Menteri PU Bergerak Cepat Tangani Dampak Gempa di NTT
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan penanganan infrastruktur setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Kementerian PU mengerahkan jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan akses masyarakat tetap berfungsi.
Baca Juga “Gempa NTT Rusak Sejumlah Pelabuhan, Kemenhub Perketat Pemeriksaan”
Dody menilai kesiapan personel, alat berat, dan koordinasi menjadi faktor penting dalam respons pascabencana. Penanganan difokuskan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan atau terdampak longsor akibat gempa.
“Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan,” kata Dody di Jakarta, Sabtu.
Kementerian PU Tangani Longsor di Sejumlah Ruas Jalan Nasional
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT langsung memantau kondisi jalan nasional setelah gempa terjadi. Petugas juga melakukan penanganan pada sejumlah titik longsoran yang mengganggu akses transportasi.
Laporan sementara mencatat terdapat beberapa titik longsor pada tiga ruas jalan nasional. Ruas Ruteng–Km 210 mengalami tiga titik longsoran.
Sementara itu, ruas Km 210–Batas Kabupaten Manggarai mengalami satu titik longsoran. Ruas Aegela–Batas Kota Ende mencatat delapan titik longsoran berdasarkan pendataan awal.
Kementerian PU mengerahkan alat berat untuk menjaga ruas jalan tetap dapat dilalui. Peralatan yang digunakan antara lain loader dan excavator pada lokasi yang membutuhkan penanganan.
Langkah tersebut menjadi prioritas karena akses jalan memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Jalur yang tetap berfungsi juga diperlukan untuk mendukung distribusi bantuan dan mobilisasi petugas ke wilayah terdampak.
Menteri PU Dijadwalkan Menuju Lokasi Gempa di Flores
Dody dijadwalkan berangkat menuju NTT bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pada Sabtu malam. Rombongan pemerintah pusat akan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara dari Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari respons terpadu pemerintah terhadap bencana. Kehadiran pemerintah pusat di daerah diharapkan mempercepat koordinasi dan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.
Rombongan juga direncanakan membawa bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa 50.000 paket sembako. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Maumere untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa.
Kondisi Bendungan dan Infrastruktur Air Mulai Diperiksa
Selain jaringan jalan, Kementerian PU memeriksa infrastruktur sumber daya air di sejumlah wilayah terdampak. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bendungan.
Pemeriksaan mencakup Bendungan Napungete dan Bendungan Waerita di Kabupaten Sikka. Tim juga memeriksa Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo.
Hasil pemeriksaan visual sementara menunjukkan kondisi ketiga bendungan tersebut masih baik. Namun, pemeriksaan lebih menyeluruh tetap dilakukan untuk memastikan kondisi struktur dan komponen pendukung.
Pemeriksaan lanjutan diperlukan karena dampak gempa terhadap infrastruktur tidak selalu dapat terlihat dari pemeriksaan visual. Evaluasi struktur menjadi bagian penting sebelum pemerintah memastikan tingkat keamanan dan kebutuhan perbaikan.
Bendung Waelaku Mengalami Kerusakan Ringan
Tim BBWS Nusa Tenggara II juga memeriksa Bendung dan jaringan Daerah Irigasi (DI) Waelaku di Kabupaten Manggarai Timur.
Pemeriksaan awal menemukan kerusakan ringan pada bagian bendung. Selain itu, longsoran menutup saluran sekunder pada jaringan irigasi tersebut.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jaringan irigasi berhubungan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat. Penanganan saluran diperlukan agar fungsi pengairan dapat kembali berjalan secara optimal setelah kondisi dinyatakan aman.
Kementerian PU masih melakukan pendataan untuk mengetahui tingkat kerusakan secara lebih menyeluruh. Hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
Pemerintah Perkuat Koordinasi dan Verifikasi Dampak Gempa
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait dalam merespons dampak gempa di NTT.
Pendataan tidak hanya mencakup jalan dan bendungan. Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap jembatan, jaringan sumber daya air, serta berbagai fasilitas publik yang berada di wilayah terdampak.
Proses verifikasi menjadi penting untuk memastikan kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur yang kembali digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman.
Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Wilayah Flores
Gempa terjadi pada Sabtu sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan laporan sementara, gempa memiliki kekuatan magnitudo 7,7 dengan pusat sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.
Gempa tersebut berada pada kedalaman 10 kilometer. Kedalaman dan lokasi gempa membuat sejumlah wilayah di Flores merasakan guncangan.
Peristiwa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Namun, BMKG mengakhiri peringatan tersebut pada pukul 09.00 WITA setelah tidak terpantau adanya tsunami.
Sejumlah wilayah dilaporkan terdampak, termasuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah masih memverifikasi dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur.
Penanganan Infrastruktur Berlanjut Setelah Gempa
Respons Kementerian PU pada tahap awal berfokus menjaga akses transportasi dan memeriksa infrastruktur penting. Pengerahan alat berat menjadi langkah utama untuk membuka kembali ruas jalan yang terdampak longsor.
Pada saat yang sama, pemeriksaan bendungan dan jaringan irigasi dilakukan untuk memastikan fasilitas sumber daya air tetap aman. Pemerintah masih membutuhkan hasil pemeriksaan teknis sebelum menentukan penanganan permanen.
Ke depan, percepatan pendataan menjadi penting untuk menentukan skala kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi. Koordinasi lintas lembaga juga diperlukan agar pemulihan infrastruktur berjalan seiring dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar dan akses masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan pascagempa di NTT berlangsung.
Baca Juga “Pusat study sawit IPB tegaskan perlunya percepatan program PSR“
