KELAS MENENGAH TERTEKAN, KEBIJAKAN EKONOMI PERLU DIREORIENTASI
PERAN STRATEGIS DAN RISIKO PENURUNAN DAYA BELI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL
Kelas menengah memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai motor konsumsi domestik, penyumbang pajak, dan penggerak investasi. Namun, tekanan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir mulai menggerus daya tahan kelompok ini, sehingga mendorong perlunya reorientasi kebijakan ekonomi yang lebih adaptif.
Baca Juga “PP 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku! Ini Isi Lengkap, Dampak Besar, dan Aturan Baru yang Wajib Dipahami“
Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup sekitar 66,35% populasi Indonesia. Kelompok ini menyumbang hingga 81,49% konsumsi rumah tangga nasional, menegaskan posisi mereka sebagai tulang punggung permintaan domestik.
Meski demikian, kontribusi tersebut mulai menghadapi tekanan sejak pandemi COVID-19. Penurunan daya beli, meningkatnya informalitas pekerjaan, serta inflasi yang memengaruhi pendapatan riil menjadi faktor utama yang melemahkan peran kelas menengah dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
DINAMIKA GLOBAL PERKUAT TEKANAN PADA KELAS MENENGAH
Fenomena melemahnya kelas menengah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Di Amerika Serikat, proporsi kelas menengah menurun dari 61% pada 1971 menjadi sekitar 51% pada 2023. Pada saat yang sama, distribusi pendapatan semakin terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan tinggi.
Kondisi serupa juga terjadi di Tiongkok, di mana krisis sektor properti sejak 2021 berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi. Kegagalan perusahaan besar seperti Evergrande memicu tekanan finansial yang mengurangi kemampuan kelas menengah dalam berinvestasi dan mempertahankan aset.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa kelas menengah sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama ketika sumber pendapatan utama mereka terganggu. Penurunan populasi kelas menengah berpotensi menekan konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara luas.
KONDISI INDONESIA: STATUS MENINGKAT, TANTANGAN MASIH BESAR
Indonesia telah naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan laporan Bank Dunia 2025. Namun, tantangan struktural masih signifikan. Sekitar 60% penduduk atau lebih dari 170 juta orang masih tergolong miskin jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas.
Jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah bawah, angka kemiskinan tercatat sekitar 15,6% atau 44,3 juta jiwa. Selain itu, sekitar 1,3% penduduk masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Data Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan per kapita pada September 2025 sebesar Rp595.242 per bulan. Sementara itu, pengeluaran kelas menengah berada pada kisaran Rp2,08 juta hingga Rp10,12 juta per kapita per bulan, menunjukkan adanya kerentanan terhadap penurunan kelas akibat guncangan ekonomi.
PERAN KELAS MENENGAH DALAM EKONOMI NASIONAL
Kelas menengah memiliki peran strategis dalam berbagai aspek ekonomi. Pertama, mereka menjadi penggerak utama konsumsi domestik, khususnya untuk barang non-primer seperti jasa, pendidikan, dan pariwisata.
Kedua, kelas menengah berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan. Hal ini penting untuk mendukung transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi.
Ketiga, kelompok ini memperluas basis pajak negara. Konsumsi dan pendapatan mereka menjadi sumber penting penerimaan fiskal yang digunakan untuk membiayai layanan publik.
Keempat, kelas menengah berperan sebagai pengganda investasi. Permintaan dari kelompok ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, jika daya beli melemah, efek domino dapat terjadi. Investasi melambat, lapangan kerja formal stagnan, dan pertumbuhan ekonomi ikut tertekan.
KEBUTUHAN REORIENTASI KEBIJAKAN EKONOMI
Melihat tantangan tersebut, reorientasi kebijakan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas untuk menjaga stabilitas kelas menengah.
Selain itu, perlindungan sosial harus diperkuat untuk mencegah kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Kebijakan fiskal juga perlu diarahkan untuk menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan insentif ekonomi yang tepat sasaran.
Bank Dunia menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Langkah ini dapat memperkuat daya saing ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan.
Di sisi lain, integrasi sektor informal ke dalam sistem ekonomi formal juga menjadi kunci. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas basis pajak negara.
PENUTUP: MENJAGA KELAS MENENGAH SEBAGAI PILAR EKONOMI
Kelas menengah tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, tekanan global dan domestik menuntut adanya kebijakan yang lebih responsif dan terarah.
Reorientasi kebijakan ekonomi harus mampu melindungi daya beli, mendorong penciptaan pekerjaan, dan memperkuat ketahanan sosial. Tanpa langkah strategis tersebut, risiko penyusutan kelas menengah dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional.
Ke depan, keberhasilan menjaga dan memperluas kelas menengah akan menjadi indikator penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga “Harga BBM Indonesia Terbaru April 2026: Pertalite Masih Rp10.000 per Liter, Ini Kebijakan Pemerintah“
