Perusahaan energi terbarukan Oikos Earth melihat peluang ekonomi dari pengelolaan gas metana di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang Tamangapa, Makassar, Sulawesi Selatan. Perusahaan tersebut menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengembangkan potensi tersebut melalui perdagangan karbon.

Tawaran itu disampaikan CEO Oikos Earth Muh Syiraz saat bertemu dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Oikos Earth memaparkan peluang pengurangan emisi sekaligus pemanfaatan gas dari timbunan sampah.

Baca Juga “Oikos Earth Tawarkan Skema Carbon Trade, TPA Tamangapa Berpotensi Jadi Sumber PAD“

Oikos Earth Kaji Potensi Metana dari Timbunan Sampah

Syiraz mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi TPA Antang Tamangapa. Dari hasil peninjauan tersebut, sudah terdapat kegiatan yang mengarah pada penangkapan gas metana atau methane capture dari area landfill.

Menurutnya, keberadaan timbunan sampah yang telah terbentuk sejak dekade 1990-an menjadi salah satu faktor yang membuat kawasan tersebut memiliki potensi metana. Sampah organik yang terurai dalam kondisi minim oksigen dapat menghasilkan gas metana selama proses pembusukan.

Gas tersebut selama ini berpotensi terlepas ke atmosfer apabila tidak ditangkap dan dikelola. Karena itu, Oikos Earth melihat pengelolaan metana sebagai bagian dari peluang pengurangan emisi di sektor persampahan.

Penangkapan Metana Berpotensi Menghasilkan Kredit Karbon

Oikos Earth juga mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan proyek pengurangan emisi melalui pengelolaan gas metana di TPA Tamangapa. Dalam skema tersebut, metana yang berhasil ditangkap dapat menjadi bagian dari perhitungan pengurangan emisi.

Apabila memenuhi persyaratan teknis, metodologi, serta mekanisme yang berlaku, pengurangan emisi berpotensi dikonversi menjadi instrumen lingkungan berupa kredit karbon. Kredit tersebut kemudian dapat memiliki nilai ekonomi dalam ekosistem perdagangan karbon.

Syiraz menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dapat mengubah cara pemerintah daerah melihat keberadaan TPA. Infrastruktur persampahan tidak hanya dipandang sebagai komponen biaya pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan tepat.

“Metana yang tadinya bisa terlepas ke atmosfer, dengan kita tangkap, itu bisa kita terbitkan instrumen lingkungan yang namanya carbon credit,” ujar Syiraz.

Ia menambahkan, peluang tersebut masih membutuhkan eksplorasi dan pengkajian lebih lanjut. Pemerintah daerah juga perlu memastikan aspek teknis, regulasi, lingkungan, serta keekonomian proyek sebelum menentukan langkah berikutnya.

Metana Dapat Dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif

Selain perdagangan karbon, Oikos Earth melihat peluang pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi. Gas yang berhasil ditangkap dapat melalui proses pengolahan dan pemurnian sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan energi tertentu.

Salah satu opsi yang disebutkan adalah mengolah metana menjadi biometana terkompresi. Produk tersebut berpotensi dipasarkan sebagai bahan bakar alternatif untuk sektor industri.

Pemanfaatan ini membuat proyek pengelolaan TPA memiliki dua kemungkinan manfaat. Penangkapan metana dapat membantu mengurangi pelepasan gas rumah kaca sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi dari sampah.

Namun, pengembangan biometana tetap membutuhkan kajian teknis. Kualitas dan volume gas, sistem penangkapan, proses pemurnian, kebutuhan infrastruktur, serta calon pengguna menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.

Pengelolaan TPA Berpotensi Menambah Pendapatan Daerah

Bagi pemerintah daerah, pengembangan proyek tersebut juga berkaitan dengan peluang penerimaan daerah. Syiraz menilai pengelolaan metana dapat membuka kemungkinan agar TPA memberikan manfaat ekonomi selain menjalankan fungsi pengelolaan sampah.

“Dengan capture, kita mencegah emisi metana tersebut. Tinggal bagaimana upaya yang dilakukan Pemkot melalui dinas dan seluruh pihak ini juga bisa memberikan pendapatan,” jelasnya.

Potensi tersebut tidak berarti seluruh metana yang dihasilkan TPA dapat langsung menjadi komoditas ekonomi. Proyek harus melalui tahapan pengukuran, verifikasi, pemenuhan standar, dan penilaian kelayakan agar manfaat lingkungan maupun ekonominya dapat dipastikan.

Ke depan, kerja sama antara Oikos Earth dan Pemerintah Kota Makassar masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Kajian terhadap kondisi TPA, potensi gas, teknologi penangkapan, skema perdagangan karbon, hingga peluang pemanfaatan energi akan menjadi bagian penting sebelum proyek dikembangkan.

Jika dapat direalisasikan sesuai ketentuan, pengelolaan metana TPA Antang Tamangapa berpotensi menggabungkan tiga kepentingan sekaligus. Pengelolaan sampah dapat diarahkan menjadi lebih berkelanjutan, emisi metana dapat ditekan, dan sumber daya dari timbunan sampah dapat memiliki nilai ekonomi.

Baca Juga “Oikos Earth Tawarkan Skema Carbon Trade, TPA Tamangapa Berpotensi Jadi Sumber PAD“

The post Oikos Earth Tawarkan Kerja Sama Perdagangan Karbon TPA Makassar appeared first on beritabavet.id.

Perluasan akses listrik di wilayah terpencil Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTT untuk membuka akses jaringan ke 17 desa.

Pembangunan tersebut menghadapi tantangan karena jalur jaringan listrik berada di kawasan hutan. Karena itu, PLN dan DLHK menyepakati kerja sama pemanfaatan kawasan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Baca Juga “Cerita Gubernur BI Bagi THR Pakai QRIS: Anak Tinggal Tunjuk HP“

Kerja sama ini menjadi bagian dari Program Listrik Desa atau Lisdes. Program tersebut diarahkan untuk memperluas layanan listrik sehingga masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan dapat memperoleh akses energi.

General Manager PLN UIW NTT F. Eko Sulistyono mengatakan pemerataan listrik merupakan bagian dari tanggung jawab PLN dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Eko, PLN tidak hanya menjalankan fungsi sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. PLN juga memiliki mandat untuk memperluas manfaat pembangunan melalui penyediaan akses energi bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Lima Kabupaten Masuk Program Perluasan Jaringan

Sebanyak 17 desa masuk dalam cakupan kerja sama PLN dan DLHK NTT. Lokasinya tersebar di lima kabupaten dengan jumlah desa yang berbeda-beda.

Kabupaten Sumba Timur menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak dalam kerja sama tersebut. Sebanyak sembilan desa di kabupaten itu masuk dalam rencana pembangunan jaringan.

Selanjutnya, empat desa berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Kupang memiliki dua desa yang termasuk dalam kerja sama.

Sementara itu, masing-masing satu desa berada di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai. Penyebaran lokasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jaringan diarahkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan perluasan infrastruktur listrik.

Jaringan Listrik Melintasi Kawasan Hutan Lindung

Tantangan utama pembangunan terletak pada kondisi wilayah yang dilalui jaringan. Infrastruktur listrik untuk 17 desa tersebut melewati kawasan hutan lindung yang berada dalam kewenangan DLHK NTT.

Kondisi itu membuat pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pekerjaan teknis di lapangan. PLN juga membutuhkan kepastian mengenai penggunaan kawasan agar pembangunan memiliki dasar perizinan yang sesuai.

Kesepakatan antara PLN dan DLHK kemudian menjadi salah satu tahapan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan adanya perjanjian kerja sama, proses pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas dan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.

Eko menyebut kepastian hukum sangat penting bagi pembangunan jaringan yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan. Menurutnya, koordinasi dengan DLHK membantu PLN menjalankan pembangunan secara lebih terarah.

“Kerja sama dengan DLHK Provinsi NTT menjadi pondasi penting agar pembangunan infrastruktur listrik desa berjalan cepat, aman, dan berpayung hukum,” ujar Eko.

Infrastruktur Mencakup Jaringan Tegangan Menengah

Jaringan yang akan dibangun memiliki panjang keseluruhan 36,29 kilometer. Infrastruktur tersebut terdiri atas beberapa komponen yang diperlukan untuk menyalurkan listrik hingga ke wilayah permukiman.

PLN akan membangun Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 kV. Pembangunan juga mencakup Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) bertegangan 380/220 Volt.

Selain jaringan penghantar, proyek tersebut meliputi pembangunan gardu distribusi dan tiang listrik. Sejumlah fasilitas penunjang lainnya juga disiapkan untuk mendukung sistem distribusi listrik di lokasi sasaran.

PLN NTT Selesaikan Lisdes di 158 Lokasi pada 2025

Perluasan jaringan pada 2026 melanjutkan pembangunan listrik desa yang telah dilakukan PLN NTT sebelumnya. Sepanjang 2025, PLN UIW NTT mencatat penyelesaian pembangunan listrik desa di 158 lokasi.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa perluasan elektrifikasi terus menjadi bagian dari kegiatan kelistrikan di NTT. Tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan daerah terpencil membuat pembangunan jaringan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.

Pada tahun ini, aspek perizinan menjadi perhatian khusus untuk proyek yang melewati kawasan hutan. Penyelesaian aspek administratif sejak awal dapat membantu mengurangi hambatan ketika pembangunan infrastruktur mulai dilaksanakan.

Bagi PLN, proses tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan jaringan yang dibangun memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perluasan layanan listrik dapat berjalan bersamaan dengan tata kelola kawasan.

PLN Dorong Kolaborasi Energi dan Lingkungan

Eko menyampaikan apresiasi kepada DLHK NTT atas dukungan terhadap proses legalitas pembangunan jaringan. Ia menilai koordinasi antarlembaga diperlukan karena proyek kelistrikan bersinggungan dengan pengelolaan kawasan hutan.

Pembangunan infrastruktur energi di kawasan hutan membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan aturan perlindungan lingkungan. Karena itu, kerja sama menjadi bagian penting agar pembangunan tidak mengabaikan ketentuan pemanfaatan kawasan.

Pendekatan tersebut juga memberikan kepastian bagi pelaksanaan proyek di lapangan. PLN dapat mempersiapkan pembangunan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama instansi terkait.

DLHK NTT Pastikan Proses Perizinan Berjalan

Kepala DLHK Provinsi NTT Sulastri H. I. Rasyid menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut. Ia juga mengapresiasi PLN yang dinilai proaktif dalam mengurus perizinan pembangunan jaringan.

Sulastri berharap pola koordinasi yang telah berjalan dapat diterapkan untuk lokasi lainnya. Sejumlah proses perizinan untuk kawasan yang belum tercakup dalam PKS masih berlangsung.

Menurutnya, penyelesaian seluruh proses tersebut penting agar pembangunan jaringan listrik di NTT memiliki kepastian hukum. Masyarakat juga diharapkan dapat segera merasakan manfaat ketika jaringan selesai dibangun dan layanan listrik mulai tersedia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PT PLN atas kerja sama dan koordinasi yang terjalin sangat baik, sehingga PKS ini dapat diselesaikan dengan lancar,” kata Sulastri.

Percepatan Lisdes Tetap Memperhatikan Aturan Kawasan

Kerja sama PLN dan DLHK NTT memberikan landasan bagi pembangunan jaringan listrik menuju 17 desa di lima kabupaten. Total jaringan yang melintasi kawasan hutan mencapai 36,29 kilometer.

Selain memperluas akses energi, pembangunan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dalam proyek infrastruktur yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Aspek teknis, perizinan, dan pengelolaan lingkungan perlu berjalan dalam satu proses.

Tahap berikutnya akan berfokus pada penyelesaian perizinan di lokasi lain yang masih diproses. Setelah aspek legalitas terpenuhi, pembangunan jaringan diharapkan dapat terus bergerak sehingga manfaat Program Listrik Desa semakin luas dirasakan masyarakat NTT.

Baca Juga “PTK revitalisasi 57 perpustakaan guna tingkatkan literasi kemaritiman“

The post PLN-DLHK NTT Percepat Listrik Desa di 17 Desa Pelosok appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprioritaskan anggaran keselamatan transportasi dalam penyusunan pagu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2027.

Alokasi untuk kebutuhan keselamatan transportasi mencapai Rp10,90 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total pagu Kemenhub 2027 yang ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.

Baca Juga “OJK Perketat Keamanan Siber Sektor Keuangan, Kebocoran Data Jadi Risiko“

Kebijakan tersebut dilakukan melalui rekomposisi anggaran. Pemerintah menyesuaikan alokasi antarunit organisasi tanpa mengubah jumlah keseluruhan pagu yang telah ditetapkan.

Langkah ini menempatkan aspek keselamatan sebagai salah satu kebutuhan utama dalam pelaksanaan program transportasi nasional. Prioritas tersebut mencakup kebutuhan penyelenggaraan transportasi yang aman bagi masyarakat.

Pagu Kemenhub 2027 Ditetapkan Rp32,93 Triliun

Pagu anggaran Kemenhub untuk tahun 2027 ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Surat bersama tersebut tertanggal 5 Agustus 2026. Dokumen itu menjadi dasar bagi Kemenhub dalam menyusun kembali komposisi anggaran untuk tahun anggaran mendatang.

Menhub Dudy menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta. Menurutnya, Kemenhub tetap mempertahankan total pagu sebesar Rp32,93 triliun dalam proses rekomposisi.

Penetapan pagu tersebut menjadi dasar bagi kementerian untuk menentukan pembagian anggaran sesuai kebutuhan program. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan agenda yang dinilai membutuhkan dukungan anggaran.

Rekomposisi Anggaran Tidak Mengubah Total Pagu Kemenhub

Kemenhub mengusulkan perubahan komposisi anggaran melalui surat Menteri Perhubungan tertanggal 15 September 2026.

Rekomposisi tersebut tidak menambah ataupun mengurangi total pagu Kemenhub. Nilai anggaran tetap berada pada angka Rp32,93 triliun.

Anggaran Disesuaikan dengan Kebutuhan Prioritas

Melalui rekomposisi, Kemenhub mengatur kembali distribusi anggaran antarunit organisasi. Tujuannya agar penggunaan anggaran lebih selaras dengan kebutuhan program yang menjadi prioritas.

Salah satu fokus utama dalam penyesuaian tersebut adalah keselamatan transportasi. Kemenhub menyiapkan alokasi Rp10,90 triliun untuk mendukung kebutuhan keselamatan.

Besaran tersebut menunjukkan porsi yang signifikan dari total pagu kementerian. Jika dibandingkan dengan total Rp32,93 triliun, alokasi keselamatan mencapai sekitar sepertiga dari pagu Kemenhub.

Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas memungkinkan kementerian menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan penyelenggaraan transportasi. Keselamatan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada pengguna transportasi.

Menhub Tekankan Pentingnya Keselamatan Transportasi

Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dudy menjelaskan bahwa rekomposisi dilakukan setelah pemerintah menetapkan pagu anggaran Kemenhub untuk 2027.

“Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Ibu Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Perhubungan ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun,” kata Dudy dalam rapat kerja tersebut.

Pernyataan itu menjadi dasar penjelasan pemerintah mengenai perubahan komposisi anggaran. Kemenhub tetap mempertahankan nilai pagu, tetapi mengatur distribusinya berdasarkan kebutuhan prioritas.

Keselamatan Menjadi Bagian Penting Program Transportasi 2027

Alokasi Rp10,90 triliun untuk keselamatan menjadi salah satu komponen penting dalam rancangan anggaran Kemenhub 2027. Anggaran tersebut berada dalam kerangka total pagu kementerian sebesar Rp32,93 triliun.

Prioritas keselamatan juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga kualitas pelayanan transportasi. Pengelolaan keselamatan diperlukan pada berbagai kegiatan operasional dan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Namun, rincian mengenai pembagian Rp10,90 triliun berdasarkan moda atau unit kerja masih menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran. Informasi tersebut diperlukan untuk melihat secara lebih detail program keselamatan yang akan mendapat pendanaan.

Rekomposisi anggaran selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan pemerintah bersama DPR RI. Tahapan tersebut akan menentukan komposisi akhir anggaran Kemenhub untuk tahun 2027.

Dengan total pagu yang tetap Rp32,93 triliun, Kemenhub perlu memastikan setiap alokasi mendukung target program yang telah ditetapkan. Prioritas keselamatan sebesar Rp10,90 triliun menjadi salah satu fokus yang akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program transportasi tahun depan.

Baca Juga “Kadin dukung rencana pemerintah beri insentif bagi industri tekstil“

The post Menhub Utamakan Anggaran Keselamatan Rp10,90 Triliun appeared first on beritabavet.id.

Festival Jaranan Trenggalek Terbuka (FJTT) ke-30 mendapat momentum baru setelah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong festival tersebut tidak berhenti sebagai agenda seni, tetapi berkembang menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat.

FJTT berlangsung di Alun-Alun Trenggalek, Jawa Timur, mulai 20 hingga 26 September 2026. Penyelenggaraan tahun ini menghadirkan kelompok jaranan dari berbagai daerah dan menjadi bagian dari 125 agenda KEN 2026 yang tersebar di 38 provinsi.

Menurut Novita, perjalanan FJTT selama tiga dekade telah membentuk ekosistem seni yang memiliki potensi ekonomi. Momentum masuknya festival ke dalam KEN dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan promosi kesenian jaranan Trenggalek.

Baca Juga “Ekonom Prediksi BI Rate Naik 25 Bps, Ini Alasannya“

“Jaranan bukan sekadar pertunjukan. Di setiap geraknya ada cerita, di setiap iramanya ada perjalanan, dan di setiap pertunjukannya ada semangat masyarakat menjaga warisan dari generasi ke generasi,” ujar Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

FJTT Berpeluang Memperluas Promosi Jaranan Trenggalek

Masuknya FJTT dalam KEN 2026 memberikan ruang promosi yang lebih luas bagi kesenian jaranan. Kementerian Pariwisata menempatkan KEN sebagai program yang menghimpun berbagai agenda budaya, seni, musik, kuliner, dan karnaval dari berbagai daerah.

Novita mengatakan peluang tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut dia, meningkatnya popularitas festival perlu diikuti dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal.

“Masuk KEN bukan sekadar label. Ini kesempatan membuat jaranan Trenggalek dikenal lebih luas, tetapi setelah dikenal, harus ada dampaknya, wisatawan datang, UMKM bergerak, seniman mendapat ruang, dan ekonomi lokal tumbuh,” ujarnya.

Ia juga melihat jaranan, terutama Turonggo Yakso, dapat menjadi salah satu identitas budaya yang memperkuat citra Trenggalek. Pengembangannya tetap perlu mempertahankan nilai dan akar tradisi yang melekat pada kesenian tersebut.

Festival Budaya Diharapkan Terhubung dengan UMKM

Novita mendorong penyelenggara dan pemangku kepentingan menghubungkan FJTT dengan sektor ekonomi yang berada di sekitar kegiatan festival.

Rangkaian festival dapat dikaitkan dengan destinasi wisata, kuliner daerah, produk kriya, UMKM, penginapan, transportasi, hingga industri kreatif. Pola tersebut dapat membuat pergerakan pengunjung memberikan efek yang lebih luas di luar lokasi pertunjukan.

Kementerian Pariwisata sendiri menyebut KEN 2026 diarahkan untuk memperkuat event daerah sebagai daya tarik wisata sekaligus mendorong pemerataan dampak ekonomi. Tahun ini terdapat 125 event terpilih dari 38 provinsi dalam kalender KEN.

Dengan konteks tersebut, FJTT memiliki ruang untuk mengembangkan festival sebagai bagian dari pengalaman wisata di Trenggalek. Pengunjung tidak hanya datang menyaksikan pertunjukan, tetapi juga dapat menikmati produk dan destinasi yang tersedia di daerah tersebut.

Novita menekankan bahwa ukuran keberhasilan festival budaya tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penonton. Manfaat yang diterima seniman, pelaku UMKM, pekerja pariwisata, dan masyarakat sekitar juga menjadi bagian penting.

“Event budaya yang baik bukan hanya membuat penonton pulang membawa pengalaman. Event yang baik juga membuat masyarakat lokal pulang membawa manfaat ekonomi,” kata Novita.

FJTT Ke-30 Berlangsung Selama Sepekan

FJTT ke-30 resmi dibuka di Alun-Alun Trenggalek pada Minggu, 20 September 2026. Festival tersebut berlangsung selama tujuh hari hingga 26 September dan menjadi bagian dari kalender KEN 2026.

Penyelenggaraan tahun ini diikuti puluhan kelompok seni jaranan dari berbagai daerah. Pertunjukan jaranan Turonggo Yakso dan barongan turut menjadi bagian dari agenda pembukaan festival.

FJTT bukan agenda yang baru muncul dalam kalender pariwisata daerah. Penyelenggaraannya telah berlangsung selama puluhan tahun dan pada 2026 mencapai edisi ke-30.

Konsistensi tersebut menjadi modal bagi Trenggalek untuk memperkenalkan kesenian jaranan kepada audiens yang lebih luas. Masuknya FJTT dalam KEN kemudian membuka saluran promosi tambahan melalui jaringan agenda pariwisata nasional.

Kolaborasi Dibutuhkan untuk Memperluas Dampak FJTT

Novita mendorong pemerintah daerah, komunitas seni, pelaku UMKM, sektor pariwisata, dan pemerintah pusat membangun kolaborasi dalam mengembangkan FJTT.

Promosi festival ke tingkat nasional dan internasional dinilai perlu berjalan bersama dengan penguatan ekosistem pendukung. Kesiapan destinasi, produk ekonomi kreatif, akomodasi, transportasi, serta ruang bagi seniman menjadi bagian yang dapat dikembangkan.

“Jaranan bukan sekadar pertunjukan. Di setiap geraknya ada cerita, di setiap iramanya ada perjalanan, dan di setiap pertunjukannya ada semangat masyarakat menjaga warisan dari generasi ke generasi,” kata Novita.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga keberlanjutan kesenian tersebut dengan memberikan ruang bagi generasi muda. Regenerasi menjadi salah satu faktor penting agar tradisi jaranan tetap berkembang tanpa kehilangan identitasnya.

“Mari kita jadikan jaranan sebagai kebanggaan bersama. Rawat budayanya, dukung senimannya, dan beri ruang kepada generasi muda. Mari kita dorong Trenggalek untuk siap menjadi rumah jaranan dunia,” ucapnya.

Masuknya FJTT ke KEN 2026 memberikan konteks baru bagi pengembangan festival tersebut. Selain menjadi ruang pertunjukan budaya, agenda ini memiliki peluang untuk mempertemukan seni, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengembangan manfaat tersebut membutuhkan kesinambungan setelah festival berakhir. Promosi, keterlibatan pelaku usaha lokal, regenerasi seniman, serta penguatan produk wisata dapat menjadi bagian dari upaya memperpanjang dampak FJTT bagi Trenggalek.

Baca Juga “Perhapi: Uji tuntas akuisisi perusahaan tambang perlu telusuri izin“

The post Anggota DPR Dorong FJTT Gerakkan Pariwisata Trenggalek appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk membahas rencana pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di Bogor, Jawa Barat.

Rencana tersebut muncul setelah pemerintah melihat peluang pemanfaatan aset negara untuk menyediakan hunian terjangkau di kawasan perkotaan. Konsep TOD memungkinkan pembangunan tempat tinggal berada dekat dengan simpul transportasi publik.

Baca Juga “Amran Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Mafia Beras: Kita Berhadapan!“

Maruarar mengatakan dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Utama KAI dan Direktur Utama BRI. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan pemanfaatan lahan milik KAI di Bogor untuk proyek hunian.

“Saya sudah janjian sama Dirut KAI dan Dirut BRI, ada lahan di Bogor,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Lahan KAI Berpotensi Mendukung Hunian TOD di Bogor

Maruarar menjelaskan rencana di Bogor mengikuti pola kolaborasi yang sebelumnya diterapkan pemerintah melalui pembangunan hunian TOD di kawasan Manggarai, Jakarta.

Pada proyek tersebut, KAI bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk mengembangkan hunian di kawasan yang terintegrasi dengan transportasi kereta api.

Menurut Maruarar, pola serupa berpotensi diterapkan di Bogor dengan melibatkan KAI dan BRI. Lahan yang dimiliki KAI menjadi salah satu aset yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan hunian tersebut.

“Kemarin itu KAI dan BTN, ini yang berikutnya di Bogor ada lahan KAI nanti dengan BRI,” kata Maruarar.

Rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Pertemuan antara kementerian, KAI, dan BRI menjadi bagian penting untuk melihat kesiapan lahan, skema pembiayaan, serta bentuk kerja sama yang memungkinkan.

Pemerintah Fokus Bangun Rusun Subsidi di Perkotaan

Selain mendorong proyek TOD, Kementerian PKP juga memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan.

Pemerintah berupaya memanfaatkan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Strategi ini dinilai relevan karena harga dan ketersediaan lahan menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan di kota besar.

Pemerintah juga telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan rusun. Salah satunya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Astra.

Dukungan lain berupa pemanfaatan lahan dari sejumlah pihak juga diarahkan untuk memperluas pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pendekatan berbasis aset tersebut dapat membantu pemerintah mengembangkan hunian di lokasi yang memiliki akses terhadap transportasi dan fasilitas perkotaan. Dengan demikian, masyarakat berpeluang memperoleh tempat tinggal yang lebih dekat dengan pusat aktivitas.

Hunian Manggarai Menjadi Contoh Kolaborasi KAI dan BTN

Pengembangan hunian TOD Manggarai menjadi salah satu contoh pemanfaatan aset negara untuk menyediakan perumahan rakyat.

Dalam proyek tersebut, KAI berkolaborasi dengan BTN untuk mengembangkan hunian terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta. Lokasi tersebut memiliki akses langsung terhadap jaringan transportasi kereta sehingga konsep TOD dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan.

Maruarar sebelumnya berharap model hunian seperti di Manggarai dapat dikembangkan di lokasi lain. Bogor menjadi salah satu wilayah yang kini masuk dalam pembahasan pemerintah karena adanya lahan KAI yang berpotensi dimanfaatkan.

Dari sisi pembiayaan, BTN menyiapkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Skema tersebut menggunakan suku bunga sebesar 6 persen hingga kredit lunas.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema pembiayaan jangka panjang tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian di kawasan perkotaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nixon setelah kegiatan groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta pada Jumat, 18 September.

Menurut Nixon, tenor panjang dapat membantu menyesuaikan cicilan dengan kemampuan masyarakat. Kepastian suku bunga juga menjadi bagian dari skema pembiayaan yang ditawarkan untuk hunian tersebut.

Rencana TOD Bogor Masih Memerlukan Pembahasan Lanjutan

Rencana pembangunan hunian TOD di Bogor menunjukkan upaya pemerintah memperluas penyediaan rumah terjangkau melalui kolaborasi lintas lembaga.

Keterlibatan KAI dapat mendukung aspek penyediaan lahan dan integrasi dengan transportasi. Sementara itu, perbankan memiliki peran dalam menyiapkan skema pembiayaan agar hunian dapat diakses masyarakat.

Pertemuan antara Menteri PKP, KAI, dan BRI nantinya menjadi tahap penting untuk membahas kelayakan rencana tersebut secara lebih rinci.

Jika kerja sama dapat direalisasikan, konsep hunian berbasis TOD di Bogor berpotensi menjadi bagian dari pengembangan perumahan perkotaan yang terhubung dengan transportasi publik.

Pemerintah juga perlu memastikan aspek tata ruang, akses transportasi, harga hunian, serta kemampuan pembiayaan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan hunian tidak hanya berfokus pada jumlah rumah, tetapi juga lokasi dan keterjangkauannya.

Baca Juga “Gorontalo Utara siapkan 20.000 hektare lahan untuk pengembangan jagung“

The post Menteri PKP Temui KAI dan BRI Bahas Hunian TOD Bogor appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan sampah yang dinilai sudah berada dalam kondisi darurat.

Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 berlangsung di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fasilitas tersebut akan mengolah sampah perkotaan menjadi energi listrik dengan dukungan teknologi pengolahan yang dirancang untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Baca Juga “Komisi I DPR Buka Suara soal Kasus Kematian Serda Ahmad“

Zulkifli mengatakan pemerintah menyederhanakan proses pembangunan PSEL agar proyek dapat berjalan lebih cepat. Menurutnya, penyederhanaan regulasi diperlukan karena persoalan sampah membutuhkan penanganan segera.

Pemerintah Sederhanakan Proses Pembangunan PSEL

Zulkifli menjelaskan pemerintah sebelumnya menghadapi banyak aturan yang membuat pembangunan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan proses panjang. Pemerintah kemudian memangkas berbagai ketentuan tersebut untuk mempercepat realisasi proyek.

“Dulu ada sekitar 160 aturan yang membuat prosesnya rumit, sekarang sudah kita pangkas menjadi tiga saja,” ujar Zulkifli di Kabupaten Bogor.

Menurut dia, penyederhanaan tersebut diharapkan mempercepat pembangunan fasilitas PSEL. Proyek yang berjalan lebih cepat juga diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 sebagai salah satu dasar percepatan pembangunan fasilitas PSEL. Regulasi tersebut juga menjadi kerangka pengembangan pengolahan sampah perkotaan menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

PSEL Bogor Raya 1 Masuki Tahap Pembangunan

PSEL Bogor Raya 1 dikembangkan oleh PT Daya Energi Bersih Nusantara bersama entitas pelaksana proyek. Fasilitas tersebut menjadi salah satu proyek PSEL yang masuk dalam gelombang awal pembangunan bersama proyek di Denpasar Raya dan Kota Bekasi.

Proyek Bogor Raya mencakup kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Pengembangan fasilitas tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Danantara sebelumnya menetapkan Zhejiang Weiming Environment Protection sebagai mitra pengelola PSEL Bogor Raya. Pemilihan tersebut dilakukan melalui proses seleksi untuk mendukung pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

Fasilitas Ditargetkan Olah 1.500 Ton Sampah per Hari

PSEL Bogor Raya 1 dirancang dengan kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah setiap hari. Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2028.

Berdasarkan informasi terbaru, proyek tersebut diproyeksikan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah setiap tahun. Kapasitas tersebut setara sekitar 45 persen dari timbulan sampah yang dapat diolah di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Sampah yang diproses nantinya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Dengan mekanisme tersebut, proyek tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga menghubungkan pengelolaan limbah dengan kebutuhan energi.

Proyek PSEL Diproyeksikan Kurangi Beban TPA

Pengembangan PSEL Bogor Raya 1 juga membawa target pengurangan dampak lingkungan. Danantara memproyeksikan fasilitas tersebut dapat menekan emisi dari TPA hingga 80 persen.

Proyek ini juga diperkirakan mengurangi emisi karbon sekitar 640.000 ton setara CO2 setiap tahun. Selain itu, kebutuhan terhadap lahan TPA diproyeksikan dapat berkurang hingga 80 persen.

Pencapaian target tersebut tetap bergantung pada kesiapan fasilitas, pasokan sampah, teknologi pengolahan, serta penerapan standar lingkungan. Karena itu, pembangunan PSEL membutuhkan pengawasan dan tata kelola yang konsisten sejak tahap konstruksi hingga operasi.

PSEL Buka Peluang Lapangan Kerja Hijau

Manfaat proyek juga diarahkan pada aspek ekonomi masyarakat sekitar. PSEL Bogor Raya 1 diproyeksikan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja.

Lapangan kerja tersebut menjadi bagian dari peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dan energi. Kehadiran fasilitas juga diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan energi bersih.

Danantara menempatkan aspek pemberdayaan ekonomi lokal sebagai salah satu tujuan pengembangan PSEL. Dengan demikian, manfaat proyek tidak hanya diukur dari kapasitas pengolahan sampah dan produksi energi.

PSEL Bogor Raya Dorong Ekonomi Sirkular

Pengembangan PSEL diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah yang harus ditempatkan di TPA, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi.

Konsep tersebut sejalan dengan upaya membangun ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dapat mengurangi volume limbah sekaligus menciptakan nilai tambah dari material yang sebelumnya berakhir di tempat pembuangan.

Penerapan model ini tetap membutuhkan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Ketersediaan pasokan sampah dengan volume dan karakteristik yang sesuai menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan operasional PSEL.

Pemerintah Siapkan Pengembangan PSEL di Berbagai Daerah

PSEL Bogor Raya 1 merupakan bagian dari program pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi secara bertahap. Pada gelombang awal, proyek Bogor Raya, Kota Bekasi, dan Denpasar Raya telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

Danantara kemudian melanjutkan proses pengembangan ke lokasi lain. Pada tahap kedua, seleksi mitra mencakup delapan lokasi yang meliputi 20 kabupaten dan kota.

Pemerintah menempatkan percepatan PSEL sebagai salah satu bagian dari penanganan persoalan sampah perkotaan. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan berjalan bersama penguatan pengelolaan sampah di daerah.

PSEL Bogor Raya 2 Disiapkan di Kota Bogor

Selain Bogor Raya 1 di Galuga, pengembangan berikutnya mencakup PSEL Bogor Raya 2 di kawasan Kayumanis, Kota Bogor. Fasilitas tersebut direncanakan mengolah sampah yang berasal dari Kota Bogor dan Kota Depok.

Pengembangan beberapa fasilitas di kawasan Bogor menunjukkan pendekatan berbasis aglomerasi dalam menangani persoalan sampah. Model tersebut memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan kebutuhan kawasan dengan memperhitungkan volume dan sumber timbulan.

Keberadaan PSEL Bogor Raya 1 dan rencana Bogor Raya 2 diharapkan memperkuat kapasitas pengolahan sampah di kawasan tersebut. Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.

PSEL Diharapkan Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

PSEL Bogor Raya 1 membawa beberapa target sekaligus, mulai dari pengolahan sampah, produksi energi, pengurangan emisi, hingga penciptaan lapangan kerja. Pemerintah melihat kombinasi manfaat tersebut sebagai bagian dari upaya menangani kondisi persampahan secara lebih terintegrasi.

Bagi masyarakat, manfaat proyek akan sangat bergantung pada kemampuan fasilitas mengolah sampah secara konsisten dan memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan yang baik juga diperlukan agar manfaat ekonomi dan energi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

Dengan target operasi pada pertengahan 2028, pembangunan PSEL Bogor Raya 1 akan memasuki sejumlah tahapan penting sebelum fasilitas beroperasi penuh. Pemerintah dan pengembang perlu memastikan kesiapan lahan, teknologi, pasokan sampah, serta tata kelola agar manfaat proyek dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Baca Juga “Pemkot Cirebon sebut Pelabuhan Ikan Kejawanan dilengkapi unit pengolah“

The post Menko Pangan: Proyek PSEL Beri Manfaat bagi Masyarakat appeared first on beritabavet.id.

Produk impor tetap dapat masuk ke Indonesia menjelang penerapan tahap berikutnya kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan termasuk ketentuan larangan dan pembatasan atau lartas impor.

Pernyataan tersebut menjelaskan perbedaan antara proses masuknya barang ke Indonesia dan kewajiban saat produk tersebut diedarkan di dalam negeri. Produk impor tetap dapat memasuki wilayah Indonesia, tetapi pemenuhan ketentuan halal menjadi persyaratan dalam peredarannya sesuai jenis produk dan regulasi yang berlaku.

Sertifikasi Halal Bukan Ketentuan Lartas Impor

Budi Santoso menyampaikan penjelasan tersebut setelah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta. Menurut dia, sertifikasi halal tidak ditempatkan sebagai instrumen lartas yang menentukan boleh atau tidaknya barang impor masuk ke Indonesia.

“Jadi, sertifikasi halal itu bukan lartas ya, bukan lartas impor. Artinya barang masuk impor masih boleh, tetapi ketika beredar ya itu harus dapat sertifikasi,” kata Budi.

Dengan ketentuan tersebut, importir tetap dapat menjalankan kegiatan pemasukan barang. Namun, produk yang masuk dalam kategori wajib halal harus memenuhi persyaratan sebelum diedarkan kepada konsumen di Indonesia.

Pemerintah Siapkan Penerapan Wajib Halal Oktober 2026

Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan penerapan kewajiban tersebut. BPJPH sebelumnya juga menggelar koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola produk impor menjelang 18 Oktober 2026.

Baca Juga “Mendag Ungkap Aturan Baru Produk Impor Jelang Wajib Halal Oktober 2026“

Budi mengatakan pemerintah terus berkoordinasi mengenai persiapan implementasi kewajiban sertifikasi halal. Koordinasi tersebut turut mencakup produk impor yang akan beredar di pasar domestik.

Penerapan tahap berikutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

BPJPH juga menegaskan bahwa implementasi pada 18 Oktober 2026 mencakup sejumlah kategori produk, termasuk produk usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri sesuai ketentuan masing-masing.

Produk Impor Tetap Wajib Memenuhi Ketentuan Halal

Kebijakan tersebut tidak berarti produk impor terbebas dari kewajiban sertifikasi halal. Produk yang termasuk kategori wajib halal tetap harus memenuhi ketentuan sebelum beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

BPJPH telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan pada 7 Agustus dan diundangkan pada 10 Agustus 2026.

Aturan tersebut menjadi pedoman untuk memastikan produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memenuhi ketentuan jaminan produk halal. BPJPH menyebut regulasi itu sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Cakupan Produk Wajib Halal Semakin Luas

Tahap kewajiban yang berlaku mulai 18 Oktober 2026 mencakup berbagai kelompok produk. Di antaranya makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, serta produk kimiawi dan rekayasa genetik.

Kategori lain mencakup obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah barang gunaan. Cakupan tersebut juga mencakup produk impor sesuai jenis dan ketentuan yang berlaku.

Perluasan tersebut membuat kesiapan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Importir perlu memastikan status halal produk serta mekanisme pengakuan sertifikat dari lembaga halal luar negeri.

Sertifikat Halal Luar Negeri Memiliki Mekanisme Pengakuan

Untuk produk yang memperoleh sertifikat halal dari luar negeri, pemerintah menyediakan mekanisme pengakuan melalui kerja sama dengan lembaga halal luar negeri. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola produk impor dalam sistem jaminan produk halal Indonesia.

Data BPJPH yang disampaikan pada akhir Agustus 2026 menunjukkan Indonesia telah menandatangani Mutual Recognition Agreement atau MRA dengan 116 lembaga halal luar negeri dari 199 lembaga yang mengajukan kerja sama.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengelola produk halal dari berbagai negara. Dengan adanya pengakuan, proses pemastian status halal produk impor dapat mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

BPJPH Perkuat Kepastian bagi Importir dan Konsumen

BPJPH menyatakan penerbitan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 bertujuan memberikan kepastian halal sekaligus kepastian usaha. Regulasi tersebut mengatur pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk dan beredar di Indonesia.

Bagi konsumen, ketentuan tersebut memberikan dasar untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal sesuai regulasi. Bagi pelaku usaha, aturan tersebut memberikan kerangka yang lebih jelas dalam memenuhi kewajiban terhadap produk impor.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi menjelang pemberlakuan kebijakan. Pada 7 September 2026, KSP bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan implementasi Wajib Halal 2026.

Implementasi Wajib Halal Masuk Tahap Penting

Pernyataan Mendag memberikan penegasan bahwa pemberlakuan kewajiban halal tidak otomatis menghentikan pemasukan produk impor. Fokus pemerintah berada pada pemenuhan ketentuan ketika produk yang termasuk kategori wajib halal akan beredar di pasar Indonesia.

Bagi importir, periode menjelang 18 Oktober 2026 menjadi waktu penting untuk memastikan dokumen dan status sertifikasi produk sesuai ketentuan. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga koordinasi antara kebijakan perdagangan dan sistem jaminan produk halal.

Dengan demikian, produk impor tetap dapat masuk Indonesia, tetapi pemenuhan kewajiban halal tetap menjadi bagian penting dalam proses peredarannya. Kebijakan ini akan memasuki tahap lebih luas pada 18 Oktober 2026 dengan cakupan produk yang semakin beragam.

Baca Juga “Jelang Wajib Halal Oktober, Kemendag Jamin Distribusi Impor Lancar“

The post Mendag: Produk Impor Tetap Bisa Masuk Jelang Wajib Halal appeared first on beritabavet.id.

Dyah menyampaikan hal itu saat mengunjungi fasilitas Fortuna Shoes di Bandung, Senin. Ia melihat industri alas kaki memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Dyah, Fortuna Shoes telah memasuki sejumlah pasar luar negeri. Produk perusahaan tersebut antara lain telah dipasarkan ke Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa.

Fortuna Shoes Dinilai Punya Daya Saing Global
Dyah mengapresiasi kualitas produk yang dihasilkan Fortuna Shoes. Menurutnya, kemampuan menembus pasar internasional menunjukkan bahwa produk alas kaki lokal memiliki peluang bersaing dengan produk dari negara lain.

Baca Juga “Wamendag: Fortuna Shoes Bukti Produk Indonesia Mampu Bersaing Global“

“Kami sangat bangga karena kualitas sepatunya juga sangat bagus dan berdaya saing di pasar internasional,” ujar Dyah.

Ia menilai keberadaan pasar ekspor penting bagi pengembangan industri alas kaki nasional. Perluasan pasar dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Kementerian Perdagangan pun berkomitmen membantu pelaku industri lokal mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi dan asistensi untuk pasar domestik maupun internasional.

Kemendag Siapkan Fasilitasi Akses Pasar
Menurut Dyah, pemerintah tidak hanya mendorong perusahaan meningkatkan ekspor. Pemerintah juga berupaya menciptakan kondisi perdagangan yang mendukung keberlanjutan industri dalam negeri.

“Kami di Kementerian Perdagangan akan selalu membantu dan memfasilitasi agar pasarnya aman. Para produsen ini bisa berjualan baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi penting bagi industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil. Perluasan pasar dapat membantu perusahaan menjaga aktivitas produksi dan mempertahankan kebutuhan tenaga kerja.

Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian lain untuk memperkuat industri. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemenuhan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

Industri Alas Kaki Berikan Dampak bagi Tenaga Kerja
Dyah turut menyoroti kontribusi Fortuna Shoes terhadap masyarakat sekitar. Ia berharap kegiatan produksi perusahaan dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih dari 60 persen pekerja Fortuna Shoes merupakan perempuan. Sebagian karyawan bahkan telah bekerja selama dua hingga tiga dekade.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri alas kaki tidak hanya berperan sebagai sektor produksi. Industri ini juga dapat menjadi sumber penghidupan jangka panjang bagi masyarakat di sekitar kawasan produksi.

Dyah berharap kontribusi tersebut terus berkembang seiring dengan peningkatan kapasitas perusahaan dan perluasan pasar ekspor.

Pemerintah Perkuat Perlindungan Industri Dalam Negeri
Selain membuka akses pasar, pemerintah juga mengambil langkah untuk melindungi industri nasional dari tekanan produk impor. Salah satu instrumennya adalah penerapan kebijakan antidumping terhadap produk tertentu yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga persaingan perdagangan tetap sehat. Industri dalam negeri diharapkan memiliki ruang yang cukup untuk berkembang tanpa menghadapi tekanan impor yang tidak wajar.

Bagi industri alas kaki, perlindungan pasar domestik dan perluasan ekspor dapat berjalan beriringan. Pasar dalam negeri dapat menjadi basis produksi, sementara pasar internasional memberikan ruang pertumbuhan tambahan.

Trade Expo Indonesia Jadi Peluang Ekspansi Baru
Fortuna Shoes juga berpeluang memperkenalkan produknya kepada calon pembeli dari berbagai negara melalui Trade Expo Indonesia. Pameran perdagangan tersebut dapat menjadi sarana untuk mempertemukan produsen lokal dengan mitra bisnis internasional.

Dyah berharap keikutsertaan Fortuna Shoes membuka peluang baru di luar pasar yang telah digarap perusahaan.

“Harapannya, dengan keterlibatan Fortuna Shoes dalam pameran tersebut, perusahaan mendapatkan kesempatan memperluas pasar ke negara lain,” ujar Dyah.

Keikutsertaan dalam pameran internasional dapat membantu produsen memperkenalkan kapasitas dan kualitas produknya secara langsung kepada calon pembeli. Bagi perusahaan yang telah memiliki pengalaman ekspor, forum seperti ini juga dapat menjadi pintu masuk menuju pasar baru.

Ekspansi Ekspor Jadi Agenda Berikutnya
Dorongan pemerintah terhadap Fortuna Shoes mencerminkan upaya memperkuat ekspor produk manufaktur bernilai tambah. Industri alas kaki memiliki peluang untuk berkembang karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menghasilkan produk yang dapat dipasarkan ke berbagai negara.

Dengan pasar yang telah mencakup Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa, Fortuna Shoes memiliki fondasi untuk memperluas jangkauan ekspornya.

Tantangan berikutnya adalah mempertahankan kualitas, meningkatkan efisiensi produksi, memenuhi kebutuhan pasar global, dan memperkuat kandungan lokal. Jika aspek tersebut dapat dijaga, ekspansi pasar berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi perusahaan dan ekonomi daerah.

Baca Juga “Wamendag dorong perluasan ekspor sepatu asal Bandung Fortuna Shoes“

The post Wamendag Dorong Ekspor Sepatu Bandung Fortuna Shoes appeared first on beritabavet.id.

Bahlil menjelaskan, sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kini beralih membeli BBM bersubsidi. Perubahan pola pembelian itu dinilai meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi di sejumlah titik.

Selain perubahan konsumsi, pemerintah juga menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Bahlil menyoroti adanya kendaraan yang telah dimodifikasi agar mampu membawa BBM dalam jumlah jauh lebih besar dari kapasitas normal.

Peralihan Konsumsi Menekan Ketersediaan BBM Subsidi
Menurut Bahlil, pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi menuju produk subsidi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan BBM subsidi ketika pasokan dan distribusinya telah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berhak.

Baca Juga “Bahlil Ungkap Biang Kerok Antrean Kendaraan di SPBU Makassar“

“Sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” kata Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, Senin.

Pemerintah kemudian berupaya memastikan subsidi energi tetap diterima kelompok yang menjadi sasaran. Pengawasan terhadap pola pembelian menjadi bagian penting untuk mencegah konsumsi berlebihan dan penyalahgunaan.

Modifikasi Tangki Kendaraan Jadi Sorotan
Bahlil juga mengungkap temuan kepolisian terkait kendaraan yang diduga dimanfaatkan untuk menimbun BBM subsidi. Sejumlah mobil dan truk disebut memiliki tangki yang telah dimodifikasi dengan kapasitas jauh lebih besar.

Menurut Bahlil, kapasitas tangki kendaraan yang dimodifikasi bahkan dapat mencapai ratusan liter hingga sekitar satu ton BBM. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan BBM subsidi bagi konsumen lain.

Bahlil menilai persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan. Pemerintah juga perlu mengawasi distribusi agar BBM subsidi tidak terkonsentrasi pada pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu.

Pemerintah dan Polisi Berkoordinasi Atasi Antrean
Kementerian ESDM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kepolisian untuk mengatasi kepadatan di SPBU Makassar. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki distribusi sekaligus menjaga penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai. Kami akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi tepat sasaran,” ujar Bahlil.

Dalam tiga hari sebelumnya, antrean kendaraan di sejumlah lokasi dilaporkan meningkat hingga lebih dari 50 persen. Kondisi tersebut sempat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.

Situasi kemudian mulai membaik. Pantauan pada Senin pagi menunjukkan antrean di SPBU Jalan AP Pettarani, Makassar, telah jauh berkurang.

Kendaraan yang menunggu pengisian BBM hanya terlihat dalam jumlah belasan. Petugas SPBU juga dapat melayani konsumen dengan lebih lancar dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya.

Aturan Ganjil-Genap Diterapkan
Pemerintah daerah turut mengambil langkah untuk mengendalikan kepadatan kendaraan di SPBU. Salah satunya melalui pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus juga diarahkan mengisi BBM pada malam hari. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan pada jam aktivitas masyarakat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Pengaturan waktu pengisian juga diharapkan membuat distribusi kendaraan di SPBU lebih merata. Dengan demikian, antrean panjang tidak kembali menumpuk pada jam tertentu.

Pertamina Tambah Pasokan dan Jam Operasional
Selain pengaturan dari pemerintah daerah, Pertamina mengambil langkah dengan meningkatkan pasokan BBM ke sejumlah SPBU. Perusahaan juga memperpanjang waktu operasional untuk memperluas kesempatan pelayanan kepada masyarakat.

Penambahan pasokan dan jam pelayanan membantu mempercepat proses pengisian kendaraan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan tambahan BBM tersebut tersalurkan kepada konsumen sesuai ketentuan subsidi.

Perbaikan antrean di Makassar menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM dapat ditangani melalui kombinasi antara pasokan, pengaturan pembelian, pengawasan, dan penegakan aturan.

Pengawasan Menjadi Kunci Penyaluran Subsidi
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat antrean dari sisi ketersediaan stok. Perubahan perilaku konsumen dan potensi penimbunan juga menjadi faktor yang perlu ditangani.

Jika peralihan konsumsi ke BBM subsidi terus meningkat tanpa pengawasan, tekanan terhadap distribusi dapat kembali muncul. Begitu pula dengan praktik penimbunan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kecukupan pasokan dan ketepatan sasaran subsidi. Koordinasi antara Kementerian ESDM, pemerintah daerah, Pertamina, dan kepolisian menjadi penting untuk mencegah antrean serupa kembali terjadi.

Dengan antrean yang mulai normal, perhatian berikutnya adalah memastikan kondisi tersebut bertahan. Pengawasan terhadap pembelian dalam jumlah tidak wajar serta penyesuaian distribusi menjadi langkah penting untuk menjaga pelayanan BBM tetap lancar di Makassar.

Baca Juga “Ungkap Pemicu Antrean BBM Subsidi di Makassar, Bahlil: Ada Tangki Truk Dimodifikasi hingga 1 Ton“

The post Bahlil Sebut Peralihan Konsumsi Picu Antrean BBM appeared first on beritabavet.id.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan fasilitas pengisian daya tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menyediakan pilihan energi yang lebih beragam bagi konsumen.

Pertamina juga mendorong pengembangan SPKLU di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama lokasi yang memiliki area cukup luas. Strategi tersebut menyasar kemudahan akses energi listrik bagi pengguna EV.

Green Energy Station Sediakan Fasilitas Pengisian Kendaraan Listrik
Eko menjelaskan Green Energy Station telah dilengkapi fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik roda empat dan roda dua. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pertumbuhan ekosistem EV.

“Mereka juga punya fasilitas EV charging SPKLU, baik itu untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Ini juga salah satu bentuk Pertamina Patra Niaga support ekosistem EV,” ujar Eko dalam temu media di Yogyakarta salah satu titik yang sering dikunjungi masyarakat. Pertamina kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah fasilitas pengisian, Jumat.

Pengembangan fasilitas tersebut sekaligus mempertimbangkan pola perjalanan konsumen. Sebagian pemilik kendaraan listrik masih memiliki kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi tersebut membuat SPBU tetap menjadi salah satu titik yang sering dikunjungi masyarakat. Pertamina kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah fasilitas pengisian daya listrik di lokasi tertentu.

“Karena perjalanannya mereka sering ke SPBU, maka sekarang kita juga sedang mengembangkan SPKLU untuk SPBU-SPBU yang masih punya space cukup luas,” kata Eko.

Pertamina Catat 761 SPBU Berbasis Green Energy Station
Pertamina mencatat sebanyak 761 SPBU telah mengadopsi konsep Green Energy Station. Fasilitas tersebut tidak hanya mengandalkan layanan penjualan BBM, tetapihan memadai. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang dinilai penting karena memiliki kebutuhan mobil tempat memperoleh BBM, sejumlah SPBU mulai menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan mobilPertumbuhan fasilitas EV juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian kendaraan. Menteri Koordinator Bidang P juga mengembangkan sejumlah layanan berbasis energi baru.

Baca Juga “Antrean BBM Subsidi Marak di Daerah, APEI Minta Pemda Cek Penyebab Utama“

Dari jumlah tersebut, terdapat 111 charging station untuk kendaraan listrik. Pertamina juga mencatat keberadaan 107 battery swapping station yang melayani kebutuhan penukaran baterai sepeda motor listrik.

Eko mengatakan pengembangan fasilitas tersebut akan diarahkan terutama pada SPBU yang memiliki lahan memadai. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang dinilai penting karena memiliki kebutuhan mobilitas dan potensi pengguna EV yang lebih tinggi.

“Khususnya di kota-kota besar, supaya memudahkan konsumen mengakses energi, selain berbasis fuel juga berbasis electric vehicle,” ujar Eko.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan fungsi SPBU secara bertahap. Selain menjadi tempat memperoleh BBM, sejumlah SPBU mulai menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan mobilitas berbasis listrik.

Konsumsi Listrik SPKLU Tembus 62,4 Juta kWh
Pertumbuhan fasilitas EV juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian kendaraan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penjualan mobil meningkat 33,3 persen.

Khusus kendaraan listrik dan mobil hybrid, pertumbuhan penjualan disebut mencapai lebih dari 40 persen. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya minat masyarakat demikian, konsumsi listrik SPKLU selama enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 28 persen dibandingkan capaian sepanjang 2025. Data ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur pengisian daya terus berkembang terhadap kendaraan dengan teknologi elektrifikasi.

Data PLN turut menunjukkan peningkatan aktivitas pengisian kendaraan listrik. Konsumsi listrik SPKLU mencapai 62,4 juta kilowatt hour (kWh) hingga Juni 2026.

Angka tersebut telah melampaui konsumsi listrik SPKLU sepanjang 2025. Pada tahun sebelumnya, konsumsi listrik SPKLU tercatat sebesar 48,5 juta kWh.

Dengan demikian, konsumsi listrik SPKLU selama enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 28 persen dibandingkan capaian sepanjang 2025. Data ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur pengisian daya terus berkembang seiring pertumbuhan kendaraan elektrifikasi.

Pertumbuhan EV Mendorong Kebutuhan Infrastruktur
Perkembangan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan penjualan unit kendaraan. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap penggunaan EV.

Pengembangan SPKLU di SPBU dapat memberikan alternatif lokasi pengisian yang lebih mudah dijangkau. Strategi tersebut juga memanfaatkan jaringan SPBU yang telah tersebar di berbagai wilayah.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi listrik menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan energi dari berbagai sektor. Airlangga mencatat total penjualan listrik meningkat 10,8 persen.

Jika dilihat berdasarkan kelompok konsumen, konsumsi listrik rumah tangga meningkat 12,3 persen. Konsumsi sektor bisnis tumbuh 10 persen, sedangkan konsumsi listrik industri meningkat 6,5 persen.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kebutuhan listrik berlangsung di berbagai sektor. Dalam konteks transportasi, pertumbuhan konsumsi SPKLU menjadi salah satu depan, kebutuhan terhadap SPKLU berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid. Perluasan fasilitas di SPBU dengan lahan memadai dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, khususnya di wilayah kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan konsumsi listrik SPKLU juga menjadi sinyal bahwa infrastruktur kendaraan listrik semakin bagian dari perubahan pola kebutuhan energi.

Green Energy Station Jadi Bagian dari Transisi Energi
Pengembangan Green Energy Station menempatkan SPBU sebagai bagian dari transformasi ekosistem energi dan transportasi. Pertamina tidak hanya mempertahankan layanan berbasis BBM, tetapi juga memperluas fasilitas untuk kendaraan listrik.

Dengan 761 Green Energy Station dan ratusan fasilitas pengisian maupun penukaran baterai yang tercatat, infrastruktur tersebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan EV.

Ke depan, kebutuhan terhadap SPKLU berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid. Perluasan fasilitas di SPBU dengan lahan memadai dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, khususnya di wilayah perkotaan.

Pertamina Patra Niaga melalui pengembangan Green Energy Station pada akhirnya berupaya menyediakan pilihan energi yang mengikuti perubahan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan konsumsi listrik SPKLU juga menjadi sinyal bahwa infrastruktur kendaraan listrik semakin memiliki peran dalam ekosistem transportasi Indonesia.

Baca Juga “Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan EBT untuk pertanian di Cilacap“

The post Pertamina Dukung Ekosistem EV Lewat Green Energy Station appeared first on beritabavet.id.