Bahlil menjelaskan, sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kini beralih membeli BBM bersubsidi. Perubahan pola pembelian itu dinilai meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi di sejumlah titik.

Selain perubahan konsumsi, pemerintah juga menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Bahlil menyoroti adanya kendaraan yang telah dimodifikasi agar mampu membawa BBM dalam jumlah jauh lebih besar dari kapasitas normal.

Peralihan Konsumsi Menekan Ketersediaan BBM Subsidi
Menurut Bahlil, pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi menuju produk subsidi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan BBM subsidi ketika pasokan dan distribusinya telah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berhak.

Baca Juga “Bahlil Ungkap Biang Kerok Antrean Kendaraan di SPBU Makassar“

“Sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” kata Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, Senin.

Pemerintah kemudian berupaya memastikan subsidi energi tetap diterima kelompok yang menjadi sasaran. Pengawasan terhadap pola pembelian menjadi bagian penting untuk mencegah konsumsi berlebihan dan penyalahgunaan.

Modifikasi Tangki Kendaraan Jadi Sorotan
Bahlil juga mengungkap temuan kepolisian terkait kendaraan yang diduga dimanfaatkan untuk menimbun BBM subsidi. Sejumlah mobil dan truk disebut memiliki tangki yang telah dimodifikasi dengan kapasitas jauh lebih besar.

Menurut Bahlil, kapasitas tangki kendaraan yang dimodifikasi bahkan dapat mencapai ratusan liter hingga sekitar satu ton BBM. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan BBM subsidi bagi konsumen lain.

Bahlil menilai persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan. Pemerintah juga perlu mengawasi distribusi agar BBM subsidi tidak terkonsentrasi pada pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu.

Pemerintah dan Polisi Berkoordinasi Atasi Antrean
Kementerian ESDM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kepolisian untuk mengatasi kepadatan di SPBU Makassar. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki distribusi sekaligus menjaga penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai. Kami akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi tepat sasaran,” ujar Bahlil.

Dalam tiga hari sebelumnya, antrean kendaraan di sejumlah lokasi dilaporkan meningkat hingga lebih dari 50 persen. Kondisi tersebut sempat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.

Situasi kemudian mulai membaik. Pantauan pada Senin pagi menunjukkan antrean di SPBU Jalan AP Pettarani, Makassar, telah jauh berkurang.

Kendaraan yang menunggu pengisian BBM hanya terlihat dalam jumlah belasan. Petugas SPBU juga dapat melayani konsumen dengan lebih lancar dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya.

Aturan Ganjil-Genap Diterapkan
Pemerintah daerah turut mengambil langkah untuk mengendalikan kepadatan kendaraan di SPBU. Salah satunya melalui pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus juga diarahkan mengisi BBM pada malam hari. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan pada jam aktivitas masyarakat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Pengaturan waktu pengisian juga diharapkan membuat distribusi kendaraan di SPBU lebih merata. Dengan demikian, antrean panjang tidak kembali menumpuk pada jam tertentu.

Pertamina Tambah Pasokan dan Jam Operasional
Selain pengaturan dari pemerintah daerah, Pertamina mengambil langkah dengan meningkatkan pasokan BBM ke sejumlah SPBU. Perusahaan juga memperpanjang waktu operasional untuk memperluas kesempatan pelayanan kepada masyarakat.

Penambahan pasokan dan jam pelayanan membantu mempercepat proses pengisian kendaraan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan tambahan BBM tersebut tersalurkan kepada konsumen sesuai ketentuan subsidi.

Perbaikan antrean di Makassar menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM dapat ditangani melalui kombinasi antara pasokan, pengaturan pembelian, pengawasan, dan penegakan aturan.

Pengawasan Menjadi Kunci Penyaluran Subsidi
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat antrean dari sisi ketersediaan stok. Perubahan perilaku konsumen dan potensi penimbunan juga menjadi faktor yang perlu ditangani.

Jika peralihan konsumsi ke BBM subsidi terus meningkat tanpa pengawasan, tekanan terhadap distribusi dapat kembali muncul. Begitu pula dengan praktik penimbunan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kecukupan pasokan dan ketepatan sasaran subsidi. Koordinasi antara Kementerian ESDM, pemerintah daerah, Pertamina, dan kepolisian menjadi penting untuk mencegah antrean serupa kembali terjadi.

Dengan antrean yang mulai normal, perhatian berikutnya adalah memastikan kondisi tersebut bertahan. Pengawasan terhadap pembelian dalam jumlah tidak wajar serta penyesuaian distribusi menjadi langkah penting untuk menjaga pelayanan BBM tetap lancar di Makassar.

Baca Juga “Ungkap Pemicu Antrean BBM Subsidi di Makassar, Bahlil: Ada Tangki Truk Dimodifikasi hingga 1 Ton“

The post Bahlil Sebut Peralihan Konsumsi Picu Antrean BBM appeared first on beritabavet.id.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax memunculkan pertanyaan mengenai potensi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar penjelasan teknis terkait pengendalian kuota BBM subsidi ditanyakan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian ESDM merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman lebih mendalam terkait mekanisme distribusi serta pengawasan BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen untuk mengendalikan penyaluran bahan bakar bersubsidi agar tetap sesuai kuota yang ditetapkan.

“Silakan tanya ke Pak Bahlil. Mungkin ada metode lain. Kalau tidak salah ada sistem nozzle control, tetapi Pak Bahlil yang lebih memahami,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

baca juga”Trimedya Dorong DPR Segera Sahkan RUU Hukum Perdata“

Purbaya Nilai Kenaikan Harga Pertamax Tidak Picu Lonjakan Inflasi

Selain membahas kuota BBM subsidi, Purbaya juga menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi nasional. Ia meyakini pengaruhnya relatif terbatas karena Pertamax mayoritas digunakan oleh kendaraan pribadi dan bukan sektor yang berperan langsung dalam distribusi barang maupun layanan transportasi publik.

Menurutnya, faktor utama yang biasanya mendorong kenaikan harga barang adalah biaya logistik dan transportasi. Karena angkutan barang serta transportasi umum umumnya tidak menggunakan Pertamax, dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut dinilai tidak akan signifikan terhadap pergerakan inflasi.

“Dampaknya harusnya relatif minim karena Pertamax tidak dipakai untuk angkutan barang,” kata Purbaya.

Ia kembali menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak memiliki pengaruh besar terhadap biaya distribusi nasional. Oleh karena itu, tekanan terhadap harga barang dan jasa diperkirakan tetap terkendali dalam jangka pendek.

Potensi Peralihan Konsumen ke BBM Subsidi Jadi Sorotan

Meski dampak inflasi dinilai terbatas, kenaikan harga Pertamax tetap memunculkan kekhawatiran terkait potensi perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Selisih harga yang semakin lebar berpotensi mendorong sebagian pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke produk yang lebih murah.

Pemerintah selama ini menerapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan BBM subsidi digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak. Pengendalian distribusi dilakukan melalui sistem digital, pencatatan transaksi, serta pengawasan di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Harga Pertamax Naik Lebih dari Rp3.900 per Liter

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax dengan angka oktan (RON) 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.

Menurutnya, penyesuaian harga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus memastikan distribusi BBM berkualitas tetap berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“Penyesuaian harga dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi bagi masyarakat,” ujar Roberth.

Harga Pertalite dan Biosolar Tetap Dipertahankan

Di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi, pemerintah dan Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipertahankan pada level Rp6.800 per liter.

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan energi sektor produktif tetap terpenuhi. Stabilitas harga BBM subsidi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Selain mempertahankan harga, Pertamina menegaskan bahwa pasokan Pertalite dan Biosolar tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Fokus Menjaga Keseimbangan Subsidi dan Ketahanan Energi

Kenaikan harga Pertamax menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara subsidi energi dan keberlanjutan pasokan BBM nasional. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan kuota BBM subsidi tidak mengalami pembengkakan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap energi yang terjangkau tetap harus dipenuhi.

Ke depan, pengawasan distribusi BBM subsidi diperkirakan akan menjadi perhatian utama pemerintah, terutama jika terjadi peningkatan permintaan akibat perubahan pola konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat sistem pengawasan agar subsidi energi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang berhak menerimanya.

baca juga”Menkeu dan BI Kompak Siapkan Strategi Penguatan Rupiah“

The post Purbaya Minta Soal Kuota BBM Subsidi Ditanya ke Bahlil appeared first on beritabavet.id.