Prabowo Targetkan Jumlah BUMN Tinggal 250 Perusahaan, Ini Alasannya
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyederhanaan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran. Pemerintah berencana mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan melalui proses konsolidasi dan penutupan perusahaan yang dinilai tidak efisien.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan BUMN agar perusahaan negara memiliki tata kelola yang lebih efektif, sehat secara finansial, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
baca juga”Ini Alasan Sertifikat Tanah Beda Luas dengan Girik“
Pemerintah Lanjutkan Konsolidasi dan Penutupan BUMN
Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 pada Minggu (28/6/2026), Prabowo mengatakan pemerintah telah memulai proses penataan BUMN. Hingga saat ini, lebih dari 200 perusahaan telah ditutup sebagai bagian dari program tersebut.
Prabowo menyampaikan bahwa jumlah BUMN akan terus dikurangi secara bertahap hingga mencapai sekitar 250 perusahaan. Menurutnya, struktur perusahaan negara yang terlalu banyak selama ini membuat pengelolaan menjadi kurang efisien.
“Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 250,” kata Prabowo.
Ia menilai konsolidasi akan membuat pemerintah lebih mudah mengawasi kinerja perusahaan negara sekaligus meningkatkan produktivitas aset yang dimiliki negara.
Pengurangan BUMN Dinilai Mampu Menekan Biaya Operasional
Prabowo menjelaskan bahwa banyaknya jumlah perusahaan negara turut menciptakan beban biaya operasional yang besar. Setiap perusahaan memiliki jajaran direksi, komisaris, dan struktur organisasi yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Menurutnya, apabila sekitar 750 BUMN ditutup, maka ribuan posisi direksi dan komisaris juga akan berkurang. Langkah tersebut diyakini dapat menghemat pengeluaran negara yang selama ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.
Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola BUMN berasal dari masyarakat sehingga harus dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan negara memiliki kinerja yang sehat dan mampu memberikan nilai tambah bagi negara.
Prabowo Sebut Kinerja BUMN Mulai Membaik
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk mendukung riset dan inovasi nasional.
Ia menyatakan gagasan tersebut layak dipertimbangkan, tetapi syarat utamanya adalah perusahaan negara harus mampu mencetak keuntungan secara berkelanjutan.
Menurut Prabowo, kondisi BUMN mulai menunjukkan perbaikan dalam satu tahun terakhir. Ia menyampaikan apresiasi kepada Danantara yang dinilai berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah sehingga mulai menghasilkan laba.
Meski demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan reformasi BUMN agar kondisi keuangan perusahaan semakin kuat. Dengan tata kelola yang lebih baik, laba perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pengembangan riset dan inovasi nasional.
Prabowo Tegaskan Pentingnya Peran Akademisi dalam Pemerintahan
Selain membahas reformasi BUMN, Prabowo kembali menekankan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.
Saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta, ia menyatakan hampir seluruh sektor strategis pemerintahan kini melibatkan profesor dan ilmuwan sebagai bagian dari tim pengambil keputusan.
Menurut Prabowo, para guru besar memiliki kapasitas intelektual untuk menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan strategis didukung oleh kajian akademik yang kuat.
Ke depan, reformasi BUMN dan penguatan kolaborasi dengan kalangan akademisi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat daya saing Indonesia melalui inovasi, riset, dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern.
