Update Kebijakan Subsidi & Bansos

Menko Pangan: MBG Libatkan 148 Ribu Pemasok Lokal

MBG Libatkan 148 Ribu Pemasok Pangan Lokal untuk Perkuat Ekonomi Desa
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Penyerapan Produk Petani, Peternak, dan UMKM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai salah satu penggerak ekosistem pangan lokal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program tersebut saat ini telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk badan usaha desa, koperasi, kelompok tani, kelompok peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga “Dolar AS Hari Ini Sentuh Rp 18.139

Keterlibatan pemasok lokal tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan bahan baku MBG berasal dari produksi dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi program hingga tingkat desa sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi hasil produksi masyarakat.

“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan sektor pangan.

Pertemuan tersebut membahas penguatan pangan lokal, pengelolaan perhutanan sosial, serta strategi membangun ekonomi desa melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menilai pengembangan pangan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sinergi MBG dan KDMP Perluas Pasar Produk Lokal

Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah akan memperkuat hubungan antara Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal diharapkan memiliki akses pasar yang lebih jelas. Pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari program pangan nasional dapat dirasakan langsung oleh produsen di daerah.

Menurut Zulhas, Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang beragam dan tidak hanya bergantung pada beras sebagai komoditas utama. Pengembangan pangan lokal dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat desa.

“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” katanya.

Penguatan pangan lokal juga menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah mendorong terciptanya sistem produksi yang mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di sektor pangan.

MBG Dorong Perputaran Ekonomi Melalui Produk Pertanian dan Perikanan

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Dengan menggunakan bahan baku dari produsen lokal, program ini dapat menciptakan permintaan yang lebih konsisten terhadap berbagai komoditas pangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pada April 2026 bahwa MBG telah memberikan dampak terhadap penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Salah satu contoh terlihat di Jawa Barat, dengan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan menciptakan perputaran dana sekitar Rp6 triliun setiap bulan di daerah tersebut.

Dari anggaran setiap SPPG, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan. Sebagian besar kebutuhan tersebut berasal dari produk lokal, dengan sekitar 95 persen bahan baku bersumber dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat.

Pola tersebut memberikan peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk memperoleh pasar yang lebih berkelanjutan. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, sistem ini juga membantu memperkuat hubungan antara produsen pangan dan konsumen dalam negeri.

Pemerintah melihat pola penyerapan lokal melalui MBG sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis desa. Ketika kebutuhan pangan program nasional dipenuhi oleh produksi masyarakat sekitar, manfaat ekonomi dapat berputar lebih luas di tingkat daerah.

Ketahanan Pangan Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Selain memperkuat produksi pangan, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Zulkifli Hasan menyebut ketersediaan air, kualitas tanah, dan kondisi ekosistem menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan produksi pangan nasional.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan yang baik diperlukan agar sektor pertanian, peternakan, dan perikanan mampu berkembang dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun sistem pangan yang tangguh. Pemerintah ingin memastikan peningkatan produksi berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sinergi berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan rantai pasok pangan yang lebih kuat dan efisien.

Pemerintah Dorong Ekosistem Pangan Nasional Berkelanjutan

Keterlibatan 148 ribu pemasok lokal dalam Program MBG menunjukkan besarnya potensi program tersebut dalam membangun hubungan antara kebijakan pangan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap jumlah serta peran pemasok lokal terus meningkat seiring perluasan implementasi program.

Ke depan, penguatan kerja sama antara MBG, KDMP, dan pelaku pangan lokal akan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Dengan dukungan produksi lokal, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan koordinasi antarinstansi, pemerintah optimistis sistem pangan nasional dapat menjadi lebih mandiri. Pada akhirnya, manfaat program diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga “IBOS Expo 2026 hadirkan lebih dari 100 peluang bisnis di Bekasi