Bahlil Soroti Peralihan Konsumsi dan Penimbunan BBM
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, sempat memanjang dalam beberapa hari terakhir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut perubahan pola konsumsi dan dugaan penimbunan BBM subsidi sebagai sejumlah penyebab kondisi tersebut.
Bahlil menjelaskan, sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kini beralih membeli BBM bersubsidi. Perubahan pola pembelian itu dinilai meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi di sejumlah titik.
Selain perubahan konsumsi, pemerintah juga menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Bahlil menyoroti adanya kendaraan yang telah dimodifikasi agar mampu membawa BBM dalam jumlah jauh lebih besar dari kapasitas normal.
Peralihan Konsumsi Menekan Ketersediaan BBM Subsidi
Menurut Bahlil, pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi menuju produk subsidi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan BBM subsidi ketika pasokan dan distribusinya telah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berhak.
Baca Juga “Bahlil Ungkap Biang Kerok Antrean Kendaraan di SPBU Makassar“
“Sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” kata Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, Senin.
Pemerintah kemudian berupaya memastikan subsidi energi tetap diterima kelompok yang menjadi sasaran. Pengawasan terhadap pola pembelian menjadi bagian penting untuk mencegah konsumsi berlebihan dan penyalahgunaan.
Modifikasi Tangki Kendaraan Jadi Sorotan
Bahlil juga mengungkap temuan kepolisian terkait kendaraan yang diduga dimanfaatkan untuk menimbun BBM subsidi. Sejumlah mobil dan truk disebut memiliki tangki yang telah dimodifikasi dengan kapasitas jauh lebih besar.
Menurut Bahlil, kapasitas tangki kendaraan yang dimodifikasi bahkan dapat mencapai ratusan liter hingga sekitar satu ton BBM. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan BBM subsidi bagi konsumen lain.
Bahlil menilai persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan. Pemerintah juga perlu mengawasi distribusi agar BBM subsidi tidak terkonsentrasi pada pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu.
Pemerintah dan Polisi Berkoordinasi Atasi Antrean
Kementerian ESDM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kepolisian untuk mengatasi kepadatan di SPBU Makassar. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki distribusi sekaligus menjaga penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai. Kami akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi tepat sasaran,” ujar Bahlil.
Dalam tiga hari sebelumnya, antrean kendaraan di sejumlah lokasi dilaporkan meningkat hingga lebih dari 50 persen. Kondisi tersebut sempat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Situasi kemudian mulai membaik. Pantauan pada Senin pagi menunjukkan antrean di SPBU Jalan AP Pettarani, Makassar, telah jauh berkurang.
Kendaraan yang menunggu pengisian BBM hanya terlihat dalam jumlah belasan. Petugas SPBU juga dapat melayani konsumen dengan lebih lancar dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya.
Aturan Ganjil-Genap Diterapkan
Pemerintah daerah turut mengambil langkah untuk mengendalikan kepadatan kendaraan di SPBU. Salah satunya melalui pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.
Kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus juga diarahkan mengisi BBM pada malam hari. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan pada jam aktivitas masyarakat dan menjaga kelancaran lalu lintas.
Pengaturan waktu pengisian juga diharapkan membuat distribusi kendaraan di SPBU lebih merata. Dengan demikian, antrean panjang tidak kembali menumpuk pada jam tertentu.
Pertamina Tambah Pasokan dan Jam Operasional
Selain pengaturan dari pemerintah daerah, Pertamina mengambil langkah dengan meningkatkan pasokan BBM ke sejumlah SPBU. Perusahaan juga memperpanjang waktu operasional untuk memperluas kesempatan pelayanan kepada masyarakat.
Penambahan pasokan dan jam pelayanan membantu mempercepat proses pengisian kendaraan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan tambahan BBM tersebut tersalurkan kepada konsumen sesuai ketentuan subsidi.
Perbaikan antrean di Makassar menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM dapat ditangani melalui kombinasi antara pasokan, pengaturan pembelian, pengawasan, dan penegakan aturan.
Pengawasan Menjadi Kunci Penyaluran Subsidi
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat antrean dari sisi ketersediaan stok. Perubahan perilaku konsumen dan potensi penimbunan juga menjadi faktor yang perlu ditangani.
Jika peralihan konsumsi ke BBM subsidi terus meningkat tanpa pengawasan, tekanan terhadap distribusi dapat kembali muncul. Begitu pula dengan praktik penimbunan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kecukupan pasokan dan ketepatan sasaran subsidi. Koordinasi antara Kementerian ESDM, pemerintah daerah, Pertamina, dan kepolisian menjadi penting untuk mencegah antrean serupa kembali terjadi.
Dengan antrean yang mulai normal, perhatian berikutnya adalah memastikan kondisi tersebut bertahan. Pengawasan terhadap pembelian dalam jumlah tidak wajar serta penyesuaian distribusi menjadi langkah penting untuk menjaga pelayanan BBM tetap lancar di Makassar.
Baca Juga “Ungkap Pemicu Antrean BBM Subsidi di Makassar, Bahlil: Ada Tangki Truk Dimodifikasi hingga 1 Ton“
