Ekonom Soroti Kejanggalan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen dan Risiko Hilangnya Kepercayaan Investor
Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 memicu kritik dari sejumlah ekonom. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS dinilai perlu ditelaah lebih dalam karena dianggap menyimpan inkonsistensi data dan belum mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Baca Juga “Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Tengah Gejolak Global“
Sorotan tersebut muncul dalam Diskusi Terbuka bertema evaluasi kondisi ekonomi Indonesia yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5/2026).
Forum itu membahas pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB kuartal I-2026 yang menjadi yang tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun sejumlah ekonom menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.
Kajian Ekonom Temukan Inkonsistensi Data Sektor Industri dan Listrik
Salah satu sorotan utama berasal dari kajian ekonom Teuku Riefky dan Ikhsan pada 2026. Kajian tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian dalam data sektor ekonomi yang dirilis BPS.
Dalam data resmi, sektor manufaktur tercatat tumbuh sebesar 5,04 persen. Namun di saat yang sama, sektor listrik justru mengalami kontraksi sebesar minus 0,99 persen.
Menurut para ekonom, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena pertumbuhan sektor manufaktur biasanya berkorelasi dengan peningkatan konsumsi energi dan listrik industri.
Ketidaksinkronan data tersebut memunculkan kekhawatiran terkait validitas pengukuran pertumbuhan ekonomi nasional. Jika koreksi dilakukan terhadap inkonsistensi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.
Kepercayaan Investor Dinilai Bergantung pada Validitas Data
Ekonom Wijayanto Samirin menegaskan validitas data pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut dia, investor membutuhkan kepastian agar dapat mengambil keputusan bisnis dan investasi secara rasional. Ketika kepercayaan terhadap data resmi menurun, risiko ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.
Ia menilai transparansi dan konsistensi data ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan persepsi terhadap ekonomi Indonesia.
Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih
Dalam sesi pembahasan makroekonomi, Teuku Riefky menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen belum menunjukkan perbaikan mendasar terhadap kondisi masyarakat.
Ia menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, dan stagnasi produktivitas sektor ekonomi sebagai masalah utama yang masih terjadi.
“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Menurut Riefky, interpretasi yang terlalu optimistis terhadap angka pertumbuhan berisiko membuat pemerintah terlambat melakukan reformasi struktural yang diperlukan.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Belanja Pemerintah Dinilai Ciptakan Ilusi Fiskal
Kekhawatiran lain disampaikan ekonom Vid Adrison yang menilai lonjakan belanja pemerintah di awal tahun berpotensi menciptakan ilusi kesehatan fiskal.
Menurut dia, strategi front-loading atau percepatan belanja di awal tahun memang dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek. Namun kebijakan tersebut juga berisiko menimbulkan tekanan fiskal pada semester berikutnya.
Vid menilai ruang fiskal pemerintah semakin terbatas akibat meningkatnya beban program populis dan berkurangnya transfer ke daerah.
“Ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit adalah kombinasi berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” katanya.
Ia mengingatkan pemerintah perlu memastikan belanja negara benar-benar produktif dan mampu menghasilkan efek berganda terhadap ekonomi riil.
Pelemahan Rupiah Dinilai Cerminkan Turunnya Kepercayaan Pasar
Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan hanya akibat gejolak teknis pasar.
Menurut dia, depresiasi rupiah mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap aliran modal asing jangka pendek dan mulai menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Ia menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah belum cukup apabila tidak diimbangi kebijakan fiskal dan ekonomi yang lebih realistis.
“Kebijakan Bank Indonesia hanya bersifat seperti paracetamol yang meredakan gejala.Pemulihan sesungguhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” ujarnya.
Perjanjian Dagang Indonesia-AS Dinilai Berisiko bagi Ekonomi Nasional
Dalam sesi diskusi lain, para ekonom juga menyoroti implikasi Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026.
Ekonom Rimawan Pradiptyo menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut.
Ia memperingatkan ART berpotensi menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan mengurangi independensi kebijakan nasional.
“Biaya menolak ART lebih murah dibanding menerima ART. Renegosiasi masih sangat mungkin dilakukan,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo.
Ia menilai kebijakan ekonomi seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka tinggi.
“Jangan terjebak hanya mengejar pertumbuhan tinggi. Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan, peningkatan kapabilitas, dan kebebasan ekonomi,” ujarnya.
Risiko Ketergantungan Impor dan Rantai Pasok Pangan
Ekonom Sahara juga memperingatkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen.
Selain itu, peningkatan impor komoditas asal Amerika Serikat seperti daging sapi, jagung, dan apel dinilai dapat memicu tekanan terhadap neraca perdagangan nasional.
Menurut Sahara, kebijakan tersebut bukan hanya soal tarif perdagangan, tetapi juga menyangkut kendali rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang.
Ekonom Ingatkan Pentingnya Reformasi Struktural
Diskusi para ekonom tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah dinilai perlu memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja formal, dan memperbaiki daya beli masyarakat.
Para ekonom juga menekankan pentingnya transparansi data dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan investor tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Di tengah tekanan ekonomi internasional, kualitas pertumbuhan dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek.
Baca Juga “Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026, Siapkan Strategi Kebijakan Ekonomi Nasional“
