Baca Juga “Harga Minyak Dunia Tembus US$ 100, Prabowo Minta Purbaya Siapkan Simulasi APBN“

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa Garuda Indonesia akan menjadi induk atau holding bagi operasional maskapai BUMN tersebut. Sementara itu, Pelita Air akan menjadi bagian dari grup Garuda Indonesia.

Menurut Dony, konsolidasi diperlukan agar perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menghadapi persaingan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Garuda Indonesia Menjadi Holding Maskapai BUMN
Dony menjelaskan bahwa penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem penerbangan nasional. Melalui konsolidasi tersebut, grup maskapai BUMN diharapkan memiliki kemampuan operasional dan bisnis yang lebih kuat.

“Garuda Indonesia nanti akan menjadi holding maskapai kita. Pelita akan menjadi bagian dari Garuda Indonesia,” ujar Dony.

Ia menilai struktur yang lebih terintegrasi dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas jaringan penerbangan, serta meningkatkan kemampuan bersaing di pasar domestik maupun regional.

Konsolidasi juga diharapkan menciptakan pengelolaan bisnis yang lebih efisien karena keputusan strategis dapat dilakukan secara lebih terarah dalam satu grup usaha.

Industri Penerbangan Membutuhkan Pengelolaan yang Presisi
Dony menekankan bahwa sektor penerbangan merupakan industri yang membutuhkan ketepatan tinggi dalam setiap aspek operasional. Setiap keputusan, mulai dari pemilihan rute hingga pengelolaan penerbangan, dapat berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Menurutnya, maskapai harus melakukan analisis secara rutin terhadap berbagai faktor, termasuk konektivitas, tingkat permintaan penumpang, serta efisiensi operasional.

“Industri yang membutuhkan ketelitian, yang harus dikelola day by day, minute by minute, adalah industri penerbangan,” kata Dony.

Ia menjelaskan bahwa keuntungan dan kerugian sebuah penerbangan dapat dipantau sejak pesawat beroperasi. Karena itu, pengambilan keputusan berbasis data menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis maskapai.

Danantara Dorong Peningkatan Layanan Garuda Group
Selain melakukan konsolidasi bisnis, BP BUMN dan Danantara juga mendorong peningkatan kualitas layanan Garuda Group secara menyeluruh. Perbaikan tersebut mencakup seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari sebelum penerbangan hingga setelah perjalanan selesai.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi integrasi sistem penjualan tiket, peningkatan kualitas ruang tunggu atau lounge, kenyamanan kabin, standar pelayanan awak pesawat, kualitas katering, serta penguatan program loyalitas pelanggan.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan layanan. Dengan kualitas layanan yang lebih baik, Garuda Group diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi sebagai maskapai pilihan masyarakat.

Konsolidasi BUMN Jadi Bagian dari Efisiensi Pemerintah
Rencana penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia sejalan dengan agenda pemerintah untuk melakukan penataan dan efisiensi perusahaan milik negara.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengurangan jumlah BUMN melalui proses penutupan, merger, dan konsolidasi. Langkah tersebut disebut bertujuan mengurangi biaya operasional perusahaan negara.

Menurut Presiden, penghematan dapat diperoleh dari berkurangnya biaya rutin seperti pengelolaan direksi, komisaris, sewa gedung, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Pemerintah memperkirakan efisiensi dari proses konsolidasi BUMN dapat mencapai puluhan triliun rupiah. Danantara menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam menjalankan strategi penguatan dan penyederhanaan struktur perusahaan negara.

Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia Ditargetkan Tingkatkan Daya Saing
Konsolidasi Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia menjadi langkah strategis untuk membangun grup penerbangan nasional yang lebih kuat. Dengan integrasi aset, jaringan, dan layanan, Garuda Group diharapkan mampu menghadapi persaingan industri penerbangan yang semakin dinamis.

Ke depan, keberhasilan penggabungan tersebut akan bergantung pada proses integrasi operasional, efisiensi manajemen, serta kemampuan perusahaan menjaga kualitas layanan bagi pelanggan.

Jika berjalan sesuai rencana, konsolidasi ini dapat menjadi bagian penting dalam transformasi maskapai BUMN menuju perusahaan penerbangan yang lebih kompetitif di tingkat nasional maupun regional.

Baca Juga “RI kenalkan KNMP sebagai model ekonomi biru ke delegasi ASEAN“

The post Danantara Gabungkan Pelita Air dengan Garuda Indonesia appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah menyiapkan tiga langkah strategis untuk mempercepat pengembangan koperasi di Indonesia. Strategi tersebut bertujuan menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas manfaat bagi anggota dan pelaku usaha kecil.

Baca Juga “Nilai Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Tertinggi di Jawa Timur“

Dalam acara silaturahmi bersama tokoh ulama dan pegiat koperasi di Pendopo Agung Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Selasa, Ferry menegaskan bahwa koperasi harus bertransformasi agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.

Bangun Citra Koperasi agar Lebih Dekat dengan Generasi Muda
Langkah pertama yang disiapkan pemerintah adalah memperbaiki citra koperasi agar lebih menarik bagi generasi muda. Pemerintah ingin menghadirkan wajah koperasi yang modern, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut Ferry, koperasi tidak boleh dipandang sebagai lembaga ekonomi konvensional yang tertinggal. Koperasi perlu tampil sebagai wadah usaha yang mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk anak muda yang ingin membangun bisnis.

Transformasi citra tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan koperasi. Dengan keterlibatan generasi baru, koperasi dapat berkembang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Bisnis Koperasi
Strategi kedua berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola koperasi. Pemerintah mendorong penguatan kelembagaan, pengembangan model bisnis, serta peningkatan kemampuan usaha agar koperasi mampu bersaing.

Ferry menjelaskan bahwa koperasi harus memiliki pengelolaan profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada anggota. Penguatan manajemen menjadi faktor penting dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah mendorong koperasi untuk mengembangkan sektor usaha yang sesuai dengan potensi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lebih banyak peluang kerja.

Digitalisasi Jadi Kunci Transformasi Layanan Koperasi
Langkah ketiga yang menjadi perhatian pemerintah adalah mempercepat pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas koperasi. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan usaha.

Ferry menyebut transformasi digital dapat membantu koperasi menjalankan operasional secara lebih efektif. Teknologi juga dapat mendukung pengelolaan data, pelayanan anggota, hingga pengembangan pasar.

Penerapan sistem digital diharapkan membuat koperasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dengan begitu, koperasi dapat bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

18.285 Koperasi Desa Merah Putih Telah Dibangun
Selain menyiapkan strategi percepatan koperasi secara umum, pemerintah juga melanjutkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 18.285 unit KDKMP telah selesai dibangun.

Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 30 ribu unit hingga Agustus 2026. Untuk mendukung pengelolaan koperasi, pemerintah juga menyiapkan 30 ribu manajer KDKMP agar operasional berjalan lebih profesional.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Koperasi Desa Integrasikan Layanan Ekonomi Masyarakat
Ferry mengajak seluruh pihak untuk mendukung pengembangan KDKMP sebagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan koperasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Melalui KDKMP, berbagai layanan ekonomi rakyat akan diintegrasikan. Layanan tersebut mencakup distribusi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, bantuan pangan nontunai (BPNT), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah berharap integrasi layanan tersebut dapat mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan ekonomi sekaligus memperkuat peran koperasi di tingkat desa.

Koperasi Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi Desa
Pemerintah menilai koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, dukungan digital, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Ferry menegaskan bahwa koperasi yang kuat akan memberikan dampak langsung terhadap perkembangan desa. Pertumbuhan ekonomi desa diharapkan mampu memperluas pasar bagi pedagang, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, percepatan koperasi akan bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam menjalankan transformasi kelembagaan, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga “BP BUMN: Konsolidasi aset tambah 13 ribu hektare kawasan Danareksa“

The post Menkop Siapkan Tiga Langkah Percepatan Koperasi appeared first on beritabavet.id.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus mengoptimalkan distribusi Biosolar subsidi di Provinsi Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor transportasi. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan alokasi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengalami peningkatan konsumsi.

Baca Juga “Temui ByteDance dan Huawei, Airlangga Bahas Peluang Investasi Teknologi“

Optimalisasi penyaluran dilakukan setelah adanya peningkatan permintaan Biosolar di beberapa wilayah Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan antrean dan waktu tunggu pengisian di sejumlah SPBU mengalami peningkatan, terutama dari pengguna kendaraan angkutan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan perusahaan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kelancaran distribusi. Upaya tersebut mencakup penyesuaian pasokan, percepatan suplai, hingga pengaturan antrean di area SPBU.

“Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari penambahan alokasi di SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi, percepatan suplai ke Fuel Terminal Pulau Baai, hingga pengaturan antrean oleh petugas marshal agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib dan optimal,” ujar Rusminto.

Pertamina Tambah Alokasi Biosolar di SPBU dengan Permintaan Tinggi

Pertamina memahami adanya keluhan dari sebagian pengemudi angkutan terkait antrean pengisian Biosolar di beberapa lokasi. Peningkatan konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan bahan bakar subsidi meningkat pada titik tertentu.

Sebagai langkah penanganan, Pertamina meningkatkan penyaluran Biosolar di SPBU 21.391.11 Kabupaten Kepahiang menjadi 16 kiloliter per hari. Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan bahan bakar bagi pengguna yang berhak.

Selain Kabupaten Kepahiang, Pertamina juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan Biosolar di seluruh SPBU wilayah Bengkulu. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian distribusi agar pasokan tetap merata.

Pertamina memastikan pengaturan distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi konsumsi di lapangan. Dengan langkah tersebut, perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kebutuhan dan pemerataan pasokan energi.

Distribusi Biosolar Disesuaikan dengan Perubahan Pola Konsumsi

Pertamina turut memperhatikan perubahan pola konsumsi BBM akibat adanya pengaturan penyaluran bahan bakar di sejumlah daerah yang berbatasan dengan Bengkulu.

Perubahan aktivitas kendaraan antarwilayah dapat memengaruhi tingkat permintaan Biosolar di beberapa SPBU. Karena itu, Pertamina terus memantau perkembangan kebutuhan agar distribusi dapat disesuaikan secara cepat.

Penyesuaian pasokan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan Biosolar subsidi tanpa mengabaikan ketentuan pemerintah. Pertamina juga memastikan setiap wilayah pelayanan mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Pertamina, kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada jumlah pasokan, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari masyarakat dalam menggunakan BBM subsidi sesuai aturan.

Pertamina Perketat Pengawasan Penyaluran Biosolar Subsidi

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina memperkuat pengawasan agar Biosolar subsidi diterima oleh konsumen yang memenuhi ketentuan.

Pengawasan dilakukan melalui sistem verifikasi transaksi menggunakan QR Code Subsidi Tepat. Petugas juga melakukan pencocokan nomor polisi kendaraan serta memantau transaksi yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pelangsiran maupun penggunaan Biosolar subsidi yang tidak sesuai aturan. Kendaraan yang terbukti melakukan penyalahgunaan akan dimasukkan ke dalam daftar negatif sehingga tidak dapat kembali melakukan transaksi Biosolar subsidi.

“Pengawasan ini merupakan komitmen Pertamina untuk memastikan Biosolar subsidi disalurkan kepada konsumen yang berhak sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Rusminto.

Penerapan sistem digital melalui QR Code Subsidi Tepat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi penyaluran BBM subsidi. Dengan sistem tersebut, Pertamina dapat melakukan pemantauan transaksi secara lebih terarah.

Masyarakat Diminta Tertib Saat Mengisi Biosolar di SPBU

Pertamina mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengguna kendaraan juga diminta mematuhi arahan petugas SPBU agar proses pelayanan berjalan lebih lancar.

Masyarakat diharapkan menjaga ketertiban selama antrean pengisian Biosolar. Sikap tertib pengguna kendaraan dapat membantu mempercepat pelayanan dan mengurangi kepadatan di area SPBU.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi. Laporan dapat disampaikan melalui aparat terkait atau Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina berupaya menjaga ketersediaan Biosolar di Bengkulu sekaligus memastikan distribusi energi subsidi berjalan tepat sasaran. Evaluasi pasokan dan penguatan pengawasan akan terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat serta sektor transportasi tetap terpenuhi.

Baca Juga “Khofifah: Kolaborasi jadikan Jatim produsen gula-lumbung padi nasional“

The post Pertamina Optimalkan Penyaluran Biosolar di Bengkulu appeared first on beritabavet.id.

Ajang Piala Dunia 2026 memberikan dampak ekonomi yang luas di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat kegiatan yang berlangsung selama turnamen, baik melalui siaran langsung maupun aktivitas masyarakat, menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp5,03 triliun.

Nilai ekonomi tersebut berasal dari berbagai sektor yang terlibat selama periode persiapan hingga pelaksanaan pertandingan. Aktivitas penyiaran, pemasaran produk, perdagangan, layanan akomodasi, hingga kegiatan komunitas menjadi bagian dari penggerak ekonomi selama turnamen sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga “8 BUMN Gulung Tikar Akibat Pailit atau Dibubarkan“

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo, mengatakan dampak ekonomi Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Berbagai pelaku usaha kecil hingga sektor kreatif juga memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat.

Aktivitas Siaran dan Promosi Produk Dorong Ekonomi Piala Dunia

Kadin Indonesia menyebut sektor penyiaran menjadi salah satu kontributor utama dalam perputaran ekonomi Piala Dunia 2026. Aktivitas iklan, promosi merek, dan kerja sama komersial selama penayangan pertandingan memberikan nilai ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan perhitungan Kadin, sekitar Rp1,76 triliun berasal dari kegiatan promosi produk melalui iklan on-air. Nilai tersebut mencakup berbagai aktivitas pemasaran yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap pertandingan sepak bola internasional.

Selain siaran televisi, kegiatan komersial di luar siaran atau off-air juga memberikan kontribusi sekitar Rp850 miliar. Aktivitas tersebut mencakup promosi produk, acara komunitas, kegiatan hiburan, serta berbagai program yang melibatkan pelaku usaha.

Kukrit menilai Piala Dunia 2026 menjadi contoh bahwa ajang olahraga internasional dapat menjadi penggerak ekonomi lintas sektor. Menurutnya, manfaat turnamen tidak hanya berasal dari pertandingan, tetapi juga dari berbagai aktivitas pendukung yang berkembang di masyarakat.

“Piala Dunia 2026 menjadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lintas sektor,” ujar Kukrit.

Sektor Horeka dan UMKM Rasakan Dampak Ekonomi Turnamen

Selain industri media dan promosi, sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menjadi salah satu sektor yang menerima dampak besar selama Piala Dunia 2026.

Kadin memperkirakan sektor Horeka memberikan kontribusi sekitar Rp2,4 triliun terhadap total perputaran ekonomi. Peningkatan aktivitas terjadi karena masyarakat menggelar kegiatan nonton bersama di berbagai lokasi, mulai dari restoran, kafe, hingga ruang publik.

Kegiatan tersebut turut membuka peluang bagi pedagang makanan, penyedia jasa, industri kreatif, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai produk seperti makanan ringan, minuman, merchandise, hingga layanan pendukung mengalami peningkatan permintaan.

Kukrit menjelaskan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia menyebar ke berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas dampak positif turnamen.

Piala Dunia 2026 Berpotensi Ciptakan Efek Berganda Ekonomi

Kadin tidak hanya menghitung dampak ekonomi langsung sebesar Rp5,03 triliun. Ajang Piala Dunia 2026 juga dinilai memiliki potensi menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha.

Masyarakat dan pelaku bisnis melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti euforia turnamen. Peningkatan permintaan terlihat pada perangkat elektronik seperti televisi, proyektor, perangkat audio, hingga fasilitas pendukung acara nonton bersama.

Sektor layanan makanan dan minuman juga mengalami peningkatan aktivitas karena banyak masyarakat memilih menyaksikan pertandingan bersama komunitas. Kondisi tersebut memberikan peluang tambahan bagi usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan.

Dampak ekonomi tersebut sejalan dengan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman. Berdasarkan laporan ekonomi, sektor tersebut tumbuh 13,14 persen secara tahunan pada kuartal I 2026 dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Survei Lokadata Tunjukkan Tingginya Partisipasi Masyarakat

Besarnya dampak ekonomi Piala Dunia 2026 juga terlihat dari tingginya keterlibatan masyarakat. Survei Lokadata pada 7–13 Juli 2026 menunjukkan banyak warga mengikuti kegiatan nonton bersama selama berlangsungnya turnamen.

Chief Data Officer Lokadata, Suwandi Ahmad, mengatakan manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya berada di tingkat perusahaan, tetapi juga mengalir hingga komunitas masyarakat.

Survei tersebut mencatat sebanyak 78,1 persen responden mengikuti kegiatan nonton bersama setidaknya satu kali selama turnamen. Rata-rata pengeluaran masyarakat mencapai sekitar Rp51 ribu setiap kegiatan atau sekitar Rp145 ribu per orang selama periode Piala Dunia 2026.

Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket internet, serta kebutuhan pendukung lainnya. Aktivitas tersebut membuat manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh pelaku UMKM dan usaha lokal.

Kolaborasi Jadi Kunci Perluasan Dampak Ekonomi Olahraga

Catatan Kadin menunjukkan bahwa ajang olahraga global dapat memberikan dampak ekonomi yang luas apabila didukung ekosistem yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi momentum hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang bisnis di berbagai sektor. Dari industri penyiaran hingga UMKM, seluruh rantai ekonomi mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas konsumsi.

Ke depan, pengalaman dari Piala Dunia 2026 dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengelola berbagai acara internasional lainnya. Dengan perencanaan yang tepat, kegiatan olahraga berskala global dapat terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga “Wapres Gibran tinjau pembangunan Jembatan Musi V Palembang“

The post Kadin Catat Ekonomi Piala Dunia 2026 Capai Rp5,03 T appeared first on beritabavet.id.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai salah satu penggerak ekosistem pangan lokal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program tersebut saat ini telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk badan usaha desa, koperasi, kelompok tani, kelompok peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga “Dolar AS Hari Ini Sentuh Rp 18.139“

Keterlibatan pemasok lokal tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan bahan baku MBG berasal dari produksi dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi program hingga tingkat desa sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi hasil produksi masyarakat.

“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan sektor pangan.

Pertemuan tersebut membahas penguatan pangan lokal, pengelolaan perhutanan sosial, serta strategi membangun ekonomi desa melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menilai pengembangan pangan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sinergi MBG dan KDMP Perluas Pasar Produk Lokal

Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah akan memperkuat hubungan antara Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal diharapkan memiliki akses pasar yang lebih jelas. Pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari program pangan nasional dapat dirasakan langsung oleh produsen di daerah.

Menurut Zulhas, Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang beragam dan tidak hanya bergantung pada beras sebagai komoditas utama. Pengembangan pangan lokal dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat desa.

“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” katanya.

Penguatan pangan lokal juga menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah mendorong terciptanya sistem produksi yang mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di sektor pangan.

MBG Dorong Perputaran Ekonomi Melalui Produk Pertanian dan Perikanan

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Dengan menggunakan bahan baku dari produsen lokal, program ini dapat menciptakan permintaan yang lebih konsisten terhadap berbagai komoditas pangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pada April 2026 bahwa MBG telah memberikan dampak terhadap penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Salah satu contoh terlihat di Jawa Barat, dengan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan menciptakan perputaran dana sekitar Rp6 triliun setiap bulan di daerah tersebut.

Dari anggaran setiap SPPG, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan. Sebagian besar kebutuhan tersebut berasal dari produk lokal, dengan sekitar 95 persen bahan baku bersumber dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat.

Pola tersebut memberikan peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk memperoleh pasar yang lebih berkelanjutan. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, sistem ini juga membantu memperkuat hubungan antara produsen pangan dan konsumen dalam negeri.

Pemerintah melihat pola penyerapan lokal melalui MBG sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis desa. Ketika kebutuhan pangan program nasional dipenuhi oleh produksi masyarakat sekitar, manfaat ekonomi dapat berputar lebih luas di tingkat daerah.

Ketahanan Pangan Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Selain memperkuat produksi pangan, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Zulkifli Hasan menyebut ketersediaan air, kualitas tanah, dan kondisi ekosistem menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan produksi pangan nasional.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan yang baik diperlukan agar sektor pertanian, peternakan, dan perikanan mampu berkembang dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun sistem pangan yang tangguh. Pemerintah ingin memastikan peningkatan produksi berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sinergi berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan rantai pasok pangan yang lebih kuat dan efisien.

Pemerintah Dorong Ekosistem Pangan Nasional Berkelanjutan

Keterlibatan 148 ribu pemasok lokal dalam Program MBG menunjukkan besarnya potensi program tersebut dalam membangun hubungan antara kebijakan pangan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap jumlah serta peran pemasok lokal terus meningkat seiring perluasan implementasi program.

Ke depan, penguatan kerja sama antara MBG, KDMP, dan pelaku pangan lokal akan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Dengan dukungan produksi lokal, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan koordinasi antarinstansi, pemerintah optimistis sistem pangan nasional dapat menjadi lebih mandiri. Pada akhirnya, manfaat program diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga “IBOS Expo 2026 hadirkan lebih dari 100 peluang bisnis di Bekasi“

The post Menko Pangan: MBG Libatkan 148 Ribu Pemasok Lokal appeared first on beritabavet.id.

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, proyek infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas konektivitas, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Gibran saat meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) di Desa Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Baca Juga “Sandiaga Uno: Rachmat Gobel Berkontribusi Besar bagi Industri hingga Pembangunan Bangsa“

Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang selesai tepat waktu diharapkan mampu memperkuat mobilitas, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Jalan Tol Prosiwangi Jadi Penghubung Strategis Jawa Timur Hingga Banyuwangi

Wapres Gibran menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penyelesaian berbagai proyek strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Jalan Tol Prosiwangi.

Menurutnya, keberadaan tol tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Timur. Selain mempercepat perjalanan, jalan tol ini juga diproyeksikan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Gibran.

Ia berharap Jalan Tol Prosiwangi dapat meningkatkan daya saing kawasan sekaligus menciptakan peluang investasi baru. Infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Pembangunan Tol Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Prosiwangi dengan mengutamakan kualitas dan keselamatan.

Menurut Rivan, pembangunan jalan tol tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Jasa Marga memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan dengan memperhatikan aspek kualitas, keberlanjutan, serta tata kelola yang baik.

Selain membangun konektivitas, proyek tersebut juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Kehadiran infrastruktur baru diharapkan dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitar jalur tol.

Rivan mengatakan pembangunan Jalan Tol Prosiwangi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek. Infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Tol Prosiwangi Pangkas Waktu Perjalanan Antarwilayah

Jalan Tol Prosiwangi dirancang untuk memangkas waktu perjalanan dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Setelah beroperasi, ruas Probolinggo-Situbondo Barat diproyeksikan dapat ditempuh sekitar 1 jam 15 menit.

Sementara itu, apabila seluruh tahapan pembangunan tol selesai dan beroperasi penuh, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi diperkirakan dapat berkurang menjadi sekitar 3 jam. Sebelumnya, perjalanan jalur tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 jam.

Efisiensi waktu tempuh tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung distribusi barang, perjalanan wisata, serta aktivitas ekonomi antardaerah.

Peningkatan konektivitas juga dinilai penting bagi kawasan timur Pulau Jawa yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata besar. Infrastruktur jalan yang lebih baik dapat mempercepat pergerakan orang maupun barang.

Bagian Dari Konektivitas Jakarta Hingga Ujung Timur Pulau Jawa

Jalan Tol Prosiwangi menjadi bagian dari pengembangan jaringan jalan tol yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Pulau Jawa. Infrastruktur ini dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta menuju Banyuwangi sebagai salah satu akses utama menuju Pulau Bali.

Dengan semakin terhubungnya jaringan transportasi darat, pemerintah berharap distribusi ekonomi antarwilayah menjadi lebih efisien. Masyarakat juga dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pusat perdagangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor pariwisata.

Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada manfaat publik menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan proyek seperti Jalan Tol Prosiwangi diharapkan tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Melalui percepatan pembangunan dan pengelolaan yang berkualitas, Jalan Tol Prosiwangi diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu meningkatkan konektivitas, membuka peluang ekonomi, serta mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Baca Juga “Penguatan rupiah masih ditopang cadangan devisa yang memadai“

The post Wapres Gibran: Infrastruktur Harus Beri Manfaat Nyata appeared first on beritabavet.id.

Indonesia resmi memasuki tahap pembangunan fisik dua unit kapal selam Scorpène setelah PT PAL Indonesia bersama perusahaan pertahanan Prancis, Naval Group, melakukan first steel cutting pada Juli 2026. Tahap ini menandai dimulainya proses konstruksi setelah rangkaian persiapan teknis dan verifikasi kemampuan industri dinyatakan selesai.

Baca Juga “Industri Pengolahan jadi Penopang Utama Ekspor Indonesia“

Proses pembangunan dimulai lebih cepat dari jadwal awal yang direncanakan pada September 2026. Percepatan ini terjadi setelah kedua pihak menyelesaikan tahapan qualification section, yang menjadi syarat utama sebelum masuk ke fase produksi fisik kapal selam.

Program ini menjadi bagian dari kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI, PT PAL Indonesia, dan Naval Group yang ditandatangani pada 2024. Proyek tersebut bertujuan membangun dua kapal selam kelas 1.800–2.800 ton melalui skema alih teknologi penuh di Indonesia.

Qualification Section Jadi Dasar Pembangunan Kapal Selam

Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, menjelaskan bahwa qualification section menjadi tahap penting yang memastikan kesiapan seluruh elemen produksi. Tahap ini mencakup verifikasi sumber daya manusia, fasilitas produksi, sistem manufaktur, serta standar pengendalian mutu.

Menurut Diana, keberhasilan tahap tersebut menunjukkan bahwa PT PAL telah memenuhi standar industri kapal selam kelas dunia. Ia menegaskan bahwa proses ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang dalam penguatan industri pertahanan nasional.

“Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kompetensi engineer Indonesia, memperkuat industri nasional, dan membangun ekosistem manufaktur berteknologi tinggi yang mampu bersaing di tingkat global,” ujar Diana Rosa.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tahap awal ini membuktikan proses transfer teknologi berjalan efektif dan memberikan peningkatan nyata terhadap kemampuan insinyur Indonesia.

Pelatihan Insinyur Indonesia di Prancis Perkuat Alih Teknologi

Sebagai bagian dari proses penguasaan teknologi, PT PAL Indonesia mengirimkan puluhan insinyur ke fasilitas Naval Group di Prancis. Para insinyur tersebut mengikuti pelatihan intensif di berbagai bidang teknis.

Pelatihan mencakup pengelasan presisi tinggi, rekayasa konstruksi kapal, sistem mekanikal, sistem kelistrikan, hingga pengendalian mutu produksi. Seluruh materi pelatihan dirancang untuk memenuhi standar industri kapal selam modern.

Setelah kembali ke Indonesia, para insinyur tersebut terlibat langsung dalam proses qualification section. Kinerja mereka kemudian diverifikasi oleh tim teknis Naval Group untuk memastikan standar internasional terpenuhi.

Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi alih teknologi bertahap yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan produksi mandiri di dalam negeri.

Naval Group Tekankan Penguatan Industri Jangka Panjang

Program Director Naval Group, Vincent Vimont, menilai keberhasilan qualification section menunjukkan kesiapan PT PAL sebagai mitra strategis dalam industri kapal selam modern.

Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada produksi dua unit kapal selam, tetapi juga pada pembangunan fondasi industri pertahanan yang berkelanjutan di Indonesia.

“Kolaborasi ini bukan sekadar membangun dua unit kapal selam, tetapi membangun fondasi kemampuan industri yang berkelanjutan,” ujar Vincent Vimont.

Ia menekankan bahwa transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam memastikan Indonesia mampu mengembangkan industri pertahanan secara mandiri di masa depan.

Target Whole Local Production untuk Kemandirian Industri

Program kapal selam Scorpène ini ditargetkan tidak berhenti pada proses perakitan, tetapi berkembang menuju whole local production. Artinya, Indonesia diharapkan mampu membangun kapal selam secara penuh di dalam negeri.

PT PAL Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi melalui penguasaan teknologi dari Naval Group. Proses ini mencakup peningkatan infrastruktur galangan, sistem produksi, serta kemampuan rekayasa desain kapal selam.

Jika target tersebut tercapai, Indonesia akan memiliki kemampuan strategis dalam memproduksi alutsista bawah laut secara mandiri. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor teknologi pertahanan dari luar negeri.

Dampak Ekonomi dan Penguatan Rantai Industri Nasional

Selain aspek pertahanan, proyek ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan dua kapal selam Scorpène diproyeksikan menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Proyek ini juga melibatkan berbagai industri dalam negeri sebagai bagian dari rantai pasok nasional. Industri tersebut mencakup sektor logam, elektronika, sistem mekanik, hingga komponen pendukung lainnya.

Keterlibatan industri lokal diharapkan dapat memperkuat ekosistem manufaktur berteknologi tinggi di Indonesia. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang pengembangan industri turunan di sektor pertahanan dan maritim.

Penguatan Kapasitas Pertahanan dan Teknologi Nasional

Program pembangunan kapal selam Scorpène menjadi bagian dari upaya jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kapasitas pertahanan laut. Kapal selam memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang luas.

Melalui kerja sama dengan Naval Group, Indonesia tidak hanya memperoleh platform alutsista baru, tetapi juga akses terhadap teknologi dan pengetahuan industri pertahanan modern.

Kombinasi antara alih teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pembangunan industri lokal diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertahanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tahap Awal Menuju Kemandirian Industri Pertahanan

Dimulainya pembangunan fisik dua kapal selam Scorpène menandai langkah penting Indonesia dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pengadaan alutsista, tetapi juga pada penguasaan teknologi strategis jangka panjang.

Dengan dukungan PT PAL Indonesia dan Naval Group, program ini diharapkan menjadi fondasi bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan. Keberhasilan proyek ini juga berpotensi membuka peluang kerja sama lanjutan di bidang teknologi maritim dan pertahanan tingkat lanjut.

Baca Juga “Pertamina Patra Niaga-Kementerian KP perkuat penyediaan BBM nelayan“

The post Indonesia Mulai Pembangunan 2 Kapal Selam Scorpène appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa kenaikan impor barang modal pada Mei 2026 mencerminkan penguatan aktivitas produksi dan peningkatan kapasitas industri nasional. Tren ini dinilai sebagai sinyal positif terhadap investasi dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.

Baca Juga “DPR Sepakati Hasil Pembahasan Rancangan APBN 2027“

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa impor barang modal mengalami pertumbuhan signifikan secara bulanan. Kenaikan ini terjadi di tengah fluktuasi impor total yang masih dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan kebutuhan domestik.

Impor Barang Modal Tumbuh di Tengah Koreksi Total Impor
Lonjakan Barang Modal Jadi Indikator Investasi Industri

Mendag Budi Santoso menjelaskan bahwa impor barang modal naik 21,12 persen secara bulanan pada Mei 2026. Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang hanya sebesar 6,33 persen.

Menurutnya, peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan investasi di sektor industri. Barang modal yang masuk ke Indonesia umumnya berupa mesin, peralatan produksi, dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas manufaktur.

“Kenaikan impor barang modal mencerminkan menguatnya aktivitas investasi dan kapasitas produksi nasional. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing industri serta ekspor Indonesia ke depan,” ujar Budi Santoso dalam keterangan di Jakarta.

Pemerintah menilai tren tersebut sebagai sinyal bahwa pelaku industri mulai memperluas kapasitas produksi untuk merespons permintaan pasar domestik maupun ekspor.

Total Impor Melemah Secara Bulanan, Namun Tumbuh Tahunan

Meski barang modal meningkat, total impor Indonesia pada Mei 2026 justru tercatat sebesar 24,81 miliar dolar AS. Angka ini turun 1,59 persen dibandingkan April 2026.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya impor migas dan nonmigas secara bulanan. Namun secara tahunan, impor tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

Jika dibandingkan dengan Mei 2025, impor Indonesia naik 22,16 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan barang impor seiring pemulihan dan ekspansi aktivitas ekonomi nasional.

Komponen Impor Tumbuh di Seluruh Kategori
Barang Modal, Konsumsi, dan Bahan Baku Sama-Sama Meningkat

Selama Januari hingga Mei 2026, nilai impor Indonesia mencapai 111,33 miliar dolar AS. Angka ini tumbuh 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan impor migas sebesar 27,89 persen dan nonmigas sebesar 13,16 persen.

Berdasarkan golongan penggunaan barang (Broad Economic Categories/BEC), seluruh komponen impor mencatat pertumbuhan. Barang modal naik 17,53 persen, barang konsumsi meningkat 17,05 persen, dan bahan baku atau penolong tumbuh 14,41 persen.

Kenaikan pada seluruh kategori ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik berada dalam fase ekspansi, tidak hanya di sektor konsumsi tetapi juga produksi industri.

Kenaikan Dipicu Lonjakan Komoditas Tertentu

Dari sisi komoditas nonmigas, lonjakan tertinggi terjadi pada impor kendaraan udara dan bagiannya yang meningkat hingga 808,56 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan impor barang modal dan teknologi transportasi.

Komoditas lain yang mengalami peningkatan signifikan antara lain garam, belerang, batu dan semen sebesar 73,94 persen, serta bijih logam, terak, dan abu sebesar 58,63 persen.

Selain itu, impor bahan bakar mineral naik 40,48 persen, sementara produk kimia meningkat 34,94 persen. Kenaikan ini menunjukkan tingginya kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri.

Tiongkok, Jepang, dan Australia Masih Jadi Mitra Utama
Struktur Impor Masih Didominasi Negara Asia dan Mitra Dagang Lama

Dari sisi negara asal, impor nonmigas Indonesia masih didominasi oleh Tiongkok, Jepang, dan Australia. Ketiga negara tersebut menyumbang total 52,68 persen dari keseluruhan impor nonmigas.

Dominasi ini menunjukkan bahwa rantai pasok industri Indonesia masih sangat bergantung pada mitra dagang utama di kawasan Asia dan Oseania.

Sementara itu, beberapa negara mencatat pertumbuhan impor yang cukup tinggi ke Indonesia. Meksiko mencatat kenaikan 247,36 persen, diikuti Prancis sebesar 193,63 persen, dan Spanyol sebesar 88,33 persen.

Perubahan ini mencerminkan diversifikasi sumber impor yang mulai berkembang, meskipun porsi terbesar masih didominasi negara tradisional.

Penguatan Barang Modal Jadi Sinyal Ekspansi Industri
Pemerintah Optimistis Terhadap Dampak Jangka Panjang

Pemerintah menilai peningkatan impor barang modal sebagai indikator penting dari ekspansi industri nasional. Mesin dan peralatan produksi yang masuk ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi.

Dengan meningkatnya investasi pada barang modal, sektor manufaktur diperkirakan akan lebih kompetitif dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini juga berpotensi mendorong peningkatan ekspor produk jadi Indonesia.

Selain itu, peningkatan impor bahan baku menunjukkan bahwa aktivitas industri dalam negeri masih berada dalam fase produksi aktif, bukan sekadar konsumsi.

Kombinasi antara naiknya barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia bergerak secara seimbang di berbagai sektor.

Prospek Impor dan Industri ke Depan
Tantangan dan Peluang dalam Struktur Perdagangan

Meski tren impor barang modal meningkat, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Ketergantungan pada impor bahan baku dan mesin masih menjadi perhatian dalam jangka panjang.

Namun, peningkatan barang modal juga membuka peluang untuk memperkuat substitusi impor melalui peningkatan produksi dalam negeri. Dengan teknologi yang lebih modern, industri diharapkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

Ke depan, Kementerian Perdagangan akan terus memantau dinamika impor untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi benar-benar mendukung industrialisasi nasional.

Dengan tren peningkatan investasi dan kapasitas produksi saat ini, pemerintah optimistis bahwa struktur ekonomi Indonesia akan semakin kuat dan berdaya saing di pasar global.

Baca Juga “Menkop: Presiden arahkan koperasi terlibat dalam bisnis sawit“

The post Mendag: Impor Barang Modal Naik Tanda Produksi Menguat appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan sebanyak 1,64 juta peserta Jaminan Hari Tua (JHT) telah memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas pencairan manfaat JHT. Insentif tersebut diberikan kepada peserta dengan saldo JHT hingga Rp50 juta dan berlaku berdasarkan aturan yang telah lama diterapkan, bukan kebijakan baru.

Data tersebut mengacu pada pembayaran klaim JHT yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan selama periode Januari hingga Mei 2026. Kebijakan ini bertujuan menjaga manfaat dana pensiun tetap optimal sekaligus memberikan keringanan pajak bagi mayoritas peserta yang mencairkan tabungannya saat memasuki masa pensiun.

baca juga”Prabowo Bakal Tutup 750 BUMN, Ini Penjelasannya“

Aturan Pembebasan Pajak JHT Masih Mengacu PMK Nomor 16 Tahun 2010

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa pembebasan pajak JHT tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nilai hingga Rp50 juta. Dengan demikian, peserta yang memenuhi ketentuan tersebut tidak dikenai potongan pajak saat menerima dana JHT.

Deni menegaskan bahwa fasilitas ini telah berlaku selama bertahun-tahun sehingga bukan merupakan insentif baru yang baru saja diterapkan pemerintah.

“Pemberian insentif ini bukanlah kebijakan baru, melainkan ketentuan yang telah lama berlaku,” ujar Deni, Selasa (30/6/2026).

Lebih dari 95 Persen Klaim JHT Mendapat Tarif Pajak Nol Persen

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 1.723.910 klaim JHT telah dibayarkan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 1.645.469 klaim atau sekitar 95,45 persen memiliki saldo di bawah Rp50 juta sehingga memenuhi syarat memperoleh tarif PPh Final sebesar 0 persen.

Sementara itu, peserta yang mencairkan saldo JHT di atas Rp50 juta tetap memperoleh perlakuan pajak yang lebih ringan dibanding tarif umum. Atas nilai yang melebihi Rp50 juta dikenakan PPh Final sebesar 5 persen.

Namun, tarif tersebut berlaku dengan syarat seluruh proses pencairan manfaat JHT diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu dua tahun kalender sejak pencairan pertama saat peserta memasuki masa pensiun.

Kebijakan tersebut dirancang agar sistem perpajakan tetap memberikan perlindungan bagi peserta dengan saldo kecil sekaligus menjaga asas keadilan bagi peserta yang memiliki saldo lebih besar.

Penarikan JHT Saat Masih Aktif Bekerja Mengikuti Tarif PPh Umum

Kemenkeu juga mengingatkan bahwa ketentuan berbeda berlaku bagi pekerja yang mencairkan JHT sebelum memasuki masa pensiun atau ketika masih aktif bekerja.

Dalam kondisi tersebut, pengenaan pajak mengikuti tarif umum Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Skema ini diterapkan untuk mendorong peserta mempertahankan dana JHT hingga masa pensiun sehingga manfaat yang diterima dapat lebih optimal.

Deni menjelaskan bahwa iuran JHT yang dibayarkan setiap bulan selama pekerja masih aktif sebenarnya belum pernah dikenai Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah tetap berupaya menjaga fungsi utama JHT sebagai program perlindungan hari tua, bukan sebagai dana yang dicairkan lebih awal.

Pemerintah Masih Mengkaji Kemungkinan Perubahan Aturan Pajak JHT

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan atas pencairan JHT. Menurutnya, pemerintah masih mempelajari efektivitas aturan yang berlaku sebelum memutuskan apakah diperlukan perubahan.

Evaluasi tersebut juga akan mempertimbangkan praktik terbaik yang diterapkan di berbagai negara agar sistem perpajakan JHT di Indonesia tetap adil, tepat sasaran, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi peserta.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang penyempurnaan kebijakan tanpa mengubah ketentuan yang saat ini berlaku. Hingga ada keputusan baru, pembebasan PPh Final 0 persen bagi pencairan JHT sampai Rp50 juta tetap menjadi dasar pemberian insentif bagi mayoritas peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki masa pensiun.

baca juga”Resmi, Lippo Hibah 30 Ha Lahan Meikarta ke Negara“

The post Kemenkeu Beri Pembebasan Pajak JHT appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus sektor transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong aktivitas pariwisata dan perputaran ekonomi di berbagai daerah melalui pemberian diskon serta insentif pada sejumlah moda transportasi.

Program tersebut mencakup transportasi darat, penyeberangan, kereta api, penerbangan domestik, hingga kapal laut. Dengan adanya berbagai insentif ini, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau selama musim liburan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berperan dalam pelaksanaan stimulus ekonomi melalui pemberian berbagai keringanan tarif pada sektor transportasi.

“Stimulus transportasi meliputi semua moda transportasi, baik itu transportasi darat, laut, udara maupun kereta api,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan jumlah perjalanan masyarakat, memperkuat sektor pariwisata, serta memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi dan ekonomi kreatif.

baca juga”Pemerintah Perpanjang Tenor KPR Subsidi hingga 40 Tahun“

Rincian Stimulus untuk Pesawat, Kereta Api, Kapal, dan Penyeberangan

Setiap moda transportasi memperoleh bentuk insentif yang berbeda sesuai karakteristik layanan dan kebutuhan masyarakat selama masa libur sekolah.

Transportasi Darat dan Penyeberangan

Untuk layanan kapal feri, pemerintah membebaskan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan pada sejumlah lintasan penyeberangan utama. Kebijakan ini berlaku mulai 27 Juni hingga 5 Juli 2026.

Stimulus tersebut diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 160 ribu penumpang dan 377 ribu kendaraan yang melakukan perjalanan antarpulau selama periode libur sekolah.

Adapun tujuh lintasan penyeberangan yang memperoleh fasilitas tersebut meliputi Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Poto Tano, Sape–Labuan Bajo, Telaga Punggur–Tanjung Uban, serta Ajibata–Ambarita.

Transportasi Udara

Bagi masyarakat yang menggunakan pesawat domestik, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah atas tarif dasar tiket penerbangan domestik.

Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Dengan kebijakan ini, harga tiket pesawat domestik diharapkan menjadi lebih terjangkau sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian selama libur sekolah.

Kereta Api

Moda transportasi kereta api juga memperoleh stimulus berupa diskon tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi.

Potongan harga berlaku untuk perjalanan pada 27 Juni hingga 5 Juli 2026 dan diperkirakan dapat dinikmati sekitar 1,043 juta penumpang. Program ini diharapkan mendorong masyarakat memilih transportasi massal yang efisien, aman, dan nyaman.

Diskon Tiket Kapal Pelni Berlaku hingga Pertengahan Agustus

Selain pesawat dan kereta api, pemerintah juga memberikan stimulus pada transportasi laut melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Penumpang kapal Pelni kelas ekonomi pada layanan bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) akan memperoleh potongan harga tiket sebesar 30 persen.

Berbeda dengan moda transportasi lainnya, masa berlaku diskon kapal Pelni lebih panjang, yakni mulai 27 Juni hingga 15 Agustus 2026. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat dimanfaatkan sekitar 693 ribu penumpang di berbagai rute pelayaran nasional.

Insentif tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat menuju berbagai wilayah kepulauan dengan biaya perjalanan yang lebih ringan, terutama pada musim liburan sekolah yang biasanya diikuti peningkatan permintaan transportasi laut.

Stimulus Transportasi Diharapkan Mendorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah

Pemerintah menilai sektor transportasi memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi selama musim liburan. Biaya perjalanan yang lebih rendah diharapkan mendorong masyarakat melakukan perjalanan wisata maupun mudik ke berbagai daerah.

Peningkatan mobilitas tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perhotelan, restoran, usaha mikro, hingga pelaku ekonomi kreatif yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

“Diharapkan bahwa dengan pemberlakuan stimulus transportasi, masyarakat bisa memanfaatkannya,” kata Dudy.

Melalui sinergi insentif pada berbagai moda transportasi, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau selama libur sekolah 2026. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pemulihan ekonomi daerah dengan meningkatkan aktivitas perjalanan dan konsumsi masyarakat di berbagai destinasi wisata Indonesia.

baca juga”Rupiah Menguat, Efisiensi Anggaran MBG Jadi Pendorong“

The post Libur Sekolah, Pemerintah Beri Diskon Tiket Transportasi appeared first on beritabavet.id.