Revisi UU P2SK Perkuat Perlindungan Hukum dan Tata Kelola Bank Indonesia
Pemerintah bersama DPR RI menyepakati sejumlah perubahan penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Salah satu fokus utama revisi tersebut adalah memperkuat kelembagaan Bank Indonesia (BI) melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan, tata kelola, perlindungan hukum, hingga mekanisme pengawasan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga independensi bank sentral sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pejabat dan pegawai yang menjalankan tugas strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penguatan kelembagaan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.
baca juga”PHK Sepihak Bisa Ditolak, Ini Dasar Hukumnya“
Perlindungan Hukum bagi Pejabat dan Pegawai Bank Indonesia Dipertegas
Salah satu poin utama dalam revisi UU P2SK adalah pemberian perlindungan hukum yang lebih kuat kepada anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai Bank Indonesia. Perlindungan tersebut berlaku selama mereka menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip itikad baik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan mengenai penguatan aspek perlindungan hukum tersebut. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar pejabat BI dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya tanpa tekanan yang berpotensi menghambat pengambilan kebijakan.
Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga independensi institusi bank sentral yang memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, serta memastikan stabilitas sistem keuangan nasional.
Kewenangan Dewan Gubernur dan Tata Kelola BI Diperjelas
Selain aspek perlindungan hukum, revisi UU P2SK juga memperjelas posisi dan kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili Bank Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam aturan yang diperbarui, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur atau pejabat tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Pengaturan ini bertujuan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan.
Penyempurnaan tata kelola juga mencakup mekanisme penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur, tata cara pemberhentian anggota Dewan Gubernur, hingga pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan sebelum masa tugas berakhir. Kejelasan aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Bank Indonesia.
BI Akan Mengemban Mandat Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Revisi UU P2SK tidak hanya berfokus pada penguatan fungsi inti Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pemerintah dan DPR juga sepakat memberikan mandat tambahan kepada BI untuk melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.
Mandat ini memperluas peran bank sentral dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Program edukasi diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sementara kegiatan pemberdayaan dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi di berbagai daerah.
Penambahan fungsi tersebut sejalan dengan tren global yang menunjukkan semakin besarnya peran bank sentral dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa mengabaikan tugas utama menjaga stabilitas moneter.
DPR Perkuat Pengawasan terhadap BI, OJK, dan LPS
Aspek lain yang mendapat perhatian dalam revisi UU P2SK adalah penguatan fungsi pengawasan oleh DPR. Dalam ketentuan baru, anggaran tahunan Bank Indonesia beserta setiap perubahan yang dilakukan harus memperoleh persetujuan DPR.
Pengaturan tersebut juga mencakup standar anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional bank sentral. Pemerintah menilai mekanisme ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tanpa mengurangi independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter.
Selain itu, DPR akan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada masing-masing lembaga serta pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Menariknya, rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi tersebut bersifat mengikat. Ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola sektor keuangan nasional.
Revisi UU P2SK Diharapkan Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan
Pemerintah menilai revisi UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan sektor keuangan Indonesia. Dengan perlindungan hukum yang lebih jelas, kewenangan yang terdefinisi dengan baik, serta mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, Bank Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan kelembagaan bank sentral menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas moneter, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ke depan, implementasi revisi UU P2SK akan menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap institusi keuangan negara.
baca juga”Rupiah Hampir Tembus Rp 18.000, BI Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah“
