Indonesia resmi memasuki tahap pembangunan fisik dua unit kapal selam Scorpène setelah PT PAL Indonesia bersama perusahaan pertahanan Prancis, Naval Group, melakukan first steel cutting pada Juli 2026. Tahap ini menandai dimulainya proses konstruksi setelah rangkaian persiapan teknis dan verifikasi kemampuan industri dinyatakan selesai.

Baca Juga “Industri Pengolahan jadi Penopang Utama Ekspor Indonesia“

Proses pembangunan dimulai lebih cepat dari jadwal awal yang direncanakan pada September 2026. Percepatan ini terjadi setelah kedua pihak menyelesaikan tahapan qualification section, yang menjadi syarat utama sebelum masuk ke fase produksi fisik kapal selam.

Program ini menjadi bagian dari kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI, PT PAL Indonesia, dan Naval Group yang ditandatangani pada 2024. Proyek tersebut bertujuan membangun dua kapal selam kelas 1.800–2.800 ton melalui skema alih teknologi penuh di Indonesia.

Qualification Section Jadi Dasar Pembangunan Kapal Selam

Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, menjelaskan bahwa qualification section menjadi tahap penting yang memastikan kesiapan seluruh elemen produksi. Tahap ini mencakup verifikasi sumber daya manusia, fasilitas produksi, sistem manufaktur, serta standar pengendalian mutu.

Menurut Diana, keberhasilan tahap tersebut menunjukkan bahwa PT PAL telah memenuhi standar industri kapal selam kelas dunia. Ia menegaskan bahwa proses ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang dalam penguatan industri pertahanan nasional.

“Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kompetensi engineer Indonesia, memperkuat industri nasional, dan membangun ekosistem manufaktur berteknologi tinggi yang mampu bersaing di tingkat global,” ujar Diana Rosa.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tahap awal ini membuktikan proses transfer teknologi berjalan efektif dan memberikan peningkatan nyata terhadap kemampuan insinyur Indonesia.

Pelatihan Insinyur Indonesia di Prancis Perkuat Alih Teknologi

Sebagai bagian dari proses penguasaan teknologi, PT PAL Indonesia mengirimkan puluhan insinyur ke fasilitas Naval Group di Prancis. Para insinyur tersebut mengikuti pelatihan intensif di berbagai bidang teknis.

Pelatihan mencakup pengelasan presisi tinggi, rekayasa konstruksi kapal, sistem mekanikal, sistem kelistrikan, hingga pengendalian mutu produksi. Seluruh materi pelatihan dirancang untuk memenuhi standar industri kapal selam modern.

Setelah kembali ke Indonesia, para insinyur tersebut terlibat langsung dalam proses qualification section. Kinerja mereka kemudian diverifikasi oleh tim teknis Naval Group untuk memastikan standar internasional terpenuhi.

Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi alih teknologi bertahap yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan produksi mandiri di dalam negeri.

Naval Group Tekankan Penguatan Industri Jangka Panjang

Program Director Naval Group, Vincent Vimont, menilai keberhasilan qualification section menunjukkan kesiapan PT PAL sebagai mitra strategis dalam industri kapal selam modern.

Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada produksi dua unit kapal selam, tetapi juga pada pembangunan fondasi industri pertahanan yang berkelanjutan di Indonesia.

“Kolaborasi ini bukan sekadar membangun dua unit kapal selam, tetapi membangun fondasi kemampuan industri yang berkelanjutan,” ujar Vincent Vimont.

Ia menekankan bahwa transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam memastikan Indonesia mampu mengembangkan industri pertahanan secara mandiri di masa depan.

Target Whole Local Production untuk Kemandirian Industri

Program kapal selam Scorpène ini ditargetkan tidak berhenti pada proses perakitan, tetapi berkembang menuju whole local production. Artinya, Indonesia diharapkan mampu membangun kapal selam secara penuh di dalam negeri.

PT PAL Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi melalui penguasaan teknologi dari Naval Group. Proses ini mencakup peningkatan infrastruktur galangan, sistem produksi, serta kemampuan rekayasa desain kapal selam.

Jika target tersebut tercapai, Indonesia akan memiliki kemampuan strategis dalam memproduksi alutsista bawah laut secara mandiri. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor teknologi pertahanan dari luar negeri.

Dampak Ekonomi dan Penguatan Rantai Industri Nasional

Selain aspek pertahanan, proyek ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan dua kapal selam Scorpène diproyeksikan menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Proyek ini juga melibatkan berbagai industri dalam negeri sebagai bagian dari rantai pasok nasional. Industri tersebut mencakup sektor logam, elektronika, sistem mekanik, hingga komponen pendukung lainnya.

Keterlibatan industri lokal diharapkan dapat memperkuat ekosistem manufaktur berteknologi tinggi di Indonesia. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang pengembangan industri turunan di sektor pertahanan dan maritim.

Penguatan Kapasitas Pertahanan dan Teknologi Nasional

Program pembangunan kapal selam Scorpène menjadi bagian dari upaya jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kapasitas pertahanan laut. Kapal selam memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang luas.

Melalui kerja sama dengan Naval Group, Indonesia tidak hanya memperoleh platform alutsista baru, tetapi juga akses terhadap teknologi dan pengetahuan industri pertahanan modern.

Kombinasi antara alih teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pembangunan industri lokal diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertahanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tahap Awal Menuju Kemandirian Industri Pertahanan

Dimulainya pembangunan fisik dua kapal selam Scorpène menandai langkah penting Indonesia dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pengadaan alutsista, tetapi juga pada penguasaan teknologi strategis jangka panjang.

Dengan dukungan PT PAL Indonesia dan Naval Group, program ini diharapkan menjadi fondasi bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan. Keberhasilan proyek ini juga berpotensi membuka peluang kerja sama lanjutan di bidang teknologi maritim dan pertahanan tingkat lanjut.

Baca Juga “Pertamina Patra Niaga-Kementerian KP perkuat penyediaan BBM nelayan“

The post Indonesia Mulai Pembangunan 2 Kapal Selam Scorpène appeared first on beritabavet.id.

Perekonomian Indonesia kembali menghadapi tekanan global di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, koreksi tajam pasar saham, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional. Pergerakan IHSG dan kurs rupiah sepanjang April hingga Mei 2026 memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Baca Juga “Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Melalui KEM PPKF 2027, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Capai 6,5 Persen“

Di satu sisi, ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026. Namun di sisi lain, tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi dunia, penguatan dolar Amerika Serikat, dan arus keluar modal asing mulai membebani stabilitas ekonomi domestik.

Kondisi tersebut membuat pemerintah dan pelaku pasar menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan ketahanan nilai tukar.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Sepenuhnya Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada awal 2026 dianggap sebagai capaian makroekonomi yang cukup kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Namun sejumlah pengamat menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat dan sektor ekonomi domestik.

Secara tahunan, aktivitas ekonomi memang masih tumbuh positif. Namun kualitas pertumbuhan dinilai belum merata karena belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja formal yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari 2026 masih berada di kisaran 7,24 juta orang. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

Data juga menunjukkan sekitar 49 juta penduduk bekerja dalam kategori pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan berkualitas.

Rupiah dan IHSG Tertekan Akibat Ketidakpastian Global

Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia semakin terlihat melalui pelemahan rupiah dan koreksi IHSG dalam beberapa bulan terakhir. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Penguatan dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang membebani mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve membuat investor global kembali mengalihkan dana ke aset berbasis dolar.

Selain faktor suku bunga, ketegangan geopolitik global dan kekhawatiran perlambatan ekonomi dunia juga memperkuat fenomena flight to quality. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, investor cenderung memindahkan dana dari pasar negara berkembang ke instrumen yang dianggap lebih aman seperti obligasi pemerintah AS.

Kondisi tersebut tidak hanya menekan rupiah, tetapi juga meningkatkan volatilitas pasar saham domestik.

Pemerintah Tegaskan Kondisi Berbeda dengan Krisis 1998

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding krisis moneter 1998.

Menurut dia, fondasi ekonomi nasional kini lebih kuat dan stabil dibanding hampir tiga dekade lalu. Ia juga menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa langsung disamakan dengan situasi menjelang krisis finansial 1998.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi.Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam fase ekspansi dan mencatat pertumbuhan positif. Berbeda dengan 1998 ketika ekonomi mengalami resesi panjang sebelum krisis politik terjadi.

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga untuk Jaga Stabilitas

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada Mei 2026.

BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6 persen.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menahan arus keluar modal asing. Dalam kondisi rupiah melemah, kenaikan suku bunga biasanya dilakukan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan nasional.

Namun kebijakan tersebut juga memiliki risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi dapat memperlambat pertumbuhan kredit, menekan investasi, dan mengurangi daya beli masyarakat.

Karena itu, bank sentral menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Subsidi Energi Jadi Penahan Gejolak Inflasi Domestik

Di tengah lonjakan harga energi global akibat ketegangan Timur Tengah dan gangguan distribusi minyak dunia, pemerintah memilih mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia sempat menembus USD100 per barel.

Langkah tersebut dinilai membantu menjaga inflasi domestik tetap terkendali di kisaran 4,1 persen ketika banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi lebih tinggi.

Kebijakan subsidi energi juga didukung meningkatnya pendapatan ekspor komoditas Indonesia, terutama batu bara dan LNG. Permintaan energi alternatif dari negara-negara Asia Timur membantu meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia hingga 18,4 persen pada awal 2026.

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan subsidi energi tetap menjadi beban fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak membebani APBN dalam jangka panjang.

Belanja Pemerintah Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah peningkatan belanja pemerintah.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen secara tahunan dan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada awal 2026.

Belanja negara hingga kuartal II-2026 tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau naik 34,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai belanja fiskal yang ekspansif membantu menjaga aktivitas ekonomi domestik di tengah tekanan global. Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan sekolah rakyat disebut ikut mendorong konsumsi dan ekonomi daerah.

Namun sejumlah analis menilai pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah memiliki risiko jangka panjang apabila tidak diikuti peningkatan investasi dan produktivitas sektor swasta.

Pemerintah Dorong Strategi Survival Mode

Menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah memperkenalkan pendekatan survival mode dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.

Pendekatan tersebut bukan berarti ekonomi Indonesia berada dalam kondisi krisis, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi anggaran, pengawasan program, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan fiskal tetap efektif.

“Kita tidak boleh main-main. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain,” tegas Menteri Keuangan.

Pendekatan survival mode juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara dan mengurangi potensi kebocoran di sektor perpajakan serta bea cukai.

Presiden Prabowo Tetapkan Target Ekonomi 2027

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menegaskan APBN merupakan alat utama untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dan menjaga nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan, pengangguran

Baca Juga “Wapres Gibran Dampingi Presiden Prabowo Sampaikan Arah Kebijakan Ekonomi 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI“

The post Ekonomi Indonesia Bertahan di Tengah Gejolak Global appeared first on beritabavet.id.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 14 triwulan terakhir dan melampaui sejumlah proyeksi lembaga internasional.\

Baca Juga “Sinergi Kebijakan dan Penegakan Hukum Jadi Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi“

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada periode Januari hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp6.187,2 triliun. Pertumbuhan ini juga menjadi rekor tertinggi untuk periode triwulan pertama dalam 13 tahun terakhir.

Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga. Indonesia juga sementara menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kelompok G20.

Posisi kedua ditempati China dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Sementara itu, Amerika Serikat mencatat pertumbuhan 2,7 persen dan Prancis tumbuh 1,1 persen.

Kinerja ekonomi Indonesia dinilai melampaui ekspektasi sejumlah lembaga internasional. Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan melambat ke kisaran 4,7 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen yoy dan tetap menjadi penopang utama aktivitas ekonomi nasional.

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 5,96 persen yoy. Pertumbuhan investasi didorong realisasi proyek strategis nasional dan meningkatnya aktivitas hilirisasi industri di berbagai daerah.

Konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 21,81 persen yoy. Lonjakan tersebut dipengaruhi percepatan belanja negara atau frontloading yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun anggaran.

Kebijakan frontloading dilakukan untuk mempercepat distribusi anggaran negara agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat sejak awal tahun. Strategi ini juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas sektor riil.

Dari sisi produksi, sebanyak 15 dari 17 sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Sektor manufaktur tumbuh 5,04 persen yoy dan tetap menjadi kontributor utama terhadap PDB nasional.

Sektor perdagangan juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi sebesar 6,26 persen yoy. Pertumbuhan ini didorong peningkatan konsumsi masyarakat serta aktivitas distribusi barang selama periode awal tahun.

Sektor pertanian tumbuh 4,97 persen yoy, sedangkan sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen yoy. Kinerja tersebut dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi domestik.

Selain konsumsi dan produksi, investasi juga menunjukkan tren positif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen yoy.

Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan kontribusi yang relatif seimbang. Investasi sektor hilirisasi tercatat mencapai Rp147,5 triliun dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

PMA pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp250 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total investasi nasional. Angka tersebut menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cukup tinggi.

Di sektor perdagangan internasional, Indonesia juga berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif Januari hingga Maret 2026, surplus perdagangan mencapai 5,55 miliar dolar Amerika Serikat.

Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 menjadi bagian penting menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sejumlah kebijakan fiskal dan program prioritas disebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.

Salah satu kebijakan yang dinilai berpengaruh adalah optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan administrasi perpajakan dan perbaikan tata kelola penerimaan bea cukai.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen yoy.

Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi lebih awal. Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp281,2 triliun, belanja non kementerian/lembaga Rp329,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan hilirisasi industri melalui investasi strategis.

Program MBG pada triwulan I 2026 tercatat telah memiliki lebih dari 26 ribu dapur pelayanan dan mendistribusikan sekitar 60 juta porsi makanan per hari. Program tersebut juga disebut menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

Pemerintah juga mendorong percepatan investasi melalui proyek hilirisasi yang didukung oleh Danantara. Pada triwulan I 2026, sebanyak 13 proyek hilirisasi mulai dibangun dengan nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS.

Proyek tersebut diperkirakan mampu menciptakan sekitar 600 ribu lapangan kerja baru dan memperkuat nilai tambah industri nasional dalam jangka panjang.

Meski belanja negara meningkat cukup tinggi, pemerintah memastikan defisit anggaran tetap terkendali. Hingga triwulan I 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,93 persen terhadap PDB dan masih berada di bawah target tahunan sebesar 2,68 persen.

Ekonom menilai kombinasi konsumsi domestik yang kuat, percepatan investasi, serta belanja negara yang ekspansif menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi pada awal 2026.

Ke depan, pemerintah masih menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan fluktuasi harga komoditas. Namun, kuatnya permintaan domestik dan stabilitas fiskal dinilai menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif.

Baca Juga “Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Sepanjang Kuartal I 2026“

The post Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Triwulan I appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui penguatan pembangunan infrastruktur, disiplin fiskal, serta perluasan peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat bergerak konsisten di kisaran 7 hingga 8 persen dalam jangka panjang. Target tersebut dinilai penting untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

Baca Juga “BPS dan HIPMI Ajak Pelaku Usaha Ambil Peran dalam SE2026“

Menurut Purbaya, pencapaian target pertumbuhan tinggi tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Peran sektor swasta dinilai menjadi faktor utama karena kontribusinya mencapai sekitar 90 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi agar mampu mendorong ekspansi dunia usaha dan memperkuat iklim investasi di berbagai sektor strategis.

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional.

Meski menghadapi tekanan global, ekonomi Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali.

Selain itu, pemerintah juga berhasil menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 40 persen dinilai masih dalam batas aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Menurut Purbaya, stabilitas fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” katanya.

Pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pada dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak dan bea cukai dilaporkan tumbuh hingga 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan penerimaan negara tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk meredam dampak kenaikan harga energi global.

Selain penerimaan negara, pemerintah juga mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi global. Strategi ini dinilai penting agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik.

Di sektor infrastruktur, pemerintah menegaskan akan lebih selektif dalam menentukan proyek pembangunan. Prioritas akan diberikan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Purbaya menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas, serta mendukung aktivitas industri dan investasi.

Namun, pemerintah mengakui kemampuan APBN memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan alternatif melalui blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).

Menurutnya, APBN akan lebih difungsikan sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta ke berbagai proyek strategis nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.

“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Karena itu kita akan dorong blended finance dan public private partnership,” jelasnya.

Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur juga dinilai penting dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Lembaga tersebut berfungsi menjembatani kebutuhan investasi dengan dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang semakin aktif mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Strategi tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek.

Ekonom menilai kombinasi disiplin fiskal, penguatan investasi, dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia.

Namun, tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.

Karena itu, stabilitas kebijakan ekonomi dan konsistensi reformasi struktural dinilai akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional ke depan.

Pemerintah berharap sinergi antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perubahan ekonomi global yang terus berkembang.

Baca Juga “WCCE 2026, Inisiatif Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Global“

The post Indonesia Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan appeared first on beritabavet.id.

Indonesia dinilai semakin menarik bagi investor global, tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konsistensi kebijakan. Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, menilai fondasi ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 semakin kuat.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia di Tengah Perang, Ujian Nyata Kebijakan Jangka Pendek“

Menurutnya, dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, faktor utama yang dicari investor adalah stabilitas dan disiplin kebijakan. “Pertumbuhan saja tidak cukup. Konsistensi kebijakan menjadi kunci utama,” ujarnya dalam riset terbaru.

Pendekatan ini membuat Indonesia mampu mempertahankan daya tariknya di tengah tekanan harga energi, likuiditas global yang ketat, dan volatilitas pasar.

Struktur Pertumbuhan Didukung Konsumsi dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran lima persen, dengan proyeksi tahunan antara 5,0 hingga 6,0 persen. Struktur pertumbuhan dinilai sehat karena didukung konsumsi domestik sekitar 53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, investasi berkontribusi sekitar 30 hingga 31 persen terhadap PDB. Komposisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak bergantung pada faktor sementara, melainkan ditopang oleh fondasi domestik yang kuat.

“Ini adalah pertumbuhan berbasis struktur, bukan karena ekspansi berlebihan,” kata Shan.

Transformasi Ekspor dan Hilirisasi Industri

Dari sisi eksternal, kualitas ekspor Indonesia terus mengalami peningkatan. Komoditas utama seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel masih mendominasi, namun mulai bergeser ke hilirisasi.

Indonesia kini mengembangkan industri berbasis logam dan rantai pasok kendaraan listrik. Langkah ini meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus memperkuat posisi dalam rantai nilai global.

Nilai ekspor pada kuartal I-2026 diperkirakan mencapai US$62 miliar hingga US$65 miliar. Neraca perdagangan juga tetap mencatatkan surplus, mencerminkan kinerja eksternal yang solid.

Stabilitas Eksternal dan Ketahanan Nilai Tukar

Stabilitas eksternal Indonesia juga terlihat dari defisit transaksi berjalan yang terjaga di kisaran satu persen dari PDB. Cadangan devisa mencapai sekitar US$150 miliar, setara dengan enam bulan impor.

Nilai tukar rupiah bergerak stabil di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.700 per dolar AS. Pergerakan ini dinilai sebagai penyesuaian yang sehat di tengah tekanan global.

“Pasar dapat menerima depresiasi yang terukur. Yang penting adalah stabilitas,” ujar Shan.

Kebijakan Moneter dan Fiskal yang Disiplin

Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia menjaga suku bunga di kisaran 4,75 hingga 5,00 persen. Langkah ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.

Inflasi tetap terkendali di kisaran 3 hingga 3,6 persen. Di sisi fiskal, pemerintah menjaga defisit anggaran sekitar 2,5 persen dari PDB, dengan rasio utang di kisaran 40 persen.

Pendekatan ini menunjukkan kebijakan yang hati-hati dan terukur. “Ini bukan kebijakan reaktif, melainkan kebijakan yang antisipatif,” kata Shan.

Kualitas Investasi Asing Semakin Meningkat

Aliran investasi asing langsung (FDI) menunjukkan peningkatan kualitas. Nilainya diperkirakan mencapai US$13 miliar hingga US$15 miliar pada kuartal I-2026.

Investasi tersebut difokuskan pada sektor strategis seperti hilirisasi nikel, kendaraan listrik, energi, dan manufaktur. Hal ini menunjukkan pergeseran dari investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang.

“Ini adalah capital yang mendukung transformasi struktural Indonesia,” ujar Shan.

Peluang Pasar Keuangan dan Status Emerging Market Berkualitas

Di pasar keuangan, Indonesia menawarkan peluang yang kompetitif. Obligasi pemerintah memberikan imbal hasil riil yang menarik, sementara stabilitas rupiah mendukung strategi investasi berbasis carry trade.

Pasar saham juga mendapat dukungan dari sektor perbankan, komoditas, dan industri kendaraan listrik. Kombinasi ini menjadikan Indonesia sebagai “quality emerging market”.

Kategori ini merujuk pada negara berkembang yang mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan global.

Risiko Global Tetap Perlu Diwaspadai

Meski prospeknya positif, sejumlah risiko tetap perlu diperhatikan. Lonjakan harga minyak di atas US$120 per barel berpotensi menekan inflasi dan beban subsidi.

Selain itu, pengetatan likuiditas global dan perlambatan ekonomi China juga dapat memengaruhi kinerja ekspor. Namun, risiko tersebut dinilai masih dapat dikelola dengan kerangka kebijakan yang ada.

“Indonesia tidak kebal terhadap guncangan, tetapi memiliki struktur yang cukup kuat untuk menyerap tekanan,” kata Shan.

Kesimpulan: Konsistensi Jadi Kunci Daya Tahan Ekonomi

Konsistensi kebijakan terbukti menjadi faktor utama dalam memperkuat daya tarik investasi Indonesia. Stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan transformasi struktural menjadi fondasi penting.

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi antara pertumbuhan dan stabilitas dapat menciptakan kepercayaan investor. Ke depan, konsistensi ini akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga “Menkeu Purbaya: Kebijakan Pro-Growth Berhasil Balikkan Arah Ekonomi, Fondasi 2026 Lebih Kuat”

The post Konsistensi Kebijakan Perkuat Ekonomi Indonesia appeared first on beritabavet.id.

Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 di Washington D.C. menandai babak baru hubungan dagang kedua negara. Perjanjian ini tidak hanya mengatur tarif dan akses pasar, tetapi juga menyentuh aspek regulasi domestik yang sensitif, termasuk sertifikasi halal.

Dalam konteks ini, perdagangan bebas tidak lagi semata isu ekonomi. Ia berkembang menjadi arena negosiasi nilai, norma, dan kedaulatan hukum nasional. Pemerintah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan kepentingan domestik.

Isu halal menjadi titik paling krusial dalam perdebatan publik. Sertifikasi halal di Indonesia bukan sekadar standar teknis, melainkan bagian dari rezim hukum yang melindungi mayoritas konsumen Muslim sekaligus memberi kepastian usaha.

Kekhawatiran Publik dan Prinsip Mutual Recognition

Perjanjian resiprokal dalam hukum perdagangan internasional umumnya bertumpu pada prinsip mutual recognition dan pengurangan hambatan teknis perdagangan. Tujuannya adalah mempercepat arus barang dan meningkatkan efisiensi pasar. Namun, penerapan prinsip ini memunculkan kekhawatiran jika menyentuh aspek mandatory halal.

Baca Juga”Regulasi Indonesia Tak Memadai untuk Urus Pengungsi Asing“

Sebagian masyarakat menilai klausul pengurangan hambatan non-tarif berpotensi melemahkan kewajiban sertifikasi halal. Narasi yang berkembang menyebut kemungkinan adanya pelonggaran bagi produk asal Amerika Serikat.

Pemerintah membantah anggapan tersebut. Otoritas terkait menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Produk yang mengandung unsur non-halal tetap wajib mencantumkan label non-halal secara jelas.

Meski demikian, klarifikasi itu belum sepenuhnya meredakan keresahan publik. Kekhawatiran muncul karena pendekatan terhadap produk kosmetik, alat kesehatan, dan manufaktur lebih menekankan standar mutu, keamanan, dan transparansi informasi. Pergeseran pendekatan ini memicu pertanyaan tentang konsistensi rezim halal nasional.

Fondasi Hukum Halal Nasional

Indonesia memiliki kerangka hukum halal yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan tersebut mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memperinci mekanisme sertifikasi, peran lembaga pemeriksa halal, serta pengakuan sertifikat halal luar negeri. Skema Mutual Recognition Agreement (MRA) memungkinkan pengakuan sertifikat dari lembaga halal luar negeri, namun tetap berada dalam pengawasan sistem nasional.

Secara normatif, tidak ada pengecualian bagi produk impor. Produk luar negeri tetap tunduk pada sistem hukum Indonesia. Tantangannya terletak pada implementasi dan komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi diskriminasi.

Ketimpangan Persepsi dan Keadilan Regulasi

Pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, wajib mengikuti prosedur sertifikasi halal dengan biaya dan tahapan administratif tertentu. Ketika muncul persepsi bahwa produk asing dapat masuk dengan prosedur lebih ringan, muncul rasa ketidakadilan struktural.

Secara hukum, diskriminasi tersebut tidak dibenarkan. Namun dalam praktik, transparansi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan perdagangan dapat dipersepsikan mengorbankan pelaku usaha lokal.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak atas informasi yang benar dan jelas. Sertifikasi halal bukan hanya simbol religius, tetapi instrumen perlindungan hak konsumen Muslim.

Legalitas perdagangan tidak otomatis menjamin keadilan substantif. Jika informasi mengenai status halal tidak transparan, maka hak konsumen berpotensi terlanggar meski transaksi sah secara hukum dagang.

Dimensi Politik Hukum dan Tantangan Globalisasi

Isu halal dalam ART mencerminkan dilema klasik globalisasi: bagaimana negara mempertahankan kedaulatan regulasi di tengah tekanan liberalisasi. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki tanggung jawab menjaga integritas sistem hukumnya.

Pemerintah menegaskan tidak ada pelonggaran kewajiban sertifikasi halal bagi produk Amerika Serikat. Namun, pengawasan implementasi dan harmonisasi standar global tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Kerja sama internasional dapat menjadi peluang memperkuat standar halal Indonesia di tingkat global. Dengan pendekatan harmonisasi yang tepat, Indonesia justru dapat menjadi rujukan pasar halal dunia.

Penutup: Menjaga Keseimbangan Perdagangan dan Kedaulatan

Perjanjian dagang seperti ART menawarkan peluang ekonomi dan akses pasar yang lebih luas. Namun, negara tidak cukup hadir sebagai negosiator dagang. Negara juga harus hadir sebagai pelindung konsumen, pelaku usaha, dan integritas hukum nasional.

Isu halal menjadi ujian nyata kedaulatan regulasi Indonesia. Perdagangan bebas boleh berkembang, tetapi perlindungan konsumen, keadilan regulasi, dan kepastian hukum tidak boleh dikorbankan.

Ke depan, transparansi kebijakan, konsistensi implementasi, dan penguatan pengawasan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama internasional tanpa kehilangan otoritas atas sistem hukumnya sendiri.

Baca Juga “BPJPH Tegaskan Produk AS yang Masuk Indonesia Wajib Bersertifikat Halal Sesuai Regulasi“

The post Halal dan Perdagangan Bebas Uji Regulasi Indonesia appeared first on beritabavet.id.