Menteri PPN Dorong Ekonomi Hijau Jadi Motor Pertumbuhan Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut ekonomi hijau dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan baru Indonesia. Strategi tersebut diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6–8 persen sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga “Singgung Sinergi Merah Putih, Calon Gubernur BI Jamin Independensi“
Rachmat menyampaikan pandangan tersebut dalam Indonesia Sustainability 360 Forum di Jakarta, Rabu. Menurutnya, prinsip keberlanjutan kini perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi standar tertentu.
Ekonomi Hijau Masuk Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah telah memasukkan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu sasarannya adalah mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Rachmat menilai penerapan ekonomi hijau dapat memperkuat produktivitas sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian dan daya tarik lebih besar bagi investasi berkelanjutan.
“Dalam dokumen RPJPN dan RPJMN, ekonomi hijau kita tetapkan sebagai pilar utama transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rachmat.
Ekonomi Hijau Ditargetkan Ciptakan 1,2 Juta Lapangan Kerja
Bappenas melihat ekonomi hijau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Penerapannya diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja hijau setiap tahun.
Selain penciptaan lapangan kerja, strategi tersebut ditargetkan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6–7 persen per tahun. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan nasional bruto menjadi sekitar 30.300 dolar AS per kapita.
Dari sisi lingkungan, transformasi ekonomi hijau diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 33 juta ton CO2e. Pertumbuhan ekonomi tersebut tetap diarahkan agar sejalan dengan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menggabungkan agenda pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian dampak lingkungan. Ekonomi hijau tidak hanya dipandang sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan nilai ekonomi baru.
Hilirisasi Hijau Fokus pada Mineral Kritis
Rachmat menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengubah keunggulan komparatif berupa sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif dengan nilai tambah lebih tinggi.
Salah satu caranya melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi hijau. Sektor mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi bagian dari fokus pengembangan tersebut.
Pemerintah mendorong agar proses hilirisasi menggunakan rantai pasok yang efisien dan rendah emisi. Langkah tersebut penting agar produk Indonesia mampu memenuhi tuntutan standar karbon yang semakin berkembang di pasar global.
Pendekatan ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri nasional. Peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan bersama dengan penggunaan teknologi yang dapat menekan emisi dan meningkatkan efisiensi.
Transisi Energi Didorong Lewat Energi Terbarukan
Selain sektor industri, pemerintah mempercepat transformasi pada sektor energi. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah emisi.
Sumber energi yang didorong mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, dan hidro. Pemerintah juga mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi serta pemanfaatan bahan bakar nabati.
Transisi tersebut memiliki peran penting karena kebutuhan energi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Pengembangan sumber energi yang lebih bersih diharapkan dapat mendukung kebutuhan tersebut tanpa meningkatkan emisi secara berlebihan.
Ekonomi Sirkular Ubah Limbah Menjadi Sumber Daya
Pemerintah juga memasukkan ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau. Konsep ini mendorong pemanfaatan kembali material yang sebelumnya dianggap sebagai limbah.
Sektor industri dapat memanfaatkan limbah produksi sebagai sumber daya sekunder. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan food loss, food waste, dan sampah plastik sebagai bahan baku alternatif.
Pemanfaatan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi biaya produksi. Pada saat yang sama, pendekatan ekonomi sirkular dapat mengurangi jumlah material yang berakhir sebagai limbah.
Regulasi Perlu Selaras untuk Menarik Investasi Hijau
Rachmat menekankan perlunya penyelarasan regulasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor ekonomi hijau.
Menurutnya, kebijakan transisi hijau seharusnya mendorong efisiensi dan peningkatan nilai tambah. Teknologi menjadi instrumen penting agar transformasi tersebut tidak justru meningkatkan beban birokrasi.
“Jadikan transisi hijau sebagai instrumen efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah melalui teknologi, bukan penambah beban birokrasi,” kata Rachmat.
Ekonomi Hijau Jadi Bagian dari Agenda Pertumbuhan Jangka Panjang
Pernyataan Menteri PPN tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda pertumbuhan jangka panjang. Fokusnya mencakup penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, transisi energi, ekonomi sirkular, dan peningkatan daya saing industri.
Tantangan berikutnya adalah memastikan target tersebut berjalan konsisten melalui regulasi yang selaras dan investasi teknologi. Jika diterapkan secara efektif, ekonomi hijau dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pencapaian target emisi Indonesia
Baca Juga “PHR operasikan tempat penampungan awal minyak di lapangan sumur baru“
