki keterkaitan dengan aspek kebersihan dan standar produksi yang baik.

Sementara itu, Korea Selatan melihat halal sebagai konsep kebersihan yang memiliki standar lebih tinggi atau halal is double clean. Pandangan ini memperlihatkan bahwa proses produksi halal dinilai mampu memberikan jaminan tambahan terhadap kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat.

Di sisi lain, China menempatkan industri halal sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan atau halal is good economic. Negara tersebut melihat meningkatnya permintaan terhadap produk halal dunia sebagai kesempatan besar bagi pelaku industri untuk memperluas pasar dan mengembangkan inovasi produk.

Adapun Inggris memiliki perspektif bahwa konsep halal berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan gaya hidup yang lebih bertanggung jawab melalui prinsip halal is going back to green, halal is save the world. Beragam pandangan tersebut menjadi bukti bahwa industri halal telah berkembang menjadi fenomena ekonomi global yang tidak terbatas pada aspek keagamaan semata.

Sertifikasi Halal Memberikan Jaminan Transparansi dan Kepercayaan Konsumen

Dalam perkembangannya, sertifikasi halal kini menjadi salah satu standar yang diperhatikan konsumen ketika memilih suatu produk. Sertifikat halal memberikan kepastian bahwa produk telah melalui proses yang memenuhi standar tertentu, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada masyarakat.

Sistem tersebut menciptakan transparansi dan ketertelusuran atau traceability terhadap seluruh rantai produksi. Konsumen dapat memperoleh keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi telah diproses sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Menurut Haikal, nilai utama dari sertifikasi halal bukan hanya keberadaan logo pada kemasan produk. Sertifikasi tersebut memberikan nilai ekonomi karena mampu meningkatkan reputasi produk dan membangun kepercayaan yang menjadi faktor penting dalam persaingan pasar modern.

“Halal bukan sekadar simbol. Halal adalah nilai tambah ekonomi, kualitas, dan kepercayaan global,” ujar Haikal.

BPJPH Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Produk Kuliner pada Oktober 2026

Di tengah meningkatnya perkembangan industri halal, BPJPH juga mengingatkan pelaku usaha agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai diterapkan secara penuh pada 18 Oktober 2026. Kewajiban tersebut terutama berlaku untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).

BPJPH menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu menganggap kebijakan tersebut sebagai hambatan dalam menjalankan bisnis. Sebaliknya, sertifikasi halal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbesar peluang usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

“Jangan melihat halal hanya sebagai kewajiban regulasi. Halal justru adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” kata Haikal.

Pemerintah melalui berbagai program pendampingan, termasuk SEHATI, terus berupaya mempermudah pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem produk halal nasional yang lebih kuat dan mampu bersaing di pasar internasional.

Sertifikasi Halal Jadi Peluang UMK Memasuki Pasar Global

Dengan jumlah pelaku UMK yang mencapai jutaan unit di Indonesia, keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Sertifikat halal memberikan peluang bagi produk UMK untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor dengan kebutuhan produk halal yang terus meningkat.

Keberhasilan lebih dari 1 juta UMK memperoleh sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI menjadi bukti bahwa akses terhadap standar usaha yang lebih baik semakin terbuka bagi pelaku usaha kecil. Dukungan pemerintah, pendamping halal, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha diharapkan mampu mempercepat transformasi UMK menjadi sektor ekonomi yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Ke depan, industri halal diproyeksikan menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan penerapan standar halal yang semakin luas, produk dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

baca juga”Rupiah Diprediksi Kembali Tembus 18.000 Setelah BI Rate Naik Lagi“

The post 1 Juta Usaha Mikro Kecil Nikmati Sertifikasi Halal Gratis appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia tengah menyusun arah kebijakan fiskal 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan peningkatan kualitas penerimaan negara tanpa menambah beban baru bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Baca Juga “Analisis Kebijakan Moneter dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis dan Empiris Kebijakan Indonesia di Tahun 2026“

Strategi tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ruang fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fokus utama pemerintah bukan pada kenaikan tarif pajak, melainkan pada optimalisasi sistem perpajakan dan perluasan basis penerimaan.

Pemerintah Prioritaskan Optimalisasi Penerimaan Tanpa Menambah Tarif

Dalam rancangan kebijakan fiskal 2027, pemerintah mengedepankan pendekatan yang berfokus pada peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Optimalisasi penerimaan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, termasuk ekonomi digital dan berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang seiring transformasi teknologi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan pengawasan dan perbaikan layanan administrasi perpajakan.

Selain itu, perluasan basis pajak dilakukan melalui upaya formalisasi aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan menerapkan tarif baru yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi.

Target Rasio Pajak Disiapkan untuk Mendukung Pembangunan

Pemerintah menargetkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada kisaran 10,02 persen hingga 10,50 persen. Target tersebut mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi penerimaan negara tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

Rasio pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak yang diperoleh secara sehat dan berkelanjutan, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.

Dalam mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas ekonomi tetap terjaga serta kepercayaan investor dapat terus meningkat.

Digitalisasi Coretax Jadi Kunci Reformasi Administrasi Pajak

Salah satu agenda utama reformasi perpajakan adalah implementasi Coretax Administration System. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform yang lebih modern dan terhubung.

Melalui digitalisasi tersebut, pemerintah berharap proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan pajak dapat berjalan lebih efisien. Integrasi data juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan serta mengurangi risiko kesalahan administrasi dan praktik penyalahgunaan sistem.

Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik yang semakin mengandalkan data dan otomatisasi proses.

Sinkronisasi Regulasi dan Pendapatan Daerah Jadi Perhatian

Selain reformasi di tingkat nasional, pemerintah juga mulai mendorong penguatan sistem pendapatan daerah. Salah satu wacana yang berkembang adalah integrasi sejumlah pungutan daerah ke dalam sistem pembayaran yang lebih sederhana dan transparan.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Namun, implementasinya tetap memerlukan kajian yang mempertimbangkan karakteristik wilayah serta aspek keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, DPR dan pemerintah juga terus membahas harmonisasi regulasi di bidang keuangan negara. Penyelarasan aturan dianggap penting untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha maupun investor.

Kebijakan Pajak Diharapkan Perkuat Kepercayaan Publik

Keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pemerintah menargetkan reformasi perpajakan dapat menciptakan sistem yang lebih modern, adil, dan efisien. Dengan dukungan teknologi serta regulasi yang lebih terintegrasi, penerimaan negara diharapkan meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Ke depan, strategi pajak 2027 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia. Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat kapasitas pembangunan nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga “Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Sepanjang Kuartal I 2026“

The post Pemerintah Siapkan Strategi Pajak 2027 Perkuat Ekonomi appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah menargetkan percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan nasional melalui Program Revitalisasi Sekolah tahun 2026. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun yang akan digunakan memperbaiki puluhan ribu sekolah di berbagai daerah Indonesia.

Program revitalisasi ini ditargetkan menjangkau 71.744 satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Pemerintah menilai perbaikan sarana pendidikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas belajar siswa sekaligus memperkecil kesenjangan fasilitas pendidikan antarwilayah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam sektor pendidikan nasional.

Menurut Mu’ti, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.

“Program revitalisasi pada tahun 2026 ditargetkan dapat menjangkau 71.744 satuan pendidikan,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

baca juga”Prabowo Tetapkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Baru“

Pemerintah Mulai Menyalurkan Bantuan Revitalisasi Sekolah

Pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026 disebut telah memasuki tahap awal. Pemerintah mulai menyelesaikan berbagai kerja sama dengan sekolah penerima bantuan di sejumlah daerah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat hingga saat ini telah ada 4.838 satuan pendidikan yang menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi dengan pemerintah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.408 sekolah sudah mulai menerima bantuan pendanaan tahap awal untuk mendukung pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.

Mu’ti menjelaskan pemerintah juga telah menyalurkan dana sekitar Rp2,6 triliun sebagai bagian dari tahap awal program revitalisasi nasional.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung proses pembangunan ruang kelas, renovasi fasilitas sekolah, hingga peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan belajar mengajar.

Beberapa proyek revitalisasi juga mulai memasuki tahap konstruksi di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerusakan sekolah cukup tinggi.

Sekolah Rusak Akibat Bencana Jadi Prioritas Utama

Pemerintah menetapkan sejumlah kategori prioritas dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah tahun 2026. Fokus utama diberikan kepada sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Sekolah di wilayah terdampak gempa bumi, banjir, longsor, maupun bencana lain akan diprioritaskan dalam proses perbaikan fasilitas pendidikan.

Mu’ti menyebut sekolah-sekolah di Sumatera dan beberapa daerah lain yang terdampak bencana menjadi perhatian utama pemerintah dalam program ini.

Selain wilayah bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T juga masuk dalam prioritas revitalisasi.

Pemerintah menilai banyak sekolah di kawasan 3T masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar, mulai dari ruang kelas rusak hingga akses sanitasi yang belum memadai.

Tidak hanya itu, sekolah dengan tingkat kerusakan berat tetap akan mendapat prioritas meski berada di luar wilayah bencana maupun kawasan 3T.

Langkah ini dilakukan agar pemerataan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh daerah yang paling membutuhkan.

Kondisi Infrastruktur Sekolah Masih Jadi Tantangan Nasional

Program revitalisasi sekolah dinilai penting karena kondisi infrastruktur pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.

Di sejumlah daerah, masih ditemukan sekolah dengan ruang kelas rusak berat, atap bocor, lantai rusak, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak digunakan siswa.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan belajar dan kualitas proses pendidikan di sekolah.

Selain itu, sekolah di wilayah terpencil juga kerap menghadapi keterbatasan akses teknologi, jaringan internet, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.

Pemerintah menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur sekolah.

Karena itu, revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung, tetapi juga peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran yang lebih aman dan modern.

Revitalisasi Sekolah Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pendidikan Nasional

Program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Perbaikan fasilitas pendidikan juga dinilai penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan sarana pendidikan.

Selain ruang kelas, pemerintah diperkirakan akan memperbaiki fasilitas lain seperti perpustakaan, laboratorium, sanitasi, hingga akses air bersih di sekolah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang lebih merata.

Pemerintah juga berharap revitalisasi sekolah dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Dengan target lebih dari 71 ribu satuan pendidikan, program ini menjadi salah satu proyek pembangunan pendidikan terbesar yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Akan Lanjutkan Evaluasi dan Pengawasan Program

Pemerintah memastikan pelaksanaan revitalisasi sekolah akan terus dievaluasi agar berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga akan diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi sekolah penerima bantuan.

Selain memperbaiki bangunan fisik, pemerintah ingin memastikan fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran siswa di seluruh Indonesia.

Jika program berjalan sesuai target, revitalisasi sekolah diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem pendidikan nasional dalam jangka panjang.

baca juga”PINISI, Pemerintah dan BI Perkuat Intermediasi Demi Pertumbuhan Ekonomi“

The post Pemerintah Siapkan Rp14 T untuk Revitalisasi Sekolah appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan ekonomi guna menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Langkah ini dilakukan melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, dengan fokus utama pada hilirisasi industri dan penguatan daya saing domestik.

Upaya ini menjadi respons atas meningkatnya risiko global, termasuk ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional. Pemerintah menilai strategi yang adaptif dan terintegrasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Baca Juga “KDKMP Jadi Instrumen Utama Ubah Arah dan Kebijakan Ekonomi Berbasis Konstitusi“

HILIRISASI INDUSTRI JADI PILAR UTAMA TRANSFORMASI EKONOMI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penguatan hilirisasi industri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya mendorong ekspor produk bernilai tinggi, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru serta memperkuat struktur industri nasional. Hilirisasi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang yang lebih inklusif.

Airlangga mengingatkan bahwa dinamika global, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi mengganggu pasokan energi dunia.

“Ketegangan geopolitik dapat memicu gangguan rantai pasok global dan meningkatkan harga energi,” ujarnya dalam keterangan resmi.

KINERJA EKONOMI NASIONAL TETAP TUMBUH POSITIF

Di tengah tekanan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026.

Stabilitas ini didukung oleh inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap berada di zona optimis. Permintaan domestik menjadi motor utama dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Selain itu, sektor keuangan menunjukkan kondisi yang solid. Likuiditas perbankan tetap memadai dan permodalan berada pada level yang kuat, sehingga mampu menopang aktivitas ekonomi nasional.

BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER PERKUAT STABILITAS

Pemerintah mengoptimalkan kebijakan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara serta efisiensi belanja. Anggaran juga diarahkan ke sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Di sisi moneter, koordinasi erat dilakukan dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini dilakukan melalui intervensi pasar dan penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pada sektor energi, pemerintah mendorong ketahanan melalui program biodiesel B50 serta pengembangan energi baru terbarukan. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada energi impor.

PERLUASAN KERJA SAMA GLOBAL DORONG AKSES PASAR

Untuk memperkuat posisi di pasar internasional, pemerintah aktif memperluas kerja sama perdagangan. Negosiasi perjanjian seperti Indonesia–Uni Eropa CEPA dan Indonesia–Kanada CEPA terus didorong untuk membuka akses ekspor yang lebih luas.

Selain itu, kerja sama bilateral juga diperkuat, termasuk dengan Rusia, yang mencakup sektor energi, industri, dan investasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Airlangga menekankan bahwa sinergi lintas negara menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian global. “Kolaborasi adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang dinamis,” tegasnya.

PENUTUP: SINERGI KEBIJAKAN JADI KUNCI KETAHANAN EKONOMI

Secara keseluruhan, penguatan bauran kebijakan ekonomi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional. Strategi ini tidak hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi untuk jangka panjang.

Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan koordinasi lintas sektor, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu tetap tumbuh dan beradaptasi di tengah tekanan global. Ke depan, konsistensi implementasi kebijakan akan menjadi faktor utama dalam menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

Baca Juga “Menkeu Raker dengan Komisi XI DPR RI, Ini Kondisi Perekonomian Indonesia Triwulan III“

The post Pemerintah Perkuat Kebijakan Ketahanan Ekonomi appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengkaji pembentukan skema family office sebagai strategi untuk menarik dana investasi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Baca Juga “Pemerintah dan DPR Dorong Pembenahan BUMD Lewat Regulasi Baru“

Kajian tersebut dilakukan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan fokus pada penyusunan regulasi yang tepat. Pemerintah ingin memastikan skema ini tidak hanya menarik investor, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

H3 Mengacu pada Model Sukses Abu Dhabi

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari model family office yang diterapkan di Abu Dhabi. Model tersebut dinilai sebagai salah satu yang paling berhasil dalam menarik kekayaan global.

Menurut Rosan, pendekatan Abu Dhabi memberikan contoh sistem yang mampu mengelola aset keluarga besar secara profesional dan terintegrasi. Hal ini menjadikannya referensi penting dalam penyusunan kebijakan di Indonesia.

“Model Abu Dhabi menjadi salah satu acuan karena keberhasilannya dalam menarik dana global. Kami sedang mendalami berbagai aspek agar dapat diterapkan secara optimal di Indonesia,” ujar Rosan.

H3 Pendalaman Regulasi dan Sistem Hukum

Pemerintah saat ini tengah menyusun kerangka regulasi yang komprehensif untuk mendukung implementasi family office. Salah satu aspek yang dikaji adalah kemungkinan penerapan sistem hukum common law untuk memberikan kepastian hukum bagi investor internasional.

Pendekatan ini dianggap penting karena investor global umumnya lebih familiar dengan sistem hukum tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya tarik sebagai destinasi pengelolaan aset global.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa regulasi yang disusun tetap selaras dengan sistem hukum nasional. Sinkronisasi ini menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik regulasi.

H3 Komunikasi Intensif dengan Mitra Internasional

Dalam proses penyusunan kebijakan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pihak Abu Dhabi. Dialog ini bertujuan untuk memahami aspek teknis dan operasional yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

Melalui kerja sama ini, Indonesia berupaya mengadopsi praktik terbaik sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan domestik. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

Rosan menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara intensif antara BKPM dan DEN. Fokus utama adalah memastikan bahwa skema yang dibangun benar-benar berfungsi dan mampu menarik minat investor global.

H3 Potensi Dana dan Dampak Ekonomi

Pemerintah juga tengah menghitung potensi dana yang dapat masuk melalui skema family office. Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi mendatangkan aliran modal besar dari keluarga kaya global.

Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, industri, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara global, family office dikenal sebagai instrumen pengelolaan kekayaan yang mampu menggerakkan investasi jangka panjang. Banyak negara berlomba menarik entitas ini karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

H3 Prospek dan Tantangan Implementasi

Meski memiliki potensi besar, implementasi family office di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan kesiapan regulasi, infrastruktur keuangan, dan ekosistem investasi.

Pemerintah perlu memastikan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan bagi investor. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama bagi investor global dalam memilih lokasi pengelolaan aset.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dan konsistensi implementasi. Jika berjalan optimal, Indonesia berpeluang menjadi pusat baru pengelolaan kekayaan di kawasan Asia.

Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dalam menarik investasi. Skema family office diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

Baca Juga “Ditjenpas akan penuhi regulasi pemerintah terkait kebijakan WFH“

The post Pemerintah Susun Regulasi Family Office, Tiru Abu Dhabi appeared first on beritabavet.id.

Mantan anggota DPR RI, Hafisz Tohir, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus lebih presisi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Hafisz, para menteri dalam kabinet telah menunjukkan kerja keras dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan domestik. Ia menilai berbagai kebijakan yang diambil mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga “Inflasi Maret 2026 Melandai Berkat Kebijakan Ekonomi Pemerintah“

“Ibarat dokter, para menteri sudah memberikan resep terbaik berdasarkan diagnosis yang ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Secara makro, kondisi ekonomi Indonesia dinilai cukup solid. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi relatif terkendali, dan konsumsi domestik menjadi penopang utama di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga aktif mendorong investasi, hilirisasi industri, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, Hafisz menilai capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Ia menekankan bahwa kebijakan yang baik secara konsep belum tentu efektif jika tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Seperti obat, meskipun bagus, belum tentu cocok untuk semua pasien. Kebijakan ekonomi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menyoroti masih adanya persoalan klasik, seperti daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya serta kesenjangan ekonomi antarwilayah. Di sejumlah daerah, pelaku usaha kecil masih menghadapi tekanan biaya produksi, keterbatasan akses pembiayaan, dan fluktuasi harga bahan pokok.

Hafisz menilai pendekatan kebijakan ekonomi perlu lebih tajam di tingkat mikro. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan adanya tren penurunan investasi asing yang perlu menjadi perhatian serius. Melemahnya minat investor global berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan sektor industri nasional.

“Penurunan investasi asing ini harus menjadi alarm. Kita tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi domestik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa faktor kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta konsistensi kebijakan menjadi kunci utama untuk menarik kembali kepercayaan investor. Tanpa perbaikan di sektor tersebut, daya tarik Indonesia di mata investor global dapat melemah.

Dalam pandangannya, tantangan utama pemerintah saat ini bukan hanya merancang kebijakan, tetapi memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia mendorong evaluasi berkala terhadap program-program yang berjalan, termasuk membuka ruang koreksi jika diperlukan.

“Jika kebijakan belum efektif, pemerintah harus berani menyesuaikan. Itu hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan,” tegasnya.

Hafisz juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan ekonomi tidak berjalan secara parsial. Sinergi antarinstansi dinilai penting untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Lebih jauh, ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan itu sendiri. Indikator seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari data makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. “Yang paling penting adalah apakah masyarakat merasa lebih sejahtera,” ujarnya.

Pernyataan Hafisz mencerminkan kombinasi antara optimisme dan kritik konstruktif. Ia mengakui upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, namun juga menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, keseimbangan antara strategi makro dan implementasi mikro menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menjaga momentum positif sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga “Pengamat Ekonomi Dipo Satria Ramli: Berbagai Kebijakan Ekonomi Pemerintah Masih Memiliki Sejumlah Kelemahan, Terutama dalam Hal Pelibatan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).“

The post Hafisz Tohir Apresiasi Kinerja Ekonomi Pemerintah appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia menetapkan penyesuaian budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih modern dan berbasis digital.

Penyesuaian tersebut mencakup perubahan pola kerja ASN, termasuk penerapan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran dari kementerian terkait.

Baca Juga “Pemerintah Jelaskan Alasan Penundaan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun“

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan pengawasan kinerja yang ketat. Ia menyatakan bahwa setiap instansi wajib memastikan kinerja ASN tetap terukur dan berbasis output.

“Fleksibilitas kerja tidak boleh menurunkan disiplin dan capaian kinerja ASN. Evaluasi harus dilakukan secara berkala oleh pimpinan instansi,” ujar Rini dalam konferensi pers transformasi budaya kerja nasional.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas kebijakan ini. Sistem informasi kepegawaian, termasuk pencatatan kehadiran dan pelaporan kinerja, akan dioptimalkan untuk memantau produktivitas ASN secara objektif dan real-time.

Penggunaan sistem digital ini juga memungkinkan integrasi data antarinstansi, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah mendorong seluruh instansi untuk memanfaatkan platform berbagi pakai di tingkat nasional guna meningkatkan efisiensi administrasi.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai kebijakan ini sebagai momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi. Ia menekankan pentingnya perubahan pola kerja menuju sistem yang lebih adaptif dan efisien.

Menurut Airlangga, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran untuk mendukung transformasi ini. Belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, dialihkan ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas ASN yang tidak efisien, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menekan biaya operasional serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa sektor pelayanan publik dan bidang strategis tetap berjalan normal dengan kehadiran fisik di kantor atau lapangan. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, keamanan, dan administrasi publik.

Kebijakan penyesuaian budaya kerja ini juga mencerminkan tren global dalam dunia kerja, di mana fleksibilitas menjadi bagian dari strategi meningkatkan produktivitas. Banyak negara telah menerapkan pola kerja hybrid untuk menyeimbangkan efisiensi dan kesejahteraan pegawai.

Dalam konteks Indonesia, penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan budaya kerja ASN yang lebih adaptif terhadap teknologi dan hasil kerja. Pemerintah menargetkan peningkatan kinerja yang tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi juga dari output dan dampak kerja.

Ke depan, kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Pemerintah juga membuka peluang penyesuaian lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan situasi global.

Secara keseluruhan, penyesuaian budaya kerja ASN menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi birokrasi yang modern, efisien, dan responsif. Dengan dukungan teknologi dan pengawasan yang kuat, transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta daya saing pemerintahan Indonesia.

Baca Juga “Pemerintah Indonesia larang anak di bawah 16 tahun bikin akun medsos – Bagaimana dengan verifikasi usia dan perlindungan data pribadinya?“

The post Pemerintah Tetapkan Penyesuaian Budaya Kerja ASN appeared first on beritabavet.id.