Program tersebut dijalankan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul. QRIS menjadi salah satu pilihan pembayaran yang dapat digunakan pedagang untuk melayani transaksi secara nontunai.

Kebijakan ini bertujuan membantu pedagang dan pembeli beradaptasi dengan perkembangan transaksi digital. Pemerintah daerah tetap memberikan pilihan pembayaran tunai karena penggunaan QRIS di pasar tradisional masih bersifat opsional.

QRIS Berikan Pilihan Pembayaran Nontunai bagi Pedagang
Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramitha mengatakan pemerintah daerah menyediakan fasilitas pembayaran melalui QRIS bagi pedagang pasar.

Baca Juga “Harga Minyak Dunia Sentuh US$ 100 di Tengah Konflik AS-Iran“

“Kita sediakan pembayaran melalui QRIS. Walaupun masih opsional,” kata Zona.

Menurutnya, penerapan transaksi digital di pasar tradisional menghadapi tantangan karena sebagian pedagang dan pembeli belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital.

Kelompok masyarakat berusia lanjut menjadi salah satu bagian yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena itu, pemerintah daerah tidak langsung menggantikan transaksi tunai dengan pembayaran digital.

“Jadi ketika pembayaran di pasar itu bisa memilih dua, tunai atau nontunai,” ujar Zona.

Pilihan tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan metode pembayaran sesuai kebutuhannya. Pada saat yang sama, pedagang memperoleh kesempatan untuk mulai mengenal dan menggunakan sistem pembayaran digital.

Transaksi Digital Dinilai Lebih Praktis dan Aman
DKUKMPP Bantul melihat QRIS sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung keamanan transaksi. Pedagang tidak harus menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah besar setelah menerima pembayaran.

“Jadi lebih aman kalau itu melalui QRIS karena uangnya digital,” kata Zona.

Selain aspek keamanan, pembayaran nontunai dapat memberikan alternatif bagi pembeli yang tidak membawa uang tunai. Transaksi melalui QRIS juga menjadi bagian dari perubahan kebiasaan masyarakat menuju sistem pembayaran digital.

Penerapan QRIS di pasar tradisional dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kesiapan pedagang dan pembeli agar proses digitalisasi dapat berjalan tanpa menghilangkan akses terhadap transaksi tunai.

Ribuan Pedagang Pasar Bantul Mulai Menggunakan QRIS
Pemkab Bantul mencatat sekitar 10.370 pedagang pasar tradisional tersebar di 33 titik lokasi di wilayah tersebut. Hampir seluruh pedagang di lokasi tersebut disebut telah menggunakan QRIS.

Data tersebut menunjukkan cakupan digitalisasi pembayaran yang cukup luas di pasar tradisional Bantul. Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi secara bertahap.

Digitalisasi tidak hanya diarahkan pada pembayaran pembelian. DKUKMPP Bantul juga mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas perdagangan dan pengelolaan pasar.

DKUKMPP Dorong Pedagang Berjualan secara Daring
Selain menyediakan QRIS, DKUKMPP Bantul memberikan edukasi kepada pedagang agar mulai memanfaatkan kanal perdagangan daring.

Pelatihan tersebut telah dilakukan di sejumlah pasar. Lokasinya meliputi Pasar Jejeran, Pasar Pleret, Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Barongan, dan Pasar Pundong.

Pedagang mendapatkan pengetahuan mengenai cara memasarkan produk secara daring. Salah satu materi yang diberikan adalah teknik melakukan siaran langsung atau live selling untuk menawarkan barang kepada calon pembeli.

“Kita sudah pernah melaksanakan, supaya mereka juga bisa mengikuti. Bahkan kita ajarkan, live jualan itu seperti apa,” ujar Zona.

Menurutnya, pemanfaatan platform digital dapat membuka alternatif pemasaran bagi pedagang pasar tradisional. Pedagang tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung ke pasar.

Edukasi tersebut juga diharapkan membantu pedagang memahami pola perdagangan yang berkembang di tengah perubahan perilaku konsumen. Dengan kemampuan digital yang semakin baik, pedagang memiliki peluang memperluas jangkauan pemasaran.

Pemkab Bantul Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pasar
Digitalisasi pasar Bantul juga mencakup sistem pembayaran retribusi. DKUKMPP menerapkan e-retribusi untuk menggantikan mekanisme pembayaran retribusi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.

“Kita mulai yang pertama dengan retribusi dulu. Jadi retribusi kalau dulu membayar konvensional setiap hari. Sekarang kita digitalisasi melalui e-retribusi,” kata Zona.

Penerapan e-retribusi dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan digitalisasi pengelolaan pasar.

Sistem tersebut menjadi bagian lain dari transformasi digital pasar tradisional. Dengan digitalisasi, proses pembayaran retribusi dapat dikelola melalui sistem yang lebih terstruktur.

Digitalisasi Pasar Dilakukan Secara Bertahap
Zona menjelaskan bahwa proses digitalisasi dilakukan secara bertahap dengan memulai dari klaster pedagang di setiap pasar.

Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan penerapan teknologi dengan kondisi masing-masing kelompok pedagang. Proses adaptasi juga dapat berlangsung secara lebih terarah.

Menurut Zona, pedagang kaki lima yang beraktivitas di sekitar pasar turut memiliki peran dalam mendorong adopsi teknologi. Mereka bahkan menjadi salah satu kelompok yang lebih dahulu memengaruhi pedagang yang telah menetap di dalam pasar.

“Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima di depan-depan itu. Mereka yang awalnya dulu malah mempengaruhi pedagang pasar yang sudah menetap,” ujarnya.

Digitalisasi Diharapkan Perkuat Daya Saing Pasar Tradisional Bantul
Pemkab Bantul terus mendorong transformasi pasar tradisional agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan QRIS, e-retribusi, dan pelatihan perdagangan daring menjadi bagian dari langkah tersebut.

Dengan sekitar 10.370 pedagang yang tersebar di 33 titik pasar, digitalisasi memiliki cakupan yang cukup besar. Pemerintah tetap perlu memastikan proses tersebut berjalan inklusif bagi pedagang dan pembeli yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Ke depan, kemampuan memanfaatkan teknologi dapat menjadi salah satu modal bagi pedagang untuk mempertahankan daya saing pasar tradisional. Digitalisasi pembayaran dan pemasaran juga membuka peluang bagi pedagang untuk melayani konsumen dengan cara yang lebih beragam.

Transformasi tersebut tidak berarti menghilangkan transaksi konvensional. Pemkab Bantul memilih pendekatan bertahap dengan menyediakan pilihan pembayaran tunai dan nontunai sambil meningkatkan literasi digital pedagang serta masyarakat.

Baca Juga “Pertamina EP kembangkan lapisan produktif baru di PALI Sumsel“

The post Pemkab Bantul Fasilitasi Pedagang Pasar Gunakan QRIS appeared first on beritabavet.id.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengetahui kondisi antrean sebelum menuju lokasi pengisian daya. Pelanggan juga dapat mengambil nomor antrean dan memantau perkiraan waktu tunggu melalui aplikasi.

Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN untuk menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Kemudahan akses informasi diharapkan membantu pelanggan merencanakan pengisian daya dengan lebih praktis.

AntreEV Tampilkan Informasi Antrean SPKLU
Melalui AntreEV, pengguna dapat memilih lokasi SPKLU yang ingin digunakan. Informasi antrean dapat diketahui sebelum pelanggan tiba di lokasi pengisian.

Baca Juga “Jasa Marga Buka Opsi Investasi di Tol yang Sudah Beroperasi“

Setelah sampai di SPKLU yang dipilih, pengguna dapat mengambil antrean melalui PLN Mobile. Nomor antrean kemudian dapat dipantau melalui aplikasi hingga tiba waktu pengisian.

Fitur tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi antrean dan estimasi waktu tunggu. Pengguna dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengatur waktu perjalanan dan pengisian daya.

Kehadiran layanan digital seperti AntreEV juga membantu mengurangi ketidakpastian ketika pengguna mencari fasilitas pengisian kendaraan listrik. Pelanggan tidak harus langsung datang ke SPKLU tanpa mengetahui kondisi antreannya.

PLN Sesuaikan Layanan Digital dengan Pertumbuhan Kendaraan Listrik
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan peningkatan pengguna kendaraan listrik turut meningkatkan kebutuhan terhadap layanan SPKLU yang praktis.

“Seiring bertambahnya pengguna kendaraan listrik, kebutuhan terhadap layanan SPKLU yang mudah dan praktis juga semakin besar,” tutur Gregorius dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut Gregorius, PLN tidak hanya berfokus pada penambahan infrastruktur pengisian daya. Perusahaan juga mengembangkan layanan digital untuk memberikan informasi dan kemudahan kepada pelanggan.

“Karena itu, PLN tidak hanya menambah infrastruktur, tetapi juga menghadirkan layanan digital yang membantu pelanggan mendapatkan kepastian saat akan mengisi daya,” ujarnya.

Pengembangan AntreEV menjadi salah satu bentuk penyesuaian layanan PLN terhadap kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Integrasi informasi SPKLU ke dalam aplikasi membuat proses pencarian dan penggunaan fasilitas pengisian menjadi lebih terarah.

Cara Antre di SPKLU melalui PLN Mobile
Pengguna kendaraan listrik dapat memanfaatkan AntreEV untuk mengetahui kondisi antrean di SPKLU yang tersedia. Setelah menentukan lokasi, pelanggan dapat menuju SPKLU sesuai kebutuhan pengisian daya.

Sesampainya di lokasi, pelanggan dapat mengambil nomor antrean melalui sistem yang tersedia. Nomor tersebut kemudian dapat dipantau melalui PLN Mobile.

Sistem antrean membantu pengguna mengetahui posisi mereka serta memperkirakan waktu tunggu. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan sebelum pengguna melakukan pengisian daya.

Ketersediaan informasi antrean juga dapat membantu pengguna menghindari penumpukan kendaraan di area SPKLU. Namun, pengguna tetap perlu mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku di setiap lokasi.

PLN Ingatkan Pengguna Jaga Ketertiban SPKLU
Selain menyediakan layanan digital, PLN mengajak pengguna kendaraan listrik menjaga ketertiban selama menggunakan SPKLU. Kepatuhan terhadap aturan diperlukan agar fasilitas dapat digunakan secara bergantian.

Pengguna diminta mengikuti antrean berdasarkan urutan dalam sistem. Kendaraan juga perlu diparkir secara rapi pada area yang telah disediakan.

PLN turut mengingatkan pengguna agar menggunakan fasilitas SPKLU secara bijak. Setelah proses pengisian selesai, kendaraan sebaiknya segera dipindahkan dari area pengisian.

“Kami mengajak seluruh pengguna untuk bersama-sama menjaga ketertiban di SPKLU,” ujar Gregorius.

Menurutnya, kedisiplinan pengguna dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Ketertiban juga berperan dalam menciptakan pengalaman pengisian daya yang lebih nyaman bagi seluruh pengguna.

AntreEV Dorong Pengalaman Pengisian Kendaraan Listrik Lebih Praktis
Kehadiran fitur AntreEV menunjukkan upaya PLN menggabungkan pengembangan infrastruktur dengan layanan digital. Pengguna kendaraan listrik kini dapat memperoleh informasi antrean SPKLU melalui PLN Mobile sebelum dan saat melakukan pengisian.

Kemudahan tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pengisian kendaraan listrik. Informasi antrean dapat membantu pengguna merencanakan waktu pengisian dan memilih lokasi yang sesuai.

Di sisi lain, penggunaan SPKLU secara tertib tetap menjadi tanggung jawab bersama. Perpaduan antara layanan digital, kedisiplinan pengguna, dan pengembangan infrastruktur dapat mendukung pengalaman pengisian kendaraan listrik yang lebih efisien.

Ke depan, pengembangan layanan digital seperti AntreEV berpotensi menjadi bagian penting dalam ekosistem kendaraan listrik. PLN pun dapat terus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin terhubung dengan teknologi digital.

Baca Juga “Mendag dorong UMKM perkuat promosi untuk saingi produk asing“

The post PLN Mobile Kini Bisa Cek Antrean SPKLU appeared first on beritabavet.id.

Pemerintah juga melihat Irlandia sebagai salah satu pintu masuk strategis menuju pasar Eropa. Karena itu, keberadaan P3B dinilai dapat membantu menciptakan kepastian dan efisiensi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan lintas negara.

P3B Dinilai Penting untuk Efisiensi Bisnis
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan Indonesia telah memiliki P3B dengan sejumlah negara Eropa.

Baca Juga “Pelita Air Kembali Sabet Penghargaan Maskapai Paling Tepat Waktu“

Namun, Indonesia hingga kini belum memiliki perjanjian serupa dengan Irlandia. Pemerintah ingin kondisi tersebut segera ditindaklanjuti agar hubungan ekonomi kedua negara dapat berkembang lebih efisien.

“Yang kita harapkan dengan Irlandia karena sampai saat ini kita belum mempunyai Double Taxation Agreement,” ujar Edi di Jakarta, Jumat.

Menurut Edi, P3B dapat menjadi instrumen untuk mendukung kelancaran hubungan dagang sekaligus memfasilitasi kepentingan bisnis Indonesia dan Irlandia.

Keberadaan perjanjian perpajakan bilateral pada dasarnya memberikan kerangka bagi kedua negara dalam mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi.

Indonesia Siapkan Irlandia sebagai Pintu Masuk Eropa
Pemerintah tidak hanya melihat kerja sama dengan Irlandia dari sisi hubungan bilateral. Indonesia juga mempertimbangkan posisi Irlandia dalam membuka akses yang lebih luas ke pasar Eropa.

Edi menyebut Indonesia membutuhkan manfaat strategis dari hubungan tersebut agar investasi dan perdagangan dapat berjalan lebih efisien.

“Sebenarnya kita sudah punya banyak, cuma kalau kita lihat di sini karena ini nanti jadi pintu masuk ke Eropa kita butuh benefit yang bisa kita buat,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan seiring upaya Indonesia memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi dengan kawasan Eropa.

Pemerintah berharap kerja sama yang lebih erat dengan Irlandia dapat memberikan manfaat bagi perdagangan, investasi, serta berbagai kepentingan bisnis kedua negara.

LoI Indonesia-Irlandia Perkuat Fondasi Kerja Sama
Upaya memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dan Irlandia juga ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) oleh kedua negara di Jakarta pada Jumat.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Edi Prio Pambudi dan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon. Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah untuk menerjemahkan prioritas bersama ke dalam kerja sama yang lebih konkret.

Kemenko Perekonomian menilai LoI tersebut menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memperluas hubungan ekonomi. Pemerintah selanjutnya dapat menggunakan dokumen tersebut sebagai landasan untuk mengidentifikasi bidang kerja sama yang potensial.

Edi menjelaskan, Indonesia ingin memperdalam berbagai bentuk kerja sama melalui dokumen tersebut. Fokusnya mencakup upaya meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi sebelum implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA.

IEU-CEPA Jadi Konteks Penguatan Hubungan Ekonomi
Pemerintah mengaitkan penguatan hubungan Indonesia-Irlandia dengan agenda implementasi IEU-CEPA. Dalam konteks tersebut, Irlandia diharapkan dapat berperan sebagai salah satu gerbang bagi aktivitas ekonomi Indonesia di Eropa.

“Dengan dokumen yang kita tandatangani kita ingin memperdalam apa saja yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengefisiensikan hubungan perdagangan dan investasi,” ujar Edi.

Menurut pemerintah, langkah tersebut dapat membantu Indonesia mempersiapkan berbagai aspek kerja sama sebelum IEU-CEPA memasuki tahap implementasi.

Dengan demikian, pembahasan P3B tidak berdiri sendiri. Perjanjian perpajakan tersebut menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih terukur dalam hubungan ekonomi lintas negara.

P3B Menjadi Agenda Lanjutan Kerja Sama
Pemerintah kini mendorong agar pembahasan P3B Indonesia-Irlandia dapat segera menghasilkan kesepakatan. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perdagangan dan investasi bilateral.

Penandatanganan LoI memberikan dasar awal bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama. Selanjutnya, pembahasan mengenai P3B menjadi salah satu agenda penting untuk menciptakan efisiensi dan kepastian bagi aktivitas ekonomi lintas batas.

Jika terealisasi, P3B Indonesia-Irlandia dapat melengkapi instrumen kerja sama ekonomi kedua negara. Kesepakatan tersebut juga berpotensi memperkuat posisi Irlandia sebagai salah satu akses Indonesia menuju pasar Eropa.

Baca Juga “Pemprov Jateng andalkan inseminasi buatan dongkrak produksi susu“

The post Kemenko Perekonomian Bidik Kesepakatan P3B RI-Irlandia appeared first on beritabavet.id.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menurut Nusron, pembenahan internal Kementerian ATR/BPN saja belum cukup untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan PPAT menjadi faktor penting dalam mempercepat proses administrasi pertanahan.

Baca Juga “BPS Ungkap Sektor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tiap Pulau di Indonesia“

“Transformasi layanan pertanahan harus didukung kolaborasi dengan PPAT dan BPKAD. Tanpa dukungan kedua elemen tersebut, transformasi tidak akan berjalan baik,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya BPKAD, serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD dan PPAT Memiliki Peran Strategis dalam Layanan Pertanahan

Nusron menjelaskan bahwa layanan pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan tugas pemerintah daerah dan PPAT. Salah satu aspek penting adalah percepatan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam proses peralihan hak tanah, validasi BPHTB menjadi tahapan yang harus diselesaikan sebelum dokumen dapat diproses lebih lanjut. Karena itu, dukungan BPKAD diperlukan agar proses administrasi berjalan lebih cepat.

Sementara itu, PPAT memiliki peran sebagai mitra strategis dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses perubahan kepemilikan hak atas tanah.

Nusron menilai pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas, dapat dipantau, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Kita sebagai pelayan publik harus memberikan layanan yang memiliki kepastian, terukur, dan dapat di-tracking sehingga bermuara pada kepuasan masyarakat,” kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN Siapkan Layanan Peralihan Hak Maksimal 10 Hari

Sebagai bagian dari transformasi layanan, Kementerian ATR/BPN menyiapkan penerapan layanan Peralihan Hak dengan target penyelesaian maksimal 10 hari.

Layanan tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026. Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan melalui uji coba di 15 Kantor Pertanahan (Kantah) selama tiga bulan.

Setelah tahap evaluasi selesai, layanan tersebut akan diperluas secara bertahap ke Kantah lainnya di berbagai wilayah.

Dalam skema layanan baru tersebut, proses verifikasi BPHTB ditargetkan selesai maksimal tiga hari. Setelah itu, PPAT menyelesaikan pembuatan AJB dalam waktu dua hari.

Tahap berikutnya dilakukan oleh Kantah dengan target penyelesaian selama lima hari. Dengan pembagian waktu tersebut, keseluruhan proses peralihan hak diharapkan dapat selesai dalam waktu maksimal 10 hari.

Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Percepat Validasi BPHTB

Untuk mendukung percepatan layanan tersebut, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat koordinasi melalui penerbitan Surat Edaran Bersama.

Nusron berharap kerja sama tersebut dapat membantu pemerintah daerah mempercepat proses validasi BPHTB. Dengan proses yang lebih singkat, masyarakat dapat memperoleh kepastian dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Menurutnya, transformasi digital dan peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk menciptakan layanan pertanahan yang lebih efektif.

Pendekatan kolaboratif tersebut juga diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama.

Layanan Pengukuran Terjadwal Diperluas ke 400 Kantor Pertanahan

Selain mempercepat layanan Peralihan Hak, Kementerian ATR/BPN juga terus memperluas penerapan layanan Pengukuran Terjadwal.

Program tersebut saat ini telah diterapkan di 400 Kantor Pertanahan. Melalui layanan ini, masyarakat mendapatkan kepastian jadwal pengukuran tanah sejak awal proses pengajuan.

Kementerian ATR/BPN menetapkan target penyelesaian layanan Pengukuran Terjadwal maksimal 12 hari kerja. Rinciannya mencakup masa tunggu pengukuran paling lama tujuh hari dan penyelesaian hingga penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) selama lima hari.

Kepastian waktu layanan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.

Transformasi Layanan Pertanahan Menuju Sistem yang Lebih Cepat dan Transparan

Transformasi pelayanan pertanahan menjadi salah satu agenda Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi tanah.

Melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan PPAT, pemerintah berharap proses pelayanan dapat berjalan lebih terintegrasi. Masyarakat juga dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dengan alur yang mudah dipantau.

Ke depan, penguatan kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan pertanahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Baca Juga “Menteri Bahlil dorong hilirisasi untuk jadi tuan di negeri sendiri“

The post Nusron Minta PPAT dan BPKAD Dukung Transformasi Pelayanan appeared first on beritabavet.id.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah Indonesia terus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Menurutnya, kerja sama strategis dengan China menjadi bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga “IHSG Anjlok 2% Tinggalkan 6.300, Seluruh Sektor Saham Tertekan“

“Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka peluang dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga sektor strategis seperti industri, pendidikan, ekonomi digital, dan teknologi,” ujar Haryo.

Kerja Sama RI-China Berkembang Melalui Berbagai Program Strategis
Penguatan hubungan ekonomi Indonesia-China terlihat dari sejumlah agenda kerja sama yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya melalui kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Fujian bersama delegasi bisnis China dalam kerangka program Two Countries Twin Parks (TCTP).

Program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pengembangan kawasan industri antara kedua negara. Melalui kerja sama ini, Indonesia dan China berupaya memperluas peluang investasi sekaligus meningkatkan hubungan antarwilayah.

Selain kerja sama industri, Indonesia juga memperkuat peran dalam pengembangan teknologi global. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) melalui penandatanganan deklarasi di Shanghai pada 16 Juli 2026.

Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan dan memperluas kerja sama teknologi internasional.

Kolaborasi Pendidikan dan Teknologi Jadi Fokus Pengembangan
Selain sektor ekonomi dan industri, pemerintah juga mendorong peningkatan kerja sama pendidikan dengan institusi terkemuka di China. Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan bersama Tsinghua University melalui berbagai kegiatan riset dan seminar.

Kegiatan tersebut turut berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali. Pemerintah melihat kerja sama pendidikan sebagai bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Penguatan hubungan akademik diharapkan mampu mendukung inovasi, penelitian, serta pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Investasi Perusahaan China Dorong Industri Otomotif Indonesia
Sektor otomotif menjadi salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan positif dalam hubungan ekonomi kedua negara. Perusahaan asal China seperti BYD dan Chery terus memperluas investasinya di Indonesia.

Kehadiran investor otomotif China dinilai memberikan dampak terhadap pengembangan industri kendaraan listrik dan manufaktur nasional. Perusahaan-perusahaan tersebut juga telah masuk dalam lima besar pangsa pasar otomotif Indonesia.

Pemerintah berharap investasi di sektor otomotif dapat memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Kerja sama yang semakin luas diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memperkuat memperkuat rantai pasok industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung percepatan transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan.

Perdagangan RI-China Tembus Lebih dari 150 Miliar Dolar AS
Hubungan perdagangan Indonesia dan China terus menjadi salah satu pilar utama kerja sama ekonomi kedua negara. Berdasarkan data Indonesia, nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 154 miliar dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan data China, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 160 miliar dolar AS pada periode yang sama.

Produk ekspor utama Indonesia ke China mencakup berbagai komoditas strategis, seperti ferroalloy, nikel matte, lignit, batu bara, hingga minyak sawit.

Selain menjadi mitra dagang utama, China juga termasuk salah satu investor terbesar bagi Indonesia. Investasi tersebut terus berkembang di berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Siapkan Insentif untuk Tarik Investasi Strategis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terus mendorong peningkatan investasi China di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima delegasi bisnis China dan Duta Besar RI untuk China di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menawarkan peluang investasi pada sektor strategis seperti industri semikonduktor, pembangunan infrastruktur serat optik, aplikasi digital, dan pusat data atau data center.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup tax holiday hingga 100 persen sesuai kriteria investasi, tax allowance, investment allowance, serta super tax deduction.

Insentif tersebut dirancang untuk mendorong investasi bernilai tambah, mempercepat inovasi, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Kerja Sama RI-China Diarahkan Menuju Ekonomi Digital dan Industri Modern
Pemerintah Indonesia melihat hubungan ekonomi dengan China memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Kerja sama yang semakin luas diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memperkuat kapasitas industri nasional.

Dengan fokus pada investasi teknologi, transformasi digital, pendidikan, dan pengembangan industri, hubungan strategis RI-China diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua negara sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi Indonesia.

Baca Juga “Askrindo gelar Mobil Pintar di 25 provinsi di Hari Anak Nasional 2026“

The post Kemenko Perekonomian Perkuat Kerja Sama RI-China appeared first on beritabavet.id.

Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global. Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menyebut aturan tersebut dapat membuka peluang bagi Indonesia menjadi tujuan investasi internasional.

Baca Juga “Perusahaan Chip Komputer Ini Tawarkan Bonus Jumbo Buat Karyawan“

Menurut Suroto, UU PFII tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kawasan finansial atau fasilitas pengelolaan kekayaan seperti family office. Regulasi tersebut juga menjadi dasar untuk membangun ekosistem keuangan yang mampu menarik modal global dengan kualitas yang lebih baik.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi lintas negara. Investor global membutuhkan kepastian hukum, tata kelola yang kuat, serta regulasi yang mampu bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya.

“Pendekatan dalam UU PFII harus dipahami sebagai strategi transformasi ekonomi jangka panjang. Ini bukan hanya tentang membangun kawasan atau menghadirkan family office, tetapi bagaimana Indonesia memiliki pusat finansial yang mampu bersaing secara global,” ujar Suroto.

Pusat Finansial Internasional Jadi Hub Investasi Terintegrasi
Suroto menilai pusat finansial internasional yang dibangun melalui UU PFII berpotensi menjadi pusat layanan investasi terpadu atau one-stop investment hub. Konsep tersebut memungkinkan investor memperoleh layanan pembiayaan, investasi, dan pengembangan bisnis dalam satu ekosistem.

Ia menyebut sejumlah pusat keuangan dunia seperti Dubai dan Hong Kong berhasil berkembang karena memiliki infrastruktur finansial yang terintegrasi. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun pusat keuangan yang kompetitif.

Menurut Suroto, kehadiran pusat finansial internasional dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memperkuat kepercayaan investor. Hal tersebut menjadi faktor penting agar arus modal asing dapat masuk dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Selain meningkatkan investasi, UU PFII juga dinilai mampu memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional. Dengan masuknya modal internasional, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sektor strategis seperti teknologi, ekonomi digital, jasa keuangan, dan industri pengolahan.

Investasi Berkualitas Dorong Transfer Teknologi dan Produktivitas
Suroto menekankan bahwa keberhasilan UU PFII tidak hanya diukur dari jumlah investasi yang masuk. Menurutnya, Indonesia perlu memastikan investasi tersebut membawa manfaat jangka panjang berupa teknologi, inovasi, peningkatan produktivitas, dan pembentukan rantai nilai baru.

Ia mengatakan investasi berkualitas dapat mempercepat kehadiran perusahaan global yang mampu mendukung perkembangan industri nasional. Selain itu, investasi tersebut juga berpotensi membuka peluang transfer pengetahuan kepada pelaku usaha dalam negeri.

“Yang terpenting bukan hanya nilai investasi yang masuk, tetapi kualitas investasinya. Indonesia membutuhkan investasi yang membawa teknologi, inovasi, peningkatan produktivitas, dan menciptakan rantai nilai baru bagi industri nasional,” kata Suroto.

Ia juga menilai pengembangan pusat finansial internasional harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur finansial yang kuat membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan yang sesuai standar industri global.

Implementasi UU PFII Membutuhkan Tata Kelola yang Kredibel
Suroto mengingatkan bahwa keberhasilan UU PFII sangat bergantung pada proses implementasi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan regulasi berjalan secara konsisten dengan dukungan tata kelola yang transparan dan kepastian hukum.

Ia menilai investor internasional tidak hanya melihat peluang ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi. Karena itu, kredibilitas regulasi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pasar.

“Kepercayaan investor dibangun melalui kepastian hukum, tata kelola yang transparan, dan regulasi yang kredibel. Implementasi UU ini harus konsisten sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Suroto.

Selain aspek regulasi, pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi antara sektor industri, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan keuangan. Langkah tersebut penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dengan penerapan yang tepat, UU PFII diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kebijakan ini berpotensi memperkuat daya saing nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di kawasan Asia.

Baca Juga “Sumbar dan Kemenaker lakukan seleksi peserta program magang ke Jepang“

The post Ketua AKSES: UU PFII Dorong Daya Saing Global RI appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa berbagai perubahan yang dilakukan kementerian bertujuan menciptakan layanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian waktu.

Baca Juga “DJP Ubah Pola Pengawasan Wajib Pajak, Begini Strateginya“

Nusron menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang baik. Menurutnya, setiap aparatur harus mampu memberikan solusi dengan komunikasi yang jelas dan tetap menghargai masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta.

Tiga Fokus Perubahan ATR/BPN untuk Tingkatkan Pelayanan

Menteri Nusron menjelaskan bahwa reformasi pelayanan ATR/BPN dilakukan melalui tiga aspek utama. Ketiganya meliputi penguatan organisasi, perbaikan tata kelola pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Nusron, ketiga elemen tersebut harus berjalan secara bersamaan. Perubahan struktur tanpa perbaikan sistem kerja dan kualitas pegawai dinilai tidak akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal.

Melalui penguatan organisasi, Kementerian ATR/BPN berupaya membuat pelayanan pertanahan lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah pola kerja Kantor Pertanahan dari pendekatan berbasis tema menjadi pendekatan berdasarkan wilayah.

Perubahan tersebut membuat setiap pejabat di Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memahami persoalan pertanahan di daerah masing-masing.

Nusron menilai pendekatan kewilayahan akan membantu proses identifikasi masalah menjadi lebih cepat. Selain itu, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayahnya.

Sistem Pelayanan Pertanahan Didorong Lebih Transparan

Selain membenahi struktur organisasi, ATR/BPN juga memperkuat sistem pelayanan agar proses administrasi berjalan lebih teratur. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah penyelesaian berkas berdasarkan urutan masuk.

Melalui konsep tersebut, permohonan yang lebih dahulu diterima akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN juga menerapkan mekanisme pengukuran waktu pelayanan agar masyarakat memiliki gambaran jelas mengenai proses yang sedang berjalan.

Dalam layanan peralihan hak, pemerintah menargetkan penyelesaian dapat dilakukan maksimal dalam waktu 10 hari. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat layanan tanpa mengabaikan ketelitian administrasi.

Nusron menekankan bahwa setiap layanan publik harus memiliki ukuran kinerja yang jelas. Dengan standar tersebut, masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan secara lebih terbuka.

“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” kata Nusron.

ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi dan Integritas Pegawai

Perubahan sistem pelayanan juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur. Nusron menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi.

Kementerian ATR/BPN akan memberikan pelatihan manajemen risiko kepada pegawai. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali potensi masalah dan mengambil keputusan sesuai aturan.

Selain kompetensi, Nusron menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Ia meminta para pejabat dan pegawai tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi.

Menurutnya, seluruh aparatur harus bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan pertanahan.

“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegas Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran ATR/BPN.

Transformasi Pelayanan ATR/BPN Utamakan Kepastian bagi Masyarakat

Pembenahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari upaya menciptakan layanan publik yang lebih modern. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh proses administrasi pertanahan yang sederhana, transparan, dan dapat diprediksi.

Pelayanan pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu prioritas agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan secara optimal.

Dengan perubahan organisasi, perbaikan sistem kerja, serta penguatan kompetensi pegawai, ATR/BPN berharap mampu menghadirkan birokrasi yang lebih responsif.

Ke depan, keberhasilan transformasi tersebut akan bergantung pada konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan standar pelayanan. Jika berjalan sesuai rencana, masyarakat dapat merasakan layanan pertanahan yang lebih cepat, profesional, dan terpercaya.

Baca Juga “Kemenekraf akselerasi pegiat ekraf melalui teknologi pemasaran“

The post Menteri Nusron: ATR/BPN Perkuat Layanan Masyarakat appeared first on beritabavet.id.

Investasi asing mulai memperkuat pembangunan sektor hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Investor asal Tiongkok melalui PT Star Bright International Investment membangun kawasan apartemen senilai sekitar Rp1,27 triliun untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Proyek hunian tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembentukan ekosistem perkotaan di IKN. Kehadiran fasilitas tempat tinggal dinilai penting untuk mendukung aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas masyarakat ketika kawasan ibu kota baru mulai berkembang.

Baca Juga “3 Jurus Grab Dongkrak Pertumbuhan Pemasaran di Era AI“

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan hunian oleh investor asing menunjukkan meningkatnya minat terhadap pengembangan kawasan IKN. Menurutnya, investasi tersebut dapat menjadi pemicu masuknya berbagai sektor usaha lain ke ibu kota baru Indonesia.

Investor Tiongkok Kembangkan Apartemen Terintegrasi di Kawasan Inti IKN

Pembangunan apartemen dilakukan oleh PT Star Bright International Investment, perusahaan yang berafiliasi dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co Ltd asal Tiongkok.

Proyek tersebut berada di Wilayah Perencanaan 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan luas lahan sekitar 15.501 meter persegi. Kawasan hunian ini dirancang sebagai apartemen terintegrasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.

Fasilitas tersebut mencakup restoran, area ritel, pusat kebugaran, serta ruang komersial yang mendukung kebutuhan penghuni. Konsep ini dirancang agar kawasan hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan perkotaan modern.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa investasi dengan nilai sekitar Rp1,27 triliun tersebut diharapkan mampu mendukung operasional pemerintahan sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar IKN.

Menurutnya, keberadaan hunian berkualitas menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kota baru yang memiliki fungsi lengkap dan berkelanjutan.

Pembangunan Empat Menara Apartemen Ditargetkan Rampung 2028

Proyek apartemen ini akan dibangun secara bertahap. Pada tahap awal, pembangunan mencakup dua menara apartemen yang ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Setelah tahap pertama rampung, pembangunan akan dilanjutkan dengan dua menara tambahan yang ditargetkan selesai pada 2028. Secara keseluruhan, proyek ini akan memiliki empat menara dengan sekitar 680 unit hunian.

Presiden Direktur PT Star Bright International Investment Lu Keming menyebutkan bahwa prospek investasi di IKN cukup besar. Selain sektor hunian, pihaknya juga melihat peluang pengembangan sektor lain seperti perhotelan dan pariwisata.

“Total empat menara dengan sekitar 680 unit, prospek di IKN cukup besar dan juga tertarik berinvestasi perhotelan dan pariwisata,” ujar Lu Keming.

Pembangunan dimulai setelah proses pembersihan dan pematangan lahan selesai pada awal Juli 2026. Lokasi apartemen tersebut memiliki pemandangan strategis yang mengarah ke kawasan perbukitan, Istana Garuda, serta area yudikatif dan legislatif yang masih dalam tahap pembangunan.

Investasi Asing Dorong Pembentukan Ekosistem Kota Baru IKN

Kehadiran investor Tiongkok di sektor hunian menjadi salah satu bagian dari strategi pengembangan IKN sebagai kota baru Indonesia. Selain membangun infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan dukungan sektor swasta untuk menciptakan kawasan yang memiliki fasilitas lengkap bagi masyarakat.

Hunian menjadi salah satu kebutuhan utama dalam proses pembangunan kota baru. Ketersediaan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara, pekerja, pelaku usaha, serta masyarakat pendukung akan menentukan keberhasilan pembentukan ekosistem perkotaan di IKN.

Dengan adanya investasi apartemen terintegrasi, kawasan inti IKN diharapkan mampu berkembang sebagai pusat aktivitas baru yang menggabungkan fungsi pemerintahan, bisnis, dan kehidupan masyarakat.

PT Star Bright International Investment juga aktif memperkenalkan peluang investasi IKN kepada pelaku usaha di Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak perusahaan asing agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota baru.

IKN Menjadi Daya Tarik Baru bagi Investor Internasional

Pembangunan hunian oleh investor asal Tiongkok menunjukkan bahwa IKN mulai menarik perhatian pelaku usaha internasional. Selain sektor properti, peluang investasi juga terbuka pada bidang pariwisata, perdagangan, jasa, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Lu Keming menilai IKN memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu kota modern dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ia berharap semakin banyak investor dari Tiongkok maupun negara lain yang tertarik mengambil bagian dalam pembangunan kawasan tersebut.

Dengan dukungan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas publik, IKN diarahkan menjadi pusat pemerintahan sekaligus kota baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

Baca Juga “Mengapa Kopdes tak bisa disamakan dengan minimarket?“

The post Tiongkok Perkuat Investasi Hunian di Ibu Kota Nusantara appeared first on beritabavet.id.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan Coretax sebagai sistem utama dalam seluruh proses administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi digital DJP untuk meningkatkan tata kelola, memperkuat keamanan data, serta memberikan layanan perpajakan yang lebih terintegrasi bagi wajib pajak.

Baca Juga “Survei The Fed: Perusahaan Bakal Kembali Kerek Harga Imbas Tarif Dagang“

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa seluruh aktivitas administrasi perpajakan, termasuk pengawasan, penegakan hukum, penagihan, hingga proses keberatan dan banding, secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui platform Coretax.

“Mulai Juli ini, Coretax betul-betul menjadi sistem inti. Jadi semua kertas kerja pengawasan, penegakan hukum, penagihan, keberatan banding gradually hanya akan bisa dikerjakan di platform Coretax,” ujar Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 di Jakarta.

Penerapan penuh Coretax bertujuan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib dan memiliki standar tata kelola yang jelas. Dengan seluruh proses berada dalam satu platform, DJP dapat meningkatkan pengawasan sekaligus mengurangi potensi kelemahan dalam pengelolaan dokumen perpajakan.

Coretax Perkuat Tata Kelola dan Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut Bimo, salah satu alasan utama penerapan Coretax adalah memastikan seluruh aktivitas perpajakan berjalan dalam sistem yang lebih aman dan terkontrol. Sebelumnya, sejumlah kertas kerja masih dapat dikerjakan di perangkat pribadi sehingga pengawasan terhadap proses administrasi belum sepenuhnya optimal.

Bimo menjelaskan bahwa dokumen atau pekerjaan terkait perpajakan sebelumnya masih memungkinkan dilakukan melalui berbagai perangkat di luar sistem utama. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aspek governance atau tata kelola karena tidak seluruh aktivitas tercatat dalam satu sistem terintegrasi.

“Untuk menegakkan trust kepada wajib pajak juga, kondisi yang selama ini bertahun-tahun kertas kerja itu bisa dibawa di laptop, bisa dibawa di tablet, bisa dibawa di handphone, bisa dikerjakan di luar sistem Coretax yang governance-nya tentu tidak bisa terjaga,” jelasnya.

Melalui Coretax, DJP berupaya memastikan setiap proses administrasi memiliki rekam jejak digital yang lebih jelas. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perpajakan.

Transformasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun administrasi pajak yang lebih modern. Digitalisasi memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada dokumen manual, serta memudahkan pemantauan aktivitas perpajakan.

Implementasi Coretax Mulai Berdampak pada Aktivitas Perpajakan

DJP mencatat implementasi Coretax sejak 2025 mulai memberikan dampak terhadap aktivitas administrasi perpajakan dan penerimaan negara. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan serta proses bisnis perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah.

Berdasarkan data hingga Juli 2026, jumlah faktur pajak pada masa pajak yang sama meningkat 4,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pelaporan dan transaksi perpajakan melalui sistem yang telah diperbarui.

Selain itu, jumlah bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi tercatat tumbuh 10,72 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sementara itu, bukti potong PPh Pasal 21 mengalami peningkatan lebih tinggi sebesar 17,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penerimaan negara, DJP mencatat penerimaan neto PPh Orang Pribadi meningkat signifikan. Nilainya mencapai Rp8,78 triliun atau tumbuh 272,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan bruto PPh Badan juga mengalami peningkatan sebesar 56,8 persen menjadi Rp25,11 triliun. Data tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas administrasi dan penerimaan perpajakan setelah penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi.

DJP Pertahankan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak

Selain mencatat perkembangan penerimaan, DJP juga melaporkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap berada pada level tinggi. Hingga Juli 2026, sebanyak 13.635.007 SPT Tahunan Pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak.

Bimo menyebut rata-rata pelaporan mencapai sekitar 82.636 SPT setiap hari. Angka tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pelaporan pajak sekaligus kebutuhan terhadap sistem administrasi yang mampu menangani volume layanan secara efektif.

DJP juga memastikan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem Coretax. Langkah tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh layanan yang lebih sederhana, responsif, dan memiliki kepastian hukum.

“Dengan rata-rata pelaporan tahunan 82 ribu SPT per hari, kita pastikan kita jemput bola. Kita selalu responsif untuk memperbaiki kendala sistem, dan juga kita pastikan ke depan lebih simple dan lebih berkepastian hukum,” kata Bimo.

Coretax Jadi Fondasi Transformasi Digital Perpajakan

Penerapan Coretax menandai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis pajak dalam satu platform digital sehingga pelayanan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Ke depan, keberhasilan Coretax akan bergantung pada stabilitas sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan DJP dalam memberikan dukungan kepada wajib pajak. Edukasi dan pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan mekanisme layanan perpajakan.

Dengan penguatan sistem digital, DJP berharap administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan terpercaya. Transformasi melalui Coretax juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan.

Baca Juga “Pemerintah rancang harga khusus BBM bagi nelayan kapal 30-200 GT“

The post DJP Alihkan Administrasi Pajak ke Coretax Mulai Juli appeared first on beritabavet.id.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memperkenalkan model transformasi digital Indonesia dalam forum World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026: Leaders SummitX yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam forum tersebut, Indonesia menawarkan pendekatan transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mengedepankan keamanan, inklusivitas, dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Menurut Meutya, transformasi digital harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mengembangkan strategi yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk memastikan perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Baca Juga “Purbaya: Integritas ASN Jadi Kunci Daya Saing“

Model yang diperkenalkan Indonesia juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan mampu memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

Tiga Pilar Transformasi Digital Jadi Fondasi Strategi Indonesia

Dalam pidatonya, Meutya menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari meningkatnya jumlah pengguna internet atau besarnya nilai ekonomi digital. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah kemampuan teknologi menghadirkan manfaat yang merata sekaligus menciptakan ruang digital yang terpercaya.

Pilar pertama, Terhubung, berfokus pada pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Pemerintah terus memperluas infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pengoperasian Satelit SATRIA-1. Infrastruktur tersebut kini mendukung konektivitas lebih dari 31.000 fasilitas layanan publik di berbagai daerah. Pemerintah juga memperluas layanan broadband melalui penyediaan spektrum frekuensi untuk jaringan 5G yang menjangkau wilayah di lebih dari 17.000 pulau.

Meutya menegaskan bahwa akses digital merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur digital harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Selain memperluas konektivitas, pemerintah menempatkan aspek keamanan sebagai bagian penting dalam transformasi digital. Melalui pilar Terjaga, Indonesia berupaya memastikan perkembangan teknologi tetap berorientasi pada keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Meutya menjelaskan bahwa konektivitas yang semakin luas juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya risiko di ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan regulasi perlindungan anak yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi menerapkan pembatasan usia secara ketat.

Melalui kebijakan tersebut, anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi diperbolehkan membuat akun digital secara mandiri. Pemerintah juga meminta platform digital menyesuaikan sistem mereka agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Meutya, implementasi regulasi tersebut telah menunjukkan hasil pada tahap awal. Dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan kebijakan, lebih dari lima juta akun anak telah ditutup atau dinonaktifkan setelah platform melakukan penyesuaian terhadap aturan baru.

Ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan sukarela perusahaan teknologi. Negara harus menetapkan standar yang jelas, sementara penyelenggara platform wajib menjalankannya secara konsisten.

Selain perlindungan anak, pemerintah juga terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas platform digital. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional.

Bonus Demografi Jadi Modal Pengembangan Ekonomi Digital

Pilar ketiga, Tumbuh, difokuskan pada pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah melihat bonus demografi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dalam mempercepat transformasi digital.

Saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan talenta digital sekaligus mendorong lahirnya inovasi di berbagai sektor.

Meutya juga mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan tingkat minat tertinggi terhadap teknologi kecerdasan artifisial generatif atau Generative AI. Selain itu, lebih dari 70 persen organisasi di Indonesia telah memanfaatkan teknologi AI dalam berbagai aktivitas operasional maupun bisnis.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara etis, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah Siapkan Regulasi Tata Kelola AI Nasional

Untuk mendukung perkembangan teknologi yang bertanggung jawab, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Kecerdasan Artifisial. Regulasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Peta Jalan AI Nasional yang mengatur arah pengembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

Meutya menjelaskan bahwa regulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi inovasi dan investasi di sektor AI. Pada saat yang sama, pemerintah ingin memastikan pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai nasional dan mengutamakan kepentingan publik.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi teknologi global. Pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak inovator, peneliti, pengembang, dan pemimpin AI yang mampu menciptakan solusi teknologi dari dalam negeri.

Menurut Meutya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam perkembangan ekosistem digital dunia.

Indonesia Ingin Menjadi Bagian dari Masa Depan Digital Global

Melalui forum PBB, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun transformasi digital yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung aspek keamanan, etika, dan keberlanjutan. Pendekatan yang menggabungkan konektivitas, perlindungan masyarakat, dan pengembangan inovasi diharapkan mampu menjadi model pembangunan digital yang inklusif.

Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Dengan tata kelola yang kuat serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, Indonesia berupaya menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung lahirnya inovasi baru.

Ke depan, pemerintah berharap strategi berbasis tiga pilar, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berkontribusi sebagai pengembang dan pembentuk arah masa depan transformasi digital dunia.

Baca Juga “Pemprov Papua Pegunungan intervensi pasar tekan inflasi“

The post Menkomdigi Tawarkan Transformasi Digital Aman di PBB appeared first on beritabavet.id.