Purbaya Serahkan Pengawasan Kuota BBM Subsidi kepada Bahlil Usai Kenaikan Harga Pertamax
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax memunculkan pertanyaan mengenai potensi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar penjelasan teknis terkait pengendalian kuota BBM subsidi ditanyakan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian ESDM merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman lebih mendalam terkait mekanisme distribusi serta pengawasan BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen untuk mengendalikan penyaluran bahan bakar bersubsidi agar tetap sesuai kuota yang ditetapkan.
“Silakan tanya ke Pak Bahlil. Mungkin ada metode lain. Kalau tidak salah ada sistem nozzle control, tetapi Pak Bahlil yang lebih memahami,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
baca juga”Trimedya Dorong DPR Segera Sahkan RUU Hukum Perdata“
Purbaya Nilai Kenaikan Harga Pertamax Tidak Picu Lonjakan Inflasi
Selain membahas kuota BBM subsidi, Purbaya juga menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi nasional. Ia meyakini pengaruhnya relatif terbatas karena Pertamax mayoritas digunakan oleh kendaraan pribadi dan bukan sektor yang berperan langsung dalam distribusi barang maupun layanan transportasi publik.
Menurutnya, faktor utama yang biasanya mendorong kenaikan harga barang adalah biaya logistik dan transportasi. Karena angkutan barang serta transportasi umum umumnya tidak menggunakan Pertamax, dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut dinilai tidak akan signifikan terhadap pergerakan inflasi.
“Dampaknya harusnya relatif minim karena Pertamax tidak dipakai untuk angkutan barang,” kata Purbaya.
Ia kembali menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak memiliki pengaruh besar terhadap biaya distribusi nasional. Oleh karena itu, tekanan terhadap harga barang dan jasa diperkirakan tetap terkendali dalam jangka pendek.
Potensi Peralihan Konsumen ke BBM Subsidi Jadi Sorotan
Meski dampak inflasi dinilai terbatas, kenaikan harga Pertamax tetap memunculkan kekhawatiran terkait potensi perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Selisih harga yang semakin lebar berpotensi mendorong sebagian pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke produk yang lebih murah.
Pemerintah selama ini menerapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan BBM subsidi digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak. Pengendalian distribusi dilakukan melalui sistem digital, pencatatan transaksi, serta pengawasan di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Harga Pertamax Naik Lebih dari Rp3.900 per Liter
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax dengan angka oktan (RON) 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Sementara itu, Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.
Menurutnya, penyesuaian harga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus memastikan distribusi BBM berkualitas tetap berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.
“Penyesuaian harga dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi bagi masyarakat,” ujar Roberth.
Harga Pertalite dan Biosolar Tetap Dipertahankan
Di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi, pemerintah dan Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipertahankan pada level Rp6.800 per liter.
Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan energi sektor produktif tetap terpenuhi. Stabilitas harga BBM subsidi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga aktivitas ekonomi nasional.
Selain mempertahankan harga, Pertamina menegaskan bahwa pasokan Pertalite dan Biosolar tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Fokus Menjaga Keseimbangan Subsidi dan Ketahanan Energi
Kenaikan harga Pertamax menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara subsidi energi dan keberlanjutan pasokan BBM nasional. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan kuota BBM subsidi tidak mengalami pembengkakan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap energi yang terjangkau tetap harus dipenuhi.
Ke depan, pengawasan distribusi BBM subsidi diperkirakan akan menjadi perhatian utama pemerintah, terutama jika terjadi peningkatan permintaan akibat perubahan pola konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat sistem pengawasan agar subsidi energi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang berhak menerimanya.
baca juga”Menkeu dan BI Kompak Siapkan Strategi Penguatan Rupiah“
