Dyah menyampaikan hal itu saat mengunjungi fasilitas Fortuna Shoes di Bandung, Senin. Ia melihat industri alas kaki memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Dyah, Fortuna Shoes telah memasuki sejumlah pasar luar negeri. Produk perusahaan tersebut antara lain telah dipasarkan ke Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa.

Fortuna Shoes Dinilai Punya Daya Saing Global
Dyah mengapresiasi kualitas produk yang dihasilkan Fortuna Shoes. Menurutnya, kemampuan menembus pasar internasional menunjukkan bahwa produk alas kaki lokal memiliki peluang bersaing dengan produk dari negara lain.

Baca Juga “Wamendag: Fortuna Shoes Bukti Produk Indonesia Mampu Bersaing Global“

“Kami sangat bangga karena kualitas sepatunya juga sangat bagus dan berdaya saing di pasar internasional,” ujar Dyah.

Ia menilai keberadaan pasar ekspor penting bagi pengembangan industri alas kaki nasional. Perluasan pasar dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Kementerian Perdagangan pun berkomitmen membantu pelaku industri lokal mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi dan asistensi untuk pasar domestik maupun internasional.

Kemendag Siapkan Fasilitasi Akses Pasar
Menurut Dyah, pemerintah tidak hanya mendorong perusahaan meningkatkan ekspor. Pemerintah juga berupaya menciptakan kondisi perdagangan yang mendukung keberlanjutan industri dalam negeri.

“Kami di Kementerian Perdagangan akan selalu membantu dan memfasilitasi agar pasarnya aman. Para produsen ini bisa berjualan baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi penting bagi industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil. Perluasan pasar dapat membantu perusahaan menjaga aktivitas produksi dan mempertahankan kebutuhan tenaga kerja.

Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian lain untuk memperkuat industri. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemenuhan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

Industri Alas Kaki Berikan Dampak bagi Tenaga Kerja
Dyah turut menyoroti kontribusi Fortuna Shoes terhadap masyarakat sekitar. Ia berharap kegiatan produksi perusahaan dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih dari 60 persen pekerja Fortuna Shoes merupakan perempuan. Sebagian karyawan bahkan telah bekerja selama dua hingga tiga dekade.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri alas kaki tidak hanya berperan sebagai sektor produksi. Industri ini juga dapat menjadi sumber penghidupan jangka panjang bagi masyarakat di sekitar kawasan produksi.

Dyah berharap kontribusi tersebut terus berkembang seiring dengan peningkatan kapasitas perusahaan dan perluasan pasar ekspor.

Pemerintah Perkuat Perlindungan Industri Dalam Negeri
Selain membuka akses pasar, pemerintah juga mengambil langkah untuk melindungi industri nasional dari tekanan produk impor. Salah satu instrumennya adalah penerapan kebijakan antidumping terhadap produk tertentu yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga persaingan perdagangan tetap sehat. Industri dalam negeri diharapkan memiliki ruang yang cukup untuk berkembang tanpa menghadapi tekanan impor yang tidak wajar.

Bagi industri alas kaki, perlindungan pasar domestik dan perluasan ekspor dapat berjalan beriringan. Pasar dalam negeri dapat menjadi basis produksi, sementara pasar internasional memberikan ruang pertumbuhan tambahan.

Trade Expo Indonesia Jadi Peluang Ekspansi Baru
Fortuna Shoes juga berpeluang memperkenalkan produknya kepada calon pembeli dari berbagai negara melalui Trade Expo Indonesia. Pameran perdagangan tersebut dapat menjadi sarana untuk mempertemukan produsen lokal dengan mitra bisnis internasional.

Dyah berharap keikutsertaan Fortuna Shoes membuka peluang baru di luar pasar yang telah digarap perusahaan.

“Harapannya, dengan keterlibatan Fortuna Shoes dalam pameran tersebut, perusahaan mendapatkan kesempatan memperluas pasar ke negara lain,” ujar Dyah.

Keikutsertaan dalam pameran internasional dapat membantu produsen memperkenalkan kapasitas dan kualitas produknya secara langsung kepada calon pembeli. Bagi perusahaan yang telah memiliki pengalaman ekspor, forum seperti ini juga dapat menjadi pintu masuk menuju pasar baru.

Ekspansi Ekspor Jadi Agenda Berikutnya
Dorongan pemerintah terhadap Fortuna Shoes mencerminkan upaya memperkuat ekspor produk manufaktur bernilai tambah. Industri alas kaki memiliki peluang untuk berkembang karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menghasilkan produk yang dapat dipasarkan ke berbagai negara.

Dengan pasar yang telah mencakup Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa, Fortuna Shoes memiliki fondasi untuk memperluas jangkauan ekspornya.

Tantangan berikutnya adalah mempertahankan kualitas, meningkatkan efisiensi produksi, memenuhi kebutuhan pasar global, dan memperkuat kandungan lokal. Jika aspek tersebut dapat dijaga, ekspansi pasar berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi perusahaan dan ekonomi daerah.

Baca Juga “Wamendag dorong perluasan ekspor sepatu asal Bandung Fortuna Shoes“

The post Wamendag Dorong Ekspor Sepatu Bandung Fortuna Shoes appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut transaksi melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) mencapai US$251 juta pada semester I-2026.

Nilai tersebut setara sekitar Rp4,49 triliun. Capaian itu menunjukkan peningkatan akses pelaku UMKM terhadap pasar internasional melalui fasilitasi ekspor yang disediakan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga “Bos Lippo James Riady Bakal Borong 20 Ribu Motor Listrik Nasional“

Sebagian Besar Peserta Belum Pernah Ekspor

Budi mengatakan sekitar 60-70 persen UMKM yang memperoleh fasilitasi melalui program tersebut sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Menurut dia, Kemendag membantu pelaku usaha memperkenalkan produk kepada perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara.

“Tahun ini Januari-Juni itu malah (transaksi) sudah 251 juta dolar AS. Itu UMKM yang 60-70 persen belum pernah ekspor,” kata Budi saat Peluncuran Program Akselerasi Produk Lokal di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis.

Fasilitasi tersebut memungkinkan UMKM mengikuti proses penjajakan bisnis tanpa harus bertemu langsung dengan calon pembeli pada tahap awal.

Kemendag memanfaatkan komunikasi daring untuk mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Kemendag Hubungkan UMKM dengan Calon Pembeli

Program UMKM BISA Ekspor dirancang untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pasar di luar negeri.

Pelaku UMKM dapat mempresentasikan produknya kepada Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di negara tujuan.

Perwakilan perdagangan kemudian membantu mencari calon pembeli yang berpotensi membutuhkan produk tersebut.

Setelah calon pembeli ditemukan, pelaku UMKM dapat melanjutkan komunikasi dan presentasi produk untuk menjajaki kerja sama bisnis.

“Bapak Ibu tinggal presentasi ke perwakilan kita di luar negeri ke Atase Perdagangan, ITPC ya. Nanti perwakilan kita, ada ITPC, kemudian mencarikan buyer,” ujar Budi.

Skema tersebut memberi peluang bagi UMKM yang belum memiliki pengalaman ekspor untuk memahami proses pencarian pasar dan calon mitra bisnis.

Capaian Semester I-2026 Lampaui Nilai Transaksi 2025

Capaian US$251 juta pada Januari-Juni 2026 telah melampaui nilai transaksi UMKM BISA Ekspor sepanjang 2025.

Kemendag mencatat program tersebut memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi US$134,87 juta pada 2025.

Nilai tersebut terdiri atas purchase order sebesar US$57,45 juta dan potensi transaksi sebesar US$77,42 juta.

Jika dibandingkan dengan capaian 2025, nilai transaksi pada semester I-2026 meningkat sekitar 86 persen.

Angka tersebut juga menunjukkan bahwa nilai transaksi yang dicapai dalam enam bulan pertama 2026 sudah jauh lebih tinggi dibandingkan total capaian program pada tahun sebelumnya.

Kemendag Targetkan Transaksi UMKM Terus Tumbuh

Budi sebelumnya menyampaikan optimisme nilai transaksi UMKM BISA Ekspor dapat mencapai sekitar US$300 juta sepanjang 2026.

Target tersebut didukung jaringan 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara.

Jaringan tersebut berperan memberikan informasi mengenai karakteristik pasar tujuan dan membantu mempertemukan UMKM dengan calon pembeli.

Bagi UMKM, akses terhadap informasi pasar menjadi salah satu faktor penting sebelum memasuki pasar internasional.

Pendampingan dari perwakilan perdagangan juga dapat membantu pelaku usaha mengenali peluang bisnis yang sesuai dengan karakteristik produk mereka.

Platform Digital Buka Peluang Ekspor bagi UMKM

Budi menilai platform perdagangan elektronik dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar negeri.

Transaksi ritel dalam jumlah kecil dapat menjadi tahap awal sebelum berkembang menjadi kerja sama antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B).

Menurut Budi, konsumen yang membeli produk dalam skala kecil dapat berasal dari importir yang kemudian melihat potensi produk tersebut.

“Yang membeli itu bisa jadi sebenarnya importir. Yang membeli importir kemudian tahu produknya bagus, nanti komunikasi akhirnya bisa ekspor,” ujar Budi.

Pemanfaatan kanal digital dengan demikian dapat membuka jalur baru bagi UMKM untuk menguji respons pasar sebelum memperluas penjualan ke skala bisnis yang lebih besar.

Prospek Ekspor UMKM pada Semester II-2026

Capaian US$251 juta pada semester I-2026 menjadi modal penting bagi Kemendag untuk mengejar target transaksi sekitar US$300 juta hingga akhir tahun.

Kemampuan program dalam menjangkau pelaku usaha yang belum pernah mengekspor juga menjadi indikator penting dalam memperluas basis eksportir nasional.

Pada semester II-2026, keberlanjutan pendampingan, perluasan akses pembeli, serta pemanfaatan platform digital akan menjadi faktor yang dapat mendukung peningkatan transaksi UMKM ke pasar global.

Baca Juga “RI memperkuat kemandirian transportasi lewat motor listrik nasional“

The post Mendag: Transaksi UMKM BISA Ekspor Capai US$251 Juta appeared first on beritabavet.id.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak dapat dievaluasi hanya dari sisi penghematan impor energi. Ia menegaskan perlunya perhitungan menyeluruh yang memasukkan dampak terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Baca Juga “OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak“

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta kepada ANTARA, Minggu. Menurutnya, kebijakan energi berbasis nabati harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan lingkungan, ketahanan energi, dan stabilitas neraca perdagangan.

Ia menjelaskan bahwa B50 merupakan kelanjutan dari program biodiesel sebelumnya seperti B35 dan B40 yang telah mengurangi ketergantungan terhadap solar impor. Namun, skala B50 membawa konsekuensi ekonomi yang jauh lebih besar karena kebutuhan CPO domestik meningkat signifikan.

Proyeksi Penghematan Devisa dan Beban Insentif B50

Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun pada 2026. Angka ini dihitung berdasarkan penurunan impor solar yang digantikan oleh biodiesel berbasis sawit domestik.

Di sisi lain, program ini membutuhkan insentif yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan proyeksi anggaran sekitar Rp32 triliun. Dana ini digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar fosil.

Secara kasat mata, selisih antara penghematan dan biaya insentif menunjukkan manfaat fiskal yang positif. Namun, Yusuf menilai pendekatan ini belum mencerminkan keseluruhan dampak ekonomi yang terjadi di lapangan.

Ia menekankan bahwa analisis kebijakan harus memperhitungkan perubahan struktur perdagangan sawit nasional, bukan hanya arus impor energi.

Biaya Peluang Ekspor CPO yang Sering Terabaikan

Menurut Yusuf Rendy Manilet, salah satu aspek penting yang sering tidak dimasukkan dalam evaluasi adalah biaya peluang ekspor. Ketika CPO dialihkan ke pasar domestik untuk biodiesel, maka volume ekspor otomatis berkurang.

Penurunan ekspor tersebut berdampak langsung pada penerimaan devisa negara. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar minyak sawit dunia, perubahan kecil pada volume ekspor dapat memiliki dampak signifikan terhadap neraca perdagangan.

Ia menegaskan bahwa penghematan impor solar tidak boleh dihitung secara terpisah dari potensi kehilangan pendapatan ekspor. Jika tidak, maka manfaat ekonomi program bisa terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya.

Pendekatan ini penting agar kebijakan B50 tidak hanya dinilai dari sisi energi, tetapi juga dari sisi perdagangan internasional dan keseimbangan fiskal jangka panjang.

Volatilitas Harga Global Menentukan Efektivitas Kebijakan

Yusuf juga menyoroti bahwa efektivitas program B50 sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Perbedaan antara harga CPO dan harga minyak mentah menjadi faktor penentu utama.

Ketika harga minyak dunia meningkat sementara harga CPO relatif rendah, biodiesel menjadi lebih kompetitif. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat menurun.

Namun, jika harga CPO naik atau harga minyak turun, beban subsidi justru meningkat. Kondisi ini membuat program B50 sangat sensitif terhadap dinamika pasar global energi dan komoditas.

Dalam situasi volatil seperti ini, pemerintah perlu memiliki skenario kebijakan yang fleksibel agar tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Struktur Pendanaan BPDPKS dan Dampaknya terhadap Ekspor

Meskipun program B50 tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendanaannya tetap berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDPKS.

Artinya, semakin besar konsumsi CPO di dalam negeri, semakin kecil volume ekspor yang menjadi basis penerimaan dana tersebut. Hal ini menciptakan hubungan langsung antara kebijakan biodiesel dan kapasitas pendanaan jangka panjang.

Jika ekspor terus menurun, maka keberlanjutan pendanaan program bisa menghadapi tekanan. Yusuf menilai hal ini perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan risiko fiskal tersembunyi.

Ia menekankan bahwa kebijakan energi berbasis sawit harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan keberlanjutan sumber pendanaan.

Tantangan Strategis: Produktivitas dan Nilai Tambah Sawit

Selain aspek fiskal, Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor sawit. Ia menilai bahwa manfaat jangka panjang B50 sangat bergantung pada efisiensi produksi di tingkat hulu.

Jika sebagian besar dana hanya digunakan untuk menopang konsumsi biodiesel, tanpa investasi pada petani sawit rakyat, maka potensi pertumbuhan sektor bisa terbatas.

Investasi pada teknologi perkebunan, peremajaan tanaman, dan efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan domestik dan ekspor tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada salah satu sisi.

Konteks Lebih Luas: Transisi Energi dan Posisi Indonesia

Kebijakan B50 juga tidak dapat dilepaskan dari agenda transisi energi global. Banyak negara mendorong penggunaan bahan bakar rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif melalui produksi CPO yang besar. Namun, keunggulan ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengorbankan stabilitas ekspor.

Dalam jangka panjang, kebijakan biodiesel dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Tetapi tanpa perhitungan ekonomi yang tepat, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan pada sektor ekspor utama.

Penutup: Keseimbangan Menjadi Kunci Keberhasilan B50

Secara keseluruhan, implementasi B50 menawarkan potensi besar dalam penghematan devisa dan penguatan energi domestik. Namun, menurut Yusuf Rendy Manilet, kebijakan ini harus dilihat secara lebih komprehensif.

Perhitungan ekonomi tidak boleh berhenti pada penghematan impor dan besaran subsidi. Biaya peluang ekspor, fluktuasi harga global, serta keberlanjutan pendanaan BPDPKS harus menjadi bagian dari evaluasi utama.

Ke depan, keberhasilan B50 akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, daya saing ekspor, dan stabilitas fiskal nasional. Tanpa keseimbangan tersebut, manfaat jangka panjang program berisiko tidak optimal.

baca Juga “PKK Jayawijaya upayakan pasar rakyat Bolakme diaktifkan kembali“

The post Ekonom: Implementasi B50 Perhitungkan Biaya Ekspor appeared first on beritabavet.id.