Danantara Indonesia akan menggelar Danantara Housing Expo 2026 pada 27-30 Agustus 2026. Acara ini berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang.

Pameran tersebut mempertemukan masyarakat dengan beragam pilihan hunian dan layanan pembiayaan. Pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan pengembang serta mengikuti program hadiah selama memenuhi syarat dan ketentuan.

Baca Juga “Bulog Ungkap Kondisi Stok Beras Setelah Gempa NTT“

Danantara Housing Expo mengusung konsep one-stop housing ecosystem. Konsep ini menggabungkan informasi properti, akses pembiayaan, konsultasi pengembang, serta berbagai kebutuhan terkait kepemilikan hunian dalam satu lokasi.

Pengunjung Berkesempatan Mendapatkan Empat Apartemen dan Satu Rumah

Salah satu daya tarik Danantara Housing Expo 2026 adalah program hadiah untuk pengunjung. Penyelenggara menyediakan empat unit apartemen, satu unit rumah, dan satu set panel surya sebagai hadiah utama.

Manajemen Danantara mengajak masyarakat mengunjungi pameran untuk mencari hunian sesuai kebutuhan. Program hadiah tersebut berlaku berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara.

“Raih hunian impianmu dan menangkan hadiah menariknya! Kunjungi Danantara Housing Expo, tanggal 27-30 Agustus 2026 di NICE PIK 2,” tulis manajemen Danantara dalam keterangan resminya.

Lebih dari 200.000 Unit Hunian Ditawarkan

Danantara Housing Expo 2026 menghadirkan lebih dari 200.000 unit hunian dari mitra pengembang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pilihan tersebut mencakup proyek yang dikembangkan BUMN maupun pengembang swasta.

Portofolio hunian menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan segmen non-MBR. Proyek yang ditawarkan juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran beragam segmen memungkinkan calon pembeli membandingkan pilihan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Pengunjung dapat mencari informasi mengenai lokasi, spesifikasi, harga, serta perkembangan proyek.

Program Pembiayaan Tawarkan Uang Muka Mulai 1 Persen

Selain pilihan properti, expo menyediakan akses terhadap sejumlah skema pembiayaan. Program yang ditawarkan mencakup uang muka mulai 1 persen dan suku bunga mulai 2,75 persen.

Tenor pembiayaan dapat mencapai 30 tahun. Tersedia pula skema angsuran bertahap atau step-up sesuai persyaratan yang berlaku.

Setiap calon pembeli tetap perlu memeriksa ketentuan pembiayaan dari penyedia kredit. Besaran uang muka, suku bunga, tenor, angsuran, dan persetujuan kredit dapat berbeda berdasarkan produk serta profil calon debitur.

Pengunjung Bisa Simulasi Pembiayaan dan Konsultasi

Danantara Housing Expo memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk melakukan simulasi pembiayaan. Layanan tersebut membantu pengunjung memperoleh gambaran mengenai skema pembayaran sebelum menentukan pilihan.

Pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan pengembang. Informasi yang tersedia mencakup spesifikasi unit, lokasi, harga, tahapan pembangunan, hingga status legalitas proyek.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi calon pembeli untuk membandingkan beberapa proyek sebelum menyampaikan minat pembelian. Konsultasi langsung juga memungkinkan pengunjung memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai setiap unit.

Expo Hadirkan Area Home Living dan Program Edukasi

Danantara Housing Expo tidak hanya berfokus pada transaksi properti. Penyelenggara juga menyiapkan area home living yang berkaitan dengan kebutuhan dan pengelolaan hunian.

Berbagai kegiatan edukatif turut melengkapi pameran. Materinya berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi tambahan sebelum mengambil keputusan.

Konsep tersebut memperluas fungsi expo dari sekadar pameran properti. Masyarakat dapat memanfaatkan acara untuk mencari hunian, memahami pembiayaan, dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan tempat tinggal.

Informasi Proyek Tersedia Secara Daring

Calon pengunjung dapat memperoleh informasi tambahan melalui situs resmi Danantara Housing Expo. Platform tersebut menyediakan informasi mengenai proyek, lokasi, spesifikasi unit, serta kisaran harga.

Situs tersebut juga menyediakan fasilitas penyampaian minat pembelian atau expression of interest secara daring. Calon pembeli tetap perlu memeriksa detail proyek dan persyaratan sebelum menyampaikan minat.

Danantara Housing Expo 2026 akan berlangsung selama empat hari di NICE PIK 2. Dengan jumlah pilihan hunian yang besar dan dukungan layanan pembiayaan, expo ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk membandingkan opsi kepemilikan rumah.

Bagi calon pembeli, informasi mengenai harga, legalitas, skema kredit, lokasi, dan status pembangunan tetap menjadi pertimbangan utama. Program hadiah dapat menjadi daya tarik tambahan, tetapi keputusan membeli sebaiknya tetap didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan finansial.

Baca Juga “Danantara tegaskan kehati-hatian dalam restrukturisasi BUMN Karya“

The post Danantara Housing Expo Hadirkan Peluang Menangkan Rumah appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan holding UMKM klaster pertanian dan perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan pelaku usaha dalam ekosistem bisnis yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Baca Juga “Kementerian PU Kerahkan Alat Berat Tangani Longsor akibat Gempa NTT“

Holding tersebut mengutamakan pengembangan UMKM berbasis klaster. Pemerintah berharap model ini dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat standar produk, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan holding UMKM dibangun untuk menciptakan ekosistem kemitraan bisnis yang saling terhubung.

“Holding UMKM ini untuk membangun ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster,” kata Bagus di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (15/8/2026).

Holding UMKM Dorong Integrasi Pelaku Usaha

Menurut Bagus, pembentukan holding merupakan bagian dari program Kementerian UMKM untuk membangun model pengembangan usaha yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Model tersebut menempatkan usaha menengah sebagai penggerak dalam menghubungkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rantai pasok. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kapasitas dan standardisasi usaha.

Pemerintah juga ingin mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi UMKM secara individual. Pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan dan pemasaran melalui ekosistem yang lebih terkoordinasi.

“Melalui program ini, kami ingin menaikkan kelas UMKM dalam satu paket,” ujar Bagus.

Ia menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan usaha mikro dan kecil tidak lagi berjalan sendiri dalam mencari pembiayaan maupun mengembangkan akses pasar.

Empat Pilar Jadi Fondasi Pengembangan Holding

Program holding UMKM di Bangka Belitung dibangun melalui empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi agregasi, inkubasi, pemasaran, dan pembiayaan.

Agregasi diarahkan untuk mengonsolidasikan pelaku usaha dan komoditas agar memiliki kapasitas produksi yang lebih kuat. Konsolidasi juga dapat membantu UMKM memenuhi kebutuhan pasar dalam skala yang lebih besar.

Inkubasi berfokus pada peningkatan kemampuan pelaku usaha. Pendampingan dapat mencakup penguatan manajemen, peningkatan kualitas produk, serta pemenuhan standar usaha yang dibutuhkan pasar.

Sementara itu, pilar pemasaran diarahkan untuk memperluas akses UMKM terhadap pasar. Penguatan jaringan pemasaran menjadi penting agar produk lokal tidak hanya bergantung pada pasar tradisional.

Adapun pilar pembiayaan ditujukan untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha. Kemudahan pembiayaan diharapkan mendukung pengembangan kapasitas produksi dan keberlanjutan bisnis.

Keempat pilar tersebut menjadi bagian dari model konsolidasi bisnis. Pemerintah menargetkan pendekatan tersebut mampu memperkuat mutu produk sekaligus memperluas peluang UMKM masuk ke rantai pasok global.

PT CAN Hatami Nugraha Jadi Role Model Komoditas Lada Putih

Dalam peluncuran tersebut, Kementerian UMKM menetapkan PT CAN Hatami Nugraha sebagai role model untuk pengembangan komoditas lada putih di Bangka Belitung.

Bagus menilai perusahaan tersebut telah memiliki kesiapan untuk memperkuat kapasitas dan standardisasi usaha pada komoditas lada putih.

Penetapan role model menjadi langkah penting dalam penerapan konsep holding berbasis klaster. Model tersebut dapat menjadi contoh bagi pengembangan komoditas lain dengan karakteristik dan kebutuhan rantai pasok yang berbeda.

Lada putih sendiri merupakan salah satu komoditas yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pertanian masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, penguatan tata kelola dari produksi hingga pemasaran berpotensi memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di daerah.

Pemerintah Tekankan Kolaborasi dan Kepastian Pasar

Bagus menegaskan keberhasilan holding UMKM tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menjalankan program tersebut.

Selain kolaborasi, pemerintah menempatkan kepastian pasar sebagai salah satu faktor utama. Pelaku UMKM membutuhkan akses pasar yang jelas agar peningkatan kapasitas produksi dapat diikuti dengan penyerapan produk.

Kemudahan pembiayaan juga menjadi elemen penting dalam pengembangan usaha. Dengan akses modal yang lebih baik, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan standar pasar yang lebih luas.

Standar kualitas menjadi faktor lainnya. Produk yang ingin masuk ke rantai pasok yang lebih besar perlu memenuhi persyaratan mutu yang konsisten.

“Kepastian pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan standar kualitas yang terjamin merupakan pilar holding UMKM ini,” kata Bagus.

Holding UMKM Buka Peluang Produk Lokal Masuk Pasar Global

Peluncuran holding UMKM klaster pertanian dan perkebunan di Bangka Belitung menunjukkan upaya pemerintah mengubah pola pengembangan UMKM dari pendekatan individual menuju ekosistem bisnis.

Model berbasis klaster memungkinkan pelaku usaha dengan komoditas dan rantai nilai yang berkaitan untuk dikembangkan secara lebih terkoordinasi. Pendekatan ini juga dapat membantu menghubungkan produsen dengan pelaku usaha yang memiliki kemampuan pengolahan dan pemasaran.

Bagi Bangka Belitung, penguatan ekosistem lada putih menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Namun, keberlanjutan program tetap bergantung pada konsistensi pendampingan, akses modal, kualitas produksi, serta kepastian penyerapan pasar.

Kementerian UMKM menilai sinergi lintas pihak dalam program tersebut dapat memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan Bangka Belitung. Dalam jangka panjang, holding diharapkan mampu membantu UMKM meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke rantai pasok nasional maupun global.

Baca Juga “Menekraf: Pemanfaatan AI berpeluang tekan pengangguran generasi muda“

The post Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM Perkebunan Babel appeared first on beritabavet.id.

Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan belasan program pelatihan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM).

Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha, kualitas produk, daya saing, serta kapasitas bisnis. Pemerintah Kota Mataram menargetkan seluruh rangkaian pelatihan berlangsung hingga akhir 2026.

Baca Juga “Pemerintah Resmi Luncurkan Kredit Bunga 8%, Tanpa Syarat Agunan“

Pelatihan Didanai DBHCHT 2026

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Mataram Jemmy Nelwan mengatakan kegiatan pelatihan akan menggunakan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026.

Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai pelatihan yang menyasar pelaku UKM dan industri di Kota Mataram.

“Karena itu untuk kuota tahun 2026, maka belasan pelatihan UKM dan industri sudah kami siapkan dilaksanakan hingga akhir tahun ini,” kata Jemmy di Mataram, Kamis.

Pemerintah daerah menyiapkan program tersebut untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mendapatkan peningkatan keterampilan sekaligus dukungan pengembangan usaha.

UKM Dapat Pelatihan Keterampilan Beragam

Untuk sektor UKM, Disperinkop UKM Mataram menyiapkan sejumlah pelatihan berbasis keterampilan dan peluang usaha.

Materi pelatihan meliputi pembuatan tas dari kain perca, bordir, pembuatan sepatu, barista, pastry, dan pembuatan hantaran.

Ragam materi tersebut dirancang agar peserta dapat memperoleh keterampilan praktis yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan.

Selain keterampilan produksi, pelatihan juga diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk agar lebih mampu bersaing di pasar.

IKM Fokus pada Produk Unggulan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Pada sektor industri, pemerintah Kota Mataram menyiapkan pelatihan kerajinan kayu cukly yang menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Disperinkop UKM juga menyiapkan pelatihan kerajinan perak, khususnya bagi komunitas di wilayah Cemare dan Jangkuk.

Program lainnya mencakup pelatihan pengolahan aneka sambal Nusantara, industri tempe, tekstil, dan pengelasan.

Khusus pelatihan pengelasan, Disperinkop UKM akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu menyalurkan peserta yang memiliki kompetensi ke dunia kerja.

“Khusus pelatihan las, kami akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyalurkan tenaga kerja siap pakai,” ujar Jemmy.

Peserta Berasal dari Enam Kecamatan

Disperinkop UKM Kota Mataram akan merekrut peserta dari enam kecamatan yang berada di wilayah kota.

Setiap kegiatan pelatihan menargetkan sekitar 25-35 peserta. Komposisi tersebut memungkinkan pelaksanaan pelatihan berlangsung lebih terarah dan memberikan ruang praktik yang memadai.

Peserta tidak hanya memperoleh materi dan keterampilan teknis. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa uang saku dan konsumsi selama kegiatan.

Peserta Mendapat Bantuan Peralatan Usaha

Setelah mengikuti pelatihan, peserta juga akan mendapatkan bantuan peralatan kerja sesuai dengan bidang keterampilan masing-masing.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat penerapan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

Jemmy mengatakan dukungan peralatan diharapkan membuat peserta dapat langsung memulai usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Dengan demikian, program tidak berhenti pada peningkatan keterampilan. Pemerintah juga memberikan dukungan awal agar peserta dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Pelatihan Juga Menampung Aspirasi DPRD

Disperinkop UKM Kota Mataram juga mengakomodasi program pelatihan yang berasal dari pokok pikiran anggota DPRD Kota Mataram.

Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.

“Selain sumber anggaran pelatihan dari DBHCHT, ada juga yang dari Pokir DPRD Kota Mataram. Untuk peserta, kami fokuskan di daerah pemilihan masing-masing,” kata Jemmy.

Skema tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di berbagai wilayah Kota Mataram.

Pemerintah Siapkan Pendampingan Setelah Pelatihan

Disperinkop UKM tidak hanya memberikan pelatihan dan bantuan peralatan. Dinas tersebut juga menyiapkan pemantauan terhadap perkembangan peserta setelah program selesai.

Pemantauan bertujuan memastikan peserta benar-benar memanfaatkan keterampilan dan peralatan yang telah diberikan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pemerintah juga menyiapkan tim konsultasi bagi peserta yang menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha.

“Kami juga menyiapkan tim konsultasi, agar mereka bisa berkomunikasi terkait kendala selama melaksanakan usaha mereka. Pendampingan, akan kami lakukan sampai mereka mandiri,” ujar Jemmy.

Pelatihan Diharapkan Perkuat Kemandirian Pelaku Usaha

Rangkaian pelatihan UKM dan IKM Kota Mataram pada 2026 tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan.

Dukungan berupa peralatan, konsultasi, pemantauan, dan peluang penyaluran tenaga kerja menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan hasil pelatihan.

Dengan anggaran sekitar Rp2 miliar dari DBHCHT serta dukungan program melalui Pokir DPRD, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memperluas pembinaan pelaku usaha.

Keberhasilan program selanjutnya akan terlihat dari kemampuan peserta menerapkan keterampilan, menggunakan peralatan secara produktif, dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Baca Juga “DPRA minta KKP normalisasi muara dangkal pascabencana di Bireuen, Aceh“

The post Mataram Siapkan Pelatihan UKM untuk Tingkatkan Daya Saing appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut transaksi melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) mencapai US$251 juta pada semester I-2026.

Nilai tersebut setara sekitar Rp4,49 triliun. Capaian itu menunjukkan peningkatan akses pelaku UMKM terhadap pasar internasional melalui fasilitasi ekspor yang disediakan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga “Bos Lippo James Riady Bakal Borong 20 Ribu Motor Listrik Nasional“

Sebagian Besar Peserta Belum Pernah Ekspor

Budi mengatakan sekitar 60-70 persen UMKM yang memperoleh fasilitasi melalui program tersebut sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Menurut dia, Kemendag membantu pelaku usaha memperkenalkan produk kepada perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara.

“Tahun ini Januari-Juni itu malah (transaksi) sudah 251 juta dolar AS. Itu UMKM yang 60-70 persen belum pernah ekspor,” kata Budi saat Peluncuran Program Akselerasi Produk Lokal di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis.

Fasilitasi tersebut memungkinkan UMKM mengikuti proses penjajakan bisnis tanpa harus bertemu langsung dengan calon pembeli pada tahap awal.

Kemendag memanfaatkan komunikasi daring untuk mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Kemendag Hubungkan UMKM dengan Calon Pembeli

Program UMKM BISA Ekspor dirancang untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pasar di luar negeri.

Pelaku UMKM dapat mempresentasikan produknya kepada Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di negara tujuan.

Perwakilan perdagangan kemudian membantu mencari calon pembeli yang berpotensi membutuhkan produk tersebut.

Setelah calon pembeli ditemukan, pelaku UMKM dapat melanjutkan komunikasi dan presentasi produk untuk menjajaki kerja sama bisnis.

“Bapak Ibu tinggal presentasi ke perwakilan kita di luar negeri ke Atase Perdagangan, ITPC ya. Nanti perwakilan kita, ada ITPC, kemudian mencarikan buyer,” ujar Budi.

Skema tersebut memberi peluang bagi UMKM yang belum memiliki pengalaman ekspor untuk memahami proses pencarian pasar dan calon mitra bisnis.

Capaian Semester I-2026 Lampaui Nilai Transaksi 2025

Capaian US$251 juta pada Januari-Juni 2026 telah melampaui nilai transaksi UMKM BISA Ekspor sepanjang 2025.

Kemendag mencatat program tersebut memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi US$134,87 juta pada 2025.

Nilai tersebut terdiri atas purchase order sebesar US$57,45 juta dan potensi transaksi sebesar US$77,42 juta.

Jika dibandingkan dengan capaian 2025, nilai transaksi pada semester I-2026 meningkat sekitar 86 persen.

Angka tersebut juga menunjukkan bahwa nilai transaksi yang dicapai dalam enam bulan pertama 2026 sudah jauh lebih tinggi dibandingkan total capaian program pada tahun sebelumnya.

Kemendag Targetkan Transaksi UMKM Terus Tumbuh

Budi sebelumnya menyampaikan optimisme nilai transaksi UMKM BISA Ekspor dapat mencapai sekitar US$300 juta sepanjang 2026.

Target tersebut didukung jaringan 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara.

Jaringan tersebut berperan memberikan informasi mengenai karakteristik pasar tujuan dan membantu mempertemukan UMKM dengan calon pembeli.

Bagi UMKM, akses terhadap informasi pasar menjadi salah satu faktor penting sebelum memasuki pasar internasional.

Pendampingan dari perwakilan perdagangan juga dapat membantu pelaku usaha mengenali peluang bisnis yang sesuai dengan karakteristik produk mereka.

Platform Digital Buka Peluang Ekspor bagi UMKM

Budi menilai platform perdagangan elektronik dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar negeri.

Transaksi ritel dalam jumlah kecil dapat menjadi tahap awal sebelum berkembang menjadi kerja sama antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B).

Menurut Budi, konsumen yang membeli produk dalam skala kecil dapat berasal dari importir yang kemudian melihat potensi produk tersebut.

“Yang membeli itu bisa jadi sebenarnya importir. Yang membeli importir kemudian tahu produknya bagus, nanti komunikasi akhirnya bisa ekspor,” ujar Budi.

Pemanfaatan kanal digital dengan demikian dapat membuka jalur baru bagi UMKM untuk menguji respons pasar sebelum memperluas penjualan ke skala bisnis yang lebih besar.

Prospek Ekspor UMKM pada Semester II-2026

Capaian US$251 juta pada semester I-2026 menjadi modal penting bagi Kemendag untuk mengejar target transaksi sekitar US$300 juta hingga akhir tahun.

Kemampuan program dalam menjangkau pelaku usaha yang belum pernah mengekspor juga menjadi indikator penting dalam memperluas basis eksportir nasional.

Pada semester II-2026, keberlanjutan pendampingan, perluasan akses pembeli, serta pemanfaatan platform digital akan menjadi faktor yang dapat mendukung peningkatan transaksi UMKM ke pasar global.

Baca Juga “RI memperkuat kemandirian transportasi lewat motor listrik nasional“

The post Mendag: Transaksi UMKM BISA Ekspor Capai US$251 Juta appeared first on beritabavet.id.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak dapat dievaluasi hanya dari sisi penghematan impor energi. Ia menegaskan perlunya perhitungan menyeluruh yang memasukkan dampak terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Baca Juga “OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak“

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta kepada ANTARA, Minggu. Menurutnya, kebijakan energi berbasis nabati harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan lingkungan, ketahanan energi, dan stabilitas neraca perdagangan.

Ia menjelaskan bahwa B50 merupakan kelanjutan dari program biodiesel sebelumnya seperti B35 dan B40 yang telah mengurangi ketergantungan terhadap solar impor. Namun, skala B50 membawa konsekuensi ekonomi yang jauh lebih besar karena kebutuhan CPO domestik meningkat signifikan.

Proyeksi Penghematan Devisa dan Beban Insentif B50

Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun pada 2026. Angka ini dihitung berdasarkan penurunan impor solar yang digantikan oleh biodiesel berbasis sawit domestik.

Di sisi lain, program ini membutuhkan insentif yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan proyeksi anggaran sekitar Rp32 triliun. Dana ini digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar fosil.

Secara kasat mata, selisih antara penghematan dan biaya insentif menunjukkan manfaat fiskal yang positif. Namun, Yusuf menilai pendekatan ini belum mencerminkan keseluruhan dampak ekonomi yang terjadi di lapangan.

Ia menekankan bahwa analisis kebijakan harus memperhitungkan perubahan struktur perdagangan sawit nasional, bukan hanya arus impor energi.

Biaya Peluang Ekspor CPO yang Sering Terabaikan

Menurut Yusuf Rendy Manilet, salah satu aspek penting yang sering tidak dimasukkan dalam evaluasi adalah biaya peluang ekspor. Ketika CPO dialihkan ke pasar domestik untuk biodiesel, maka volume ekspor otomatis berkurang.

Penurunan ekspor tersebut berdampak langsung pada penerimaan devisa negara. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar minyak sawit dunia, perubahan kecil pada volume ekspor dapat memiliki dampak signifikan terhadap neraca perdagangan.

Ia menegaskan bahwa penghematan impor solar tidak boleh dihitung secara terpisah dari potensi kehilangan pendapatan ekspor. Jika tidak, maka manfaat ekonomi program bisa terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya.

Pendekatan ini penting agar kebijakan B50 tidak hanya dinilai dari sisi energi, tetapi juga dari sisi perdagangan internasional dan keseimbangan fiskal jangka panjang.

Volatilitas Harga Global Menentukan Efektivitas Kebijakan

Yusuf juga menyoroti bahwa efektivitas program B50 sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Perbedaan antara harga CPO dan harga minyak mentah menjadi faktor penentu utama.

Ketika harga minyak dunia meningkat sementara harga CPO relatif rendah, biodiesel menjadi lebih kompetitif. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat menurun.

Namun, jika harga CPO naik atau harga minyak turun, beban subsidi justru meningkat. Kondisi ini membuat program B50 sangat sensitif terhadap dinamika pasar global energi dan komoditas.

Dalam situasi volatil seperti ini, pemerintah perlu memiliki skenario kebijakan yang fleksibel agar tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Struktur Pendanaan BPDPKS dan Dampaknya terhadap Ekspor

Meskipun program B50 tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendanaannya tetap berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDPKS.

Artinya, semakin besar konsumsi CPO di dalam negeri, semakin kecil volume ekspor yang menjadi basis penerimaan dana tersebut. Hal ini menciptakan hubungan langsung antara kebijakan biodiesel dan kapasitas pendanaan jangka panjang.

Jika ekspor terus menurun, maka keberlanjutan pendanaan program bisa menghadapi tekanan. Yusuf menilai hal ini perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan risiko fiskal tersembunyi.

Ia menekankan bahwa kebijakan energi berbasis sawit harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan keberlanjutan sumber pendanaan.

Tantangan Strategis: Produktivitas dan Nilai Tambah Sawit

Selain aspek fiskal, Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor sawit. Ia menilai bahwa manfaat jangka panjang B50 sangat bergantung pada efisiensi produksi di tingkat hulu.

Jika sebagian besar dana hanya digunakan untuk menopang konsumsi biodiesel, tanpa investasi pada petani sawit rakyat, maka potensi pertumbuhan sektor bisa terbatas.

Investasi pada teknologi perkebunan, peremajaan tanaman, dan efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan domestik dan ekspor tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada salah satu sisi.

Konteks Lebih Luas: Transisi Energi dan Posisi Indonesia

Kebijakan B50 juga tidak dapat dilepaskan dari agenda transisi energi global. Banyak negara mendorong penggunaan bahan bakar rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif melalui produksi CPO yang besar. Namun, keunggulan ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengorbankan stabilitas ekspor.

Dalam jangka panjang, kebijakan biodiesel dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Tetapi tanpa perhitungan ekonomi yang tepat, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan pada sektor ekspor utama.

Penutup: Keseimbangan Menjadi Kunci Keberhasilan B50

Secara keseluruhan, implementasi B50 menawarkan potensi besar dalam penghematan devisa dan penguatan energi domestik. Namun, menurut Yusuf Rendy Manilet, kebijakan ini harus dilihat secara lebih komprehensif.

Perhitungan ekonomi tidak boleh berhenti pada penghematan impor dan besaran subsidi. Biaya peluang ekspor, fluktuasi harga global, serta keberlanjutan pendanaan BPDPKS harus menjadi bagian dari evaluasi utama.

Ke depan, keberhasilan B50 akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, daya saing ekspor, dan stabilitas fiskal nasional. Tanpa keseimbangan tersebut, manfaat jangka panjang program berisiko tidak optimal.

baca Juga “PKK Jayawijaya upayakan pasar rakyat Bolakme diaktifkan kembali“

The post Ekonom: Implementasi B50 Perhitungkan Biaya Ekspor appeared first on beritabavet.id.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan kebijakan baru terkait skema bagi hasil dengan mitra pengemudi. Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah mengenai perbaikan ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Pengumuman resmi disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

baca juga”Revisi Regulasi Outsourcing Masuki Tahap Penyelesaian“

DPR Sebut Kebijakan Potongan 8 Persen Sudah Lama Dinantikan Pengemudi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan komisi 8 persen merupakan kebijakan yang telah lama diperjuangkan oleh komunitas pengemudi ojek online. Menurutnya, DPR bersama pemerintah berkomitmen mengawal implementasi kebijakan tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi para mitra.

Dasco menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online. Ia menilai kebijakan baru tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja di sektor ekonomi digital.

“Kebijakan ini selama ini ditunggu-tunggu oleh para pengemudi ojek online. Kami di DPR akan terus mengawal prosesnya agar berjalan sesuai tujuan,” ujar Dasco.

Gojek Siapkan Implementasi Skema Baru Mulai Awal Juli

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo, memastikan perusahaan akan mulai menerapkan potongan aplikasi 8 persen untuk layanan GoRide pada awal Juli mendatang.

Menurut Catherine, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan peluang pendapatan yang lebih baik bagi mitra pengemudi. Meski demikian, penerapan kebijakan baru ini juga menghadirkan tantangan bagi bisnis transportasi roda dua perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa Gojek perlu menyeimbangkan beberapa aspek penting, mulai dari menjaga peluang pendapatan pengemudi, mempertahankan keterjangkauan tarif bagi pelanggan, hingga memastikan keberlanjutan ekosistem layanan.

“Kami akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan GoRide efektif pada 1 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Catherine.

Grab Indonesia Ikut Terapkan Potongan Komisi 8 Persen

Dalam kesempatan yang sama, Grab Indonesia juga mengumumkan kebijakan serupa. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan perusahaan akan menerapkan komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi roda dua GrabBike mulai 1 Juli 2026.

Neneng mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan keputusan tersebut, dua platform transportasi online terbesar di Indonesia akan menerapkan besaran komisi yang sama untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

Kebijakan Baru Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Mitra

Selama beberapa tahun terakhir, isu besaran potongan aplikasi menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan komunitas pengemudi ojek online. Para mitra berharap porsi pendapatan yang diterima dapat meningkat seiring berkembangnya industri transportasi digital di Indonesia.

Penerapan komisi 8 persen dinilai dapat memberikan ruang pendapatan yang lebih besar bagi pengemudi dibandingkan skema sebelumnya. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk penyesuaian tarif, jumlah pesanan, dan keberlangsungan model bisnis platform.

Ke depan, Gojek dan Grab menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan baru tersebut berjalan efektif. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi juga menjaga kualitas layanan dan pertumbuhan ekosistem transportasi online secara berkelanjutan.

baca juga”Harga Saham GOTO Betah Rp 50 Usai Umumkan Buyback“

The post Gojek Berlakukan Potongan Ojol 8% per 1 Juli 2026 appeared first on beritabavet.id.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Sepanjang 2026, lebih dari 1 juta UMK telah merasakan manfaat dari program tersebut dengan memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya.

Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Selain membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan regulasi, sertifikasi halal juga meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pemasaran, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan UMK.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai bahwa perkembangan industri halal memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, halal tidak lagi hanya dipahami sebagai aspek pemenuhan syariat bagi konsumen Muslim, tetapi telah berkembang menjadi salah satu instrumen yang mampu mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun global.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor halal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan aktivitas usaha, dan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMK untuk berkembang.

Menurut Haikal, keberhasilan program SEHATI juga memberikan manfaat bagi ribuan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berperan membantu pelaku usaha selama proses pengajuan sertifikasi. Para pendamping tersebut menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, melakukan pendampingan administrasi, serta memastikan pelaku UMK memahami prosedur sertifikasi halal yang berlaku.

baca juga”Prabowo Minta Himbara Perluas Pembiayaan UMKM“

Halal Menjadi Kekuatan Baru dalam Pengembangan Ekonomi Nasional

Perkembangan industri halal saat ini menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat dunia terhadap konsep halal. Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim mulai melihat standar halal sebagai bagian dari jaminan kualitas produk, kebersihan, keamanan, dan transparansi dalam proses produksi.

Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memandang halal sebagai simbol kesehatan atau halal is symbol of health. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa produk halal memiliki keterkaitan dengan aspek kebersihan dan standar produksi yang baik.

Sementara itu, Korea Selatan melihat halal sebagai konsep kebersihan yang memiliki standar lebih tinggi atau halal is double clean. Pandangan ini memperlihatkan bahwa proses produksi halal dinilai mampu memberikan jaminan tambahan terhadap kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat.

Di sisi lain, China menempatkan industri halal sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan atau halal is good economic. Negara tersebut melihat meningkatnya permintaan terhadap produk halal dunia sebagai kesempatan besar bagi pelaku industri untuk memperluas pasar dan mengembangkan inovasi produk.

Adapun Inggris memiliki perspektif bahwa konsep halal berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan gaya hidup yang lebih bertanggung jawab melalui prinsip halal is going back to green, halal is save the world. Beragam pandangan tersebut menjadi bukti bahwa industri halal telah berkembang menjadi fenomena ekonomi global yang tidak terbatas pada aspek keagamaan semata.

Sertifikasi Halal Memberikan Jaminan Transparansi dan Kepercayaan Konsumen

Dalam perkembangannya, sertifikasi halal kini menjadi salah satu standar yang diperhatikan konsumen ketika memilih suatu produk. Sertifikat halal memberikan kepastian bahwa produk telah melalui proses yang memenuhi standar tertentu, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada masyarakat.

Sistem tersebut menciptakan transparansi dan ketertelusuran atau traceability terhadap seluruh rantai produksi. Konsumen dapat memperoleh keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi telah diproses sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Menurut Haikal, nilai utama dari sertifikasi halal bukan hanya keberadaan logo pada kemasan produk. Sertifikasi tersebut memberikan nilai ekonomi karena mampu meningkatkan reputasi produk dan membangun kepercayaan yang menjadi faktor penting dalam persaingan pasar modern.

“Halal bukan sekadar simbol. Halal adalah nilai tambah ekonomi, kualitas, dan kepercayaan global,” ujar Haikal.

BPJPH Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Produk Kuliner pada Oktober 2026

Di tengah meningkatnya perkembangan industri halal, BPJPH juga mengingatkan pelaku usaha agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai diterapkan secara penuh pada 18 Oktober 2026. Kewajiban tersebut terutama berlaku untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).

BPJPH menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu menganggap kebijakan tersebut sebagai hambatan dalam menjalankan bisnis. Sebaliknya, sertifikasi halal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbesar peluang usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

“Jangan melihat halal hanya sebagai kewajiban regulasi. Halal justru adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” kata Haikal.

Pemerintah melalui berbagai program pendampingan, termasuk SEHATI, terus berupaya mempermudah pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem produk halal nasional yang lebih kuat dan mampu bersaing di pasar internasional.

Sertifikasi Halal Jadi Peluang UMK Memasuki Pasar Global

Dengan jumlah pelaku UMK yang mencapai jutaan unit di Indonesia, keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Sertifikat halal memberikan peluang bagi produk UMK untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor dengan kebutuhan produk halal yang terus meningkat.

Keberhasilan lebih dari 1 juta UMK memperoleh sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI menjadi bukti bahwa akses terhadap standar usaha yang lebih baik semakin terbuka bagi pelaku usaha kecil. Dukungan pemerintah, pendamping halal, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha diharapkan mampu mempercepat transformasi UMK menjadi sektor ekonomi yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Ke depan, industri halal diproyeksikan menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan penerapan standar halal yang semakin luas, produk dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

baca juga”Rupiah Diprediksi Kembali Tembus 18.000 Setelah BI Rate Naik Lagi“

The post 1 Juta Usaha Mikro Kecil Nikmati Sertifikasi Halal Gratis appeared first on beritabavet.id.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp52,04 triliun hingga 30 April 2026. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sektor digital sekaligus memperlihatkan semakin luasnya basis perpajakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transaksi daring.

Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan kontribusi sebesar Rp39,94 triliun. Selain itu, pemerintah juga memperoleh pemasukan dari pajak aset kripto, pajak layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak digital tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat sejumlah penyesuaian administratif terhadap pemungut PPN PMSE.

Menurut Inge, perkembangan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepatuhan pelaku usaha digital serta semakin efektifnya pengawasan dan pemungutan pajak pada aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

baca juga”Prabowo Dorong Perluasan Peluang Kerja WNI di Jerman“

Kontribusi PPN PMSE Masih Mendominasi Penerimaan Pajak Digital

Sebanyak 232 Pelaku PMSE Telah Menyetorkan PPN

Hingga akhir April 2026, DJP telah menunjuk sebanyak 264 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 232 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan mencapai Rp39,94 triliun.

Perolehan PPN PMSE mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, penerimaan tercatat sebesar Rp731,4 miliar, kemudian naik menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.

Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan penerimaan Rp6,76 triliun, meningkat menjadi Rp8,44 triliun pada 2024, dan mencapai Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara hingga April 2026, penerimaan telah mencapai Rp4,27 triliun.

Pada periode April 2026, DJP juga melakukan penyesuaian daftar pemungut PPN PMSE dengan menetapkan dua entitas baru, yaitu HashiCorp, Inc dan Perplexity AI, Inc. Di sisi lain, pencabutan status pemungut terhadap OpenAI LLC dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian administratif.

Penerimaan Pajak Kripto dan Fintech Terus Menunjukkan Pertumbuhan

Pajak Aset Digital dan Teknologi Keuangan Berkontribusi Miliaran Rupiah

Selain PPN PMSE, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto hingga April 2026 tercatat sebesar Rp2,03 triliun. Nilai tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,15 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,84 miliar.

Penerimaan pajak kripto mengalami peningkatan sejak mulai diberlakukan. Pada 2022, penerimaan tercatat Rp246,54 miliar, kemudian mencapai Rp220,89 miliar pada 2023, naik menjadi Rp620,38 miliar pada 2024, dan Rp796,74 miliar sepanjang 2025.

Sementara itu, pajak dari sektor financial technology (fintech) memberikan kontribusi sebesar Rp4,88 triliun hingga April 2026. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, termasuk PPh atas bunga pinjaman serta PPN atas layanan yang diberikan platform fintech.

Komposisi penerimaan pajak fintech terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,37 triliun. Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri mencapai Rp727,83 miliar, sedangkan PPN dalam negeri tercatat Rp2,79 triliun.

Pajak SIPP Menambah Kontribusi Ekonomi Digital Nasional

Sistem Pengadaan Pemerintah Jadi Sumber Penerimaan Baru

DJP juga mencatat penerimaan dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp5,18 triliun hingga April 2026. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya transaksi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penerimaan SIPP berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp370,83 miliar dan PPN sebesar Rp4,81 triliun. Secara tahunan, penerimaan dari sektor ini juga terus mengalami peningkatan sejak pertama kali dicatat pada 2022.

Keberhasilan penerimaan pajak ekonomi digital mencerminkan transformasi sistem perpajakan Indonesia yang semakin mampu mengikuti perkembangan model bisnis berbasis teknologi. Pemerintah terus melakukan penyesuaian regulasi agar pemungutan pajak tetap adil dan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, potensi penerimaan pajak dari sektor ini diperkirakan masih akan terus berkembang. Optimalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara dari ekonomi digital.

baca juga”Harga Minyak Anjlok ke Level Terendah dalam Tiga Bulan“

The post Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 52 Triliun appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Batasi Penerima Fasilitas Pajak dan Perkuat Kepastian bagi Pelaku Usaha Kecil

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pengaturan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu poin utama dalam regulasi baru ini adalah keberlanjutan fasilitas PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai skema pajak berdasarkan omzet masih relevan untuk membantu pelaku usaha yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai standar perpajakan.

Melalui aturan baru ini, pemerintah juga melakukan penyesuaian agar fasilitas perpajakan lebih tepat sasaran. Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyalahgunaan insentif yang berpotensi digunakan sebagai sarana penghindaran pajak.

baca juga”Begini Cara Klaim Potongan 7,5% Pajak Bumi Bangunan“

Wajib Pajak yang Berhak Mendapat Tarif PPh Final 0,5 Persen

Dalam PP 20 Tahun 2026, tarif PPh Final sebesar 0,5 persen tetap dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu.

Namun, pemerintah mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Kini, hanya tiga kategori wajib pajak yang berhak memperoleh tarif PPh Final 0,5 persen, yaitu:

• Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
• Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang
• Koperasi yang memenuhi persyaratan

Selain memenuhi kategori tersebut, wajib pajak juga harus memiliki peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha kecil yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menyusun laporan keuangan dan pembukuan secara menyeluruh.

CV, Firma, PT, dan BUMDes Tidak Lagi Masuk Penerima Baru

Salah satu perubahan penting dalam PP 20 Tahun 2026 adalah dikeluarkannya beberapa badan usaha dari daftar penerima fasilitas PPh Final 0,5 persen untuk peserta baru.

Kategori badan usaha yang tidak lagi dapat mengakses fasilitas tersebut meliputi:

• Persekutuan Komanditer (CV)
• Firma
• Perseroan Terbatas (PT)
• Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
• BUMDes Bersama

Sebelumnya, kelompok usaha tersebut masih dapat memanfaatkan tarif PPh Final berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Dengan aturan baru ini, pemerintah mengarahkan fasilitas perpajakan agar lebih fokus kepada pelaku usaha skala kecil yang dinilai paling membutuhkan dukungan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan Transisi untuk Wajib Pajak Lama

Meski tidak lagi masuk dalam kelompok penerima baru, wajib pajak berbentuk CV, firma, PT, maupun BUMDes yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5 persen tetap diberikan masa transisi.

Pemerintah memperbolehkan kelompok tersebut melanjutkan penggunaan tarif PPh Final hingga jangka waktu fasilitas yang diberikan berdasarkan aturan lama berakhir. Ketentuan ini berlaku sepanjang wajib pajak masih memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Langkah transisi tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum dan menghindari perubahan mendadak yang dapat mengganggu perencanaan bisnis pelaku usaha.

Alasan Pemerintah Mempertahankan Skema PPh Final UMKM

Dalam penjelasan regulasi, pemerintah mengakui bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan.

Banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam hal pengetahuan perpajakan, kemampuan menyusun pembukuan, hingga keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Karena itu, skema pajak berdasarkan omzet dinilai menjadi solusi yang lebih sederhana dan mudah diterapkan.

Di sisi lain, pemerintah juga menemukan adanya praktik pemanfaatan fasilitas pajak untuk tujuan yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, penyesuaian penerima fasilitas dilakukan agar insentif benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang menjadi target kebijakan.

Kepastian Pajak untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM

Keberlanjutan tarif PPh Final 0,5 persen memberikan kepastian bagi jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan beban administrasi yang lebih sederhana, pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya saing.

Pada saat yang sama, penyempurnaan aturan melalui PP 20 Tahun 2026 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan dukungan terhadap UMKM dengan kebutuhan menjaga kepatuhan dan penerimaan negara.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada sosialisasi yang memadai serta kemampuan pemerintah memastikan insentif perpajakan benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat. Dengan demikian, fasilitas PPh Final 0,5 persen dapat terus menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan sekaligus memperkuat basis pajak nasional.

baca juga”Pemprov DKI Beri Diskon 7,5% untuk Pembayaran PBB-P2 Tahun 2026“

The post Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM, Cek Syaratnya appeared first on beritabavet.id.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan semangat “Berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri menjadi fondasi utama arah kebijakan ekonomi nasional dalam RAPBN 2027. Pernyataan itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Baca Juga “Mengapa Prabowo Sampaikan Langsung Kebijakan Ekonomi Makro di Rapat Paripurna DPR?“

Menurut Kawendra, penyampaian langsung kerangka ekonomi oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo Dinilai Tegaskan Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Penyampaian Langsung KEM-PPKF Jadi Momen Bersejarah

Kawendra menyebut penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan hal baru dalam praktik pemerintahan Indonesia. Menurutnya, langkah itu memperlihatkan keterlibatan langsung kepala negara dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Hari ini kita menyaksikan bagaimana kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal disampaikan langsung oleh Presiden. Ini pertama kali dalam sejarah,” ujar Kawendra di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai langkah tersebut memperkuat pesan bahwa pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Kebijakan Ekonomi Fokus pada Kepentingan Bangsa

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan arah baru ekonomi Indonesia akan mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah dinilai ingin mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing dan tekanan ekonomi global.

Menurut Kawendra, konsep berdikari menjadi strategi penting agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

“Kita harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak selamanya didikte bangsa lain,” tegasnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sektor industri nasional, pangan, energi, dan investasi strategis.

Komisi VI DPR Akan Awasi Implementasi Kebijakan Ekonomi
Pengawasan Fokus pada Regulasi Turunan Pemerintah

Kawendra memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal implementasi kebijakan ekonomi pemerintah melalui fungsi pengawasan. Pengawasan itu mencakup berbagai peraturan turunan yang akan diterbitkan setelah penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Tentu nanti akan diimplementasikan melalui peraturan pemerintah dan kami di Komisi VI akan mengawasi secara optimal,” katanya.

Ia menilai pengawasan yang kuat diperlukan agar kebijakan fiskal dan ekonomi tidak menyimpang dari tujuan awal pembangunan nasional.

Pemerintah Diminta Jaga Aset Negara dan Cegah Kebocoran

Selain pengawasan regulasi, Kawendra juga mendukung langkah pemerintah dalam menjaga aset negara dan menutup potensi kebocoran ekonomi. Ia menilai persoalan kebocoran anggaran selama puluhan tahun menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional.

Menurutnya, penguatan tata kelola ekonomi menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan kompetitif.

“Selama lebih dari 20 tahun kita melihat banyak kebocoran dan itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan aset negara harus dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hilirisasi dan Swasembada Jadi Fondasi Ketahanan Nasional
Pemerintah Dorong Industri Bernilai Tambah

Kawendra menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. Hilirisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong program swasembada di sejumlah sektor penting seperti pangan dan energi.

Menurut Kawendra, kombinasi hilirisasi dan swasembada dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.

Indonesia Dinilai Harus Siap Hadapi Tekanan Global

Kawendra menilai kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak stabil membuat Indonesia perlu memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, konsep berdikari dinilai relevan untuk menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang.

Ia menegaskan Indonesia harus mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal tanpa terlalu bergantung pada negara lain.

“Kita harus kuat, berdikari, dan berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya.

Semangat Berdikari Dinilai Jadi Arah Baru Pembangunan Nasional

Pernyataan Kawendra mencerminkan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang mulai fokus pada penguatan kapasitas nasional. Pemerintah dinilai ingin membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak global sekaligus memperbesar manfaat pembangunan bagi rakyat.

Penguatan industri, hilirisasi, swasembada, dan pengawasan tata kelola menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Ke depan, implementasi kebijakan dan konsistensi pengawasan akan menjadi faktor penentu keberhasilan agenda ekonomi nasional.

Baca Juga “Lengkap! Poin Penting Pidato Prabowo di DPR: Target Ekonomi – Tambang“

The post Kawendra Dorong Semangat Berdikari Ekonomi Nasional appeared first on beritabavet.id.