Panselnas Cabut Penalti Rp 100 Juta bagi Manajer Kopdes, Peserta yang Mundur Bisa Daftar Kembali
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) resmi menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa ikatan dinas. Keputusan tersebut diambil setelah aturan tersebut menjadi sorotan dan memicu perdebatan di ruang publik.
Pencabutan aturan penalti diumumkan melalui Pengumuman Panselnas Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Panselnas SDM KDKMP dan KNMP, Tedi Bharata, pada Kamis (18/6/2026). Panselnas menyebut penghapusan klausul tersebut bertujuan memastikan proses rekrutmen tidak menghambat talenta terbaik untuk bergabung dan mengikuti program pengembangan SDM.
Dalam pengumumannya, Tedi menegaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 mengenai konsekuensi finansial berupa penalti Rp100 juta resmi dicabut dan tidak lagi berlaku bagi peserta yang telah lolos seleksi.
Dengan pencabutan aturan tersebut, peserta yang telah dinyatakan lolos dapat mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan dengan lebih tenang. Panselnas berharap para peserta tetap memiliki komitmen tinggi untuk menjalani seluruh rangkaian program dan menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan.
baca juga”Prabowo Dorong Perluasan Peluang Kerja WNI di Jerman“
Aturan Ikatan Dinas Manajer Kopdes Tetap Berlaku Sesuai Peraturan
Meski menghapus sanksi finansial, Panselnas menegaskan bahwa ketentuan terkait ikatan dinas dalam Lampiran I Poin 12 tetap diberlakukan. Peserta yang lolos seleksi masih diwajibkan menjalani masa ikatan dinas selama dua tahun sejak tanggal efektif penempatan atau penugasan.
Pelaksanaan ikatan dinas tersebut akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencabutan penalti tidak berarti menghilangkan tanggung jawab peserta terhadap komitmen kerja yang telah disepakati dalam program pengadaan SDM KDKMP dan KNMP.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan program dalam memperoleh tenaga profesional sekaligus memberikan kepastian yang lebih adil bagi para peserta seleksi.
Peserta yang Sempat Mengundurkan Diri Diberi Kesempatan Kembali
Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap aturan denda Rp100 juta. Mereka dapat kembali menyatakan kesediaan untuk mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas.
Kesempatan konfirmasi diberikan dalam periode 17 hingga 23 Juni 2026 pukul 10.00 WIB. Langkah ini dilakukan agar peserta yang sebelumnya batal bergabung tetap memiliki peluang melanjutkan proses seleksi setelah adanya perubahan kebijakan.
Keputusan membuka kembali akses bagi peserta yang mundur menunjukkan adanya penyesuaian dari penyelenggara terhadap masukan masyarakat dan calon peserta. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas rekrutmen sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terpenuhi.
Aturan Penalti Rp100 Juta Sebelumnya Memicu Polemik di Media Sosial
Sebelum dicabut, ketentuan denda Rp100 juta tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan yang harus ditandatangani peserta yang lolos seleksi SDM KDKMP dan KNMP. Dokumen tersebut memuat 13 poin persyaratan yang wajib dipatuhi oleh peserta.
Pada poin 13, peserta menyatakan kesediaannya menerima penalti Rp100 juta apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum menyelesaikan masa ikatan dinas dua tahun sebagaimana diatur dalam poin 12.
Ketentuan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial. Sejumlah peserta menyampaikan keberatan karena nilai penalti dinilai cukup besar dan berpotensi menjadi beban apabila mereka tidak dapat melanjutkan penugasan.
Setelah menerima berbagai respons, Panselnas melakukan evaluasi dan memutuskan untuk menghapus klausul penalti tersebut. Ke depan, proses pelatihan dan pembinaan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan berjalan lebih efektif dengan tetap mengedepankan komitmen, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Program pengadaan SDM KDKMP dan KNMP sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi dan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, proses seleksi yang transparan dan kebijakan yang proporsional menjadi faktor penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
baca juga”Kebut 80 Ribu Kopdes Merah Putih, Menkop Usul Anggaran Ditambah“
