Menkomdigi Paparkan Model Transformasi Digital Indonesia yang Aman dan Beretika di Forum PBB
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memperkenalkan model transformasi digital Indonesia dalam forum World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026: Leaders SummitX yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam forum tersebut, Indonesia menawarkan pendekatan transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mengedepankan keamanan, inklusivitas, dan tata kelola yang bertanggung jawab.
Menurut Meutya, transformasi digital harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mengembangkan strategi yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk memastikan perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Baca Juga “Purbaya: Integritas ASN Jadi Kunci Daya Saing“
Model yang diperkenalkan Indonesia juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan mampu memperkuat daya saing nasional di tingkat global.
Tiga Pilar Transformasi Digital Jadi Fondasi Strategi Indonesia
Dalam pidatonya, Meutya menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari meningkatnya jumlah pengguna internet atau besarnya nilai ekonomi digital. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah kemampuan teknologi menghadirkan manfaat yang merata sekaligus menciptakan ruang digital yang terpercaya.
Pilar pertama, Terhubung, berfokus pada pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Pemerintah terus memperluas infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pengoperasian Satelit SATRIA-1. Infrastruktur tersebut kini mendukung konektivitas lebih dari 31.000 fasilitas layanan publik di berbagai daerah. Pemerintah juga memperluas layanan broadband melalui penyediaan spektrum frekuensi untuk jaringan 5G yang menjangkau wilayah di lebih dari 17.000 pulau.
Meutya menegaskan bahwa akses digital merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur digital harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
Selain memperluas konektivitas, pemerintah menempatkan aspek keamanan sebagai bagian penting dalam transformasi digital. Melalui pilar Terjaga, Indonesia berupaya memastikan perkembangan teknologi tetap berorientasi pada keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak.
Meutya menjelaskan bahwa konektivitas yang semakin luas juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya risiko di ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan regulasi perlindungan anak yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi menerapkan pembatasan usia secara ketat.
Melalui kebijakan tersebut, anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi diperbolehkan membuat akun digital secara mandiri. Pemerintah juga meminta platform digital menyesuaikan sistem mereka agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurut Meutya, implementasi regulasi tersebut telah menunjukkan hasil pada tahap awal. Dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan kebijakan, lebih dari lima juta akun anak telah ditutup atau dinonaktifkan setelah platform melakukan penyesuaian terhadap aturan baru.
Ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan sukarela perusahaan teknologi. Negara harus menetapkan standar yang jelas, sementara penyelenggara platform wajib menjalankannya secara konsisten.
Selain perlindungan anak, pemerintah juga terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas platform digital. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional.
Bonus Demografi Jadi Modal Pengembangan Ekonomi Digital
Pilar ketiga, Tumbuh, difokuskan pada pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah melihat bonus demografi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dalam mempercepat transformasi digital.
Saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan talenta digital sekaligus mendorong lahirnya inovasi di berbagai sektor.
Meutya juga mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan tingkat minat tertinggi terhadap teknologi kecerdasan artifisial generatif atau Generative AI. Selain itu, lebih dari 70 persen organisasi di Indonesia telah memanfaatkan teknologi AI dalam berbagai aktivitas operasional maupun bisnis.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara etis, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Pemerintah Siapkan Regulasi Tata Kelola AI Nasional
Untuk mendukung perkembangan teknologi yang bertanggung jawab, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Kecerdasan Artifisial. Regulasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Peta Jalan AI Nasional yang mengatur arah pengembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.
Meutya menjelaskan bahwa regulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi inovasi dan investasi di sektor AI. Pada saat yang sama, pemerintah ingin memastikan pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai nasional dan mengutamakan kepentingan publik.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi teknologi global. Pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak inovator, peneliti, pengembang, dan pemimpin AI yang mampu menciptakan solusi teknologi dari dalam negeri.
Menurut Meutya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam perkembangan ekosistem digital dunia.
Indonesia Ingin Menjadi Bagian dari Masa Depan Digital Global
Melalui forum PBB, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun transformasi digital yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung aspek keamanan, etika, dan keberlanjutan. Pendekatan yang menggabungkan konektivitas, perlindungan masyarakat, dan pengembangan inovasi diharapkan mampu menjadi model pembangunan digital yang inklusif.
Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Dengan tata kelola yang kuat serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, Indonesia berupaya menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung lahirnya inovasi baru.
Ke depan, pemerintah berharap strategi berbasis tiga pilar, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berkontribusi sebagai pengembang dan pembentuk arah masa depan transformasi digital dunia.
Baca Juga “Pemprov Papua Pegunungan intervensi pasar tekan inflasi“
