Prabowo Tetapkan Tunjangan Hakim Ad Hoc, Ini Rincian Besaran dan Fasilitasnya
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kebijakan baru terkait hak keuangan hakim ad hoc melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026. Aturan ini mengatur tunjangan, fasilitas, hingga jaminan bagi hakim ad hoc di berbagai jenis pengadilan.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kualitas peradilan dengan menghadirkan hakim ad hoc yang profesional, berintegritas, dan mandiri dalam menjalankan tugas.
baca juga”Mobil Listrik di Jakarta Tetap Bebas Pajak“
Skema Tunjangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Dalam peraturan tersebut, hakim ad hoc berhak menerima sejumlah fasilitas utama. Hak tersebut meliputi tunjangan bulanan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, serta perlindungan keamanan saat menjalankan tugas.
Selain itu, hakim ad hoc juga mendapatkan biaya perjalanan dinas dan uang penghargaan di akhir masa jabatan. Seluruh tunjangan yang diberikan telah mencakup pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika fasilitas rumah negara atau transportasi belum tersedia di daerah penugasan, pemerintah dapat menggantinya dengan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai kemampuan keuangan negara.
Jaminan dan Ketentuan Hak Keuangan
Hak keuangan dan fasilitas diberikan sejak hakim ad hoc resmi dilantik. Bagi hakim yang telah menjabat sebelum aturan ini berlaku, hak tersebut tetap diberikan sejak Perpres mulai berlaku.
Namun, fasilitas ini akan dihentikan apabila hakim ad hoc berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Perlu dicatat, hakim ad hoc tidak mendapatkan hak pensiun maupun pesangon setelah masa tugas berakhir.
Pemerintah juga menetapkan bahwa hakim ad hoc berhak atas jaminan kesehatan dan keamanan selama menjalankan tugas, serta fasilitas perjalanan dinas dengan standar setara hakim di pengadilan terkait.
Uang Penghargaan di Akhir Masa Jabatan
Selain tunjangan bulanan, hakim ad hoc berhak menerima uang penghargaan di akhir masa jabatan. Nilainya ditetapkan sebesar dua kali tunjangan bulanan terakhir.
Jika masa jabatan tidak diselesaikan secara penuh, nilai penghargaan akan disesuaikan dengan lama masa kerja. Namun, penghargaan ini tidak diberikan kepada hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat atau terbukti melakukan tindak pidana.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi hakim ad hoc untuk menjaga profesionalitas selama masa tugas.
Rincian Besaran Tunjangan Berdasarkan Jenis Pengadilan
Perpres ini juga merinci besaran tunjangan berdasarkan jenis dan tingkat pengadilan. Berikut beberapa di antaranya:
Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tunjangan hakim ad hoc mencapai Rp49,3 juta per bulan untuk tingkat pertama. Pada tingkat banding, nilainya meningkat menjadi Rp64,5 juta, dan pada tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta.
Untuk Pengadilan Hubungan Industrial, tunjangan sebesar Rp49,3 juta diberikan pada tingkat pertama, sedangkan tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta.
Di Pengadilan Hak Asasi Manusia, tunjangan berkisar Rp49,3 juta untuk tingkat pertama, Rp62,5 juta untuk banding, dan Rp105,27 juta untuk kasasi.
Sementara itu, pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perikanan, tunjangan tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp49,3 juta, dengan tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta untuk Pengadilan Niaga.
Besaran ini menunjukkan perbedaan berdasarkan tingkat kompleksitas perkara dan tanggung jawab di masing-masing tingkat pengadilan.
Konteks Kebijakan dan Dampaknya
Penetapan tunjangan ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk hakim ad hoc yang menangani perkara khusus.
Dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan hakim ad hoc dapat bekerja lebih profesional dan independen. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menarik tenaga ahli yang kompeten untuk bergabung sebagai hakim ad hoc di berbagai sektor peradilan.
Tantangan dan Implementasi
Meski memberikan manfaat signifikan, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh fasilitas yang dijanjikan.
Selain itu, pengawasan terhadap integritas hakim ad hoc juga menjadi faktor penting agar peningkatan tunjangan sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam sistem peradilan.
Kesimpulan: Dorongan untuk Peradilan yang Lebih Profesional
Penetapan tunjangan hakim ad hoc melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian hak keuangan sekaligus mendorong profesionalitas hakim.
Dengan dukungan fasilitas dan jaminan yang memadai, hakim ad hoc diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal. Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.
baca juga”Prabowo Pangkas Setoran Ojol ke Aplikator, Grab Indonesia Buka Suara“
