Penguatan Koordinasi Daerah Jadi Kunci Pemulihan Pascabencana

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah segera membentuk satgas di tingkat provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa keberadaan satgas provinsi akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan struktur yang jelas, pengelolaan program pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Di daerah perlu dibentuk satgas, idealnya di tingkat provinsi, agar pengaturan kegiatan dan anggaran dapat dikoordinasikan langsung oleh gubernur,” ujarnya dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Medan.

Ia menilai koordinasi menjadi faktor krusial mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari kementerian hingga pemerintah kabupaten dan kota.

baca juga”SKK Migas Dorong Pasok Hulu Migas dari Lokal“

Contoh Implementasi di Aceh dan Rencana Perluasan

Tito mencontohkan model yang telah berjalan di Aceh. Di wilayah tersebut, gubernur bertindak sebagai ketua satgas, sementara wakil gubernur menjalankan peran operasional harian.

Model ini dinilai efektif dalam memastikan pengambilan keputusan berjalan cepat dan terkoordinasi. Pemerintah berencana mendorong penerapan skema serupa di provinsi lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menurut Tito, penguatan kelembagaan di daerah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kompleksitas program pemulihan yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, perumahan, dan layanan publik.

Rencana Induk Pemulihan dan Target Tiga Tahun

Sebagai acuan pelaksanaan, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP). Dokumen ini disiapkan oleh Bappenas sebagai panduan program selama periode 2026 hingga 2028.

Renduk tersebut mencakup lebih dari 12.000 kegiatan lintas sektor yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah terdampak serta rencana aksi kementerian dan lembaga. Pendekatan yang digunakan menekankan prinsip “build back better”, yaitu membangun kembali dengan standar yang lebih aman dan berkelanjutan.

Tito menjelaskan bahwa saat ini fase tanggap darurat telah berakhir. Pemerintah kini memasuki masa transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Kebutuhan Anggaran Capai Rp100 Triliun

Pelaksanaan program pemulihan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp100,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp61,9 triliun menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara Rp38,3 triliun ditangani oleh pemerintah daerah.

Distribusi anggaran menunjukkan perbedaan kebutuhan di setiap wilayah. Di Aceh, total kebutuhan mencapai sekitar Rp58 triliun, dengan porsi terbesar ditangani pemerintah pusat.

Sementara itu, di Sumatera Utara, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp23 triliun. Adapun Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp17 triliun untuk program pemulihan.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat kerusakan dan luas wilayah terdampak bencana. Tito menekankan bahwa Aceh memiliki dampak paling luas, sehingga membutuhkan alokasi anggaran lebih besar.

Menunggu Perpres sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan

Saat ini, Renduk PRRP Sumatera masih menunggu pengesahan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Regulasi ini akan menjadi dasar hukum dalam pembagian peran dan pelaksanaan program pemulihan.

Setelah Perpres diterbitkan, pemerintah pusat dan daerah akan menetapkan pembagian tugas secara rinci. Setiap pihak akan bertanggung jawab atas proyek tertentu, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.

Tito menyebut pemerintah daerah juga dapat mengusulkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan hasil yang tepat sasaran.

Penutup: Sinergi Pusat dan Daerah Tentukan Keberhasilan

Pembentukan satgas di tingkat provinsi menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Dengan koordinasi yang kuat, program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efisien.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi penentu keberhasilan program ini. Selain itu, kepastian regulasi melalui Perpres diharapkan segera terwujud agar implementasi dapat dimulai secara optimal.

Upaya ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

baca juga”BNPP dan Kementerian PKP Bakal Perbaiki 15 Ribu Rumah Tak Layak di Kawasan Perbatasan“

The post Kasatgas PRR Minta Daerah Sumatera Bentuk Satgas appeared first on beritabavet.id.