Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan fasilitas pengisian daya tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menyediakan pilihan energi yang lebih beragam bagi konsumen.

Pertamina juga mendorong pengembangan SPKLU di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama lokasi yang memiliki area cukup luas. Strategi tersebut menyasar kemudahan akses energi listrik bagi pengguna EV.

Green Energy Station Sediakan Fasilitas Pengisian Kendaraan Listrik
Eko menjelaskan Green Energy Station telah dilengkapi fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik roda empat dan roda dua. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pertumbuhan ekosistem EV.

“Mereka juga punya fasilitas EV charging SPKLU, baik itu untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Ini juga salah satu bentuk Pertamina Patra Niaga support ekosistem EV,” ujar Eko dalam temu media di Yogyakarta salah satu titik yang sering dikunjungi masyarakat. Pertamina kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah fasilitas pengisian, Jumat.

Pengembangan fasilitas tersebut sekaligus mempertimbangkan pola perjalanan konsumen. Sebagian pemilik kendaraan listrik masih memiliki kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi tersebut membuat SPBU tetap menjadi salah satu titik yang sering dikunjungi masyarakat. Pertamina kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah fasilitas pengisian daya listrik di lokasi tertentu.

“Karena perjalanannya mereka sering ke SPBU, maka sekarang kita juga sedang mengembangkan SPKLU untuk SPBU-SPBU yang masih punya space cukup luas,” kata Eko.

Pertamina Catat 761 SPBU Berbasis Green Energy Station
Pertamina mencatat sebanyak 761 SPBU telah mengadopsi konsep Green Energy Station. Fasilitas tersebut tidak hanya mengandalkan layanan penjualan BBM, tetapihan memadai. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang dinilai penting karena memiliki kebutuhan mobil tempat memperoleh BBM, sejumlah SPBU mulai menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan mobilPertumbuhan fasilitas EV juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian kendaraan. Menteri Koordinator Bidang P juga mengembangkan sejumlah layanan berbasis energi baru.

Baca Juga “Antrean BBM Subsidi Marak di Daerah, APEI Minta Pemda Cek Penyebab Utama“

Dari jumlah tersebut, terdapat 111 charging station untuk kendaraan listrik. Pertamina juga mencatat keberadaan 107 battery swapping station yang melayani kebutuhan penukaran baterai sepeda motor listrik.

Eko mengatakan pengembangan fasilitas tersebut akan diarahkan terutama pada SPBU yang memiliki lahan memadai. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang dinilai penting karena memiliki kebutuhan mobilitas dan potensi pengguna EV yang lebih tinggi.

“Khususnya di kota-kota besar, supaya memudahkan konsumen mengakses energi, selain berbasis fuel juga berbasis electric vehicle,” ujar Eko.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan fungsi SPBU secara bertahap. Selain menjadi tempat memperoleh BBM, sejumlah SPBU mulai menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan mobilitas berbasis listrik.

Konsumsi Listrik SPKLU Tembus 62,4 Juta kWh
Pertumbuhan fasilitas EV juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian kendaraan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penjualan mobil meningkat 33,3 persen.

Khusus kendaraan listrik dan mobil hybrid, pertumbuhan penjualan disebut mencapai lebih dari 40 persen. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya minat masyarakat demikian, konsumsi listrik SPKLU selama enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 28 persen dibandingkan capaian sepanjang 2025. Data ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur pengisian daya terus berkembang terhadap kendaraan dengan teknologi elektrifikasi.

Data PLN turut menunjukkan peningkatan aktivitas pengisian kendaraan listrik. Konsumsi listrik SPKLU mencapai 62,4 juta kilowatt hour (kWh) hingga Juni 2026.

Angka tersebut telah melampaui konsumsi listrik SPKLU sepanjang 2025. Pada tahun sebelumnya, konsumsi listrik SPKLU tercatat sebesar 48,5 juta kWh.

Dengan demikian, konsumsi listrik SPKLU selama enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 28 persen dibandingkan capaian sepanjang 2025. Data ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur pengisian daya terus berkembang seiring pertumbuhan kendaraan elektrifikasi.

Pertumbuhan EV Mendorong Kebutuhan Infrastruktur
Perkembangan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan penjualan unit kendaraan. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap penggunaan EV.

Pengembangan SPKLU di SPBU dapat memberikan alternatif lokasi pengisian yang lebih mudah dijangkau. Strategi tersebut juga memanfaatkan jaringan SPBU yang telah tersebar di berbagai wilayah.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi listrik menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan energi dari berbagai sektor. Airlangga mencatat total penjualan listrik meningkat 10,8 persen.

Jika dilihat berdasarkan kelompok konsumen, konsumsi listrik rumah tangga meningkat 12,3 persen. Konsumsi sektor bisnis tumbuh 10 persen, sedangkan konsumsi listrik industri meningkat 6,5 persen.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kebutuhan listrik berlangsung di berbagai sektor. Dalam konteks transportasi, pertumbuhan konsumsi SPKLU menjadi salah satu depan, kebutuhan terhadap SPKLU berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid. Perluasan fasilitas di SPBU dengan lahan memadai dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, khususnya di wilayah kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan konsumsi listrik SPKLU juga menjadi sinyal bahwa infrastruktur kendaraan listrik semakin bagian dari perubahan pola kebutuhan energi.

Green Energy Station Jadi Bagian dari Transisi Energi
Pengembangan Green Energy Station menempatkan SPBU sebagai bagian dari transformasi ekosistem energi dan transportasi. Pertamina tidak hanya mempertahankan layanan berbasis BBM, tetapi juga memperluas fasilitas untuk kendaraan listrik.

Dengan 761 Green Energy Station dan ratusan fasilitas pengisian maupun penukaran baterai yang tercatat, infrastruktur tersebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan EV.

Ke depan, kebutuhan terhadap SPKLU berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid. Perluasan fasilitas di SPBU dengan lahan memadai dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, khususnya di wilayah perkotaan.

Pertamina Patra Niaga melalui pengembangan Green Energy Station pada akhirnya berupaya menyediakan pilihan energi yang mengikuti perubahan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan konsumsi listrik SPKLU juga menjadi sinyal bahwa infrastruktur kendaraan listrik semakin memiliki peran dalam ekosistem transportasi Indonesia.

Baca Juga “Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan EBT untuk pertanian di Cilacap“

The post Pertamina Dukung Ekosistem EV Lewat Green Energy Station appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Efek Abu Anak Krakatau, Ribuan Penumpang Pelita Air Gagal Terbang“

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan tiga bandara di Pulau Jawa disiapkan sebagai pilihan pendaratan alternatif. Ketiganya adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, dan Bandara Juanda di Surabaya.

Pemerintah membuka peluang bagi maskapai untuk mengalihkan penerbangan ke bandara tersebut. Pengalihan tetap bergantung pada kondisi operasional dan keputusan masing-masing maskapai.

Tiga Bandara Jawa Disiapkan sebagai Alternatif
Dudy menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan menyiapkan tiga bandara untuk melayani penerbangan yang membutuhkan lokasi pendaratan alternatif. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk penerbangan domestik maupun internasional apabila kondisi memungkinkan.

“Mengingat masyarakat mungkin masih banyak yang menginginkan atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk dapat terbang khususnya ke Jakarta, kami menyiapkan alternatif seperti di Kertajati, kemudian Bandara Ahmad Yani Semarang, dan juga Bandara Juanda Surabaya,” kata Dudy.

Menurut Menhub, opsi tersebut dapat membantu masyarakat yang masih membutuhkan perjalanan udara selama sejumlah bandara utama tidak dapat beroperasi.

Penerbangan dari luar Jawa maupun rute internasional juga dapat mempertimbangkan ketiga bandara tersebut sebagai lokasi pendaratan alternatif. Namun, keputusan pengalihan penerbangan tetap mempertimbangkan kesiapan operasional dan kondisi keselamatan.

Maskapai Dapat Mengalihkan Penerbangan
Kementerian Perhubungan memberikan ruang bagi maskapai untuk mengalihkan operasional penerbangan ke tiga bandara alternatif. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi penerbangan memungkinkan dan operator siap melakukan perubahan rute.

Dudy menegaskan pemerintah telah mempersiapkan fasilitas alternatif tersebut sebagai bagian dari mitigasi gangguan penerbangan. Langkah ini bertujuan agar kebutuhan perjalanan masyarakat tetap dapat dilayani tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

“Kami sudah menyiapkan Bandara Kertajati, Bandara Ahmad Yani, dan Juanda sebagai bandara alternatif apabila airlines atau operator memungkinkan untuk menerbangkan pesawatnya ke ketiga bandara alternatif tersebut,” ujar Dudy.

Pengalihan penerbangan tidak berarti seluruh penerbangan otomatis berpindah ke bandara alternatif. Maskapai tetap perlu menyesuaikan keputusan dengan kondisi cuaca, rute, ketersediaan fasilitas, dan perkembangan informasi terkait abu vulkanik.

Enam Bandara Terdampak Abu Vulkanik
Sebanyak enam bandara mengalami penghentian sementara setelah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik menjadi perhatian dalam operasional penerbangan karena dapat memengaruhi keselamatan pesawat.

Pada tahap awal, Kementerian Perhubungan menghentikan sementara operasional lima bandara. Bandara tersebut meliputi Radin Inten Lampung, Soekarno-Hatta Jakarta, Halim Perdanakusuma Jakarta, Pondok Cabe, dan Budiarto Curug Tangerang.

Kondisi kemudian berkembang setelah dilakukan pengujian lanjutan. Bandara Husein Sastranegara Bandung turut dinyatakan terdampak abu vulkanik berdasarkan pemeriksaan pada pukul 12.00 WIB.

Dengan tambahan tersebut, jumlah bandara yang ditutup sementara menjadi enam. Penghentian operasional dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terhadap penerbangan.

Keselamatan Menjadi Pertimbangan Utama
Abu vulkanik menjadi salah satu ancaman serius bagi operasional pesawat. Partikel vulkanik yang masuk ke mesin dapat mengganggu kinerja mesin dan komponen pesawat.

Karena itu, keputusan membuka atau menutup bandara perlu mempertimbangkan kondisi atmosfer dan keberadaan abu vulkanik di sekitar jalur penerbangan. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi otoritas penerbangan dan maskapai dalam menentukan operasional.

Pemerintah memilih menyiapkan alternatif penerbangan sambil memantau perkembangan kondisi. Pendekatan tersebut memungkinkan layanan transportasi tetap memiliki opsi tanpa memaksakan operasional di bandara yang belum dinyatakan aman.

Penumpang Perlu Memantau Informasi Maskapai
Penutupan sementara bandara dapat menyebabkan perubahan jadwal, rute, maupun lokasi keberangkatan dan kedatangan. Penumpang yang memiliki penerbangan pada periode tersebut perlu mengikuti informasi terbaru dari maskapai.

Maskapai juga dapat melakukan penyesuaian operasional berdasarkan kondisi terbaru. Penumpang sebaiknya memastikan kembali status penerbangan sebelum menuju bandara untuk menghindari gangguan perjalanan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan terus memantau kondisi penerbangan yang terdampak erupsi. Evaluasi terhadap operasional bandara juga menjadi bagian penting sebelum layanan kembali dibuka.

Bandara Alternatif Jaga Konektivitas Udara
Penyiapan Kertajati, Ahmad Yani, dan Juanda menunjukkan upaya pemerintah menjaga konektivitas udara ketika sejumlah bandara harus ditutup sementara. Ketiga bandara tersebut memberikan pilihan bagi maskapai untuk menyesuaikan rute selama kondisi belum normal.

Meski demikian, keselamatan tetap menjadi dasar utama setiap keputusan operasional. Penggunaan bandara alternatif harus mengikuti perkembangan kondisi abu vulkanik dan kesiapan masing-masing operator.

Ke depan, pembaruan informasi mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap penerbangan akan menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah dan maskapai perlu terus berkoordinasi agar mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan keselamatan penerbangan.

Baca Juga “Menhub: Dua penerbangan Garuda dari Jeddah dialihkan ke Kertajati“

The post Menhub Siapkan Bandara Alternatif Saat 6 Bandara Ditutup appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Perhubungan tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi penyeberangan, terutama pada lintasan Merak-Bakauheni. Pemerintah juga meminta seluruh otoritas pelabuhan dan operator kapal meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik.

Dudy mengatakan pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap penerbangan. Kondisi perairan dan operasional kapal juga menjadi perhatian untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berlangsung dengan aman.

Operasional Penyeberangan Masih Berjalan
Dudy menjelaskan layanan penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan secara operasional. Pemerintah terus memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang diperlukan.

Baca Juga “Soekarno-Hatta Ditutup, Penerbangan Jeddah dan Madinah Dialihkan ke Kertajati“

“Kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi kami juga memonitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan,” kata Dudy.

Meski layanan masih berjalan, operator diminta tidak mengabaikan perubahan kondisi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keputusan untuk melanjutkan pelayaran harus tetap mempertimbangkan faktor keselamatan.

Kementerian Perhubungan juga meminta operator kapal dan pelabuhan berkoordinasi dengan otoritas terkait. Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai kondisi terbaru dapat diterima dengan cepat.

Keselamatan Pelayaran Tetap Menjadi Prioritas
Pemerintah mengingatkan operator agar tidak memaksakan pelayaran ketika kondisi dinilai tidak aman. Keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pihak yang terlibat tetap menjadi pertimbangan utama.

Aktivitas vulkanik dapat berubah sehingga kondisi operasional perlu dipantau secara berkala. Karena itu, operator harus mengikuti perkembangan informasi sebelum mengambil keputusan terkait perjalanan kapal.

Selain aspek keselamatan, pemerintah juga memperhatikan kondisi kesehatan penumpang. Operator pelabuhan dan kapal diimbau menyediakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap potensi paparan abu vulkanik.

Jumlah Penumpang Merak-Bakauheni Menurun
Di tengah aktivitas erupsi, pemerintah belum menambah jumlah kapal pada lintasan Merak-Bakauheni. Dudy mengatakan kapasitas armada yang tersedia masih mencukupi kebutuhan penyeberangan.

Keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah penumpang. Sebagian masyarakat disebut memilih menunda perjalanan akibat meningkatnya aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.

“Kami belum melakukan penambahan jumlah kapal penyeberangan dari Merak-Bakauheni karena kecenderungan penumpang saat ini justru malah menurun,” ujar Dudy.

Penurunan permintaan membuat penambahan armada belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah akan menyesuaikan jumlah kapal dengan perkembangan volume penumpang dan kondisi operasional.

Masyarakat Diimbau Memantau Informasi Terbaru
Masyarakat yang berencana menggunakan layanan penyeberangan Merak-Bakauheni perlu memperhatikan informasi terbaru sebelum melakukan perjalanan. Kondisi aktivitas vulkanik dapat berubah dan berpotensi memengaruhi keputusan operasional.

Penumpang juga disarankan mengikuti arahan petugas selama berada di pelabuhan maupun kapal. Penggunaan masker dapat menjadi langkah perlindungan tambahan apabila terdapat paparan abu vulkanik.

Maskapai dan operator penyeberangan juga memiliki peran penting dalam menyampaikan perubahan layanan kepada pengguna jasa. Informasi yang cepat dan akurat dapat membantu masyarakat menyesuaikan rencana perjalanan.

Pemerintah Lanjutkan Pemantauan Selat Sunda
Kementerian Perhubungan memastikan pemantauan penyeberangan akan terus dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait. Pemerintah akan mengevaluasi kondisi berdasarkan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan situasi operasional di lapangan.

Untuk saat ini, penyeberangan Selat Sunda masih dapat beroperasi dan belum membutuhkan tambahan kapal. Namun, kondisi tersebut dapat berubah apabila faktor keselamatan atau volume penumpang mengalami perubahan signifikan.

Pemerintah menempatkan keselamatan sebagai dasar setiap keputusan operasional. Dengan pemantauan berkelanjutan dan koordinasi antarinstansi, layanan penyeberangan diharapkan tetap dapat mendukung mobilitas masyarakat secara aman.

Baca Juga “Kemenhub siapkan bandara alternatif akibat erupsi Gunung Anak Krakatau“

The post Menhub Pastikan Penyeberangan Tak Terdampak Erupsi Anak Krakatau appeared first on beritabavet.id.

Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan lapangan migas untuk menjaga keberlanjutan produksi energi nasional. PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang menjalankan kegiatan operasi hulu migas di wilayah kerja Mahakam.

Platform WPN-5 Jadi Infrastruktur Terakhir Proyek SNB AOI 1-3-5
Platform WPN-5 menjadi platform keenam sekaligus terakhir dalam rangkaian proyek SNB AOI 1-3-5. PHM sebelumnya mengoperasikan lima platform secara bertahap sejak Desember 2025 hingga Juli 2026.

Baca Juga “IEU-CEPA Berpotensi Bebaskan Tarif 90% Produk Indonesia“

Rangkaian pengoperasian tersebut dimulai dengan Platform WPS-4 pada 4 Desember 2025. Selanjutnya, WPS-5 mulai beroperasi pada 21 Februari 2026, disusul WPN-7 pada 23 Maret 2026.

PHM kemudian mengoperasikan WPN-6 pada 5 Juni 2026 dan WPN-8 pada 5 Juli 2026. Pengoperasian WPN-5 pada Agustus 2026 menandai penyelesaian rangkaian pembangunan infrastruktur dalam proyek SNB AOI 1-3-5.

Direktur Utama PHI Muharram Jaya Panguriseng mengatakan PHI terus berinvestasi dalam pengembangan lapangan migas. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi perusahaan dalam menyediakan energi berkelanjutan bagi Indonesia.

“Di PHI, kami terus berinvestasi dalam pengembangan lapangan migas, seperti pada proyek PHM SNB AOI 1-3-5,” kata Muharram dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, pengembangan tersebut juga mencerminkan komitmen PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai subholding upstream dan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan holding.

Sumur NB-501 Mulai Produksi 6,12 MMSCFD
Pengoperasian WPN-5 ditandai dengan dimulainya produksi Sumur NB-501. Setelah melalui proses ramp up, sumur tersebut mencapai produksi sebesar 6,12 juta standar kaki kubik gas per hari atau million standard cubic feet per day (mmscfd).

Capaian produksi tersebut menjadi bagian penting dari penyelesaian proyek SNB AOI 1-3-5. Kehadiran infrastruktur dan sumur produksi baru dapat mendukung upaya PHM mempertahankan kinerja produksi di wilayah kerja Mahakam.

Penyelesaian proyek juga menunjukkan bahwa pengembangan lapangan migas berlangsung secara bertahap. Setiap platform dioperasikan setelah melewati tahapan pengembangan dan kesiapan produksi sesuai kebutuhan lapangan.

PHM Lanjutkan Pengembangan Sumur NB-502
Meski WPN-5 telah beroperasi, kegiatan pengembangan di area tersebut belum sepenuhnya berhenti. PHM masih melanjutkan tahapan pengembangan Sumur NB-502.

Tim Well Intervention saat ini melakukan pemasangan sand screen pada sumur tersebut. Perangkat itu berfungsi mengendalikan pasir yang berasal dari formasi selama proses produksi.

Pemasangan sand screen bertujuan menjaga keandalan operasi sekaligus mendukung produksi sumur secara aman. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum sumur memasuki fase produksi.

Setelah pekerjaan selesai, NB-502 akan memasuki tahap Put on Production (POP). Tingkat produksinya akan disesuaikan dengan prognosis serta batas operasi mechanical screen.

Penyesuaian tersebut diperlukan agar kegiatan produksi tetap berada dalam kondisi aman dan optimal. PHM juga dapat mengendalikan laju produksi berdasarkan kondisi teknis sumur dan kemampuan peralatan yang digunakan.

Penyelesaian Proyek Perkuat Pengembangan Hulu Migas
Penyelesaian SNB AOI 1-3-5 dan pengoperasian WPN-5 menjadi tonggak penting bagi PHM. Proyek ini sekaligus memperlihatkan kesinambungan investasi Pertamina dalam pengembangan aset hulu migas.

Dengan seluruh platform dalam rangkaian proyek telah beroperasi, PHM kini dapat melanjutkan optimalisasi produksi dari sumur-sumur yang dikembangkan. Pengembangan NB-502 juga menjadi tahapan berikutnya untuk mendukung kinerja produksi area Sisi Nubi.

Ke depan, keberhasilan pengembangan lapangan akan bergantung pada keandalan fasilitas, pengelolaan sumur, serta kemampuan perusahaan menjaga produksi secara aman dan efisien. Langkah tersebut penting untuk mendukung kontribusi sektor hulu migas terhadap kebutuhan energi Indonesia.

Baca Juga “Zulhas: Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada“

The post Pertamina Rampungkan Pengembangan Lapangan Migas Sisi Nubi appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Produksi Minyak Blok Rokan Belum Optimal, Pasokan Listrik Jadi Biang Kerok“

Airlangga menyampaikan hal tersebut saat membuka Indonesia Retail Summit and Expo (IRSE) 2026 di Jakarta, Rabu. Menurutnya, momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan perlu diikuti dengan peningkatan aktivitas belanja di dalam negeri.

Kunjungan Wisman Tembus 7,45 Juta pada Semester I 2026
Airlangga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 7,45 juta orang pada semester I 2026. Angka tersebut meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Airlangga, wisatawan umumnya mengalokasikan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan selama perjalanan. Selain akomodasi, kuliner dan belanja menjadi bagian penting dari aktivitas wisata.

“Jadi ini tentu perlu didorong supaya mereka belanja di Indonesia saja,” ujar Airlangga dalam acara tersebut.

Ia menilai wisata belanja menjadi peluang yang relatif mudah dikembangkan karena basis wisatawan dan sektor ritel Indonesia sudah tersedia. Pemerintah dan pelaku usaha tinggal memperkuat ekosistem agar lebih banyak pengeluaran wisatawan terjadi di dalam negeri.

Perjalanan Wisnus Capai 630,41 Juta
Potensi wisata belanja tidak hanya berasal dari wisatawan asing. Airlangga juga melihat pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebagai sumber aktivitas ekonomi yang perlu terus diperkuat.

Pada semester I 2026, jumlah perjalanan wisnus tercatat mencapai 630,41 juta perjalanan. Jumlah tersebut tumbuh 2,71 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Besarnya mobilitas wisatawan domestik membuka peluang bagi berbagai sektor. Ritel, kuliner, seni, budaya, dan produk lokal dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas perjalanan tersebut.

Airlangga mendorong pelaku usaha menghubungkan kegiatan belanja dengan agenda pariwisata dan kebudayaan. Strategi tersebut dapat membuat pengalaman wisata lebih lengkap sekaligus meningkatkan transaksi di daerah tujuan.

Ritel Modern Bisa Promosikan Produk Lokal
Menurut Airlangga, pusat ritel modern dapat berperan sebagai etalase produk Indonesia. Peritel dapat memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara melalui pengalaman belanja yang lebih terintegrasi.

Integrasi antara pariwisata, budaya, dan ritel juga dapat memperluas peluang pelaku usaha lokal. Produk khas daerah berpotensi memperoleh pasar baru ketika ditempatkan dalam ekosistem wisata yang memiliki arus pengunjung tinggi.

Pemerintah juga melihat kampanye belanja sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsumsi domestik. Dengan strategi yang tepat, wisatawan tidak hanya mengunjungi destinasi, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi melalui pembelian barang dan jasa.

Pemerintah Ingin Kurangi Belanja Wisatawan di Luar Negeri
Airlangga turut menyoroti besarnya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk perjalanan ke luar negeri. Ia menyebut pembayaran jasa perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri mencapai 6,7 miliar dolar AS.

Menurutnya, sebagian pengeluaran tersebut berpotensi dialihkan ke dalam negeri. Penguatan destinasi dan pusat belanja dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan lebih banyak aktivitas ekonomi di Indonesia.

“Kita berharap bahwa ini juga bisa memanfaatkan wisata belanja sebagai motor pertumbuhan baru,” kata Airlangga.

Upaya tersebut tidak berarti membatasi masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Pemerintah justru perlu meningkatkan daya tarik produk dan layanan domestik agar masyarakat memiliki lebih banyak alasan untuk berbelanja di Indonesia.

Stok dan Distribusi Jadi Perhatian Peritel
Peningkatan permintaan harus diimbangi kesiapan industri ritel. Airlangga meminta pelaku usaha memperhatikan ketersediaan stok, distribusi, dan kualitas produk agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi.

Ketersediaan barang menjadi faktor penting dalam mempertahankan transaksi domestik. Jika konsumen kesulitan menemukan produk yang dibutuhkan, peluang belanja dapat berpindah ke pasar luar negeri.

“Tentu ini merupakan momentum yang harus kita jaga di tengah situasi perekonomian global yang belum baik-baik saja,” ujar Airlangga.

Ia menilai sektor ritel Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menopang perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah dan pelaku ritel perlu memanfaatkan momentum peningkatan mobilitas wisatawan secara berkelanjutan.

Wisata Belanja Berpeluang Perkuat Ekonomi Domestik
Peningkatan kunjungan wisman dan perjalanan wisnus memberikan basis pasar yang besar bagi pengembangan wisata belanja. Tantangannya adalah mengubah tingginya mobilitas tersebut menjadi transaksi yang lebih banyak di dalam negeri.

Integrasi ritel dengan pariwisata, kuliner, seni, dan budaya dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada saat yang sama, pelaku usaha perlu memastikan produk tersedia dengan kualitas dan harga yang kompetitif.

Jika ekosistem tersebut berjalan konsisten, wisata belanja dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah kini perlu memperkuat kolaborasi dengan peritel dan sektor pariwisata agar potensi tersebut menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Baca juga “Kemenekraf dorong talenta teknologi baru hasilkan produk berdaya saing“

The post Airlangga: Wisata Belanja Jadi Motor Ekonomi Baru appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Singgung Sinergi Merah Putih, Calon Gubernur BI Jamin Independensi“

Rachmat menyampaikan pandangan tersebut dalam Indonesia Sustainability 360 Forum di Jakarta, Rabu. Menurutnya, prinsip keberlanjutan kini perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi standar tertentu.

Ekonomi Hijau Masuk Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah telah memasukkan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu sasarannya adalah mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Rachmat menilai penerapan ekonomi hijau dapat memperkuat produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian dan daya tarik lebih besar bagi investasi berkelanjutan.

“Dalam dokumen RPJPN dan RPJMN, ekonomi hijau kita tetapkan sebagai pilar utama transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rachmat.

Ekonomi Hijau Ditargetkan Ciptakan 1,2 Juta Lapangan Kerja
Bappenas melihat ekonomi hijau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Penerapannya diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja hijau setiap tahun.

Selain penciptaan lapangan kerja, strategi tersebut ditargetkan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6–7 persen per tahun. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan nasional bruto menjadi sekitar 30.300 dolar AS per kapita.

Dari sisi lingkungan, transformasi ekonomi hijau diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 33 juta ton CO2e. Pertumbuhan ekonomi tersebut tetap diarahkan agar sejalan dengan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menggabungkan agenda pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian dampak lingkungan. Ekonomi hijau tidak hanya dipandang sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan nilai ekonomi baru.

Hilirisasi Hijau Fokus pada Mineral Kritis
Rachmat menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengubah keunggulan komparatif berupa sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif dengan nilai tambah lebih tinggi.

Salah satu caranya melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi hijau. Sektor mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi bagian dari fokus pengembangan tersebut.

Pemerintah mendorong agar proses hilirisasi menggunakan rantai pasok yang efisien dan rendah emisi. Langkah tersebut penting agar produk Indonesia mampu memenuhi tuntutan standar karbon yang semakin berkembang di pasar global.

Pendekatan ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri nasional. Peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan bersama dengan penggunaan teknologi yang dapat menekan emisi dan meningkatkan efisiensi.

Transisi Energi Didorong Lewat Energi Terbarukan
Selain sektor industri, pemerintah mempercepat transformasi pada sektor energi. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah emisi.

Sumber energi yang didorong mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, dan hidro. Pemerintah juga mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi serta pemanfaatan bahan bakar nabati.

Transisi tersebut memiliki peran penting karena kebutuhan energi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Pengembangan sumber energi yang lebih bersih diharapkan dapat mendukung kebutuhan tersebut tanpa meningkatkan emisi secara berlebihan.

Ekonomi Sirkular Ubah Limbah Menjadi Sumber Daya
Pemerintah juga memasukkan ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau. Konsep ini mendorong pemanfaatan kembali material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah.

Sektor industri dapat memanfaatkan limbah produksi sebagai sumber daya sekunder. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan food loss, food waste, dan sampah plastik sebagai bahan baku alternatif.

Pemanfaatan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi biaya produksi. Pada saat yang sama, pendekatan ekonomi sirkular dapat mengurangi jumlah material yang berakhir sebagai limbah.

Regulasi Perlu Selaras untuk Menarik Investasi Hijau
Rachmat menekankan perlunya penyelarasan regulasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor ekonomi hijau.

Menurutnya, kebijakan transisi hijau seharusnya mendorong efisiensi dan peningkatan nilai tambah. Teknologi menjadi instrumen penting agar transformasi tersebut tidak justru meningkatkan beban birokrasi.

“Jadikan transisi hijau sebagai instrumen efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah melalui teknologi, bukan penambah beban birokrasi,” kata Rachmat.

Ekonomi Hijau Jadi Bagian dari Agenda Pertumbuhan Jangka Panjang
Pernyataan Menteri PPN tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda pertumbuhan jangka panjang. Fokusnya mencakup penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, transisi energi, ekonomi sirkular, dan peningkatan daya saing industri.

Tantangan berikutnya adalah memastikan target tersebut berjalan konsisten melalui regulasi yang selaras dan investasi teknologi. Jika diterapkan secara efektif, ekonomi hijau dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pencapaian target emisi Indonesia

Baca Juga “PHR operasikan tempat penampungan awal minyak di lapangan sumur baru“

The post Menteri PPN: Ekonomi Hijau Jadi Motor Pertumbuhan Indonesia appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Data Desil DTSEN Tak Sesuai? Simak Cara Ajukan Pembaruan Data“

Penanganan dilakukan setelah gempa mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Tim Kementerian PU membersihkan material longsor, mengamankan ruas jalan, serta menyiapkan perbaikan permanen pada lokasi dengan kerusakan lebih serius.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya langsung menginstruksikan jajaran balai di NTT meningkatkan kesiapsiagaan sejak hari pertama gempa.

“Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

94 Titik Infrastruktur Terdampak Gempa
Pendataan awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menunjukkan terdapat 94 titik jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Kerusakan tersebut terdiri atas 75 titik longsoran, tiga titik badan jalan amblas, serta 16 jembatan dan duiker. Data tersebut menjadi dasar bagi tim untuk menentukan prioritas penanganan di lapangan.

Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga kemudian melakukan pemeriksaan langsung pada 34 titik longsoran dan sembilan jembatan atau duiker.

Kementerian PU menerapkan penanganan bertahap berdasarkan tingkat kerusakan. Tim memprioritaskan lokasi yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok.

Pembersihan Longsor Dilakukan untuk Menjaga Akses
Pada titik longsor yang menutup badan jalan, petugas membersihkan material dan memasang pengamanan agar kendaraan tetap dapat melintas.

Sementara itu, lokasi dengan risiko longsor susulan atau kerusakan struktur membutuhkan penanganan yang lebih permanen. Kementerian PU menyiapkan sejumlah metode penguatan lereng sesuai kondisi setiap lokasi.

Salah satu penanganan berlangsung di ruas Ruteng–Reo–Kedindi. Tim telah membersihkan material batuan yang menutup jalan sehingga lalu lintas kembali dapat berjalan dua arah.

Untuk mengurangi risiko longsor susulan, Kementerian PU menyiapkan pemasangan rock bolt, wire mesh, dan rockfall barrier. Teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat lereng serta mengurangi potensi jatuhan material ke badan jalan.

Sejumlah Ruas di Manggarai Mendapat Pengamanan
Penanganan juga berlangsung di ruas Ruteng–Km 210 dan Km 210–Batas Kabupaten Manggarai.

Petugas membersihkan material longsor dan batuan yang mengganggu jalan. Tim juga memasang rambu peringatan serta menutup retakan pada badan dan bahu jalan.

Saluran air turut dibersihkan untuk membantu menjaga kondisi jalan setelah gempa. Pada lokasi tertentu, tim menyiapkan penguatan lereng menggunakan rock bolt dan jaring pengaman.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kerusakan lanjutan. Pemantauan tetap dilakukan karena kondisi lereng dapat berubah akibat gempa susulan maupun faktor cuaca.

Penanganan Infrastruktur Gempa Berlanjut di Ende
Kementerian PU turut menangani sejumlah lokasi terdampak di wilayah Ende. Penanganan mencakup ruas Aegela–Batas Kota Ende, Batas Kota Ende–Detusoko, Junction–Wolowaru, dan Wolowaru–Lianunu.

Tim membersihkan material longsoran serta memperkuat bahu jalan yang terdampak. Beberapa titik juga masuk dalam rencana penanganan permanen.

Metode yang disiapkan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, shotcrete, jaring aktif, dan sistem drainase. Infrastruktur tersebut berfungsi memperkuat lereng serta mengendalikan aliran air yang dapat meningkatkan risiko longsor.

15 Ruas Jalan Nasional Masih Fungsional
Kementerian PU menyatakan kondisi 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum masih fungsional. Arus kendaraan juga tetap berjalan, termasuk kendaraan yang membawa logistik dan bahan bakar minyak.

Kondisi tersebut penting bagi proses penanganan bencana di Flores. Jalan nasional menjadi jalur utama untuk mobilitas masyarakat sekaligus distribusi bantuan menuju wilayah terdampak.

Kementerian PU melalui BPJN NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memantau kondisi infrastruktur. Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kerusakan yang dapat muncul setelah gempa.

Penanganan Permanen Disiapkan Setelah Kondisi Stabil
Penanganan darurat menjadi tahap awal untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mempertahankan konektivitas antarwilayah. Setelah kondisi lapangan memungkinkan, pemerintah akan melanjutkan pekerjaan dengan metode perbaikan yang lebih permanen.

Pendekatan tersebut diperlukan karena setiap titik memiliki karakter kerusakan dan kondisi lereng yang berbeda. Tim teknis harus memastikan metode perbaikan sesuai dengan tingkat risiko serta kondisi infrastruktur.

Dengan puluhan titik terdampak yang tersebar di Flores, pemantauan menjadi bagian penting dari pemulihan. Kementerian PU menargetkan akses masyarakat tetap terjaga sembari memperkuat infrastruktur agar lebih aman menghadapi potensi gempa susulan.

Penanganan 34 titik longsor dan sembilan jembatan menjadi bagian dari respons awal pemerintah. Upaya berikutnya akan berfokus pada penyelesaian kerusakan dan penguatan infrastruktur agar aktivitas masyarakat serta distribusi logistik dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Baca Juga “Menekraf: Malang salah satu daerah ekosistem kreatif diakui UNESCO“

The post Kementerian PU Tangani 34 Longsor dan 9 Jembatan di Flores appeared first on beritabavet.id.

Tim menyalurkan bantuan secara langsung sekaligus mendata kebutuhan warga yang belum terpenuhi. Langkah tersebut dilakukan karena dampak gempa tersebar di sejumlah wilayah dan tidak terkonsentrasi pada satu lokasi.

Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi mengatakan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian. Namun, tim menemukan sejumlah kebutuhan khusus ibu dan anak yang masih harus dipenuhi.

“Dukungan pertama adalah kebutuhan ibu dan anak, makanan pokoknya masyarakat, itu yang pertama dulu,” kata Rudy di Posko Dua ESDM Siaga Bencana, Kecamatan Reok, Manggarai.

Tim ESDM Salurkan Sembako dan Kebutuhan Bayi
Tim ESDM menyalurkan bantuan pangan melalui Posko Dua ESDM Siaga Bencana Wilayah Tengah di Reok. Bantuan tersebut mencakup 100 karung beras, 20 dus mi instan, dan lima dus bubur bayi.

Baca Juga “Naik 10%, Grand Slam AS Terbuka 2026 Tawarkan Hadiah Terbesar dalam Sejarah“

Tim juga menyediakan 10 dus susu, 100 bungkus gula pasir, serta 100 botol minyak goreng. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang terdampak gempa.

Selain bantuan yang telah tiba, sejumlah kebutuhan lain masih dalam perjalanan menuju lokasi terdampak. Rudy menyebut tenda dan selimut untuk bayi termasuk bantuan yang sedang disiapkan.

“Ada permintaan yang masih ada di jalan, sebelum masyarakat minta kita sudah siapkan, tinggal nunggu kedatangan,” ujarnya.

Bantuan Kesehatan Menjangkau Pengungsi
Selain kebutuhan pangan, Tim ESDM memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut terdiri atas 15 jenis obat, vitamin, dan kebutuhan medis habis pakai.

Setiap jenis bantuan kesehatan disediakan sebanyak 30 boks. Obat dan perlengkapan tersebut diarahkan untuk menangani sejumlah keluhan yang umum muncul di lokasi pengungsian.

Bantuan mencakup obat untuk demam, batuk, diare, alergi, dan gatal. Tim juga menyediakan oralit, vitamin anak, pembalut wanita, serta minyak kayu putih.

Ketersediaan perlengkapan tersebut menjadi penting karena warga harus menjalani aktivitas di tengah kondisi pengungsian. Kelompok bayi, anak-anak, dan perempuan juga memiliki kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan selama masa tanggap darurat.

Tim ESDM Jangkau Lokasi Pengungsian Terpencil
Rudy mengatakan tim tidak hanya menyasar lokasi pengungsian yang mudah dijangkau. Petugas juga berupaya mendatangi masyarakat di wilayah yang lebih jauh dari pusat bantuan.

Menurutnya, kerusakan dan dampak gempa tersebar di sejumlah titik. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan membutuhkan pemetaan kebutuhan secara lebih menyeluruh.

“Bencana ini kan parsial ya, tempatnya banyak, kecil-kecil, enggak di satu tempat,” kata Rudy.

Pendekatan tersebut memungkinkan bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Tim dapat mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda antara posko besar dan pengungsian mandiri.

Warga Desa Salama Masih Butuh Tenda dan Selimut
Kebutuhan mendesak juga terlihat di salah satu posko mandiri di Desa Salama, Kecamatan Reok. Sejumlah warga masih bertahan di lokasi tersebut setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa.

Marifah, 50 tahun, warga Desa Salama, mengatakan warga membutuhkan tenda, selimut, dan terpal. Sebagian warga belum berani kembali ke rumah sehingga harus bertahan di tempat pengungsian sederhana.

“Paling butuh saat ini kita tenda sama selimut. Soalnya malam dingin sekali,” ujar Marifah.

Menurutnya, warga juga membutuhkan perlengkapan untuk bayi. Popok, minyak telon, minyak kayu putih, dan susu menjadi sejumlah kebutuhan yang masih dicari.

Kondisi tersebut diperburuk dengan tutupnya sejumlah toko di sekitar permukiman setelah gempa. Akibatnya, warga mengalami keterbatasan dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Posko Mandiri Menampung Bayi dan Balita
Posko mandiri yang ditempati Marifah menampung sekitar 30 orang. Di antara para pengungsi terdapat bayi dan balita yang membutuhkan perhatian khusus.

Sebagian warga masih berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Mereka, antara lain, memasak menggunakan kayu bakar untuk menyiapkan makanan bagi keluarga.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan makanan pokok. Sarana perlindungan, perlengkapan tidur, kebutuhan bayi, dan layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana.

Puluhan Ribu Warga Manggarai Masih Mengungsi
Berdasarkan pemutakhiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Agustus pukul 16.00 WIB, sebanyak 41.427 orang mengungsi di Kabupaten Manggarai.

BNPB juga mencatat 285 korban luka di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, gempa berkekuatan M7,7 di NTT menyebabkan 150.576 orang mengungsi.

Hingga 22 Agustus, pemerintah telah mendistribusikan 954 ton bantuan logistik ke wilayah terdampak. Penyaluran berlangsung sejak 15 Agustus melalui jalur Labuan Bajo dan Maumere.

Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah terdampak. Distribusi melalui beberapa jalur juga menjadi bagian dari upaya menjangkau lokasi yang tersebar.

Penanganan Gempa NTT Perlu Fokus pada Kelompok Rentan
Besarnya jumlah pengungsi membuat distribusi bantuan membutuhkan koordinasi dan pemetaan yang berkelanjutan. Kondisi geografis NTT juga menjadi tantangan karena masyarakat terdampak berada di berbagai titik.

Prioritas terhadap ibu, bayi, dan anak menjadi penting selama masa tanggap darurat. Kelompok tersebut membutuhkan makanan, perlengkapan kebersihan, perlindungan dari cuaca, serta layanan kesehatan yang sesuai.

Tim ESDM terus mendata kebutuhan di lapangan sambil menyalurkan bantuan yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan tidak hanya terkonsentrasi di lokasi pengungsian utama.

Dengan jumlah pengungsi yang masih besar, kebutuhan warga akan terus berubah seiring proses pemulihan. Pemantauan lapangan dan distribusi bantuan secara merata menjadi kunci untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya.

Baca Juga “KESDM: Listrik di titik terdampak Manggarai NTT hampir pulih“

The post Kementerian ESDM Prioritaskan Bantuan Ibu dan Anak NTT appeared first on beritabavet.id.

Pengiriman terbaru dilakukan melalui Terminal Jamrud Nilam Mirah dan Terminal Teluk Lamong di Surabaya. Kedua terminal tersebut dikelola PT Pelindo Multi Terminal.

Realisasi Pesanan UGL Capai 250 Gerbong
Senior Manager Corporate Communications and Representative Office PT INKA (Persero) Nanang Agung Rohmandiyas mengatakan pengiriman terbaru menjadi bagian dari realisasi kontrak UGL. INKA memastikan setiap unit memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati.

Baca Juga “Desil Dinilai Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Ini Respons Airlangga“

“Bagi kami, setiap pengiriman selalu berpegang pada prinsip yang sama, yakni memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati bersama pelanggan,” ujar Nanang dalam keterangannya di Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Setelah tambahan 120 unit dikirim, INKA telah merealisasikan 250 unit dari total 340 gerbong dalam proyek tersebut. Jumlah itu setara sekitar 73,5 persen dari keseluruhan pesanan.

Kontrak tersebut mencakup 290 unit Container Flat Top Wagon 40 foot dan 50 unit Container Flat Top Wagon 50 foot. Jenis gerbong tersebut dirancang untuk mengangkut kontainer dalam jaringan transportasi barang.

INKA Jadwalkan Pengiriman 90 Gerbong pada November
Sebelum pengiriman terbaru, INKA telah mengirim 130 unit gerbong pada Maret 2026. Perusahaan masih memiliki kewajiban mengirim 90 unit terakhir untuk menuntaskan pesanan UGL tersebut.

Pengiriman tahap akhir dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Rinciannya terdiri dari 40 unit Container Flat Top Wagon 40 foot dan 50 unit Container Flat Top Wagon 50 foot.

Penyelesaian kontrak ini menjadi bagian dari upaya INKA mempertahankan kinerja ekspor produk perkeretaapian. Perusahaan juga terus mengembangkan kerja sama dengan pelanggan internasional untuk memperluas pasar.

Kerja Sama INKA dan UGL Berlanjut ke Proyek Baru
Pesanan 340 gerbong tersebut merupakan kontrak keempat antara INKA dan UGL untuk produk Container Flat Top Wagons. Kemitraan kedua perusahaan telah berlangsung sejak 2021.

Secara kumulatif, INKA telah mengirim 1.294 unit dari total 1.504 gerbong yang dipesan UGL dalam berbagai kontrak. Angka tersebut menunjukkan keberlanjutan kerja sama antara perusahaan perkeretaapian Indonesia dan mitra asal Australia tersebut.

Nanang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan UGL kepada INKA. Menurutnya, perusahaan berkomitmen mempertahankan standar produksi dan ketepatan pemenuhan kebutuhan pelanggan global.

“Empat pesanan sejak 2021 menjadi tolok ukur yang jelas atas hubungan ini. UGL kembali memberikan kepercayaan melalui pekerjaan baru,” kata Nanang.

INKA Garap Pesanan Locomotive Platform untuk Australia
Selain kontrak gerbong, INKA dan UGL juga memiliki pesanan terpisah untuk 50 unit locomotive platform. Produk tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar Australia dengan jadwal pengiriman hingga 2027.

Pesanan tambahan tersebut memperluas cakupan kerja sama kedua perusahaan di luar proyek Container Flat Top Wagons. Bagi INKA, keberlanjutan kontrak menjadi indikator penting dalam memperkuat posisi industri kereta api nasional di pasar internasional.

Dalam waktu dekat, INKA akan memprioritaskan penyelesaian 90 unit gerbong terakhir untuk UGL pada November 2026. Perusahaan juga menargetkan keberlanjutan kemitraan melalui pemenuhan pesanan baru hingga 2027.

Konsistensi kualitas, pemenuhan spesifikasi, dan ketepatan pengiriman menjadi faktor penting bagi INKA untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan global. Kerja sama dengan UGL sekaligus membuka peluang bagi produk industri perkeretaapian Indonesia untuk terus bersaing di pasar luar negeri.

Baca Juga “Danantara siapkan skema merger dan restrukturisasi PT PP“

The post INKA Kirim Tambahan 120 Gerbong ke Selandia Baru appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Harga Beras dan Kacang Tanah Melambung, Pedagang Ungkap Pemicunya“

Sertifikat Tanah Bisa Menjadi Modal Usaha
Hashim mengatakan kepemilikan sertifikat dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha, termasuk pelaku UMKM dan koperasi. Aset tanah yang memiliki kepastian hukum juga berpotensi digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan.

“Ini kabar baik untuk masyarakat kita yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi juga nanti ada agunan, ada harta yang bisa dipakai sebagai modal usaha untuk rakyat kita di pedesaan dan di perkotaan,” ujar Hashim di Jakarta, Jumat.

Menurut Hashim, pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta Sertifikat Hak Milik (SHM) gratis pada tahun ini. Sasaran utamanya ialah MBR yang sudah memiliki tanah, tetapi belum mempunyai sertifikat.

Program tersebut akan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun. Pemerintah menargetkan 1 juta sertifikat pada tahun pertama, kemudian 3 juta sertifikat pada tahun kedua dan 4 juta sertifikat pada tahun ketiga.

Dengan target tersebut, pemerintah berencana menyediakan total 8 juta sertifikat tanah secara gratis dalam tiga tahun. Hashim memastikan program itu telah memperoleh persetujuan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tiga Kelompok MBR Menjadi Sasaran
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebelumnya menjelaskan terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran sertifikasi gratis sektor perumahan untuk MBR.

Kelompok pertama mencakup masyarakat yang menerima bantuan perumahan dari pemerintah. Salah satu sumber penerima terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Nusron menyebut sekitar 1,4 juta rumah telah menerima BSPS sepanjang 2015 hingga 2024. Setelah pemerintah melakukan verifikasi, sekitar 1,1 juta rumah penerima program tersebut diketahui belum memiliki sertifikat.

Selain penerima BSPS, sasaran juga mencakup penerima program bedah rumah dari kementerian lain. Pemerintah turut memasukkan penerima bantuan terkait perumahan bagi masyarakat tertentu ke dalam cakupan program.

Penerima FLPP Juga Mendapat Fasilitas Sertifikasi
Kelompok kedua terdiri atas masyarakat penerima program kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi secara gratis untuk peningkatan status tertentu dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi SHM.

Nusron menjelaskan pembebasan biaya berlaku untuk peningkatan HGB yang sudah tercatat atas nama individu menjadi SHM. Sementara itu, proses pemecahan HGB induk milik pengembang masih dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketentuan tersebut membedakan tahap administrasi pertanahan yang mendapatkan fasilitas gratis dan proses yang tetap memiliki kewajiban pembayaran. Kebijakan ini ditujukan agar kepastian kepemilikan rumah MBR semakin kuat.

Masyarakat yang Membangun Rumah Secara Mandiri
Kelompok ketiga mencakup masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri dan memenuhi kriteria sebagai MBR. Kelompok ini menjadi bagian dari sasaran program sertifikasi sektor perumahan.

Pemberian sertifikat diharapkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah dan rumah. Legalitas aset juga dapat membuka peluang masyarakat mengakses pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Program sertifikasi gratis tersebut selanjutnya akan berjalan bertahap sesuai target pemerintah. Pelaksanaan di lapangan akan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria benar-benar memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Secara ekonomi, kepemilikan sertifikat dapat memperkuat posisi aset masyarakat karena status hukumnya lebih jelas. Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka, pemerintah berharap aset tersebut dapat mendukung kegiatan produktif seperti UMKM dan usaha masyarakat lainnya.

Baca Juga “Ekonom: Pemerintah perlu bangun ekosistem usaha ketika ojol jadi UMKM“

The post Hashim Yakin Sertifikasi Tanah Gratis Bantu Ekonomi Warga appeared first on beritabavet.id.