Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan apresiasi kepada platform digital X dan Bigo Live atas kepatuhan penuh mereka terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana regulasi dapat diimplementasikan secara nyata.

baca juga”Prabowo Diskusi Prospek Ekonomi dan Proyek Danantara dengan Ray Dalio“

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat, 27 Maret 2026, Meutya menjelaskan bahwa kedua platform telah menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka untuk memastikan perlindungan anak yang optimal. “Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujarnya, dikutip dari laman resmi komdigi.go.id.

Penyesuaian Sistem dan Kebijakan Platform
X Terapkan Batas Usia Minimum 16 Tahun

Platform X telah memperbarui kebijakan mereka dengan menetapkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun, tercantum jelas dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk). Selain itu, X berkomitmen memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang berada di bawah usia tersebut mulai 28 Maret 2026.

Bigo Live Perkuat Moderasi dan Batas Usia 18+

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimum menjadi 18 tahun melalui Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi. Bigo Live juga memperkuat perlindungan anak dengan sistem moderasi berlapis yang menggabungkan kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk mendeteksi serta menindak akun di bawah umur.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa platform digital global mampu menyesuaikan layanan mereka dengan regulasi Indonesia secara cepat dan bertanggung jawab.

Kepatuhan Regulasi sebagai Standar Nasional

Menkomdigi menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib menyelaraskan produk, fitur, dan layanan mereka sesuai PP TUNAS. “Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” kata Meutya.

Kepatuhan yang ditunjukkan oleh X dan Bigo Live harus menjadi standar minimum bagi seluruh platform digital lainnya. Pemerintah akan melakukan pemantauan harian untuk memastikan komitmen tidak berhenti pada formalitas, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata.

Bagi platform yang belum sepenuhnya patuh, pemerintah menegaskan perlunya melengkapi seluruh kewajiban tanpa penundaan. Eskalasi dan tindakan administratif tegas telah disiapkan untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak-anak.

Dampak dan Implikasi Bagi Industri Digital

Kepatuhan platform digital terhadap PP TUNAS tidak hanya menekankan perlindungan anak, tetapi juga memperkuat kredibilitas industri digital di mata publik dan investor. Langkah konkret X dan Bigo Live dapat menjadi benchmark bagi perusahaan teknologi lainnya, baik lokal maupun global, dalam menghadapi regulasi serupa.

Implementasi kebijakan berbasis regulasi ini menciptakan ekosistem digital yang aman, sekaligus mendukung pertumbuhan industri teknologi dengan standar tinggi. Pendekatan proaktif ini menunjukkan bahwa regulasi dan inovasi bisa berjalan beriringan, dengan tetap mengutamakan kepentingan perlindungan anak dan masyarakat.

Kesimpulan: Kepatuhan sebagai Pilar Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab

Apresiasi Menkomdigi terhadap X dan Bigo Live menegaskan pentingnya kepatuhan platform digital sebagai pilar utama keamanan dan perlindungan pengguna anak. Indonesia mendorong seluruh platform untuk meniru standar ini dan memastikan ekosistem digital tetap aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Langkah ini juga menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan regulasi, sekaligus memberikan contoh konkret bagi dunia digital global bahwa Indonesia serius dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif.

baca juga”Bahayakan Warga, Meta Didesak Hapus Konten Negatif dan Ilegal“

The post Menkomdigi Tegaskan Kepatuhan Platform Digital, Apresiasi X & Bigo appeared first on beritabavet.id.

Raksasa platform digital Meta Platforms, Inc. mengirimkan pejabat kebijakan publik regionalnya untuk bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Kamis, 12 Maret 2026. Pertemuan ini membahas kepatuhan Meta terhadap regulasi digital nasional.

Rafael Frankel, Director of Public Policy untuk Asia Tenggara, hadir mewakili kantor global Meta. Tujuannya adalah meninjau implementasi regulasi Indonesia, membahas mekanisme pengawasan konten, serta meningkatkan sistem perlindungan pengguna, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

baca juga”Harga BBM Subsidi Tetap Stabil Jelang Idulfitri, ESDM Pastikan Aman“

Fokus pada Perlindungan Masyarakat dan Anak-anak

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi peraturan nasional. “Setiap perusahaan harus melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari konten berbahaya dan praktik yang menyesatkan,” ujarnya. Pertemuan ini diterima sebagai langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan Meta.

Pemerintah menekankan bahwa kepatuhan bukan sekadar formalitas. Regulasi Indonesia mengatur perlindungan anak, privasi data, transparansi iklan digital, dan tanggung jawab platform terhadap penyebaran disinformasi. Dengan meningkatnya kasus scam dan hoaks, pengawasan ketat menjadi prioritas.

Tantangan Disinformasi dan Penipuan Online

Meutya menyoroti dua isu utama: disinformasi di sektor kesehatan dan penipuan keuangan berbentuk scam. Berdasarkan laporan Kementerian Kominfo 2025, kasus hoaks kesehatan meningkat lebih dari 35% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan scam finansial online merugikan masyarakat hingga puluhan miliar rupiah.

Dalam pertemuan tersebut, Meta menyatakan memahami kekhawatiran ini. Perusahaan berkomitmen memperkuat sistem moderasi konten, mempercepat respons terhadap laporan pengguna, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk menangani isu konten berbahaya secara cepat.

Langkah-Langkah Peningkatan Kepatuhan Meta

Meta berencana menerapkan beberapa langkah konkret untuk mematuhi regulasi Indonesia:

Penguatan Sistem Moderasi – Menggunakan kombinasi AI dan tim lokal untuk meninjau konten yang berpotensi melanggar hukum.

Mekanisme Koordinasi Cepat – Mempercepat komunikasi dengan otoritas terkait ketika ditemukan pelanggaran serius.

Program Edukasi Digital – Memberikan literasi digital untuk anak-anak, remaja, dan orang tua.

Transparansi Iklan dan Data – Menyediakan laporan rutin terkait iklan dan penggunaan data pengguna di Indonesia.

Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip pemerintah: semua platform digital harus menghormati regulasi nasional dan bertanggung jawab atas dampak sosial konten mereka.

Dialog Terbuka sebagai Pilar Regulasi Digital

Indonesia menekankan keterbukaan dialog dengan semua platform digital. Namun prinsip utamanya jelas: hukum nasional harus dihormati. Pertemuan Meta-Menkomdigi menunjukkan pendekatan kolaboratif pemerintah, sekaligus menegaskan pengawasan yang tegas terhadap operasi platform global di tanah air.

Pendekatan ini juga selaras dengan praktik internasional. Negara-negara seperti Uni Eropa dan India telah menegakkan regulasi ketat terhadap raksasa teknologi untuk melindungi konsumen, menekan penyebaran konten berbahaya, dan menjamin privasi data.

Konteks Regulasi Digital Indonesia

Indonesia memiliki beberapa regulasi kunci terkait operasi platform digital:

UU ITE dan PP Perlindungan Data Pribadi – Mengatur keamanan data dan tanggung jawab platform.

Regulasi Perlindungan Anak – Mewajibkan platform mencegah akses anak pada konten berbahaya.

Peraturan Anti-Disinformasi – Mengawasi penyebaran hoaks, khususnya terkait kesehatan dan keuangan.

Meta perlu menyesuaikan kebijakan internal dan operasionalnya untuk memenuhi regulasi ini, termasuk transparansi algoritma dan tanggung jawab atas konten pihak ketiga.

Pandangan ke Depan

Pertemuan Meta dengan Menkomdigi menjadi tonggak penting dalam pengawasan platform digital di Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih erat, diharapkan kepatuhan meningkat, masyarakat terlindungi, dan insiden disinformasi dapat diminimalkan.

Selain itu, langkah ini mengirimkan pesan kepada platform global lain bahwa Indonesia serius menegakkan regulasi digital. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam mendorong platform berinovasi sambil tetap bertanggung jawab atas dampak sosial dan keamanan pengguna.

baca juga”Papua Nugini Blokir Facebook: Uji Coba Atasi Pornografi dan Misinformasi yang Menuai Kritik“

The post Meta Temui Menkomdigi Bahas Kepatuhan Regulasi Digital appeared first on beritabavet.id.