Kawendra Sebut Semangat Berdikari Jadi Arah Baru Ekonomi Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan semangat “Berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri menjadi fondasi utama arah kebijakan ekonomi nasional dalam RAPBN 2027. Pernyataan itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Baca Juga “Mengapa Prabowo Sampaikan Langsung Kebijakan Ekonomi Makro di Rapat Paripurna DPR?“
Menurut Kawendra, penyampaian langsung kerangka ekonomi oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo Dinilai Tegaskan Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Penyampaian Langsung KEM-PPKF Jadi Momen Bersejarah
Kawendra menyebut penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan hal baru dalam praktik pemerintahan Indonesia. Menurutnya, langkah itu memperlihatkan keterlibatan langsung kepala negara dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Hari ini kita menyaksikan bagaimana kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal disampaikan langsung oleh Presiden. Ini pertama kali dalam sejarah,” ujar Kawendra di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai langkah tersebut memperkuat pesan bahwa pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Kebijakan Ekonomi Fokus pada Kepentingan Bangsa
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan arah baru ekonomi Indonesia akan mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah dinilai ingin mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing dan tekanan ekonomi global.
Menurut Kawendra, konsep berdikari menjadi strategi penting agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
“Kita harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak selamanya didikte bangsa lain,” tegasnya.
Ia menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sektor industri nasional, pangan, energi, dan investasi strategis.
Komisi VI DPR Akan Awasi Implementasi Kebijakan Ekonomi
Pengawasan Fokus pada Regulasi Turunan Pemerintah
Kawendra memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal implementasi kebijakan ekonomi pemerintah melalui fungsi pengawasan. Pengawasan itu mencakup berbagai peraturan turunan yang akan diterbitkan setelah penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Tentu nanti akan diimplementasikan melalui peraturan pemerintah dan kami di Komisi VI akan mengawasi secara optimal,” katanya.
Ia menilai pengawasan yang kuat diperlukan agar kebijakan fiskal dan ekonomi tidak menyimpang dari tujuan awal pembangunan nasional.
Pemerintah Diminta Jaga Aset Negara dan Cegah Kebocoran
Selain pengawasan regulasi, Kawendra juga mendukung langkah pemerintah dalam menjaga aset negara dan menutup potensi kebocoran ekonomi. Ia menilai persoalan kebocoran anggaran selama puluhan tahun menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional.
Menurutnya, penguatan tata kelola ekonomi menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan kompetitif.
“Selama lebih dari 20 tahun kita melihat banyak kebocoran dan itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan aset negara harus dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Hilirisasi dan Swasembada Jadi Fondasi Ketahanan Nasional
Pemerintah Dorong Industri Bernilai Tambah
Kawendra menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. Hilirisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong program swasembada di sejumlah sektor penting seperti pangan dan energi.
Menurut Kawendra, kombinasi hilirisasi dan swasembada dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
Indonesia Dinilai Harus Siap Hadapi Tekanan Global
Kawendra menilai kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak stabil membuat Indonesia perlu memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, konsep berdikari dinilai relevan untuk menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang.
Ia menegaskan Indonesia harus mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal tanpa terlalu bergantung pada negara lain.
“Kita harus kuat, berdikari, dan berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya.
Semangat Berdikari Dinilai Jadi Arah Baru Pembangunan Nasional
Pernyataan Kawendra mencerminkan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang mulai fokus pada penguatan kapasitas nasional. Pemerintah dinilai ingin membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak global sekaligus memperbesar manfaat pembangunan bagi rakyat.
Penguatan industri, hilirisasi, swasembada, dan pengawasan tata kelola menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Ke depan, implementasi kebijakan dan konsistensi pengawasan akan menjadi faktor penentu keberhasilan agenda ekonomi nasional.
Baca Juga “Lengkap! Poin Penting Pidato Prabowo di DPR: Target Ekonomi – Tambang“
