Menteri PKP Siapkan Kolaborasi KAI dan BRI untuk Hunian TOD Bogor
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk membahas rencana pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di Bogor, Jawa Barat.
Rencana tersebut muncul setelah pemerintah melihat peluang pemanfaatan aset negara untuk menyediakan hunian terjangkau di kawasan perkotaan. Konsep TOD memungkinkan pembangunan tempat tinggal berada dekat dengan simpul transportasi publik.
Baca Juga “Amran Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Mafia Beras: Kita Berhadapan!“
Maruarar mengatakan dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Utama KAI dan Direktur Utama BRI. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan pemanfaatan lahan milik KAI di Bogor untuk proyek hunian.
“Saya sudah janjian sama Dirut KAI dan Dirut BRI, ada lahan di Bogor,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin.
Lahan KAI Berpotensi Mendukung Hunian TOD di Bogor
Maruarar menjelaskan rencana di Bogor mengikuti pola kolaborasi yang sebelumnya diterapkan pemerintah melalui pembangunan hunian TOD di kawasan Manggarai, Jakarta.
Pada proyek tersebut, KAI bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk mengembangkan hunian di kawasan yang terintegrasi dengan transportasi kereta api.
Menurut Maruarar, pola serupa berpotensi diterapkan di Bogor dengan melibatkan KAI dan BRI. Lahan yang dimiliki KAI menjadi salah satu aset yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan hunian tersebut.
“Kemarin itu KAI dan BTN, ini yang berikutnya di Bogor ada lahan KAI nanti dengan BRI,” kata Maruarar.
Rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Pertemuan antara kementerian, KAI, dan BRI menjadi bagian penting untuk melihat kesiapan lahan, skema pembiayaan, serta bentuk kerja sama yang memungkinkan.
Pemerintah Fokus Bangun Rusun Subsidi di Perkotaan
Selain mendorong proyek TOD, Kementerian PKP juga memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan.
Pemerintah berupaya memanfaatkan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Strategi ini dinilai relevan karena harga dan ketersediaan lahan menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan di kota besar.
Pemerintah juga telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan rusun. Salah satunya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Astra.
Dukungan lain berupa pemanfaatan lahan dari sejumlah pihak juga diarahkan untuk memperluas pembangunan hunian bagi masyarakat.
Pendekatan berbasis aset tersebut dapat membantu pemerintah mengembangkan hunian di lokasi yang memiliki akses terhadap transportasi dan fasilitas perkotaan. Dengan demikian, masyarakat berpeluang memperoleh tempat tinggal yang lebih dekat dengan pusat aktivitas.
Hunian Manggarai Menjadi Contoh Kolaborasi KAI dan BTN
Pengembangan hunian TOD Manggarai menjadi salah satu contoh pemanfaatan aset negara untuk menyediakan perumahan rakyat.
Dalam proyek tersebut, KAI berkolaborasi dengan BTN untuk mengembangkan hunian terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta. Lokasi tersebut memiliki akses langsung terhadap jaringan transportasi kereta sehingga konsep TOD dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan.
Maruarar sebelumnya berharap model hunian seperti di Manggarai dapat dikembangkan di lokasi lain. Bogor menjadi salah satu wilayah yang kini masuk dalam pembahasan pemerintah karena adanya lahan KAI yang berpotensi dimanfaatkan.
Dari sisi pembiayaan, BTN menyiapkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Skema tersebut menggunakan suku bunga sebesar 6 persen hingga kredit lunas.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema pembiayaan jangka panjang tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian di kawasan perkotaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nixon setelah kegiatan groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta pada Jumat, 18 September.
Menurut Nixon, tenor panjang dapat membantu menyesuaikan cicilan dengan kemampuan masyarakat. Kepastian suku bunga juga menjadi bagian dari skema pembiayaan yang ditawarkan untuk hunian tersebut.
Rencana TOD Bogor Masih Memerlukan Pembahasan Lanjutan
Rencana pembangunan hunian TOD di Bogor menunjukkan upaya pemerintah memperluas penyediaan rumah terjangkau melalui kolaborasi lintas lembaga.
Keterlibatan KAI dapat mendukung aspek penyediaan lahan dan integrasi dengan transportasi. Sementara itu, perbankan memiliki peran dalam menyiapkan skema pembiayaan agar hunian dapat diakses masyarakat.
Pertemuan antara Menteri PKP, KAI, dan BRI nantinya menjadi tahap penting untuk membahas kelayakan rencana tersebut secara lebih rinci.
Jika kerja sama dapat direalisasikan, konsep hunian berbasis TOD di Bogor berpotensi menjadi bagian dari pengembangan perumahan perkotaan yang terhubung dengan transportasi publik.
Pemerintah juga perlu memastikan aspek tata ruang, akses transportasi, harga hunian, serta kemampuan pembiayaan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan hunian tidak hanya berfokus pada jumlah rumah, tetapi juga lokasi dan keterjangkauannya.
Baca Juga “Gorontalo Utara siapkan 20.000 hektare lahan untuk pengembangan jagung“
