Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap produk yang beredar.

Baca Juga “Sertifikasi Wajib Halal Bangun Kepercayaan“

Kepala BPKN Mufti Mubarok mengatakan penerapan ketentuan halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan. Menurutnya, jaminan halal juga berkaitan dengan informasi produk, keamanan, dan kebersihan yang menjadi perhatian konsumen.

“Halal ini bukan persoalan agama tetapi ini keamanan dan kebersihan, sehingga tentu kami menginginkan pengusaha mematuhi aturan itu yang berlaku Oktober,” kata Mufti di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

Pelaku Usaha Diminta Menyiapkan Sertifikasi

BPKN menilai penerapan Wajib Halal perlu dilakukan dengan memperhatikan kesiapan pelaku usaha. Hal tersebut terutama berkaitan dengan banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus memenuhi ketentuan sertifikasi.

Mufti menyebut jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta. Kondisi tersebut membuat proses pemenuhan sertifikasi membutuhkan pelaksanaan yang terukur agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk melengkapi persyaratan.

BPKN juga mendorong adanya tahapan pencapaian yang jelas setelah aturan mulai diterapkan. Pemerintah dinilai perlu memantau perkembangan sertifikasi dari tingkat nasional hingga daerah.

“Minimal dari ibu kota, ibu kota provinsi, sampai ke daerah karena kan ada 64 juta UMKM tidak gampang,” ujar Mufti.

Ia juga menyampaikan bahwa sertifikasi halal selama ini tersedia melalui sejumlah fasilitas yang membantu pelaku usaha memperoleh layanan tersebut. Karena itu, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat diharapkan segera memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Sertifikasi Halal Berkaitan dengan Kepercayaan Konsumen

Bagi BPKN, keberadaan sertifikasi halal memberikan informasi tambahan bagi konsumen ketika memilih produk. Informasi tersebut dapat membantu konsumen mengetahui status kehalalan produk sebelum melakukan pembelian.

Jaminan tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan sesuai jenis dan kategori produk yang diwajibkan.

Mufti menilai kepatuhan terhadap aturan halal dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Selain meningkatkan kepercayaan pasar domestik, kepastian sertifikasi juga dapat mendukung pengembangan industri halal Indonesia.

BPKN menyatakan akan terus mendukung pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. Lembaga tersebut juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar penerapan kebijakan dapat berjalan secara efektif, efisien, terstruktur, dan sistematis.

Jutaan Produk Telah Memiliki Sertifikat Halal

Data dari laman Satu Data Halal yang dihimpun dalam materi tersebut menunjukkan penerbitan sertifikat halal telah mencapai 4.438.567 sertifikat. Jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal tercatat lebih dari 14,9 juta.

Angka tersebut menunjukkan proses sertifikasi telah mencakup jumlah produk yang besar. Namun, cakupan tersebut masih perlu diperluas mengingat banyaknya pelaku usaha yang beroperasi di berbagai sektor dan wilayah Indonesia.

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam membantu UMKM memenuhi persyaratan. Dukungan dapat diberikan melalui fasilitasi, informasi, pendampingan, serta akses terhadap program sertifikasi yang tersedia.

Jawa Timur Catat Lebih dari 691 Ribu Sertifikat

Di tingkat daerah, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan cakupan sertifikasi halal yang cukup besar. Data Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur mencatat 691.128 sertifikat halal telah diterbitkan hingga September 2026.

Sertifikat tersebut berkaitan dengan 536.589 pelaku usaha di Jawa Timur. Data itu menunjukkan bahwa proses pemenuhan sertifikasi terus berlangsung sebelum pemberlakuan Wajib Halal.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan pemerintah daerah mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sertifikasi halal dapat membantu memperluas peluang UMKM dalam memasarkan produknya.

“Kami akan berupaya mendapatkan tambahan kuota supaya lebih banyak lagi UMKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat halal,” kata Ali.

Ke depan, tantangan penerapan Wajib Halal bukan hanya terletak pada penerbitan sertifikat. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memastikan proses pendampingan, pengawasan, serta pembaruan data berjalan secara berkelanjutan.

Dengan jumlah UMKM yang besar, penerapan bertahap dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kepatuhan tanpa mengabaikan kesiapan pelaku usaha dan hak konsumen atas informasi produk yang jelas.

Baca Juga “Pemerintah Kawal Implementasi Wajib Halal untuk Lindungi Masyarakat dan Dukung Dunia Usaha“

The post BPKN: Pelaku Usaha Patuhi Wajib Halal untuk Jaga Kepercayaan appeared first on beritabavet.id.

Perusahaan energi terbarukan Oikos Earth melihat peluang ekonomi dari pengelolaan gas metana di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang Tamangapa, Makassar, Sulawesi Selatan. Perusahaan tersebut menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengembangkan potensi tersebut melalui perdagangan karbon.

Tawaran itu disampaikan CEO Oikos Earth Muh Syiraz saat bertemu dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Oikos Earth memaparkan peluang pengurangan emisi sekaligus pemanfaatan gas dari timbunan sampah.

Baca Juga “Oikos Earth Tawarkan Skema Carbon Trade, TPA Tamangapa Berpotensi Jadi Sumber PAD“

Oikos Earth Kaji Potensi Metana dari Timbunan Sampah

Syiraz mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi TPA Antang Tamangapa. Dari hasil peninjauan tersebut, sudah terdapat kegiatan yang mengarah pada penangkapan gas metana atau methane capture dari area landfill.

Menurutnya, keberadaan timbunan sampah yang telah terbentuk sejak dekade 1990-an menjadi salah satu faktor yang membuat kawasan tersebut memiliki potensi metana. Sampah organik yang terurai dalam kondisi minim oksigen dapat menghasilkan gas metana selama proses pembusukan.

Gas tersebut selama ini berpotensi terlepas ke atmosfer apabila tidak ditangkap dan dikelola. Karena itu, Oikos Earth melihat pengelolaan metana sebagai bagian dari peluang pengurangan emisi di sektor persampahan.

Penangkapan Metana Berpotensi Menghasilkan Kredit Karbon

Oikos Earth juga mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan proyek pengurangan emisi melalui pengelolaan gas metana di TPA Tamangapa. Dalam skema tersebut, metana yang berhasil ditangkap dapat menjadi bagian dari perhitungan pengurangan emisi.

Apabila memenuhi persyaratan teknis, metodologi, serta mekanisme yang berlaku, pengurangan emisi berpotensi dikonversi menjadi instrumen lingkungan berupa kredit karbon. Kredit tersebut kemudian dapat memiliki nilai ekonomi dalam ekosistem perdagangan karbon.

Syiraz menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dapat mengubah cara pemerintah daerah melihat keberadaan TPA. Infrastruktur persampahan tidak hanya dipandang sebagai komponen biaya pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan tepat.

“Metana yang tadinya bisa terlepas ke atmosfer, dengan kita tangkap, itu bisa kita terbitkan instrumen lingkungan yang namanya carbon credit,” ujar Syiraz.

Ia menambahkan, peluang tersebut masih membutuhkan eksplorasi dan pengkajian lebih lanjut. Pemerintah daerah juga perlu memastikan aspek teknis, regulasi, lingkungan, serta keekonomian proyek sebelum menentukan langkah berikutnya.

Metana Dapat Dimanfaatkan sebagai Bahan Bakar Alternatif

Selain perdagangan karbon, Oikos Earth melihat peluang pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi. Gas yang berhasil ditangkap dapat melalui proses pengolahan dan pemurnian sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan energi tertentu.

Salah satu opsi yang disebutkan adalah mengolah metana menjadi biometana terkompresi. Produk tersebut berpotensi dipasarkan sebagai bahan bakar alternatif untuk sektor industri.

Pemanfaatan ini membuat proyek pengelolaan TPA memiliki dua kemungkinan manfaat. Penangkapan metana dapat membantu mengurangi pelepasan gas rumah kaca sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi dari sampah.

Namun, pengembangan biometana tetap membutuhkan kajian teknis. Kualitas dan volume gas, sistem penangkapan, proses pemurnian, kebutuhan infrastruktur, serta calon pengguna menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.

Pengelolaan TPA Berpotensi Menambah Pendapatan Daerah

Bagi pemerintah daerah, pengembangan proyek tersebut juga berkaitan dengan peluang penerimaan daerah. Syiraz menilai pengelolaan metana dapat membuka kemungkinan agar TPA memberikan manfaat ekonomi selain menjalankan fungsi pengelolaan sampah.

“Dengan capture, kita mencegah emisi metana tersebut. Tinggal bagaimana upaya yang dilakukan Pemkot melalui dinas dan seluruh pihak ini juga bisa memberikan pendapatan,” jelasnya.

Potensi tersebut tidak berarti seluruh metana yang dihasilkan TPA dapat langsung menjadi komoditas ekonomi. Proyek harus melalui tahapan pengukuran, verifikasi, pemenuhan standar, dan penilaian kelayakan agar manfaat lingkungan maupun ekonominya dapat dipastikan.

Ke depan, kerja sama antara Oikos Earth dan Pemerintah Kota Makassar masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Kajian terhadap kondisi TPA, potensi gas, teknologi penangkapan, skema perdagangan karbon, hingga peluang pemanfaatan energi akan menjadi bagian penting sebelum proyek dikembangkan.

Jika dapat direalisasikan sesuai ketentuan, pengelolaan metana TPA Antang Tamangapa berpotensi menggabungkan tiga kepentingan sekaligus. Pengelolaan sampah dapat diarahkan menjadi lebih berkelanjutan, emisi metana dapat ditekan, dan sumber daya dari timbunan sampah dapat memiliki nilai ekonomi.

Baca Juga “Oikos Earth Tawarkan Skema Carbon Trade, TPA Tamangapa Berpotensi Jadi Sumber PAD“

The post Oikos Earth Tawarkan Kerja Sama Perdagangan Karbon TPA Makassar appeared first on beritabavet.id.

Perkembangan teknologi komunikasi Indonesia memasuki tahap yang berbeda setelah konektivitas digital semakin meluas. Tantangan berikutnya bukan sekadar menghadirkan akses internet, tetapi memastikan teknologi tersebut benar-benar membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca Juga “Meneropong Arah Rupiah Pekan Depan di Tengah Sentimen Geopolitik“

Pesan itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Rakha Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Bhakti ke-81 Postel di Bandung, Jawa Barat.

Mengusung tema “Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan sektor komunikasi nasional sekaligus membahas arah transformasinya di era digital.

Konektivitas Digital Perlu Diikuti Manfaat Nyata

Angga menilai keberhasilan pembangunan digital tidak tepat jika hanya diukur berdasarkan jumlah wilayah yang sudah mendapatkan akses internet.

Menurutnya, keberadaan jaringan harus memberikan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Teknologi seharusnya membantu meningkatkan kesempatan belajar, memperluas aktivitas ekonomi, serta mempermudah masyarakat mengakses layanan.

“Yang perlu terus kita tanyakan bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah terhubung, tetapi apa yang berubah setelah masyarakat itu terhubung?” ujar Angga.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan dampak lanjutan dari konektivitas. Ketika masyarakat sudah memperoleh akses internet, teknologi diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Bagi sektor pendidikan, akses digital dapat membuka lebih banyak sumber pembelajaran. Sementara bagi UMKM, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen di luar wilayah operasionalnya.

Peringatan 81 Tahun Postel Mengingat Sejarah Komunikasi

Peringatan Hari Bhakti ke-81 Postel juga memiliki kaitan dengan sejarah perjuangan mempertahankan infrastruktur komunikasi Indonesia.

Delapan puluh satu tahun lalu, para pemuda mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau PTT di Bandung dari kekuasaan Jepang. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari perjuangan untuk menguasai sarana komunikasi nasional setelah Indonesia merdeka.

Menurut Angga, bentuk perjuangan di sektor komunikasi saat ini telah berubah. Pemerintah dan pelaku industri tidak lagi menghadapi persoalan pengambilalihan sarana komunikasi seperti pada masa lalu.

“Tugas kita sekarang adalah memastikan Indonesia mampu membangun, menguasai, dan memanfaatkan kemajuan digital untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Angga.

Perubahan tersebut membuat penguasaan teknologi menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Infrastruktur, kemampuan industri, regulasi, serta kapasitas masyarakat perlu dikembangkan secara beriringan.

Kemenkomdigi Dorong Ekosistem Digital yang Inklusif

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mendorong pembangunan ekosistem digital melalui beberapa aspek yang saling berkaitan.

Ketersediaan jaringan menjadi fondasi pertama. Pemerintah perlu memastikan konektivitas memiliki jangkauan yang luas sekaligus kualitas yang memadai agar masyarakat dapat menggunakan layanan digital secara optimal.

Aspek ekonomi juga menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi diharapkan menciptakan peluang baru bagi masyarakat, pelaku usaha, dan sektor industri.

Selain itu, keamanan ruang digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi. Masyarakat membutuhkan lingkungan digital yang dapat dipercaya ketika menggunakan layanan maupun menjalankan aktivitas ekonomi secara daring.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan digital memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar pembangunan jaringan telekomunikasi.

Pemerintah Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Angga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menentukan kebijakan dan menyediakan kerangka regulasi.

Di sisi lain, industri berperan melalui investasi dan pengembangan inovasi. Pelaku sektor Postel juga memiliki pengalaman serta kapasitas teknis yang diperlukan untuk mendukung perkembangan infrastruktur komunikasi.

Kolaborasi diperlukan karena transformasi digital menyentuh berbagai bidang sekaligus. Pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan aktivitas sosial kini semakin berkaitan dengan teknologi.

“Kita boleh memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memastikan kemajuan teknologi menjadi kekuatan bagi kemajuan Indonesia,” ujar Angga.

Menurutnya, kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan perkembangan teknologi memberikan manfaat yang lebih luas.

Transformasi Digital Masuk Tahap Pemberdayaan

Perjalanan sektor komunikasi selama 81 tahun memperlihatkan perubahan dari infrastruktur Pos, Telegraf, dan Telepon menuju sistem komunikasi digital yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut juga menggeser kebutuhan masyarakat. Jika sebelumnya pembangunan berfokus pada penyediaan sarana komunikasi, kini perhatian semakin besar pada bagaimana sarana tersebut dimanfaatkan.

Karena itu, konektivitas perlu diterjemahkan menjadi pemberdayaan. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi sebagai alat belajar, bekerja, menjalankan usaha, serta memperoleh layanan pemerintah.

Ke depan, keberhasilan transformasi digital akan semakin berkaitan dengan kualitas pemanfaatan teknologi. Pemerintah dan industri perlu menjaga perluasan konektivitas sekaligus memastikan masyarakat mampu memperoleh manfaat dari ekosistem digital yang berkembang.

Dengan demikian, peringatan 81 tahun Postel tidak hanya menjadi pengingat perjalanan sejarah komunikasi Indonesia. Momentum tersebut juga menegaskan kebutuhan untuk mengarahkan kemajuan teknologi menuju manfaat yang lebih konkret bagi masyarakat.

Baca Juga “Pakar nilai konsep halal jadi ekosistem industri bernilai tambah“

The post Wamenkomdigi Dorong Digitalisasi PT Pos Beri Manfaat appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan air masyarakat, perlindungan lahan pertanian, hingga penanganan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga “Pemkot Cirebon kembangkan “urban farming” di setiap RW“

Sejak Juli hingga 24 September 2026, Kementerian PU telah melakukan penanganan di 3.288 lokasi. Dari jumlah tersebut, 2.553 lokasi berada di kawasan permukiman, 358 lokasi merupakan area persawahan, dan 377 lokasi berkaitan dengan penanganan karhutla.

Penanganan tersebut membantu menjaga sekitar 141.440 hektare sawah dari risiko gagal tanam dan gagal panen. Pada sektor kebutuhan domestik, pemerintah juga telah menyalurkan 48,9 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak.

Penyaluran Air Bersih Menjangkau 1,75 Juta Jiwa

Distribusi air menjadi salah satu langkah utama pemerintah untuk menjaga ketersediaan air selama kondisi kekeringan. Hingga 24 September 2026, Kementerian PU mencatat sekitar 1,75 juta jiwa telah menerima manfaat dari penyaluran air bersih.

Pemerintah mengerahkan mobil tangki dan hidran umum untuk menjangkau kawasan permukiman yang mengalami keterbatasan pasokan. Kementerian PU juga membangun sumur bor di sejumlah lokasi yang membutuhkan sumber air tambahan.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan air minum turut dilakukan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut diarahkan agar distribusi air dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Dody, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Menurut Dody, pemerintah perlu memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga produktivitas pertanian selama periode kekeringan.

Kementerian PU Lindungi 141.440 Hektare Sawah

Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga. Berkurangnya ketersediaan air juga dapat mengganggu kegiatan pertanian, terutama ketika pasokan irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan.

Karena itu, Kementerian PU melakukan penanganan pada 358 lokasi persawahan. Berbagai intervensi dilakukan untuk menjaga pasokan air menuju lahan pertanian.

Upaya tersebut mencakup pemompaan air sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, serta pembangunan saluran darurat.

Pemerintah juga menerapkan sistem pengaturan giliran dan distribusi air. Teknologi irigasi hemat air digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dari 358 lokasi persawahan tersebut, 272 lokasi telah selesai ditangani. Sementara itu, 86 lokasi lainnya masih berada dalam proses penanganan.

Melalui langkah tersebut, pemerintah mencatat sekitar 141.440 hektare sawah dapat terlindungi dari ancaman gagal tanam maupun gagal panen.

Penanganan Permukiman Dilakukan melalui Tangki dan Sumur Bor

Kawasan permukiman menjadi lokasi dengan jumlah penanganan terbesar. Dari 2.553 lokasi yang ditangani, sebanyak 2.077 lokasi telah selesai mendapatkan intervensi.

Sebanyak 476 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan. Pemerintah menyesuaikan bentuk bantuan dengan kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Distribusi melalui mobil tangki menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menjangkau masyarakat. Hidran umum juga dimanfaatkan sebagai titik pelayanan air bagi warga di wilayah terdampak.

Selain distribusi langsung, Kementerian PU membangun sumur bor untuk menambah sumber air. Pemerintah daerah dan perusahaan air minum dilibatkan agar pelayanan dapat berjalan secara terpadu.

Satgas Antisipasi El Nino Pantau Infrastruktur Air

Kementerian PU juga mengawal penanganan melalui Satuan Tugas Antisipasi El Nino. Tim tersebut melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi sumber dan infrastruktur air.

Bendungan, embung, serta jaringan irigasi menjadi bagian dari objek yang dipantau. Pemerintah ingin memastikan infrastruktur yang tersedia dapat digunakan secara optimal selama periode kekeringan.

Pemantauan juga diperlukan untuk menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. Setiap wilayah dapat menghadapi kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Kementerian PU memperkirakan dampak kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar distribusi air dan dukungan terhadap sektor pertanian dapat terus dilakukan.

“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata,” ujar Dody.

Pemerintah Perkuat Kolaborasi Hadapi Kekeringan

Penanganan kekeringan tidak dilakukan Kementerian PU secara sendiri. Pemerintah melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam berbagai kegiatan di wilayah terdampak.

Kolaborasi tersebut mencakup penyediaan air bersih dan pembangunan sumur bor. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan bantuan sekaligus mempercepat respons ketika kondisi sumber air memburuk.

Hingga 24 September 2026, sebanyak 3.288 lokasi telah mendapatkan penanganan. Capaian tersebut mencakup kebutuhan permukiman, perlindungan lahan pertanian, dan dukungan terhadap penanganan karhutla.

Dengan potensi kekeringan yang masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, pemerintah perlu mempertahankan pemantauan sumber air dan kesiapan distribusi. Optimalisasi infrastruktur air juga menjadi bagian penting untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan produksi pertanian.

Baca Juga “Utang Global Meledak Tersengat Lonjakan Imbal Hasil Obligasi“

The post Kementerian PU Salurkan 48,9 Juta Liter Air Bersih appeared first on beritabavet.id.

Perluasan akses listrik di wilayah terpencil Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTT untuk membuka akses jaringan ke 17 desa.

Pembangunan tersebut menghadapi tantangan karena jalur jaringan listrik berada di kawasan hutan. Karena itu, PLN dan DLHK menyepakati kerja sama pemanfaatan kawasan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Baca Juga “Cerita Gubernur BI Bagi THR Pakai QRIS: Anak Tinggal Tunjuk HP“

Kerja sama ini menjadi bagian dari Program Listrik Desa atau Lisdes. Program tersebut diarahkan untuk memperluas layanan listrik sehingga masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan dapat memperoleh akses energi.

General Manager PLN UIW NTT F. Eko Sulistyono mengatakan pemerataan listrik merupakan bagian dari tanggung jawab PLN dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Eko, PLN tidak hanya menjalankan fungsi sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik. PLN juga memiliki mandat untuk memperluas manfaat pembangunan melalui penyediaan akses energi bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Lima Kabupaten Masuk Program Perluasan Jaringan

Sebanyak 17 desa masuk dalam cakupan kerja sama PLN dan DLHK NTT. Lokasinya tersebar di lima kabupaten dengan jumlah desa yang berbeda-beda.

Kabupaten Sumba Timur menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak dalam kerja sama tersebut. Sebanyak sembilan desa di kabupaten itu masuk dalam rencana pembangunan jaringan.

Selanjutnya, empat desa berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Kupang memiliki dua desa yang termasuk dalam kerja sama.

Sementara itu, masing-masing satu desa berada di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai. Penyebaran lokasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jaringan diarahkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan perluasan infrastruktur listrik.

Jaringan Listrik Melintasi Kawasan Hutan Lindung

Tantangan utama pembangunan terletak pada kondisi wilayah yang dilalui jaringan. Infrastruktur listrik untuk 17 desa tersebut melewati kawasan hutan lindung yang berada dalam kewenangan DLHK NTT.

Kondisi itu membuat pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pekerjaan teknis di lapangan. PLN juga membutuhkan kepastian mengenai penggunaan kawasan agar pembangunan memiliki dasar perizinan yang sesuai.

Kesepakatan antara PLN dan DLHK kemudian menjadi salah satu tahapan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan adanya perjanjian kerja sama, proses pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas dan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.

Eko menyebut kepastian hukum sangat penting bagi pembangunan jaringan yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan. Menurutnya, koordinasi dengan DLHK membantu PLN menjalankan pembangunan secara lebih terarah.

“Kerja sama dengan DLHK Provinsi NTT menjadi pondasi penting agar pembangunan infrastruktur listrik desa berjalan cepat, aman, dan berpayung hukum,” ujar Eko.

Infrastruktur Mencakup Jaringan Tegangan Menengah

Jaringan yang akan dibangun memiliki panjang keseluruhan 36,29 kilometer. Infrastruktur tersebut terdiri atas beberapa komponen yang diperlukan untuk menyalurkan listrik hingga ke wilayah permukiman.

PLN akan membangun Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 kV. Pembangunan juga mencakup Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) bertegangan 380/220 Volt.

Selain jaringan penghantar, proyek tersebut meliputi pembangunan gardu distribusi dan tiang listrik. Sejumlah fasilitas penunjang lainnya juga disiapkan untuk mendukung sistem distribusi listrik di lokasi sasaran.

PLN NTT Selesaikan Lisdes di 158 Lokasi pada 2025

Perluasan jaringan pada 2026 melanjutkan pembangunan listrik desa yang telah dilakukan PLN NTT sebelumnya. Sepanjang 2025, PLN UIW NTT mencatat penyelesaian pembangunan listrik desa di 158 lokasi.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa perluasan elektrifikasi terus menjadi bagian dari kegiatan kelistrikan di NTT. Tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan daerah terpencil membuat pembangunan jaringan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.

Pada tahun ini, aspek perizinan menjadi perhatian khusus untuk proyek yang melewati kawasan hutan. Penyelesaian aspek administratif sejak awal dapat membantu mengurangi hambatan ketika pembangunan infrastruktur mulai dilaksanakan.

Bagi PLN, proses tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan jaringan yang dibangun memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perluasan layanan listrik dapat berjalan bersamaan dengan tata kelola kawasan.

PLN Dorong Kolaborasi Energi dan Lingkungan

Eko menyampaikan apresiasi kepada DLHK NTT atas dukungan terhadap proses legalitas pembangunan jaringan. Ia menilai koordinasi antarlembaga diperlukan karena proyek kelistrikan bersinggungan dengan pengelolaan kawasan hutan.

Pembangunan infrastruktur energi di kawasan hutan membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan aturan perlindungan lingkungan. Karena itu, kerja sama menjadi bagian penting agar pembangunan tidak mengabaikan ketentuan pemanfaatan kawasan.

Pendekatan tersebut juga memberikan kepastian bagi pelaksanaan proyek di lapangan. PLN dapat mempersiapkan pembangunan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama instansi terkait.

DLHK NTT Pastikan Proses Perizinan Berjalan

Kepala DLHK Provinsi NTT Sulastri H. I. Rasyid menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut. Ia juga mengapresiasi PLN yang dinilai proaktif dalam mengurus perizinan pembangunan jaringan.

Sulastri berharap pola koordinasi yang telah berjalan dapat diterapkan untuk lokasi lainnya. Sejumlah proses perizinan untuk kawasan yang belum tercakup dalam PKS masih berlangsung.

Menurutnya, penyelesaian seluruh proses tersebut penting agar pembangunan jaringan listrik di NTT memiliki kepastian hukum. Masyarakat juga diharapkan dapat segera merasakan manfaat ketika jaringan selesai dibangun dan layanan listrik mulai tersedia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PT PLN atas kerja sama dan koordinasi yang terjalin sangat baik, sehingga PKS ini dapat diselesaikan dengan lancar,” kata Sulastri.

Percepatan Lisdes Tetap Memperhatikan Aturan Kawasan

Kerja sama PLN dan DLHK NTT memberikan landasan bagi pembangunan jaringan listrik menuju 17 desa di lima kabupaten. Total jaringan yang melintasi kawasan hutan mencapai 36,29 kilometer.

Selain memperluas akses energi, pembangunan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dalam proyek infrastruktur yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Aspek teknis, perizinan, dan pengelolaan lingkungan perlu berjalan dalam satu proses.

Tahap berikutnya akan berfokus pada penyelesaian perizinan di lokasi lain yang masih diproses. Setelah aspek legalitas terpenuhi, pembangunan jaringan diharapkan dapat terus bergerak sehingga manfaat Program Listrik Desa semakin luas dirasakan masyarakat NTT.

Baca Juga “PTK revitalisasi 57 perpustakaan guna tingkatkan literasi kemaritiman“

The post PLN-DLHK NTT Percepat Listrik Desa di 17 Desa Pelosok appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprioritaskan anggaran keselamatan transportasi dalam penyusunan pagu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2027.

Alokasi untuk kebutuhan keselamatan transportasi mencapai Rp10,90 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total pagu Kemenhub 2027 yang ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.

Baca Juga “OJK Perketat Keamanan Siber Sektor Keuangan, Kebocoran Data Jadi Risiko“

Kebijakan tersebut dilakukan melalui rekomposisi anggaran. Pemerintah menyesuaikan alokasi antarunit organisasi tanpa mengubah jumlah keseluruhan pagu yang telah ditetapkan.

Langkah ini menempatkan aspek keselamatan sebagai salah satu kebutuhan utama dalam pelaksanaan program transportasi nasional. Prioritas tersebut mencakup kebutuhan penyelenggaraan transportasi yang aman bagi masyarakat.

Pagu Kemenhub 2027 Ditetapkan Rp32,93 Triliun

Pagu anggaran Kemenhub untuk tahun 2027 ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Surat bersama tersebut tertanggal 5 Agustus 2026. Dokumen itu menjadi dasar bagi Kemenhub dalam menyusun kembali komposisi anggaran untuk tahun anggaran mendatang.

Menhub Dudy menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta. Menurutnya, Kemenhub tetap mempertahankan total pagu sebesar Rp32,93 triliun dalam proses rekomposisi.

Penetapan pagu tersebut menjadi dasar bagi kementerian untuk menentukan pembagian anggaran sesuai kebutuhan program. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan agenda yang dinilai membutuhkan dukungan anggaran.

Rekomposisi Anggaran Tidak Mengubah Total Pagu Kemenhub

Kemenhub mengusulkan perubahan komposisi anggaran melalui surat Menteri Perhubungan tertanggal 15 September 2026.

Rekomposisi tersebut tidak menambah ataupun mengurangi total pagu Kemenhub. Nilai anggaran tetap berada pada angka Rp32,93 triliun.

Anggaran Disesuaikan dengan Kebutuhan Prioritas

Melalui rekomposisi, Kemenhub mengatur kembali distribusi anggaran antarunit organisasi. Tujuannya agar penggunaan anggaran lebih selaras dengan kebutuhan program yang menjadi prioritas.

Salah satu fokus utama dalam penyesuaian tersebut adalah keselamatan transportasi. Kemenhub menyiapkan alokasi Rp10,90 triliun untuk mendukung kebutuhan keselamatan.

Besaran tersebut menunjukkan porsi yang signifikan dari total pagu kementerian. Jika dibandingkan dengan total Rp32,93 triliun, alokasi keselamatan mencapai sekitar sepertiga dari pagu Kemenhub.

Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas memungkinkan kementerian menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan penyelenggaraan transportasi. Keselamatan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada pengguna transportasi.

Menhub Tekankan Pentingnya Keselamatan Transportasi

Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dudy menjelaskan bahwa rekomposisi dilakukan setelah pemerintah menetapkan pagu anggaran Kemenhub untuk 2027.

“Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Ibu Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Perhubungan ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun,” kata Dudy dalam rapat kerja tersebut.

Pernyataan itu menjadi dasar penjelasan pemerintah mengenai perubahan komposisi anggaran. Kemenhub tetap mempertahankan nilai pagu, tetapi mengatur distribusinya berdasarkan kebutuhan prioritas.

Keselamatan Menjadi Bagian Penting Program Transportasi 2027

Alokasi Rp10,90 triliun untuk keselamatan menjadi salah satu komponen penting dalam rancangan anggaran Kemenhub 2027. Anggaran tersebut berada dalam kerangka total pagu kementerian sebesar Rp32,93 triliun.

Prioritas keselamatan juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga kualitas pelayanan transportasi. Pengelolaan keselamatan diperlukan pada berbagai kegiatan operasional dan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Namun, rincian mengenai pembagian Rp10,90 triliun berdasarkan moda atau unit kerja masih menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran. Informasi tersebut diperlukan untuk melihat secara lebih detail program keselamatan yang akan mendapat pendanaan.

Rekomposisi anggaran selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan pemerintah bersama DPR RI. Tahapan tersebut akan menentukan komposisi akhir anggaran Kemenhub untuk tahun 2027.

Dengan total pagu yang tetap Rp32,93 triliun, Kemenhub perlu memastikan setiap alokasi mendukung target program yang telah ditetapkan. Prioritas keselamatan sebesar Rp10,90 triliun menjadi salah satu fokus yang akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program transportasi tahun depan.

Baca Juga “Kadin dukung rencana pemerintah beri insentif bagi industri tekstil“

The post Menhub Utamakan Anggaran Keselamatan Rp10,90 Triliun appeared first on beritabavet.id.

Festival Jaranan Trenggalek Terbuka (FJTT) ke-30 mendapat momentum baru setelah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong festival tersebut tidak berhenti sebagai agenda seni, tetapi berkembang menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat.

FJTT berlangsung di Alun-Alun Trenggalek, Jawa Timur, mulai 20 hingga 26 September 2026. Penyelenggaraan tahun ini menghadirkan kelompok jaranan dari berbagai daerah dan menjadi bagian dari 125 agenda KEN 2026 yang tersebar di 38 provinsi.

Menurut Novita, perjalanan FJTT selama tiga dekade telah membentuk ekosistem seni yang memiliki potensi ekonomi. Momentum masuknya festival ke dalam KEN dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan promosi kesenian jaranan Trenggalek.

Baca Juga “Ekonom Prediksi BI Rate Naik 25 Bps, Ini Alasannya“

“Jaranan bukan sekadar pertunjukan. Di setiap geraknya ada cerita, di setiap iramanya ada perjalanan, dan di setiap pertunjukannya ada semangat masyarakat menjaga warisan dari generasi ke generasi,” ujar Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

FJTT Berpeluang Memperluas Promosi Jaranan Trenggalek

Masuknya FJTT dalam KEN 2026 memberikan ruang promosi yang lebih luas bagi kesenian jaranan. Kementerian Pariwisata menempatkan KEN sebagai program yang menghimpun berbagai agenda budaya, seni, musik, kuliner, dan karnaval dari berbagai daerah.

Novita mengatakan peluang tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut dia, meningkatnya popularitas festival perlu diikuti dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal.

“Masuk KEN bukan sekadar label. Ini kesempatan membuat jaranan Trenggalek dikenal lebih luas, tetapi setelah dikenal, harus ada dampaknya, wisatawan datang, UMKM bergerak, seniman mendapat ruang, dan ekonomi lokal tumbuh,” ujarnya.

Ia juga melihat jaranan, terutama Turonggo Yakso, dapat menjadi salah satu identitas budaya yang memperkuat citra Trenggalek. Pengembangannya tetap perlu mempertahankan nilai dan akar tradisi yang melekat pada kesenian tersebut.

Festival Budaya Diharapkan Terhubung dengan UMKM

Novita mendorong penyelenggara dan pemangku kepentingan menghubungkan FJTT dengan sektor ekonomi yang berada di sekitar kegiatan festival.

Rangkaian festival dapat dikaitkan dengan destinasi wisata, kuliner daerah, produk kriya, UMKM, penginapan, transportasi, hingga industri kreatif. Pola tersebut dapat membuat pergerakan pengunjung memberikan efek yang lebih luas di luar lokasi pertunjukan.

Kementerian Pariwisata sendiri menyebut KEN 2026 diarahkan untuk memperkuat event daerah sebagai daya tarik wisata sekaligus mendorong pemerataan dampak ekonomi. Tahun ini terdapat 125 event terpilih dari 38 provinsi dalam kalender KEN.

Dengan konteks tersebut, FJTT memiliki ruang untuk mengembangkan festival sebagai bagian dari pengalaman wisata di Trenggalek. Pengunjung tidak hanya datang menyaksikan pertunjukan, tetapi juga dapat menikmati produk dan destinasi yang tersedia di daerah tersebut.

Novita menekankan bahwa ukuran keberhasilan festival budaya tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penonton. Manfaat yang diterima seniman, pelaku UMKM, pekerja pariwisata, dan masyarakat sekitar juga menjadi bagian penting.

“Event budaya yang baik bukan hanya membuat penonton pulang membawa pengalaman. Event yang baik juga membuat masyarakat lokal pulang membawa manfaat ekonomi,” kata Novita.

FJTT Ke-30 Berlangsung Selama Sepekan

FJTT ke-30 resmi dibuka di Alun-Alun Trenggalek pada Minggu, 20 September 2026. Festival tersebut berlangsung selama tujuh hari hingga 26 September dan menjadi bagian dari kalender KEN 2026.

Penyelenggaraan tahun ini diikuti puluhan kelompok seni jaranan dari berbagai daerah. Pertunjukan jaranan Turonggo Yakso dan barongan turut menjadi bagian dari agenda pembukaan festival.

FJTT bukan agenda yang baru muncul dalam kalender pariwisata daerah. Penyelenggaraannya telah berlangsung selama puluhan tahun dan pada 2026 mencapai edisi ke-30.

Konsistensi tersebut menjadi modal bagi Trenggalek untuk memperkenalkan kesenian jaranan kepada audiens yang lebih luas. Masuknya FJTT dalam KEN kemudian membuka saluran promosi tambahan melalui jaringan agenda pariwisata nasional.

Kolaborasi Dibutuhkan untuk Memperluas Dampak FJTT

Novita mendorong pemerintah daerah, komunitas seni, pelaku UMKM, sektor pariwisata, dan pemerintah pusat membangun kolaborasi dalam mengembangkan FJTT.

Promosi festival ke tingkat nasional dan internasional dinilai perlu berjalan bersama dengan penguatan ekosistem pendukung. Kesiapan destinasi, produk ekonomi kreatif, akomodasi, transportasi, serta ruang bagi seniman menjadi bagian yang dapat dikembangkan.

“Jaranan bukan sekadar pertunjukan. Di setiap geraknya ada cerita, di setiap iramanya ada perjalanan, dan di setiap pertunjukannya ada semangat masyarakat menjaga warisan dari generasi ke generasi,” kata Novita.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga keberlanjutan kesenian tersebut dengan memberikan ruang bagi generasi muda. Regenerasi menjadi salah satu faktor penting agar tradisi jaranan tetap berkembang tanpa kehilangan identitasnya.

“Mari kita jadikan jaranan sebagai kebanggaan bersama. Rawat budayanya, dukung senimannya, dan beri ruang kepada generasi muda. Mari kita dorong Trenggalek untuk siap menjadi rumah jaranan dunia,” ucapnya.

Masuknya FJTT ke KEN 2026 memberikan konteks baru bagi pengembangan festival tersebut. Selain menjadi ruang pertunjukan budaya, agenda ini memiliki peluang untuk mempertemukan seni, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengembangan manfaat tersebut membutuhkan kesinambungan setelah festival berakhir. Promosi, keterlibatan pelaku usaha lokal, regenerasi seniman, serta penguatan produk wisata dapat menjadi bagian dari upaya memperpanjang dampak FJTT bagi Trenggalek.

Baca Juga “Perhapi: Uji tuntas akuisisi perusahaan tambang perlu telusuri izin“

The post Anggota DPR Dorong FJTT Gerakkan Pariwisata Trenggalek appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk membahas rencana pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di Bogor, Jawa Barat.

Rencana tersebut muncul setelah pemerintah melihat peluang pemanfaatan aset negara untuk menyediakan hunian terjangkau di kawasan perkotaan. Konsep TOD memungkinkan pembangunan tempat tinggal berada dekat dengan simpul transportasi publik.

Baca Juga “Amran Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Mafia Beras: Kita Berhadapan!“

Maruarar mengatakan dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Utama KAI dan Direktur Utama BRI. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan pemanfaatan lahan milik KAI di Bogor untuk proyek hunian.

“Saya sudah janjian sama Dirut KAI dan Dirut BRI, ada lahan di Bogor,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Lahan KAI Berpotensi Mendukung Hunian TOD di Bogor

Maruarar menjelaskan rencana di Bogor mengikuti pola kolaborasi yang sebelumnya diterapkan pemerintah melalui pembangunan hunian TOD di kawasan Manggarai, Jakarta.

Pada proyek tersebut, KAI bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk mengembangkan hunian di kawasan yang terintegrasi dengan transportasi kereta api.

Menurut Maruarar, pola serupa berpotensi diterapkan di Bogor dengan melibatkan KAI dan BRI. Lahan yang dimiliki KAI menjadi salah satu aset yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan hunian tersebut.

“Kemarin itu KAI dan BTN, ini yang berikutnya di Bogor ada lahan KAI nanti dengan BRI,” kata Maruarar.

Rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Pertemuan antara kementerian, KAI, dan BRI menjadi bagian penting untuk melihat kesiapan lahan, skema pembiayaan, serta bentuk kerja sama yang memungkinkan.

Pemerintah Fokus Bangun Rusun Subsidi di Perkotaan

Selain mendorong proyek TOD, Kementerian PKP juga memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan.

Pemerintah berupaya memanfaatkan aset negara untuk mendukung penyediaan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Strategi ini dinilai relevan karena harga dan ketersediaan lahan menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan di kota besar.

Pemerintah juga telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan rusun. Salah satunya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Astra.

Dukungan lain berupa pemanfaatan lahan dari sejumlah pihak juga diarahkan untuk memperluas pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pendekatan berbasis aset tersebut dapat membantu pemerintah mengembangkan hunian di lokasi yang memiliki akses terhadap transportasi dan fasilitas perkotaan. Dengan demikian, masyarakat berpeluang memperoleh tempat tinggal yang lebih dekat dengan pusat aktivitas.

Hunian Manggarai Menjadi Contoh Kolaborasi KAI dan BTN

Pengembangan hunian TOD Manggarai menjadi salah satu contoh pemanfaatan aset negara untuk menyediakan perumahan rakyat.

Dalam proyek tersebut, KAI berkolaborasi dengan BTN untuk mengembangkan hunian terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta. Lokasi tersebut memiliki akses langsung terhadap jaringan transportasi kereta sehingga konsep TOD dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan.

Maruarar sebelumnya berharap model hunian seperti di Manggarai dapat dikembangkan di lokasi lain. Bogor menjadi salah satu wilayah yang kini masuk dalam pembahasan pemerintah karena adanya lahan KAI yang berpotensi dimanfaatkan.

Dari sisi pembiayaan, BTN menyiapkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Skema tersebut menggunakan suku bunga sebesar 6 persen hingga kredit lunas.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema pembiayaan jangka panjang tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian di kawasan perkotaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nixon setelah kegiatan groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta pada Jumat, 18 September.

Menurut Nixon, tenor panjang dapat membantu menyesuaikan cicilan dengan kemampuan masyarakat. Kepastian suku bunga juga menjadi bagian dari skema pembiayaan yang ditawarkan untuk hunian tersebut.

Rencana TOD Bogor Masih Memerlukan Pembahasan Lanjutan

Rencana pembangunan hunian TOD di Bogor menunjukkan upaya pemerintah memperluas penyediaan rumah terjangkau melalui kolaborasi lintas lembaga.

Keterlibatan KAI dapat mendukung aspek penyediaan lahan dan integrasi dengan transportasi. Sementara itu, perbankan memiliki peran dalam menyiapkan skema pembiayaan agar hunian dapat diakses masyarakat.

Pertemuan antara Menteri PKP, KAI, dan BRI nantinya menjadi tahap penting untuk membahas kelayakan rencana tersebut secara lebih rinci.

Jika kerja sama dapat direalisasikan, konsep hunian berbasis TOD di Bogor berpotensi menjadi bagian dari pengembangan perumahan perkotaan yang terhubung dengan transportasi publik.

Pemerintah juga perlu memastikan aspek tata ruang, akses transportasi, harga hunian, serta kemampuan pembiayaan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan hunian tidak hanya berfokus pada jumlah rumah, tetapi juga lokasi dan keterjangkauannya.

Baca Juga “Gorontalo Utara siapkan 20.000 hektare lahan untuk pengembangan jagung“

The post Menteri PKP Temui KAI dan BRI Bahas Hunian TOD Bogor appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan sampah yang dinilai sudah berada dalam kondisi darurat.

Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 berlangsung di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fasilitas tersebut akan mengolah sampah perkotaan menjadi energi listrik dengan dukungan teknologi pengolahan yang dirancang untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Baca Juga “Komisi I DPR Buka Suara soal Kasus Kematian Serda Ahmad“

Zulkifli mengatakan pemerintah menyederhanakan proses pembangunan PSEL agar proyek dapat berjalan lebih cepat. Menurutnya, penyederhanaan regulasi diperlukan karena persoalan sampah membutuhkan penanganan segera.

Pemerintah Sederhanakan Proses Pembangunan PSEL

Zulkifli menjelaskan pemerintah sebelumnya menghadapi banyak aturan yang membuat pembangunan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan proses panjang. Pemerintah kemudian memangkas berbagai ketentuan tersebut untuk mempercepat realisasi proyek.

“Dulu ada sekitar 160 aturan yang membuat prosesnya rumit, sekarang sudah kita pangkas menjadi tiga saja,” ujar Zulkifli di Kabupaten Bogor.

Menurut dia, penyederhanaan tersebut diharapkan mempercepat pembangunan fasilitas PSEL. Proyek yang berjalan lebih cepat juga diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 sebagai salah satu dasar percepatan pembangunan fasilitas PSEL. Regulasi tersebut juga menjadi kerangka pengembangan pengolahan sampah perkotaan menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

PSEL Bogor Raya 1 Masuki Tahap Pembangunan

PSEL Bogor Raya 1 dikembangkan oleh PT Daya Energi Bersih Nusantara bersama entitas pelaksana proyek. Fasilitas tersebut menjadi salah satu proyek PSEL yang masuk dalam gelombang awal pembangunan bersama proyek di Denpasar Raya dan Kota Bekasi.

Proyek Bogor Raya mencakup kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Pengembangan fasilitas tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Danantara sebelumnya menetapkan Zhejiang Weiming Environment Protection sebagai mitra pengelola PSEL Bogor Raya. Pemilihan tersebut dilakukan melalui proses seleksi untuk mendukung pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

Fasilitas Ditargetkan Olah 1.500 Ton Sampah per Hari

PSEL Bogor Raya 1 dirancang dengan kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah setiap hari. Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2028.

Berdasarkan informasi terbaru, proyek tersebut diproyeksikan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah setiap tahun. Kapasitas tersebut setara sekitar 45 persen dari timbulan sampah yang dapat diolah di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Sampah yang diproses nantinya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Dengan mekanisme tersebut, proyek tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga menghubungkan pengelolaan limbah dengan kebutuhan energi.

Proyek PSEL Diproyeksikan Kurangi Beban TPA

Pengembangan PSEL Bogor Raya 1 juga membawa target pengurangan dampak lingkungan. Danantara memproyeksikan fasilitas tersebut dapat menekan emisi dari TPA hingga 80 persen.

Proyek ini juga diperkirakan mengurangi emisi karbon sekitar 640.000 ton setara CO2 setiap tahun. Selain itu, kebutuhan terhadap lahan TPA diproyeksikan dapat berkurang hingga 80 persen.

Pencapaian target tersebut tetap bergantung pada kesiapan fasilitas, pasokan sampah, teknologi pengolahan, serta penerapan standar lingkungan. Karena itu, pembangunan PSEL membutuhkan pengawasan dan tata kelola yang konsisten sejak tahap konstruksi hingga operasi.

PSEL Buka Peluang Lapangan Kerja Hijau

Manfaat proyek juga diarahkan pada aspek ekonomi masyarakat sekitar. PSEL Bogor Raya 1 diproyeksikan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja.

Lapangan kerja tersebut menjadi bagian dari peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dan energi. Kehadiran fasilitas juga diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan energi bersih.

Danantara menempatkan aspek pemberdayaan ekonomi lokal sebagai salah satu tujuan pengembangan PSEL. Dengan demikian, manfaat proyek tidak hanya diukur dari kapasitas pengolahan sampah dan produksi energi.

PSEL Bogor Raya Dorong Ekonomi Sirkular

Pengembangan PSEL diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah yang harus ditempatkan di TPA, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi.

Konsep tersebut sejalan dengan upaya membangun ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dapat mengurangi volume limbah sekaligus menciptakan nilai tambah dari material yang sebelumnya berakhir di tempat pembuangan.

Penerapan model ini tetap membutuhkan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Ketersediaan pasokan sampah dengan volume dan karakteristik yang sesuai menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan operasional PSEL.

Pemerintah Siapkan Pengembangan PSEL di Berbagai Daerah

PSEL Bogor Raya 1 merupakan bagian dari program pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi secara bertahap. Pada gelombang awal, proyek Bogor Raya, Kota Bekasi, dan Denpasar Raya telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

Danantara kemudian melanjutkan proses pengembangan ke lokasi lain. Pada tahap kedua, seleksi mitra mencakup delapan lokasi yang meliputi 20 kabupaten dan kota.

Pemerintah menempatkan percepatan PSEL sebagai salah satu bagian dari penanganan persoalan sampah perkotaan. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan berjalan bersama penguatan pengelolaan sampah di daerah.

PSEL Bogor Raya 2 Disiapkan di Kota Bogor

Selain Bogor Raya 1 di Galuga, pengembangan berikutnya mencakup PSEL Bogor Raya 2 di kawasan Kayumanis, Kota Bogor. Fasilitas tersebut direncanakan mengolah sampah yang berasal dari Kota Bogor dan Kota Depok.

Pengembangan beberapa fasilitas di kawasan Bogor menunjukkan pendekatan berbasis aglomerasi dalam menangani persoalan sampah. Model tersebut memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan kebutuhan kawasan dengan memperhitungkan volume dan sumber timbulan.

Keberadaan PSEL Bogor Raya 1 dan rencana Bogor Raya 2 diharapkan memperkuat kapasitas pengolahan sampah di kawasan tersebut. Namun, keberhasilan program tetap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.

PSEL Diharapkan Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

PSEL Bogor Raya 1 membawa beberapa target sekaligus, mulai dari pengolahan sampah, produksi energi, pengurangan emisi, hingga penciptaan lapangan kerja. Pemerintah melihat kombinasi manfaat tersebut sebagai bagian dari upaya menangani kondisi persampahan secara lebih terintegrasi.

Bagi masyarakat, manfaat proyek akan sangat bergantung pada kemampuan fasilitas mengolah sampah secara konsisten dan memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan yang baik juga diperlukan agar manfaat ekonomi dan energi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

Dengan target operasi pada pertengahan 2028, pembangunan PSEL Bogor Raya 1 akan memasuki sejumlah tahapan penting sebelum fasilitas beroperasi penuh. Pemerintah dan pengembang perlu memastikan kesiapan lahan, teknologi, pasokan sampah, serta tata kelola agar manfaat proyek dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Baca Juga “Pemkot Cirebon sebut Pelabuhan Ikan Kejawanan dilengkapi unit pengolah“

The post Menko Pangan: Proyek PSEL Beri Manfaat bagi Masyarakat appeared first on beritabavet.id.

Produk impor tetap dapat masuk ke Indonesia menjelang penerapan tahap berikutnya kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan termasuk ketentuan larangan dan pembatasan atau lartas impor.

Pernyataan tersebut menjelaskan perbedaan antara proses masuknya barang ke Indonesia dan kewajiban saat produk tersebut diedarkan di dalam negeri. Produk impor tetap dapat memasuki wilayah Indonesia, tetapi pemenuhan ketentuan halal menjadi persyaratan dalam peredarannya sesuai jenis produk dan regulasi yang berlaku.

Sertifikasi Halal Bukan Ketentuan Lartas Impor

Budi Santoso menyampaikan penjelasan tersebut setelah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta. Menurut dia, sertifikasi halal tidak ditempatkan sebagai instrumen lartas yang menentukan boleh atau tidaknya barang impor masuk ke Indonesia.

“Jadi, sertifikasi halal itu bukan lartas ya, bukan lartas impor. Artinya barang masuk impor masih boleh, tetapi ketika beredar ya itu harus dapat sertifikasi,” kata Budi.

Dengan ketentuan tersebut, importir tetap dapat menjalankan kegiatan pemasukan barang. Namun, produk yang masuk dalam kategori wajib halal harus memenuhi persyaratan sebelum diedarkan kepada konsumen di Indonesia.

Pemerintah Siapkan Penerapan Wajib Halal Oktober 2026

Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan penerapan kewajiban tersebut. BPJPH sebelumnya juga menggelar koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola produk impor menjelang 18 Oktober 2026.

Baca Juga “Mendag Ungkap Aturan Baru Produk Impor Jelang Wajib Halal Oktober 2026“

Budi mengatakan pemerintah terus berkoordinasi mengenai persiapan implementasi kewajiban sertifikasi halal. Koordinasi tersebut turut mencakup produk impor yang akan beredar di pasar domestik.

Penerapan tahap berikutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

BPJPH juga menegaskan bahwa implementasi pada 18 Oktober 2026 mencakup sejumlah kategori produk, termasuk produk usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri sesuai ketentuan masing-masing.

Produk Impor Tetap Wajib Memenuhi Ketentuan Halal

Kebijakan tersebut tidak berarti produk impor terbebas dari kewajiban sertifikasi halal. Produk yang termasuk kategori wajib halal tetap harus memenuhi ketentuan sebelum beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

BPJPH telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan pada 7 Agustus dan diundangkan pada 10 Agustus 2026.

Aturan tersebut menjadi pedoman untuk memastikan produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memenuhi ketentuan jaminan produk halal. BPJPH menyebut regulasi itu sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Cakupan Produk Wajib Halal Semakin Luas

Tahap kewajiban yang berlaku mulai 18 Oktober 2026 mencakup berbagai kelompok produk. Di antaranya makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, serta produk kimiawi dan rekayasa genetik.

Kategori lain mencakup obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah barang gunaan. Cakupan tersebut juga mencakup produk impor sesuai jenis dan ketentuan yang berlaku.

Perluasan tersebut membuat kesiapan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Importir perlu memastikan status halal produk serta mekanisme pengakuan sertifikat dari lembaga halal luar negeri.

Sertifikat Halal Luar Negeri Memiliki Mekanisme Pengakuan

Untuk produk yang memperoleh sertifikat halal dari luar negeri, pemerintah menyediakan mekanisme pengakuan melalui kerja sama dengan lembaga halal luar negeri. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola produk impor dalam sistem jaminan produk halal Indonesia.

Data BPJPH yang disampaikan pada akhir Agustus 2026 menunjukkan Indonesia telah menandatangani Mutual Recognition Agreement atau MRA dengan 116 lembaga halal luar negeri dari 199 lembaga yang mengajukan kerja sama.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengelola produk halal dari berbagai negara. Dengan adanya pengakuan, proses pemastian status halal produk impor dapat mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

BPJPH Perkuat Kepastian bagi Importir dan Konsumen

BPJPH menyatakan penerbitan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 bertujuan memberikan kepastian halal sekaligus kepastian usaha. Regulasi tersebut mengatur pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk dan beredar di Indonesia.

Bagi konsumen, ketentuan tersebut memberikan dasar untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal sesuai regulasi. Bagi pelaku usaha, aturan tersebut memberikan kerangka yang lebih jelas dalam memenuhi kewajiban terhadap produk impor.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi menjelang pemberlakuan kebijakan. Pada 7 September 2026, KSP bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan implementasi Wajib Halal 2026.

Implementasi Wajib Halal Masuk Tahap Penting

Pernyataan Mendag memberikan penegasan bahwa pemberlakuan kewajiban halal tidak otomatis menghentikan pemasukan produk impor. Fokus pemerintah berada pada pemenuhan ketentuan ketika produk yang termasuk kategori wajib halal akan beredar di pasar Indonesia.

Bagi importir, periode menjelang 18 Oktober 2026 menjadi waktu penting untuk memastikan dokumen dan status sertifikasi produk sesuai ketentuan. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga koordinasi antara kebijakan perdagangan dan sistem jaminan produk halal.

Dengan demikian, produk impor tetap dapat masuk Indonesia, tetapi pemenuhan kewajiban halal tetap menjadi bagian penting dalam proses peredarannya. Kebijakan ini akan memasuki tahap lebih luas pada 18 Oktober 2026 dengan cakupan produk yang semakin beragam.

Baca Juga “Jelang Wajib Halal Oktober, Kemendag Jamin Distribusi Impor Lancar“

The post Mendag: Produk Impor Tetap Bisa Masuk Jelang Wajib Halal appeared first on beritabavet.id.