Perkembangan ekonomi kreatif mendorong munculnya berbagai bentuk koperasi baru yang melibatkan generasi muda. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut koperasi berbasis sektor kreatif, seperti koperasi konten kreator, animator, hingga petani milenial, mulai berkembang sebagai bentuk adaptasi koperasi terhadap kebutuhan zaman.

Baca Juga “Menko Airlangga Pede Ekonomi Tumbuh di Atas 5 Persen Kuartal II-2026“

Menurut Ferry, meningkatnya minat anak muda terhadap koperasi menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap lembaga ekonomi berbasis anggota tersebut. Koperasi kini tidak hanya bergerak pada sektor usaha konvensional, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku industri digital dan ekonomi kreatif.

Koperasi Konten Kreator dan Animator Mulai Mendapat Perhatian Anak Muda

Saat memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Medan, Ferry Juliantono mengatakan Kementerian Koperasi telah menerima pendaftaran sejumlah koperasi yang diprakarsai oleh generasi muda.

Ia menjelaskan, beberapa koperasi baru bergerak di bidang yang sebelumnya belum banyak dikaitkan dengan koperasi, seperti produksi konten digital, animasi, dan sektor kreatif lainnya. Perkembangan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa literasi koperasi di kalangan generasi muda semakin meningkat.

“Saat ini kami menerima pendaftaran koperasi mulai dari koperasi konten kreator, animator dan lainnya, bahkan kalau di kampus HKBP Nommensen ini ada koperasi mahasiswa. Kami siap mendampingi agar tumbuh lebih besar,” ujar Ferry.

Kementerian Koperasi berkomitmen memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi baru tersebut mampu berkembang secara profesional. Dukungan yang diberikan mencakup pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, hingga fasilitasi pengembangan usaha.

Koperasi Dinilai Relevan untuk Ekonomi Digital dan Kreatif

Ferry menilai koperasi tetap memiliki peran penting di tengah perubahan ekonomi modern. Model usaha berbasis anggota tersebut dianggap sesuai dengan karakter generasi muda yang banyak bergerak dalam sektor kreatif dan digital.

Melalui koperasi, para pelaku ekonomi kreatif dapat membangun jaringan kerja sama, memperkuat kapasitas bisnis, serta meningkatkan daya tawar dalam industri yang semakin kompetitif.

Bagi konten kreator, animator, dan pelaku industri kreatif lainnya, koperasi dapat menjadi wadah untuk mengelola berbagai kebutuhan usaha secara bersama. Mulai dari pengembangan produksi, pemasaran karya, akses pembiayaan, hingga peningkatan kemampuan anggota.

Pemerintah melihat potensi besar dari keterlibatan generasi muda dalam koperasi karena kelompok tersebut memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan tren ekonomi baru.

Kemenkop Dorong Anak Muda Terlibat dalam Koperasi Desa Merah Putih

Selain mendorong pembentukan koperasi kreatif, Ferry juga mengajak generasi muda berperan aktif dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa Merah Putih (Simkopdes) hingga 27 Juli 2026, sebanyak 83.382 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, sebagian besar koperasi tersebut masih berada dalam tahap pengembangan. Tidak seluruhnya telah memiliki fasilitas pendukung seperti gerai usaha, gudang, maupun infrastruktur operasional lainnya.

Sebagai langkah awal, sekitar 1.000 KDKMP di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah mulai menjalankan kegiatan usaha. Pengembangan tersebut menjadi contoh awal implementasi koperasi desa yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KDKMP Buka Peluang Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Lulusan Muda

Ferry menjelaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki tujuh unit usaha yang dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi. Lulusan perguruan tinggi dinilai memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu pengelolaan koperasi secara lebih modern.

Keterlibatan anak muda diharapkan dapat membawa inovasi baru dalam pengelolaan koperasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital, pengembangan strategi pemasaran, serta peningkatan efisiensi operasional.

Ferry juga menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan koperasi melalui riset, pendampingan, dan pemberian masukan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Ia mengapresiasi Universitas HKBP Nommensen yang menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan KDKMP di Sumatera Utara. Kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat dinilai dapat mempercepat penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pengembangan Koperasi Membutuhkan Penyesuaian dengan Potensi Daerah

Menurut Ferry, proses pengembangan KDKMP masih membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Setiap koperasi perlu menyesuaikan jenis usaha dengan potensi, kebutuhan, serta karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Pendekatan tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.

Dengan semakin banyaknya koperasi berbasis kreativitas dan keterlibatan generasi muda, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Transformasi koperasi melalui inovasi digital dan sektor kreatif menjadi langkah penting untuk memastikan koperasi tetap relevan di masa depan.

Kehadiran koperasi konten kreator, animator, dan berbagai sektor kreatif lainnya menunjukkan bahwa model koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern. Dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat daya saing koperasi sekaligus membuka peluang usaha baru bagi generasi muda.

Baca Juga “Airlangga sebut ekonomi kuartal II-2026 masih tumbuh di atas 5 persen“

The post Menkop: Koperasi Konten Kreator dan Animator Bermunculan appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah menyiapkan tiga langkah strategis untuk mempercepat pengembangan koperasi di Indonesia. Strategi tersebut bertujuan menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas manfaat bagi anggota dan pelaku usaha kecil.

Baca Juga “Nilai Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Tertinggi di Jawa Timur“

Dalam acara silaturahmi bersama tokoh ulama dan pegiat koperasi di Pendopo Agung Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Selasa, Ferry menegaskan bahwa koperasi harus bertransformasi agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.

Bangun Citra Koperasi agar Lebih Dekat dengan Generasi Muda
Langkah pertama yang disiapkan pemerintah adalah memperbaiki citra koperasi agar lebih menarik bagi generasi muda. Pemerintah ingin menghadirkan wajah koperasi yang modern, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut Ferry, koperasi tidak boleh dipandang sebagai lembaga ekonomi konvensional yang tertinggal. Koperasi perlu tampil sebagai wadah usaha yang mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk anak muda yang ingin membangun bisnis.

Transformasi citra tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan koperasi. Dengan keterlibatan generasi baru, koperasi dapat berkembang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Bisnis Koperasi
Strategi kedua berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola koperasi. Pemerintah mendorong penguatan kelembagaan, pengembangan model bisnis, serta peningkatan kemampuan usaha agar koperasi mampu bersaing.

Ferry menjelaskan bahwa koperasi harus memiliki pengelolaan profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada anggota. Penguatan manajemen menjadi faktor penting dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah mendorong koperasi untuk mengembangkan sektor usaha yang sesuai dengan potensi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lebih banyak peluang kerja.

Digitalisasi Jadi Kunci Transformasi Layanan Koperasi
Langkah ketiga yang menjadi perhatian pemerintah adalah mempercepat pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas koperasi. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan usaha.

Ferry menyebut transformasi digital dapat membantu koperasi menjalankan operasional secara lebih efektif. Teknologi juga dapat mendukung pengelolaan data, pelayanan anggota, hingga pengembangan pasar.

Penerapan sistem digital diharapkan membuat koperasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dengan begitu, koperasi dapat bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

18.285 Koperasi Desa Merah Putih Telah Dibangun
Selain menyiapkan strategi percepatan koperasi secara umum, pemerintah juga melanjutkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 18.285 unit KDKMP telah selesai dibangun.

Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 30 ribu unit hingga Agustus 2026. Untuk mendukung pengelolaan koperasi, pemerintah juga menyiapkan 30 ribu manajer KDKMP agar operasional berjalan lebih profesional.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Koperasi Desa Integrasikan Layanan Ekonomi Masyarakat
Ferry mengajak seluruh pihak untuk mendukung pengembangan KDKMP sebagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan koperasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Melalui KDKMP, berbagai layanan ekonomi rakyat akan diintegrasikan. Layanan tersebut mencakup distribusi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, bantuan pangan nontunai (BPNT), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah berharap integrasi layanan tersebut dapat mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan ekonomi sekaligus memperkuat peran koperasi di tingkat desa.

Koperasi Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi Desa
Pemerintah menilai koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, dukungan digital, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Ferry menegaskan bahwa koperasi yang kuat akan memberikan dampak langsung terhadap perkembangan desa. Pertumbuhan ekonomi desa diharapkan mampu memperluas pasar bagi pedagang, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, percepatan koperasi akan bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam menjalankan transformasi kelembagaan, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga “BP BUMN: Konsolidasi aset tambah 13 ribu hektare kawasan Danareksa“

The post Menkop Siapkan Tiga Langkah Percepatan Koperasi appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 serta Paket Kebijakan Ekonomi 2015. Evaluasi ini bertujuan menata ulang relasi antara ritel modern, pasar tradisional, dan pedagang kaki lima agar tercipta persaingan yang lebih adil.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masukan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengenai dampak ekspansi ritel modern terhadap usaha mikro dan pedagang kecil. Menurut Ferry, regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan dinamika ekonomi saat ini.

Baca Juga “Mengenal Kebijakan Ekonomi Moneter dan Makroprudensial“

“Usulan dari APKLI akan kami bahas bersama asosiasi pemerintah kabupaten dan kota serta para kepala daerah agar persoalan ini bisa disikapi secara bijak,” ujar Ferry di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis.

Zonasi dan Jarak 500 Meter Jadi Sorotan

Perpres 112/2007 mengatur penyelenggaraan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern. Salah satu ketentuan penting adalah jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional.

Ferry menilai implementasi aturan tersebut perlu diawasi secara konsisten. Ia meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada pelanggaran jarak zonasi yang merugikan pedagang kecil.

“Jika ditemukan ritel modern berdiri kurang dari 500 meter atau bahkan berdempetan dengan pasar tradisional, maka harus ada sikap tegas. Arena usaha harus dibuat secara fair,” tegasnya.

Selain zonasi, pemerintah juga menyoroti definisi dan klasifikasi toko modern berdasarkan luas lantai. Pengaturan tersebut dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan model bisnis ritel yang semakin beragam.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah

Kementerian Koperasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan. Ferry menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar regulasi tidak hanya menjadi norma di atas kertas.

Data Kementerian Koperasi menunjukkan sektor UMKM menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, keberlangsungan pedagang kecil dan pasar tradisional menjadi bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional.

Di sisi lain, ritel modern juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan distribusi barang. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar modernisasi tidak mengorbankan pelaku usaha kecil.

Penguatan Koperasi Lewat Program Kopdes Merah Putih

Sebagai solusi jangka panjang, Menkop bersama APKLI mendorong percepatan program 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan memperpendek rantai distribusi.

Melalui Kopdes Merah Putih, pedagang kaki lima dan UMKM diharapkan memperoleh akses barang dengan harga lebih terjangkau. Skema koperasi juga memungkinkan perputaran keuntungan tetap berada di desa atau wilayah setempat.

“Koperasi desa adalah solusi untuk mengembalikan perputaran ekonomi ke masyarakat. Keuntungan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi dinikmati warga desa,” ujar Ferry.

Ujian Keadilan Ekonomi

Kajian ulang Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi 2015 menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan ritel nasional. Pemerintah harus memastikan regulasi menciptakan keadilan kompetitif tanpa menghambat investasi.

Transparansi, pengawasan, dan partisipasi asosiasi pelaku usaha menjadi kunci agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketimpangan. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan UMKM dan pedagang kaki lima dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor ritel modern.

Ke depan, hasil kajian ini diharapkan melahirkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan keberlangsungan usaha kecil di seluruh Indonesia.

Baca Juga “BPS Buol Tingkatkan Kapasitas Petugas Survei Pertanian dan Gaungkan Sensus Ekonomi 2026“

The post Menkop Kaji Ulang Perpres 112/2007 dan Paket 2015 appeared first on beritabavet.id.