Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional. Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan bahwa angka pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga “Otonomi Dapur di Balik Tembok Pesantren, Madrasah dengan 1.000 Santri Bisa Kelola Dapur MBG Mandiri“

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka itu berada di atas sejumlah proyeksi pasar dan menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih bergerak positif meski dunia menghadapi perlambatan pertumbuhan, konflik geopolitik, dan tekanan inflasi global.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai pemerintah perlu melihat capaian tersebut secara lebih menyeluruh. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro. Pemerintah juga harus memastikan hasil pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.

“Kita sudah mendengar pengumuman dari BPS terkait pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Namun, di balik angka tersebut masih ada berbagai catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujar Esther dalam diskusi publik Indef pada 11 Mei 2026.

Esther menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan struktural yang cukup besar. Salah satu tekanan utama berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.300 per dolar AS. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya impor dan memberi tekanan tambahan terhadap sektor usaha domestik.

Selain tekanan kurs, Indef juga menyoroti penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Kelas menengah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Esther, melemahnya daya beli kelompok kelas menengah dapat berdampak langsung terhadap perlambatan konsumsi domestik. Jika kondisi itu berlangsung dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan fondasi utamanya.

Ia juga menyoroti struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi sektor informal. Saat ini, sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor dengan tingkat produktivitas rendah dan perlindungan kerja terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat baik di atas kertas. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata, terutama melalui lapangan kerja yang layak dan peningkatan pendapatan,” kata Esther.

Indef menilai Indonesia saat ini menghadapi paradoks ekonomi. Di satu sisi, pertumbuhan nasional terlihat cukup kuat. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, keterbatasan lapangan kerja formal, dan penurunan daya beli.

Data pengangguran memang menunjukkan tren penurunan. Namun, Esther menilai penurunannya masih relatif terbatas dan belum diikuti peningkatan kualitas pekerjaan secara signifikan. Banyak pekerja masih berada di sektor informal dengan tingkat penghasilan yang tidak stabil.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ketahanan ekonomi domestik dalam jangka panjang. Jika masyarakat tidak memiliki daya beli yang kuat, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah dan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi nasional.

Selain persoalan domestik, tekanan eksternal juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian suku bunga global, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi sejumlah negara maju membuat investor cenderung berhati-hati dalam menempatkan modalnya di negara berkembang.

Indef mencatat arus keluar modal asing atau capital outflow masih terjadi di pasar keuangan domestik. Kondisi tersebut mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi global maupun stabilitas ekonomi dalam negeri.

Arus modal keluar dapat memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar keuangan nasional. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, kondisi itu dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah serta meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Esther menilai kondisi saat ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai perlu mulai menggeser fokus dari pertumbuhan kuantitatif menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan ekonomi ke depan harus lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal, penguatan sektor industri, dan peningkatan produktivitas nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indef juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil. Dukungan terhadap pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sektor usaha yang kuat akan membantu menjaga penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan investasi produktif.

Selain itu, kepastian regulasi dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor. Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten agar dapat melakukan ekspansi bisnis dan investasi jangka panjang.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dibayangi ketidakpastian investasi. Jika kepercayaan dunia usaha melemah, dampaknya akan terasa terhadap fiskal dan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Esther.

Sejumlah ekonom menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Konsumsi domestik yang kuat, bonus demografi, dan potensi investasi di sektor hilirisasi dinilai menjadi modal penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

Namun, peluang tersebut harus didukung kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat sementara.

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, konsistensi kebijakan ekonomi dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga optimisme pasar dan kepercayaan investor. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Indef menilai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan pemerataan kesejahteraan dan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan tantangan global yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berpihak pada penguatan ekonomi domestik. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Baca Juga “Gejolak Geopolitik Masih Hantui Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan RI“

The post Kebijakan Tepat Jaga Pertumbuhan Ekonomi Saat Tantangan appeared first on beritabavet.id.