Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan penanganan infrastruktur setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Kementerian PU mengerahkan jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan akses masyarakat tetap berfungsi.

Baca Juga “Gempa NTT Rusak Sejumlah Pelabuhan, Kemenhub Perketat Pemeriksaan”

Dody menilai kesiapan personel, alat berat, dan koordinasi menjadi faktor penting dalam respons pascabencana. Penanganan difokuskan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan atau terdampak longsor akibat gempa.

“Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan,” kata Dody di Jakarta, Sabtu.

Kementerian PU Tangani Longsor di Sejumlah Ruas Jalan Nasional

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT langsung memantau kondisi jalan nasional setelah gempa terjadi. Petugas juga melakukan penanganan pada sejumlah titik longsoran yang mengganggu akses transportasi.

Laporan sementara mencatat terdapat beberapa titik longsor pada tiga ruas jalan nasional. Ruas Ruteng–Km 210 mengalami tiga titik longsoran.

Sementara itu, ruas Km 210–Batas Kabupaten Manggarai mengalami satu titik longsoran. Ruas Aegela–Batas Kota Ende mencatat delapan titik longsoran berdasarkan pendataan awal.

Kementerian PU mengerahkan alat berat untuk menjaga ruas jalan tetap dapat dilalui. Peralatan yang digunakan antara lain loader dan excavator pada lokasi yang membutuhkan penanganan.

Langkah tersebut menjadi prioritas karena akses jalan memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Jalur yang tetap berfungsi juga diperlukan untuk mendukung distribusi bantuan dan mobilisasi petugas ke wilayah terdampak.

Menteri PU Dijadwalkan Menuju Lokasi Gempa di Flores

Dody dijadwalkan berangkat menuju NTT bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pada Sabtu malam. Rombongan pemerintah pusat akan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Udara dari Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari respons terpadu pemerintah terhadap bencana. Kehadiran pemerintah pusat di daerah diharapkan mempercepat koordinasi dan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.

Rombongan juga direncanakan membawa bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa 50.000 paket sembako. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Maumere untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa.

Kondisi Bendungan dan Infrastruktur Air Mulai Diperiksa

Selain jaringan jalan, Kementerian PU memeriksa infrastruktur sumber daya air di sejumlah wilayah terdampak. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bendungan.

Pemeriksaan mencakup Bendungan Napungete dan Bendungan Waerita di Kabupaten Sikka. Tim juga memeriksa Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo.

Hasil pemeriksaan visual sementara menunjukkan kondisi ketiga bendungan tersebut masih baik. Namun, pemeriksaan lebih menyeluruh tetap dilakukan untuk memastikan kondisi struktur dan komponen pendukung.

Pemeriksaan lanjutan diperlukan karena dampak gempa terhadap infrastruktur tidak selalu dapat terlihat dari pemeriksaan visual. Evaluasi struktur menjadi bagian penting sebelum pemerintah memastikan tingkat keamanan dan kebutuhan perbaikan.

Bendung Waelaku Mengalami Kerusakan Ringan

Tim BBWS Nusa Tenggara II juga memeriksa Bendung dan jaringan Daerah Irigasi (DI) Waelaku di Kabupaten Manggarai Timur.

Pemeriksaan awal menemukan kerusakan ringan pada bagian bendung. Selain itu, longsoran menutup saluran sekunder pada jaringan irigasi tersebut.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jaringan irigasi berhubungan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat. Penanganan saluran diperlukan agar fungsi pengairan dapat kembali berjalan secara optimal setelah kondisi dinyatakan aman.

Kementerian PU masih melakukan pendataan untuk mengetahui tingkat kerusakan secara lebih menyeluruh. Hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Pemerintah Perkuat Koordinasi dan Verifikasi Dampak Gempa

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait dalam merespons dampak gempa di NTT.

Pendataan tidak hanya mencakup jalan dan bendungan. Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap jembatan, jaringan sumber daya air, serta berbagai fasilitas publik yang berada di wilayah terdampak.

Proses verifikasi menjadi penting untuk memastikan kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur yang kembali digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman.

Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Wilayah Flores

Gempa terjadi pada Sabtu sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan laporan sementara, gempa memiliki kekuatan magnitudo 7,7 dengan pusat sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 10 kilometer. Kedalaman dan lokasi gempa membuat sejumlah wilayah di Flores merasakan guncangan.

Peristiwa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Namun, BMKG mengakhiri peringatan tersebut pada pukul 09.00 WITA setelah tidak terpantau adanya tsunami.

Sejumlah wilayah dilaporkan terdampak, termasuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah masih memverifikasi dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur.

Penanganan Infrastruktur Berlanjut Setelah Gempa

Respons Kementerian PU pada tahap awal berfokus menjaga akses transportasi dan memeriksa infrastruktur penting. Pengerahan alat berat menjadi langkah utama untuk membuka kembali ruas jalan yang terdampak longsor.

Pada saat yang sama, pemeriksaan bendungan dan jaringan irigasi dilakukan untuk memastikan fasilitas sumber daya air tetap aman. Pemerintah masih membutuhkan hasil pemeriksaan teknis sebelum menentukan penanganan permanen.

Ke depan, percepatan pendataan menjadi penting untuk menentukan skala kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi. Koordinasi lintas lembaga juga diperlukan agar pemulihan infrastruktur berjalan seiring dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar dan akses masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan pascagempa di NTT berlangsung.

Baca Juga “Pusat study sawit IPB tegaskan perlunya percepatan program PSR“

The post Menteri PU Bergerak Cepat Tangani Dampak Gempa di NTT appeared first on beritabavet.id.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membuka fakta adanya dugaan praktik deep state, atau “negara dalam negara”, di internal Kementerian PU. Ia menyoroti adanya pejabat eselon I, termasuk direktur jenderal (dirjen), yang diduga kebal hukum meski menyalahi penggunaan anggaran besar pada proyek lahan basah. Fenomena ini terjadi karena Kementerian PU memiliki alokasi anggaran jumbo, menjadikannya rawan penyalahgunaan.

baca juga”Investasi Jepang ke Indonesia Capai USD 23,1 Miliar, Rosan Puas“

Dody menegaskan, temuan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang keberadaan deep state di beberapa kementerian. “Terus terang, saya hanya ingin mengonfirmasi apa yang dikatakan Presiden, bahwa deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU. Ini buktinya,” ujarnya, Selasa (31/3/2026), dikutip dari SCTV. Ia menilai praktik ini menghambat akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.

Pengumpulan Dana dan Laporan Audit yang Tidak Transparan

Dody membongkar sejumlah kejanggalan, salah satunya pengumpulan dana senilai Rp 300 juta pada 2022, yang ditujukan kepada kerabat yang meninggal pada 2025. Praktik ini menunjukkan ketidakwajaran pengelolaan anggaran, yang justru dianggap wajar oleh auditor internal. “Banyak teman-teman saya yang melebihi malaikat Izroil. Mereka sudah tahu ke mana dana itu mengalir, tapi dianggap biasa,” jelas Dody.

Selain itu, laporan dugaan penyimpangan anggaran yang diterimanya hanya berupa draft PowerPoint 2–3 halaman. “Saya merasa tidak nyaman membaca PowerPoint-nya itu. Ada yang menggelitik saya, sehingga saya minta bukunya lengkap,” tambahnya. Ia menekankan bahwa hampir semua tuduhan yang tercantum tidak terbukti, termasuk tuduhan korupsi dan tipikor terhadap pejabat yang bersangkutan.

Serangan Balik Deep State terhadap Menteri PU

Dody menilai laporan tersebut seolah diarahkan untuk menyerang dirinya. Audit tampak fokus pada perjalanan dinas dan kegiatan dirinya, bukan pada dua dirjen yang sebenarnya menjadi subjek temuan. “Saya kena deep state sekarang. Draft ini keluar, seolah saya yang korupsi, padahal perintahnya untuk dua dirjen tadi,” katanya.

Ia menekankan, temuan ini tidak akan terbongkar jika ia tidak menuntut laporan lengkap sejak awal. Draft awal hanya dua–tiga lembar, sehingga praktik deep state hampir lolos dari pengawasan publik. Langkah Dody menunjukkan perlunya mekanisme audit yang transparan dan independen di kementerian dengan anggaran besar.

Panggilan Inspektur Jenderal untuk Klarifikasi

Untuk memastikan akuntabilitas, Dody berencana memanggil Inspektur Jenderal Kementerian PU. Tujuannya adalah mengonfirmasi isi laporan, memperkuat proses audit, dan memastikan pejabat yang bermasalah bertanggung jawab. “Saya hanya mengonfirmasi, deep state itu benar-benar ada. Kalau draft ini keluar, seolah saya yang korupsi,” tegasnya.

Dody menekankan bahwa pembersihan internal adalah prioritas utama untuk memperkuat tata kelola kementerian. Ia menilai langkah ini penting agar pejabat eselon I tidak bisa kebal hukum, sekaligus membangun budaya transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi Praktik Deep State dan Upaya Reformasi

Kasus ini menyoroti praktik deep state yang dapat menghambat reformasi birokrasi. Pejabat tinggi yang kebal hukum berpotensi menimbulkan kerugian negara, menurunkan kepercayaan publik, dan melemahkan tata kelola pemerintahan.

Dengan pengawasan ketat, pemanggilan Irjen, dan permintaan laporan lengkap, Dody menekankan perlunya langkah sistematis. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan integritas pejabat, sehingga Kementerian PU dapat berfungsi sesuai mandat dan amanah publik.

Langkah bersih-bersih ini juga menjadi sinyal bagi seluruh kementerian bahwa praktik deep state tidak boleh dibiarkan. Transparansi, audit independen, dan akuntabilitas pejabat adalah kunci untuk mencegah manipulasi anggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

baca juga”Diskon Tarif Tol Masih Digodok, Menteri PU Minta 30%“

The post Menteri PU Bongkar Praktik Deep State, Dirjen Kebal Hukum appeared first on beritabavet.id.