Purbaya Yudhi Sadewa: WFH Potensial Hemat 20% BBM, Namun Perlu Pengaturan
Penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari seminggu yang direncanakan pemerintah dapat memberikan dampak positif, salah satunya dalam penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan bahwa penghematan BBM yang diperkirakan bisa mencapai sekitar 20%. Namun, ia menegaskan angka ini masih berupa estimasi awal yang bersifat kasar.
baca juga”AVISI Dukung Permen Komdigi 9/2026, Dorong Ekosistem Digital Sehat“
WFH Dapat Mengurangi Penggunaan BBM secara Signifikan
Menurut Purbaya, kebijakan WFH yang diterapkan satu hari per minggu berpotensi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya bisa menurunkan konsumsi BBM. “Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Kasarlah seperti itu, kira-kira 20%,” ujar Purbaya setelah melaksanakan Shalat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Purbaya menambahkan bahwa meskipun perhitungan ini hanya berdasarkan asumsi awal, dampak positif terhadap penghematan BBM bisa menjadi salah satu manfaat jangka panjang dari kebijakan WFH. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM yang terus meningkat.
Efektivitas WFH Tergantung Pada Jenis Pekerjaan
Meski demikian, Purbaya juga mengakui bahwa kebijakan WFH tidak selalu efektif untuk semua sektor pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan, terutama yang memerlukan kehadiran fisik di kantor, tetap membutuhkan pertemuan langsung untuk kelancaran operasional.
“Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ungkapnya. Sehingga, ia menilai bahwa penerapan WFH perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada di berbagai sektor, baik itu sektor pemerintah maupun swasta.
Dampak Positif Lainnya: Peningkatan Aktivitas Masyarakat
Selain penghematan BBM, Purbaya menambahkan bahwa kebijakan WFH juga dapat membawa manfaat ekonomi lain, terutama dalam hal peningkatan aktivitas masyarakat di sektor-sektor non-kerja, seperti pariwisata. Jika WFH diterapkan pada hari Jumat, pola akhir pekan yang lebih panjang bisa memotivasi masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau berlibur.
“Saya pikir kalau Jumat, ditambah tiga hari itu lumayan untuk aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga akan mendorong sedikit,” ujar Purbaya, yang melihat potensi kebijakan ini dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
WFH untuk ASN dan Imbauan bagi Swasta
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengonfirmasi bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diterapkan setelah Lebaran 2026. Penerapan WFH ini bertujuan untuk mengurangi beban konsumsi BBM serta mengoptimalkan mobilitas masyarakat.
Airlangga juga membuka kemungkinan penerapan WFH untuk sektor swasta dengan imbauan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan satu hari dalam lima hari kerja.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga dalam kesempatan yang sama.
Kapan Kebijakan WFH Mulai Diterapkan?
Rencana pelaksanaan kebijakan WFH untuk ASN ini dipastikan akan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meskipun masih ada beberapa aspek teknis yang perlu dipersiapkan lebih lanjut. Pemerintah berencana untuk melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam merinci peraturan terkait WFH ini, baik untuk ASN maupun untuk pekerja swasta.
“Saat ini kami sedang mematangkan waktu dan teknis pelaksanaan kebijakan ini, tergantung pada kondisi harga minyak dan situasi ekonomi yang berkembang,” jelas Airlangga.
Antisipasi Lain Untuk Efisiensi Energi dan Ketahanan Fiskal
Di samping kebijakan WFH, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah-langkah lain untuk menghadapi potensi lonjakan harga BBM. Salah satunya adalah dengan mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai upaya efisiensi energi yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah juga mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, sektor energi akan terus didorong untuk melakukan efisiensi, termasuk dengan meningkatkan produksi energi terbarukan.
Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3%. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global dan lonjakan harga energi yang berpotensi mempengaruhi ekonomi domestik.
Pemerintah berharap kebijakan WFH tidak hanya dapat memberikan penghematan BBM, tetapi juga berdampak positif pada sektor-sektor lain, termasuk pariwisata dan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
Kesimpulan: WFH Sebagai Solusi Penghematan dan Efisiensi
Kebijakan work from home (WFH) yang direncanakan pemerintah dapat membawa berbagai manfaat, mulai dari penghematan BBM hingga meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor lain. Meski demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada sektor pekerjaan yang bersangkutan. Diperlukan regulasi yang jelas agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal, baik bagi ASN maupun sektor swasta.
Dengan memanfaatkan teknologi, kebijakan ini menawarkan peluang untuk menyeimbangkan efisiensi energi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
baca juga”Purbaya Cermati Dominasi China di Marketplace Indonesia“
