Baca Juga “Indonesia Kini Peringkat 7 Produsen Kakao Dunia, Pemerintah Genjot Peremajaan Lahan

Menurut Bhima, perbedaan jangka waktu menjadi salah satu alasan utama. Kerja sama melalui BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperoleh peluang ekonomi dalam waktu relatif dekat, sedangkan proses menuju keanggotaan OECD merupakan agenda jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026.

BRICS dan OECD Memiliki Fokus serta Lini Masa Berbeda
Bhima mengatakan Indonesia tidak perlu melihat keterlibatan dalam BRICS dan proses aksesi OECD sebagai dua pilihan yang harus dipertentangkan.

“Saya lihat antara OECD dan BRICS tidak ada kontradiksi karena punya timeline yang berbeda,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia memperkirakan proses aksesi Indonesia ke OECD masih membutuhkan waktu panjang. Sementara itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS dapat menghasilkan peluang ekonomi yang lebih cepat dimanfaatkan.

“ Aksesi Indonesia ke OECD masih lama, bisa 10 tahun, sementara BRICS bisa kerja sama jangka pendek,” ujar Bhima.

Perbedaan tersebut membuat pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan kedua agenda secara paralel. Indonesia dapat mengejar manfaat ekonomi dari BRICS sambil memperbaiki berbagai aspek yang dibutuhkan dalam proses aksesi OECD.

Ekonom Dorong Pemerintah Perkuat Kepastian Regulasi
Bhima juga menyoroti kebijakan investasi sebagai faktor penting dalam menjalankan strategi ekonomi tersebutastian dan perlakuan yang setara. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi danKeterlibatan Indonesia di BRICS memberikan ruang untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Forum OECD dapat menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Proses tersebut berkaitan dengan upaya meny. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memberikan perlakuan khusus berdasarkan asal negara investor.

Investasi dari negara anggota BRICS maupun negara-negara Barat sebaiknya memperoleh kepastian dan perlakuan yang setara. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi dan kepastian hukum.

“Yang terpenting ada misi meningkatkan kualitas dan kepastian regulasi. Jadi tidak ada preferensi khusus antara investasi negara BRICS dan negara barat,” kata Bhima.

Pendekatan tersebut dapat membantu Indonesia menjaga daya tarik investasi di tengah hubungan ekonomi dengan berbagai kelompok negara. Kepastian hukum juga menjadi faktor penting bagi investor ketika mempertimbangkan ekspansi bisnis dalam jangka panjang.

Indonesia Jalankan Dua Jalur Kerja Sama Ekonomi
Keterlibatan Indonesia di BRICS memberikan ruang untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Forum tersebut mencakup sejumlah negara dengan pengaruh besar terhadap perdagangan dan perekonomian global.

Sementara itu, proses aksesi OECD dapat menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Proses tersebut berkaitan dengan upaya menyelaraskan berbagai kebijakan dan standar nasional dengan praktik yang berlaku di negara-negara OECD.

Dengan karakter yang berbeda, kedua jalur tersebut dapat saling melengkapi. BRICS dapat menjadi sarana untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan aksesi OECD dapat mendukung agenda pening September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas berbagai agenda kerja menjadi salah satu kanal untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara anggota. Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung padaangan berikutnya adalah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga strategi tersebut, keanggotaan atau keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. BRICS dan OECD pun dapat ditempatkan sebagai bagiankatan kualitas tata kelola ekonomi.

KTT BRICS 2026 Digelar di New Delhi
KTT BRICS 2026 akan berlangsung di New Delhi pada 12-13 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas berbagai agenda kerja sama.

BRICS kini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Perluasan keanggotaan membuat kelompok ini memiliki cakupan ekonomi dan geografis yang semakin luas.

Bagi Indonesia, forum tersebut dapat menjadi salah satu kanal untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara anggota. Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan kerja sama menjadi kebijakan dan proyek yang konkret.

Strategi Paralel Jadi Pilihan Indonesia
Penilaian Bhima menunjukkan bahwa Indonesia tidak harus memilih antara BRICS dan OECD. Pemerintah dapat mempertahankan keterlibatan dalam BRICS sekaligus meneruskan proses aksesi OECD sesuai tahapan yang berlaku.

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi reformasi regulasi agar investasi dari berbagai negara tetap mendapatkan kepastian.

Dengan strategi tersebut, keanggotaan atau keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. BRICS dan OECD pun dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi hubungan ekonomi Indonesia yang berjalan pada jalur berbeda.

Baca Juga “Ekonom: RI perlu dorong BRICS investasi di proyek energi terbarukan“

The post Ekonom: Kerja Sama BRICS Tak Bertentangan dengan OECD appeared first on beritabavet.id.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan fasilitas pengisian daya tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menyediakan pilihan energi yang lebih beragam bagi konsumen.

Pertamina juga mendorong pengembangan SPKLU di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama lokasi yang memiliki area cukup luas. Strategi tersebut menyasar kemudahan akses energi listrik bagi pengguna EV.

Green Energy Station Sediakan Fasilitas Pengisian Kendaraan Listrik
Eko menjelaskan Green Energy Station telah dilengkapi fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik roda empat dan roda dua. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pertumbuhan ekosistem EV.

“Mereka juga punya fasilitas EV charging SPKLU, baik itu untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Ini juga salah satu bentuk Pertamina Patra Niaga support ekosistem EV,” ujar Eko dalam temu media di Yogyakarta salah satu titik yang sering dikunjungi masyarakat. Pertamina kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah fasilitas pengisian, Jumat.

Pengembangan fasilitas tersebut sekaligus mempertimbangkan pola perjalanan konsumen. Sebagian pemilik kendaraan listrik masih memiliki kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi tersebut membuat SPBU tetap menjadi salah satu titik yang sering dikunjungi masyarakat. Pertamina kemudian memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah fasilitas pengisian daya listrik di lokasi tertentu.

“Karena perjalanannya mereka sering ke SPBU, maka sekarang kita juga sedang mengembangkan SPKLU untuk SPBU-SPBU yang masih punya space cukup luas,” kata Eko.

Pertamina Catat 761 SPBU Berbasis Green Energy Station
Pertamina mencatat sebanyak 761 SPBU telah mengadopsi konsep Green Energy Station. Fasilitas tersebut tidak hanya mengandalkan layanan penjualan BBM, tetapihan memadai. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang dinilai penting karena memiliki kebutuhan mobil tempat memperoleh BBM, sejumlah SPBU mulai menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan mobilPertumbuhan fasilitas EV juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian kendaraan. Menteri Koordinator Bidang P juga mengembangkan sejumlah layanan berbasis energi baru.

Baca Juga “Antrean BBM Subsidi Marak di Daerah, APEI Minta Pemda Cek Penyebab Utama“

Dari jumlah tersebut, terdapat 111 charging station untuk kendaraan listrik. Pertamina juga mencatat keberadaan 107 battery swapping station yang melayani kebutuhan penukaran baterai sepeda motor listrik.

Eko mengatakan pengembangan fasilitas tersebut akan diarahkan terutama pada SPBU yang memiliki lahan memadai. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang dinilai penting karena memiliki kebutuhan mobilitas dan potensi pengguna EV yang lebih tinggi.

“Khususnya di kota-kota besar, supaya memudahkan konsumen mengakses energi, selain berbasis fuel juga berbasis electric vehicle,” ujar Eko.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan fungsi SPBU secara bertahap. Selain menjadi tempat memperoleh BBM, sejumlah SPBU mulai menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan mobilitas berbasis listrik.

Konsumsi Listrik SPKLU Tembus 62,4 Juta kWh
Pertumbuhan fasilitas EV juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian kendaraan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penjualan mobil meningkat 33,3 persen.

Khusus kendaraan listrik dan mobil hybrid, pertumbuhan penjualan disebut mencapai lebih dari 40 persen. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya minat masyarakat demikian, konsumsi listrik SPKLU selama enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 28 persen dibandingkan capaian sepanjang 2025. Data ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur pengisian daya terus berkembang terhadap kendaraan dengan teknologi elektrifikasi.

Data PLN turut menunjukkan peningkatan aktivitas pengisian kendaraan listrik. Konsumsi listrik SPKLU mencapai 62,4 juta kilowatt hour (kWh) hingga Juni 2026.

Angka tersebut telah melampaui konsumsi listrik SPKLU sepanjang 2025. Pada tahun sebelumnya, konsumsi listrik SPKLU tercatat sebesar 48,5 juta kWh.

Dengan demikian, konsumsi listrik SPKLU selama enam bulan pertama 2026 meningkat sekitar 28 persen dibandingkan capaian sepanjang 2025. Data ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur pengisian daya terus berkembang seiring pertumbuhan kendaraan elektrifikasi.

Pertumbuhan EV Mendorong Kebutuhan Infrastruktur
Perkembangan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan penjualan unit kendaraan. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap penggunaan EV.

Pengembangan SPKLU di SPBU dapat memberikan alternatif lokasi pengisian yang lebih mudah dijangkau. Strategi tersebut juga memanfaatkan jaringan SPBU yang telah tersebar di berbagai wilayah.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi listrik menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan energi dari berbagai sektor. Airlangga mencatat total penjualan listrik meningkat 10,8 persen.

Jika dilihat berdasarkan kelompok konsumen, konsumsi listrik rumah tangga meningkat 12,3 persen. Konsumsi sektor bisnis tumbuh 10 persen, sedangkan konsumsi listrik industri meningkat 6,5 persen.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kebutuhan listrik berlangsung di berbagai sektor. Dalam konteks transportasi, pertumbuhan konsumsi SPKLU menjadi salah satu depan, kebutuhan terhadap SPKLU berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid. Perluasan fasilitas di SPBU dengan lahan memadai dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, khususnya di wilayah kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan konsumsi listrik SPKLU juga menjadi sinyal bahwa infrastruktur kendaraan listrik semakin bagian dari perubahan pola kebutuhan energi.

Green Energy Station Jadi Bagian dari Transisi Energi
Pengembangan Green Energy Station menempatkan SPBU sebagai bagian dari transformasi ekosistem energi dan transportasi. Pertamina tidak hanya mempertahankan layanan berbasis BBM, tetapi juga memperluas fasilitas untuk kendaraan listrik.

Dengan 761 Green Energy Station dan ratusan fasilitas pengisian maupun penukaran baterai yang tercatat, infrastruktur tersebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan EV.

Ke depan, kebutuhan terhadap SPKLU berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan hybrid. Perluasan fasilitas di SPBU dengan lahan memadai dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, khususnya di wilayah perkotaan.

Pertamina Patra Niaga melalui pengembangan Green Energy Station pada akhirnya berupaya menyediakan pilihan energi yang mengikuti perubahan kebutuhan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan konsumsi listrik SPKLU juga menjadi sinyal bahwa infrastruktur kendaraan listrik semakin memiliki peran dalam ekosistem transportasi Indonesia.

Baca Juga “Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan EBT untuk pertanian di Cilacap“

The post Pertamina Dukung Ekosistem EV Lewat Green Energy Station appeared first on beritabavet.id.

Program tersebut dijalankan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul. QRIS menjadi salah satu pilihan pembayaran yang dapat digunakan pedagang untuk melayani transaksi secara nontunai.

Kebijakan ini bertujuan membantu pedagang dan pembeli beradaptasi dengan perkembangan transaksi digital. Pemerintah daerah tetap memberikan pilihan pembayaran tunai karena penggunaan QRIS di pasar tradisional masih bersifat opsional.

QRIS Berikan Pilihan Pembayaran Nontunai bagi Pedagang
Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramitha mengatakan pemerintah daerah menyediakan fasilitas pembayaran melalui QRIS bagi pedagang pasar.

Baca Juga “Harga Minyak Dunia Sentuh US$ 100 di Tengah Konflik AS-Iran“

“Kita sediakan pembayaran melalui QRIS. Walaupun masih opsional,” kata Zona.

Menurutnya, penerapan transaksi digital di pasar tradisional menghadapi tantangan karena sebagian pedagang dan pembeli belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital.

Kelompok masyarakat berusia lanjut menjadi salah satu bagian yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena itu, pemerintah daerah tidak langsung menggantikan transaksi tunai dengan pembayaran digital.

“Jadi ketika pembayaran di pasar itu bisa memilih dua, tunai atau nontunai,” ujar Zona.

Pilihan tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan metode pembayaran sesuai kebutuhannya. Pada saat yang sama, pedagang memperoleh kesempatan untuk mulai mengenal dan menggunakan sistem pembayaran digital.

Transaksi Digital Dinilai Lebih Praktis dan Aman
DKUKMPP Bantul melihat QRIS sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung keamanan transaksi. Pedagang tidak harus menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah besar setelah menerima pembayaran.

“Jadi lebih aman kalau itu melalui QRIS karena uangnya digital,” kata Zona.

Selain aspek keamanan, pembayaran nontunai dapat memberikan alternatif bagi pembeli yang tidak membawa uang tunai. Transaksi melalui QRIS juga menjadi bagian dari perubahan kebiasaan masyarakat menuju sistem pembayaran digital.

Penerapan QRIS di pasar tradisional dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kesiapan pedagang dan pembeli agar proses digitalisasi dapat berjalan tanpa menghilangkan akses terhadap transaksi tunai.

Ribuan Pedagang Pasar Bantul Mulai Menggunakan QRIS
Pemkab Bantul mencatat sekitar 10.370 pedagang pasar tradisional tersebar di 33 titik lokasi di wilayah tersebut. Hampir seluruh pedagang di lokasi tersebut disebut telah menggunakan QRIS.

Data tersebut menunjukkan cakupan digitalisasi pembayaran yang cukup luas di pasar tradisional Bantul. Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi secara bertahap.

Digitalisasi tidak hanya diarahkan pada pembayaran pembelian. DKUKMPP Bantul juga mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas perdagangan dan pengelolaan pasar.

DKUKMPP Dorong Pedagang Berjualan secara Daring
Selain menyediakan QRIS, DKUKMPP Bantul memberikan edukasi kepada pedagang agar mulai memanfaatkan kanal perdagangan daring.

Pelatihan tersebut telah dilakukan di sejumlah pasar. Lokasinya meliputi Pasar Jejeran, Pasar Pleret, Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Barongan, dan Pasar Pundong.

Pedagang mendapatkan pengetahuan mengenai cara memasarkan produk secara daring. Salah satu materi yang diberikan adalah teknik melakukan siaran langsung atau live selling untuk menawarkan barang kepada calon pembeli.

“Kita sudah pernah melaksanakan, supaya mereka juga bisa mengikuti. Bahkan kita ajarkan, live jualan itu seperti apa,” ujar Zona.

Menurutnya, pemanfaatan platform digital dapat membuka alternatif pemasaran bagi pedagang pasar tradisional. Pedagang tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung ke pasar.

Edukasi tersebut juga diharapkan membantu pedagang memahami pola perdagangan yang berkembang di tengah perubahan perilaku konsumen. Dengan kemampuan digital yang semakin baik, pedagang memiliki peluang memperluas jangkauan pemasaran.

Pemkab Bantul Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pasar
Digitalisasi pasar Bantul juga mencakup sistem pembayaran retribusi. DKUKMPP menerapkan e-retribusi untuk menggantikan mekanisme pembayaran retribusi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.

“Kita mulai yang pertama dengan retribusi dulu. Jadi retribusi kalau dulu membayar konvensional setiap hari. Sekarang kita digitalisasi melalui e-retribusi,” kata Zona.

Penerapan e-retribusi dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan digitalisasi pengelolaan pasar.

Sistem tersebut menjadi bagian lain dari transformasi digital pasar tradisional. Dengan digitalisasi, proses pembayaran retribusi dapat dikelola melalui sistem yang lebih terstruktur.

Digitalisasi Pasar Dilakukan Secara Bertahap
Zona menjelaskan bahwa proses digitalisasi dilakukan secara bertahap dengan memulai dari klaster pedagang di setiap pasar.

Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan penerapan teknologi dengan kondisi masing-masing kelompok pedagang. Proses adaptasi juga dapat berlangsung secara lebih terarah.

Menurut Zona, pedagang kaki lima yang beraktivitas di sekitar pasar turut memiliki peran dalam mendorong adopsi teknologi. Mereka bahkan menjadi salah satu kelompok yang lebih dahulu memengaruhi pedagang yang telah menetap di dalam pasar.

“Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima di depan-depan itu. Mereka yang awalnya dulu malah mempengaruhi pedagang pasar yang sudah menetap,” ujarnya.

Digitalisasi Diharapkan Perkuat Daya Saing Pasar Tradisional Bantul
Pemkab Bantul terus mendorong transformasi pasar tradisional agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan QRIS, e-retribusi, dan pelatihan perdagangan daring menjadi bagian dari langkah tersebut.

Dengan sekitar 10.370 pedagang yang tersebar di 33 titik pasar, digitalisasi memiliki cakupan yang cukup besar. Pemerintah tetap perlu memastikan proses tersebut berjalan inklusif bagi pedagang dan pembeli yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Ke depan, kemampuan memanfaatkan teknologi dapat menjadi salah satu modal bagi pedagang untuk mempertahankan daya saing pasar tradisional. Digitalisasi pembayaran dan pemasaran juga membuka peluang bagi pedagang untuk melayani konsumen dengan cara yang lebih beragam.

Transformasi tersebut tidak berarti menghilangkan transaksi konvensional. Pemkab Bantul memilih pendekatan bertahap dengan menyediakan pilihan pembayaran tunai dan nontunai sambil meningkatkan literasi digital pedagang serta masyarakat.

Baca Juga “Pertamina EP kembangkan lapisan produktif baru di PALI Sumsel“

The post Pemkab Bantul Fasilitasi Pedagang Pasar Gunakan QRIS appeared first on beritabavet.id.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengetahui kondisi antrean sebelum menuju lokasi pengisian daya. Pelanggan juga dapat mengambil nomor antrean dan memantau perkiraan waktu tunggu melalui aplikasi.

Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN untuk menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Kemudahan akses informasi diharapkan membantu pelanggan merencanakan pengisian daya dengan lebih praktis.

AntreEV Tampilkan Informasi Antrean SPKLU
Melalui AntreEV, pengguna dapat memilih lokasi SPKLU yang ingin digunakan. Informasi antrean dapat diketahui sebelum pelanggan tiba di lokasi pengisian.

Baca Juga “Jasa Marga Buka Opsi Investasi di Tol yang Sudah Beroperasi“

Setelah sampai di SPKLU yang dipilih, pengguna dapat mengambil antrean melalui PLN Mobile. Nomor antrean kemudian dapat dipantau melalui aplikasi hingga tiba waktu pengisian.

Fitur tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi antrean dan estimasi waktu tunggu. Pengguna dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengatur waktu perjalanan dan pengisian daya.

Kehadiran layanan digital seperti AntreEV juga membantu mengurangi ketidakpastian ketika pengguna mencari fasilitas pengisian kendaraan listrik. Pelanggan tidak harus langsung datang ke SPKLU tanpa mengetahui kondisi antreannya.

PLN Sesuaikan Layanan Digital dengan Pertumbuhan Kendaraan Listrik
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan peningkatan pengguna kendaraan listrik turut meningkatkan kebutuhan terhadap layanan SPKLU yang praktis.

“Seiring bertambahnya pengguna kendaraan listrik, kebutuhan terhadap layanan SPKLU yang mudah dan praktis juga semakin besar,” tutur Gregorius dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut Gregorius, PLN tidak hanya berfokus pada penambahan infrastruktur pengisian daya. Perusahaan juga mengembangkan layanan digital untuk memberikan informasi dan kemudahan kepada pelanggan.

“Karena itu, PLN tidak hanya menambah infrastruktur, tetapi juga menghadirkan layanan digital yang membantu pelanggan mendapatkan kepastian saat akan mengisi daya,” ujarnya.

Pengembangan AntreEV menjadi salah satu bentuk penyesuaian layanan PLN terhadap kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Integrasi informasi SPKLU ke dalam aplikasi membuat proses pencarian dan penggunaan fasilitas pengisian menjadi lebih terarah.

Cara Antre di SPKLU melalui PLN Mobile
Pengguna kendaraan listrik dapat memanfaatkan AntreEV untuk mengetahui kondisi antrean di SPKLU yang tersedia. Setelah menentukan lokasi, pelanggan dapat menuju SPKLU sesuai kebutuhan pengisian daya.

Sesampainya di lokasi, pelanggan dapat mengambil nomor antrean melalui sistem yang tersedia. Nomor tersebut kemudian dapat dipantau melalui PLN Mobile.

Sistem antrean membantu pengguna mengetahui posisi mereka serta memperkirakan waktu tunggu. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan sebelum pengguna melakukan pengisian daya.

Ketersediaan informasi antrean juga dapat membantu pengguna menghindari penumpukan kendaraan di area SPKLU. Namun, pengguna tetap perlu mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku di setiap lokasi.

PLN Ingatkan Pengguna Jaga Ketertiban SPKLU
Selain menyediakan layanan digital, PLN mengajak pengguna kendaraan listrik menjaga ketertiban selama menggunakan SPKLU. Kepatuhan terhadap aturan diperlukan agar fasilitas dapat digunakan secara bergantian.

Pengguna diminta mengikuti antrean berdasarkan urutan dalam sistem. Kendaraan juga perlu diparkir secara rapi pada area yang telah disediakan.

PLN turut mengingatkan pengguna agar menggunakan fasilitas SPKLU secara bijak. Setelah proses pengisian selesai, kendaraan sebaiknya segera dipindahkan dari area pengisian.

“Kami mengajak seluruh pengguna untuk bersama-sama menjaga ketertiban di SPKLU,” ujar Gregorius.

Menurutnya, kedisiplinan pengguna dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Ketertiban juga berperan dalam menciptakan pengalaman pengisian daya yang lebih nyaman bagi seluruh pengguna.

AntreEV Dorong Pengalaman Pengisian Kendaraan Listrik Lebih Praktis
Kehadiran fitur AntreEV menunjukkan upaya PLN menggabungkan pengembangan infrastruktur dengan layanan digital. Pengguna kendaraan listrik kini dapat memperoleh informasi antrean SPKLU melalui PLN Mobile sebelum dan saat melakukan pengisian.

Kemudahan tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pengisian kendaraan listrik. Informasi antrean dapat membantu pengguna merencanakan waktu pengisian dan memilih lokasi yang sesuai.

Di sisi lain, penggunaan SPKLU secara tertib tetap menjadi tanggung jawab bersama. Perpaduan antara layanan digital, kedisiplinan pengguna, dan pengembangan infrastruktur dapat mendukung pengalaman pengisian kendaraan listrik yang lebih efisien.

Ke depan, pengembangan layanan digital seperti AntreEV berpotensi menjadi bagian penting dalam ekosistem kendaraan listrik. PLN pun dapat terus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin terhubung dengan teknologi digital.

Baca Juga “Mendag dorong UMKM perkuat promosi untuk saingi produk asing“

The post PLN Mobile Kini Bisa Cek Antrean SPKLU appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Efek Abu Anak Krakatau, Ribuan Penumpang Pelita Air Gagal Terbang“

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan tiga bandara di Pulau Jawa disiapkan sebagai pilihan pendaratan alternatif. Ketiganya adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, dan Bandara Juanda di Surabaya.

Pemerintah membuka peluang bagi maskapai untuk mengalihkan penerbangan ke bandara tersebut. Pengalihan tetap bergantung pada kondisi operasional dan keputusan masing-masing maskapai.

Tiga Bandara Jawa Disiapkan sebagai Alternatif
Dudy menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan menyiapkan tiga bandara untuk melayani penerbangan yang membutuhkan lokasi pendaratan alternatif. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk penerbangan domestik maupun internasional apabila kondisi memungkinkan.

“Mengingat masyarakat mungkin masih banyak yang menginginkan atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk dapat terbang khususnya ke Jakarta, kami menyiapkan alternatif seperti di Kertajati, kemudian Bandara Ahmad Yani Semarang, dan juga Bandara Juanda Surabaya,” kata Dudy.

Menurut Menhub, opsi tersebut dapat membantu masyarakat yang masih membutuhkan perjalanan udara selama sejumlah bandara utama tidak dapat beroperasi.

Penerbangan dari luar Jawa maupun rute internasional juga dapat mempertimbangkan ketiga bandara tersebut sebagai lokasi pendaratan alternatif. Namun, keputusan pengalihan penerbangan tetap mempertimbangkan kesiapan operasional dan kondisi keselamatan.

Maskapai Dapat Mengalihkan Penerbangan
Kementerian Perhubungan memberikan ruang bagi maskapai untuk mengalihkan operasional penerbangan ke tiga bandara alternatif. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi penerbangan memungkinkan dan operator siap melakukan perubahan rute.

Dudy menegaskan pemerintah telah mempersiapkan fasilitas alternatif tersebut sebagai bagian dari mitigasi gangguan penerbangan. Langkah ini bertujuan agar kebutuhan perjalanan masyarakat tetap dapat dilayani tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

“Kami sudah menyiapkan Bandara Kertajati, Bandara Ahmad Yani, dan Juanda sebagai bandara alternatif apabila airlines atau operator memungkinkan untuk menerbangkan pesawatnya ke ketiga bandara alternatif tersebut,” ujar Dudy.

Pengalihan penerbangan tidak berarti seluruh penerbangan otomatis berpindah ke bandara alternatif. Maskapai tetap perlu menyesuaikan keputusan dengan kondisi cuaca, rute, ketersediaan fasilitas, dan perkembangan informasi terkait abu vulkanik.

Enam Bandara Terdampak Abu Vulkanik
Sebanyak enam bandara mengalami penghentian sementara setelah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik menjadi perhatian dalam operasional penerbangan karena dapat memengaruhi keselamatan pesawat.

Pada tahap awal, Kementerian Perhubungan menghentikan sementara operasional lima bandara. Bandara tersebut meliputi Radin Inten Lampung, Soekarno-Hatta Jakarta, Halim Perdanakusuma Jakarta, Pondok Cabe, dan Budiarto Curug Tangerang.

Kondisi kemudian berkembang setelah dilakukan pengujian lanjutan. Bandara Husein Sastranegara Bandung turut dinyatakan terdampak abu vulkanik berdasarkan pemeriksaan pada pukul 12.00 WIB.

Dengan tambahan tersebut, jumlah bandara yang ditutup sementara menjadi enam. Penghentian operasional dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terhadap penerbangan.

Keselamatan Menjadi Pertimbangan Utama
Abu vulkanik menjadi salah satu ancaman serius bagi operasional pesawat. Partikel vulkanik yang masuk ke mesin dapat mengganggu kinerja mesin dan komponen pesawat.

Karena itu, keputusan membuka atau menutup bandara perlu mempertimbangkan kondisi atmosfer dan keberadaan abu vulkanik di sekitar jalur penerbangan. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi otoritas penerbangan dan maskapai dalam menentukan operasional.

Pemerintah memilih menyiapkan alternatif penerbangan sambil memantau perkembangan kondisi. Pendekatan tersebut memungkinkan layanan transportasi tetap memiliki opsi tanpa memaksakan operasional di bandara yang belum dinyatakan aman.

Penumpang Perlu Memantau Informasi Maskapai
Penutupan sementara bandara dapat menyebabkan perubahan jadwal, rute, maupun lokasi keberangkatan dan kedatangan. Penumpang yang memiliki penerbangan pada periode tersebut perlu mengikuti informasi terbaru dari maskapai.

Maskapai juga dapat melakukan penyesuaian operasional berdasarkan kondisi terbaru. Penumpang sebaiknya memastikan kembali status penerbangan sebelum menuju bandara untuk menghindari gangguan perjalanan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan terus memantau kondisi penerbangan yang terdampak erupsi. Evaluasi terhadap operasional bandara juga menjadi bagian penting sebelum layanan kembali dibuka.

Bandara Alternatif Jaga Konektivitas Udara
Penyiapan Kertajati, Ahmad Yani, dan Juanda menunjukkan upaya pemerintah menjaga konektivitas udara ketika sejumlah bandara harus ditutup sementara. Ketiga bandara tersebut memberikan pilihan bagi maskapai untuk menyesuaikan rute selama kondisi belum normal.

Meski demikian, keselamatan tetap menjadi dasar utama setiap keputusan operasional. Penggunaan bandara alternatif harus mengikuti perkembangan kondisi abu vulkanik dan kesiapan masing-masing operator.

Ke depan, pembaruan informasi mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap penerbangan akan menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah dan maskapai perlu terus berkoordinasi agar mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan keselamatan penerbangan.

Baca Juga “Menhub: Dua penerbangan Garuda dari Jeddah dialihkan ke Kertajati“

The post Menhub Siapkan Bandara Alternatif Saat 6 Bandara Ditutup appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Perhubungan tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi penyeberangan, terutama pada lintasan Merak-Bakauheni. Pemerintah juga meminta seluruh otoritas pelabuhan dan operator kapal meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik.

Dudy mengatakan pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap penerbangan. Kondisi perairan dan operasional kapal juga menjadi perhatian untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berlangsung dengan aman.

Operasional Penyeberangan Masih Berjalan
Dudy menjelaskan layanan penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan secara operasional. Pemerintah terus memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang diperlukan.

Baca Juga “Soekarno-Hatta Ditutup, Penerbangan Jeddah dan Madinah Dialihkan ke Kertajati“

“Kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi kami juga memonitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan,” kata Dudy.

Meski layanan masih berjalan, operator diminta tidak mengabaikan perubahan kondisi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keputusan untuk melanjutkan pelayaran harus tetap mempertimbangkan faktor keselamatan.

Kementerian Perhubungan juga meminta operator kapal dan pelabuhan berkoordinasi dengan otoritas terkait. Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai kondisi terbaru dapat diterima dengan cepat.

Keselamatan Pelayaran Tetap Menjadi Prioritas
Pemerintah mengingatkan operator agar tidak memaksakan pelayaran ketika kondisi dinilai tidak aman. Keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pihak yang terlibat tetap menjadi pertimbangan utama.

Aktivitas vulkanik dapat berubah sehingga kondisi operasional perlu dipantau secara berkala. Karena itu, operator harus mengikuti perkembangan informasi sebelum mengambil keputusan terkait perjalanan kapal.

Selain aspek keselamatan, pemerintah juga memperhatikan kondisi kesehatan penumpang. Operator pelabuhan dan kapal diimbau menyediakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap potensi paparan abu vulkanik.

Jumlah Penumpang Merak-Bakauheni Menurun
Di tengah aktivitas erupsi, pemerintah belum menambah jumlah kapal pada lintasan Merak-Bakauheni. Dudy mengatakan kapasitas armada yang tersedia masih mencukupi kebutuhan penyeberangan.

Keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah penumpang. Sebagian masyarakat disebut memilih menunda perjalanan akibat meningkatnya aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.

“Kami belum melakukan penambahan jumlah kapal penyeberangan dari Merak-Bakauheni karena kecenderungan penumpang saat ini justru malah menurun,” ujar Dudy.

Penurunan permintaan membuat penambahan armada belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah akan menyesuaikan jumlah kapal dengan perkembangan volume penumpang dan kondisi operasional.

Masyarakat Diimbau Memantau Informasi Terbaru
Masyarakat yang berencana menggunakan layanan penyeberangan Merak-Bakauheni perlu memperhatikan informasi terbaru sebelum melakukan perjalanan. Kondisi aktivitas vulkanik dapat berubah dan berpotensi memengaruhi keputusan operasional.

Penumpang juga disarankan mengikuti arahan petugas selama berada di pelabuhan maupun kapal. Penggunaan masker dapat menjadi langkah perlindungan tambahan apabila terdapat paparan abu vulkanik.

Maskapai dan operator penyeberangan juga memiliki peran penting dalam menyampaikan perubahan layanan kepada pengguna jasa. Informasi yang cepat dan akurat dapat membantu masyarakat menyesuaikan rencana perjalanan.

Pemerintah Lanjutkan Pemantauan Selat Sunda
Kementerian Perhubungan memastikan pemantauan penyeberangan akan terus dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait. Pemerintah akan mengevaluasi kondisi berdasarkan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan situasi operasional di lapangan.

Untuk saat ini, penyeberangan Selat Sunda masih dapat beroperasi dan belum membutuhkan tambahan kapal. Namun, kondisi tersebut dapat berubah apabila faktor keselamatan atau volume penumpang mengalami perubahan signifikan.

Pemerintah menempatkan keselamatan sebagai dasar setiap keputusan operasional. Dengan pemantauan berkelanjutan dan koordinasi antarinstansi, layanan penyeberangan diharapkan tetap dapat mendukung mobilitas masyarakat secara aman.

Baca Juga “Kemenhub siapkan bandara alternatif akibat erupsi Gunung Anak Krakatau“

The post Menhub Pastikan Penyeberangan Tak Terdampak Erupsi Anak Krakatau appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah juga melihat Irlandia sebagai salah satu pintu masuk strategis menuju pasar Eropa. Karena itu, keberadaan P3B dinilai dapat membantu menciptakan kepastian dan efisiensi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan lintas negara.

P3B Dinilai Penting untuk Efisiensi Bisnis
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan Indonesia telah memiliki P3B dengan sejumlah negara Eropa.

Baca Juga “Pelita Air Kembali Sabet Penghargaan Maskapai Paling Tepat Waktu“

Namun, Indonesia hingga kini belum memiliki perjanjian serupa dengan Irlandia. Pemerintah ingin kondisi tersebut segera ditindaklanjuti agar hubungan ekonomi kedua negara dapat berkembang lebih efisien.

“Yang kita harapkan dengan Irlandia karena sampai saat ini kita belum mempunyai Double Taxation Agreement,” ujar Edi di Jakarta, Jumat.

Menurut Edi, P3B dapat menjadi instrumen untuk mendukung kelancaran hubungan dagang sekaligus memfasilitasi kepentingan bisnis Indonesia dan Irlandia.

Keberadaan perjanjian perpajakan bilateral pada dasarnya memberikan kerangka bagi kedua negara dalam mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi.

Indonesia Siapkan Irlandia sebagai Pintu Masuk Eropa
Pemerintah tidak hanya melihat kerja sama dengan Irlandia dari sisi hubungan bilateral. Indonesia juga mempertimbangkan posisi Irlandia dalam membuka akses yang lebih luas ke pasar Eropa.

Edi menyebut Indonesia membutuhkan manfaat strategis dari hubungan tersebut agar investasi dan perdagangan dapat berjalan lebih efisien.

“Sebenarnya kita sudah punya banyak, cuma kalau kita lihat di sini karena ini nanti jadi pintu masuk ke Eropa kita butuh benefit yang bisa kita buat,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan seiring upaya Indonesia memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi dengan kawasan Eropa.

Pemerintah berharap kerja sama yang lebih erat dengan Irlandia dapat memberikan manfaat bagi perdagangan, investasi, serta berbagai kepentingan bisnis kedua negara.

LoI Indonesia-Irlandia Perkuat Fondasi Kerja Sama
Upaya memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dan Irlandia juga ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) oleh kedua negara di Jakarta pada Jumat.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Edi Prio Pambudi dan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon. Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah untuk menerjemahkan prioritas bersama ke dalam kerja sama yang lebih konkret.

Kemenko Perekonomian menilai LoI tersebut menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memperluas hubungan ekonomi. Pemerintah selanjutnya dapat menggunakan dokumen tersebut sebagai landasan untuk mengidentifikasi bidang kerja sama yang potensial.

Edi menjelaskan, Indonesia ingin memperdalam berbagai bentuk kerja sama melalui dokumen tersebut. Fokusnya mencakup upaya meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi sebelum implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA.

IEU-CEPA Jadi Konteks Penguatan Hubungan Ekonomi
Pemerintah mengaitkan penguatan hubungan Indonesia-Irlandia dengan agenda implementasi IEU-CEPA. Dalam konteks tersebut, Irlandia diharapkan dapat berperan sebagai salah satu gerbang bagi aktivitas ekonomi Indonesia di Eropa.

“Dengan dokumen yang kita tandatangani kita ingin memperdalam apa saja yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengefisiensikan hubungan perdagangan dan investasi,” ujar Edi.

Menurut pemerintah, langkah tersebut dapat membantu Indonesia mempersiapkan berbagai aspek kerja sama sebelum IEU-CEPA memasuki tahap implementasi.

Dengan demikian, pembahasan P3B tidak berdiri sendiri. Perjanjian perpajakan tersebut menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih terukur dalam hubungan ekonomi lintas negara.

P3B Menjadi Agenda Lanjutan Kerja Sama
Pemerintah kini mendorong agar pembahasan P3B Indonesia-Irlandia dapat segera menghasilkan kesepakatan. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perdagangan dan investasi bilateral.

Penandatanganan LoI memberikan dasar awal bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama. Selanjutnya, pembahasan mengenai P3B menjadi salah satu agenda penting untuk menciptakan efisiensi dan kepastian bagi aktivitas ekonomi lintas batas.

Jika terealisasi, P3B Indonesia-Irlandia dapat melengkapi instrumen kerja sama ekonomi kedua negara. Kesepakatan tersebut juga berpotensi memperkuat posisi Irlandia sebagai salah satu akses Indonesia menuju pasar Eropa.

Baca Juga “Pemprov Jateng andalkan inseminasi buatan dongkrak produksi susu“

The post Kemenko Perekonomian Bidik Kesepakatan P3B RI-Irlandia appeared first on beritabavet.id.

Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan lapangan migas untuk menjaga keberlanjutan produksi energi nasional. PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang menjalankan kegiatan operasi hulu migas di wilayah kerja Mahakam.

Platform WPN-5 Jadi Infrastruktur Terakhir Proyek SNB AOI 1-3-5
Platform WPN-5 menjadi platform keenam sekaligus terakhir dalam rangkaian proyek SNB AOI 1-3-5. PHM sebelumnya mengoperasikan lima platform secara bertahap sejak Desember 2025 hingga Juli 2026.

Baca Juga “IEU-CEPA Berpotensi Bebaskan Tarif 90% Produk Indonesia“

Rangkaian pengoperasian tersebut dimulai dengan Platform WPS-4 pada 4 Desember 2025. Selanjutnya, WPS-5 mulai beroperasi pada 21 Februari 2026, disusul WPN-7 pada 23 Maret 2026.

PHM kemudian mengoperasikan WPN-6 pada 5 Juni 2026 dan WPN-8 pada 5 Juli 2026. Pengoperasian WPN-5 pada Agustus 2026 menandai penyelesaian rangkaian pembangunan infrastruktur dalam proyek SNB AOI 1-3-5.

Direktur Utama PHI Muharram Jaya Panguriseng mengatakan PHI terus berinvestasi dalam pengembangan lapangan migas. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi perusahaan dalam menyediakan energi berkelanjutan bagi Indonesia.

“Di PHI, kami terus berinvestasi dalam pengembangan lapangan migas, seperti pada proyek PHM SNB AOI 1-3-5,” kata Muharram dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, pengembangan tersebut juga mencerminkan komitmen PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai subholding upstream dan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan holding.

Sumur NB-501 Mulai Produksi 6,12 MMSCFD
Pengoperasian WPN-5 ditandai dengan dimulainya produksi Sumur NB-501. Setelah melalui proses ramp up, sumur tersebut mencapai produksi sebesar 6,12 juta standar kaki kubik gas per hari atau million standard cubic feet per day (mmscfd).

Capaian produksi tersebut menjadi bagian penting dari penyelesaian proyek SNB AOI 1-3-5. Kehadiran infrastruktur dan sumur produksi baru dapat mendukung upaya PHM mempertahankan kinerja produksi di wilayah kerja Mahakam.

Penyelesaian proyek juga menunjukkan bahwa pengembangan lapangan migas berlangsung secara bertahap. Setiap platform dioperasikan setelah melewati tahapan pengembangan dan kesiapan produksi sesuai kebutuhan lapangan.

PHM Lanjutkan Pengembangan Sumur NB-502
Meski WPN-5 telah beroperasi, kegiatan pengembangan di area tersebut belum sepenuhnya berhenti. PHM masih melanjutkan tahapan pengembangan Sumur NB-502.

Tim Well Intervention saat ini melakukan pemasangan sand screen pada sumur tersebut. Perangkat itu berfungsi mengendalikan pasir yang berasal dari formasi selama proses produksi.

Pemasangan sand screen bertujuan menjaga keandalan operasi sekaligus mendukung produksi sumur secara aman. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum sumur memasuki fase produksi.

Setelah pekerjaan selesai, NB-502 akan memasuki tahap Put on Production (POP). Tingkat produksinya akan disesuaikan dengan prognosis serta batas operasi mechanical screen.

Penyesuaian tersebut diperlukan agar kegiatan produksi tetap berada dalam kondisi aman dan optimal. PHM juga dapat mengendalikan laju produksi berdasarkan kondisi teknis sumur dan kemampuan peralatan yang digunakan.

Penyelesaian Proyek Perkuat Pengembangan Hulu Migas
Penyelesaian SNB AOI 1-3-5 dan pengoperasian WPN-5 menjadi tonggak penting bagi PHM. Proyek ini sekaligus memperlihatkan kesinambungan investasi Pertamina dalam pengembangan aset hulu migas.

Dengan seluruh platform dalam rangkaian proyek telah beroperasi, PHM kini dapat melanjutkan optimalisasi produksi dari sumur-sumur yang dikembangkan. Pengembangan NB-502 juga menjadi tahapan berikutnya untuk mendukung kinerja produksi area Sisi Nubi.

Ke depan, keberhasilan pengembangan lapangan akan bergantung pada keandalan fasilitas, pengelolaan sumur, serta kemampuan perusahaan menjaga produksi secara aman dan efisien. Langkah tersebut penting untuk mendukung kontribusi sektor hulu migas terhadap kebutuhan energi Indonesia.

Baca Juga “Zulhas: Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada“

The post Pertamina Rampungkan Pengembangan Lapangan Migas Sisi Nubi appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Bulog Keluarkan Beras untuk Bencana, Cadangan Nasional Masih 4,9 Juta Ton“

Direktur Utama SGN Mahmudi mengatakan Indonesia Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan tebu. Perusahaan ingin membangun ekosistem pergulaan yang terintegrasi melalui penguatan lahan, kemitraan petani, dan pengolahan hasil di pabrik gula.

“Potensi di wilayah Indonesia Timur sangat besar untuk pengembangan tebu. Melalui perluasan areal ini, kami ingin membangun ekosistem pergulaan yang semakin kuat,” ujar Mahmudi dalam keterangan di Surabaya, Selasa.

Bone Jadi Kawasan Pengembangan Tebu di Indonesia Timur
SGN menilai Bone memiliki prospek untuk menjadi salah satu kawasan pertumbuhan tebu di Indonesia Timur. Potensi tersebut didukung ketersediaan lahan dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan komoditas tebu.

Keberadaan dua pabrik gula milik SGN di wilayah tersebut juga menjadi faktor pendukung. Infrastruktur pengolahan memungkinkan hasil panen petani masuk ke dalam rantai produksi gula yang lebih terintegrasi.

Program perluasan areal di Bone menjadi bagian dari strategi SGN untuk memperkuat sumber bahan baku di luar sentra produksi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Perluasan kawasan produksi di Indonesia Timur diharapkan dapat meningkatkan kontribusi wilayah tersebut terhadap industri gula nasional. Program ini sekaligus membuka peluang bagi petani untuk terlibat lebih luas dalam rantai pasok pergulaan.

SGN Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Petani
Mahmudi menegaskan bahwa program tersebut tidak sekadar mengejar penambahan luas lahan. SGN juga ingin meningkatkan produktivitas melalui pendampingan petani dan penerapan teknik budi daya yang lebih baik.

“Yang kita bangun bukan hanya perluasan lahan, tetapi juga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” kata Mahmudi.

Pendekatan tersebut menempatkan petani sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem gula. Kemitraan yang kuat diperlukan agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kapasitas petani.

SGN juga menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting. Dukungan tersebut diperlukan untuk memperlancar pengembangan lahan, kemitraan, serta berbagai kebutuhan pendukung kegiatan budidaya tebu.

Pemkab Bone Siapkan Dukungan untuk Perluasan Tebu
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyambut positif program perluasan areal tebu yang dijalankan SGN. Ia menilai pengembangan komoditas tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

“Bone memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tebu, terlebih di sini terdapat dua pabrik gula milik PT SGN,” ujar Andi.

Menurutnya, keberadaan pabrik gula dapat menjadi salah satu modal penting untuk membangun kawasan tebu secara lebih terintegrasi. Pengembangan tersebut berpotensi memperluas kesempatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan SGN. Pemerintah daerah juga akan mendukung pengembangan areal pertanaman dan kemitraan antara perusahaan dengan petani.

Andi berharap program tersebut berjalan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan potensi tebu Bone dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Produksi Gula Nasional Tumbuh pada Semester I-2026
Perluasan areal tebu dilakukan ketika produksi gula nasional menunjukkan pertumbuhan pada semester pertama 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi giling tebu secara nasional mencapai 3.129.398 ton pada semester I-2026.

Volume tersebut meningkat sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada semester I-2025, realisasi giling tebu tercatat sebanyak 2.601.130,55 ton.

Produksi gula juga mengalami peningkatan. Produksi pada semester I-2026 mencapai 178.763 ton, atau tumbuh sekitar 26 persen dibandingkan semester I-2025 yang mencapai 141.568,91 ton.

Kenaikan tersebut memberikan gambaran mengenai peningkatan aktivitas produksi gula nasional. Namun, penguatan bahan baku tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam jangka panjang.

Perluasan Areal Dukung Target Swasembada Gula
SGN menempatkan perluasan areal tebu sebagai salah satu upaya memperkuat fondasi industri gula nasional. Penambahan lahan produksi di wilayah baru dapat membantu memperluas basis pasokan bahan baku.

Strategi tersebut juga perlu berjalan bersama peningkatan produktivitas. Penggunaan praktik budi daya yang lebih baik, pendampingan petani, dan penguatan kemitraan dapat membantu meningkatkan hasil dari lahan yang tersedia.

Pengembangan kawasan tebu di Bone juga memperlihatkan pentingnya integrasi antara lahan dan fasilitas pengolahan. Kedekatan dengan pabrik gula dapat mendukung proses pengolahan hasil panen secara lebih efisien.

Ke depan, keberhasilan program akan bergantung pada kesinambungan pengembangan lahan, produktivitas tanaman, dan kemitraan dengan petani. Kolaborasi SGN dan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan ekspansi tersebut memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperluas basis produksi ke Indonesia Timur, SGN berupaya memperkuat rantai pasok gula nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi sekaligus menjadi bagian dari fondasi menuju swasembada gula nasional.

Baca Juga “Gubernur sebut metode PM-AAS dongkrak panen padi di Banten“

The post SGN Tanam Perdana Perluasan Areal Tebu untuk Produksi Gula appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “KAI Gandeng Pemda Bali Kaji Rencana Trem Listrik Bandara-Canggu“

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR biji kakao September 2026 mencapai 5.635,76 dolar AS per metrik ton (MT). Angka tersebut meningkat 210,79 dolar AS atau 3,89 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan HR turut mendorong peningkatan HPE biji kakao. Kemendag menetapkan HPE September 2026 sebesar 5.271 dolar AS per MT, naik 206 dolar AS atau 4,07 persen dari Agustus 2026.

Cuaca Buruk dan Hama Tekan Produksi Kakao
Tommy menjelaskan bahwa penurunan produksi menjadi faktor utama kenaikan HR dan HPE kakao. Kondisi tersebut terjadi akibat serangan hama serta cuaca buruk yang memengaruhi wilayah produksi utama di Afrika Barat.

“Kenaikan HR dan HPE biji kakao periode September 2026 terjadi karena adanya penurunan produksi,” kata Tommy dalam keterangan di Jakarta.

Menurut Kemendag, kondisi cuaca di kawasan produksi turut memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar global. Gangguan produksi dapat mengurangi pasokan dan memberikan tekanan terhadap harga perdagangan komoditas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi kakao masih rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan biologis. Faktor tersebut menjadi perhatian penting bagi rantai pasok kakao karena Afrika Barat merupakan salah satu kawasan produksi utama dunia.

HR dan HPE Kakao Naik pada September 2026
Kemendag menetapkan HR kakao September sebesar 5.635,76 dolar AS per MT. Dibandingkan periode sebelumnya, nilai tersebut bertambah 210,79 dolar AS atau 3,89 persen.

Sementara itu, HPE kakao naik menjadi 5.271 dolar AS per MT. Kenaikan mencapai 206 dolar AS atau 4,07 persen dibandingkan HPE periode Agustus 2026.

Kemendag menetapkan HR dan HPE dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Kondisi pasar, perkembangan biaya logistik internasional, dan dinamika perdagangan dunia menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Perubahan harga tersebut menjadi indikator penting bagi aktivitas perdagangan komoditas kakao. Pergerakan harga global dapat memengaruhi nilai ekspor serta kondisi perdagangan komoditas Indonesia.

HPE Sejumlah Produk Kayu Tetap Stabil
Selain kakao, Kemendag menetapkan HPE untuk sejumlah komoditas lain pada September 2026. HPE produk kulit tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Pemerintah juga mempertahankan HPE keping kayu atau chipwood. Ketentuan serupa berlaku untuk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 milimeter persegi dari hutan tanaman jenis sungkai.

HPE kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000-10.000 milimeter persegi juga tetap sama. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan HPE tidak terjadi secara seragam pada seluruh komoditas ekspor.

Harga Patokan Ekspor Getah Pinus Meningkat
Kemendag juga mencatat kenaikan HPE getah pinus untuk periode September 2026. HPE komoditas tersebut ditetapkan sebesar 1.052 dolar AS per MT.

Nilai tersebut meningkat 39 dolar AS atau 3,85 persen dibandingkan HPE Agustus 2026. Perubahan ini menunjukkan adanya pergerakan harga pada sejumlah komoditas kehutanan selain kakao.

Kebijakan HPE menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menetapkan nilai patokan ekspor. Besarannya dapat berubah mengikuti perkembangan harga dan kondisi perdagangan komoditas di pasar internasional.

HPE Beberapa Produk Kayu Mengalami Perubahan
Kemendag juga menaikkan HPE sejumlah produk kayu pada September 2026. Komoditas yang mengalami kenaikan mencakup kayu veneer dari hutan alam.

Kenaikan juga berlaku untuk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 milimeter persegi. Jenis kayu tersebut meliputi meranti, rimba campuran, sortimen lainnya jenis jati, serta sejumlah jenis hutan tanaman.

Jenis hutan tanaman yang masuk dalam kelompok tersebut antara lain pinus, gmelina, akasia, sengon, balsa, dan eukaliptus. Penyesuaian tersebut mengikuti perkembangan harga dan kondisi perdagangan komoditas terkait.

HPE Sejumlah Produk Kayu Justru Menurun
Di sisi lain, Kemendag menurunkan HPE untuk beberapa produk kayu. Komoditas tersebut mencakup kayu veneer yang berasal dari hutan tanaman.

Penurunan juga berlaku pada kayu lapis untuk kotak kemasan atau wooden sheet for packing box. Selain itu, HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 milimeter persegi untuk jenis tertentu turut mengalami penyesuaian.

Jenis kayu yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah merbau, sortimen lainnya eboni, serta kayu dari hutan tanaman jenis karet.

Pergerakan Harga Global Tetap Perlu Dicermati
Kenaikan HPE dan HR kakao pada September 2026 menunjukkan pengaruh kuat faktor produksi terhadap perdagangan komoditas. Gangguan akibat hama dan cuaca dapat mengurangi pasokan ketika permintaan pasar tetap berjalan.

Bagi pelaku usaha, perkembangan produksi di negara penghasil utama menjadi salah satu faktor yang perlu dipantau. Perubahan harga internasional juga dapat memengaruhi perencanaan perdagangan dan ekspor.

Kemendag akan terus menyesuaikan ketentuan harga komoditas berdasarkan kondisi pasar dan dinamika perdagangan global. Kebijakan tersebut diperlukan agar penetapan harga patokan tetap mencerminkan perkembangan pasar.

Dengan kondisi produksi kakao yang masih menghadapi tantangan cuaca dan hama, pergerakan harga komoditas tersebut berpotensi tetap menjadi perhatian pada periode berikutnya. Stabilitas pasokan global akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah harga kakao.

Baca Juga “Bupati kerahkan dua ekskavator amankan KKOP Bandara Sampit“

The post Kemendag: Harga Biji Kakao Naik akibat Cuaca Buruk appeared first on beritabavet.id.