Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa berbagai perubahan yang dilakukan kementerian bertujuan menciptakan layanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian waktu.

Baca Juga “DJP Ubah Pola Pengawasan Wajib Pajak, Begini Strateginya“

Nusron menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang baik. Menurutnya, setiap aparatur harus mampu memberikan solusi dengan komunikasi yang jelas dan tetap menghargai masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta.

Tiga Fokus Perubahan ATR/BPN untuk Tingkatkan Pelayanan

Menteri Nusron menjelaskan bahwa reformasi pelayanan ATR/BPN dilakukan melalui tiga aspek utama. Ketiganya meliputi penguatan organisasi, perbaikan tata kelola pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Nusron, ketiga elemen tersebut harus berjalan secara bersamaan. Perubahan struktur tanpa perbaikan sistem kerja dan kualitas pegawai dinilai tidak akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal.

Melalui penguatan organisasi, Kementerian ATR/BPN berupaya membuat pelayanan pertanahan lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah pola kerja Kantor Pertanahan dari pendekatan berbasis tema menjadi pendekatan berdasarkan wilayah.

Perubahan tersebut membuat setiap pejabat di Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memahami persoalan pertanahan di daerah masing-masing.

Nusron menilai pendekatan kewilayahan akan membantu proses identifikasi masalah menjadi lebih cepat. Selain itu, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayahnya.

Sistem Pelayanan Pertanahan Didorong Lebih Transparan

Selain membenahi struktur organisasi, ATR/BPN juga memperkuat sistem pelayanan agar proses administrasi berjalan lebih teratur. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah penyelesaian berkas berdasarkan urutan masuk.

Melalui konsep tersebut, permohonan yang lebih dahulu diterima akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN juga menerapkan mekanisme pengukuran waktu pelayanan agar masyarakat memiliki gambaran jelas mengenai proses yang sedang berjalan.

Dalam layanan peralihan hak, pemerintah menargetkan penyelesaian dapat dilakukan maksimal dalam waktu 10 hari. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat layanan tanpa mengabaikan ketelitian administrasi.

Nusron menekankan bahwa setiap layanan publik harus memiliki ukuran kinerja yang jelas. Dengan standar tersebut, masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan secara lebih terbuka.

“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” kata Nusron.

ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi dan Integritas Pegawai

Perubahan sistem pelayanan juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur. Nusron menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi.

Kementerian ATR/BPN akan memberikan pelatihan manajemen risiko kepada pegawai. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali potensi masalah dan mengambil keputusan sesuai aturan.

Selain kompetensi, Nusron menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Ia meminta para pejabat dan pegawai tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi.

Menurutnya, seluruh aparatur harus bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan pertanahan.

“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegas Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran ATR/BPN.

Transformasi Pelayanan ATR/BPN Utamakan Kepastian bagi Masyarakat

Pembenahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari upaya menciptakan layanan publik yang lebih modern. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh proses administrasi pertanahan yang sederhana, transparan, dan dapat diprediksi.

Pelayanan pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu prioritas agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan secara optimal.

Dengan perubahan organisasi, perbaikan sistem kerja, serta penguatan kompetensi pegawai, ATR/BPN berharap mampu menghadirkan birokrasi yang lebih responsif.

Ke depan, keberhasilan transformasi tersebut akan bergantung pada konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan standar pelayanan. Jika berjalan sesuai rencana, masyarakat dapat merasakan layanan pertanahan yang lebih cepat, profesional, dan terpercaya.

Baca Juga “Kemenekraf akselerasi pegiat ekraf melalui teknologi pemasaran“

The post Menteri Nusron: ATR/BPN Perkuat Layanan Masyarakat appeared first on beritabavet.id.