Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) perlu dirancang untuk menjaga perputaran dolar Amerika Serikat tetap berada di dalam negeri. Ia menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Minggu.

Baca Juga “Mentan Amran: Sawah Baru Papua Milik Rakyat, Bukan Siapa-siapa“

Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang PFII merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global. Kebijakan ini juga dinilai penting untuk memperdalam sektor keuangan nasional.

Namun, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan PFII tidak boleh hanya dilihat dari besarnya arus modal asing yang masuk. Fokus utama harus berada pada bagaimana dana valas dapat berputar di dalam sistem keuangan domestik.

Likuiditas Dolar Jadi Tantangan Utama Sistem Keuangan

Fakhrul Fulvian menjelaskan bahwa banyak negara menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas dolar di dalam negeri. Ketika perputaran dolar lebih banyak terjadi di luar negeri, sistem keuangan domestik menjadi lebih rentan terhadap gejolak global.

Ia menilai kondisi tersebut dapat melemahkan stabilitas nilai tukar. Selain itu, keterbatasan likuiditas valas juga berpotensi meningkatkan biaya pendanaan di dalam negeri.

Menurutnya, penguatan ekosistem dolar domestik menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Strategi Negara Lain dalam Menarik Dana Valas

Dalam penjelasannya, Fakhrul mencontohkan pengalaman Korea Selatan yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga perputaran dolar di dalam negeri. Negara tersebut mendorong reformasi pasar valuta asing secara berkelanjutan.

Korea Selatan juga mengembangkan Seoul sebagai pusat keuangan internasional. Tujuannya adalah agar lebih banyak aktivitas keuangan global dapat dilakukan di dalam negeri, bukan di luar negeri.

Pendekatan ini menunjukkan pentingnya membangun pusat keuangan yang kredibel untuk menarik dan mempertahankan likuiditas global.

PFII dan Peluang Penguatan Ekosistem Keuangan Indonesia

Menurut Fakhrul Fulvian, PFII memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai jika ekosistem keuangan internasional dibangun secara kuat dan terpercaya.

Ia menekankan bahwa PFII harus mampu menjadi pusat aktivitas keuangan global di Indonesia. Pelaku pasar seperti eksportir, investor institusi, dana pensiun, hingga sovereign wealth fund perlu dapat beroperasi secara aktif di dalamnya.

PFII juga diharapkan menjadi tempat penyimpanan dana, transaksi lindung nilai, pembiayaan, serta perdagangan instrumen keuangan global.

Pentingnya Domestic Dollar Ecosystem untuk Stabilitas Ekonomi

Fakhrul menekankan konsep domestic dollar ecosystem sebagai strategi jangka panjang. Dalam konsep ini, devisa hasil ekspor, tabungan residen, dan dana investasi diharapkan tetap berputar di dalam negeri.

Ia menjelaskan bahwa sistem ini dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, biaya pendanaan domestik juga dapat menjadi lebih efisien jika likuiditas valas tersedia secara memadai.

Penguatan ekosistem ini juga dinilai dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal dan volatilitas pasar global.

Dampak Potensial terhadap Sistem Keuangan Nasional

Jika PFII berhasil dikembangkan sesuai tujuan, Indonesia berpotensi memiliki sistem keuangan yang lebih dalam dan likuid. Hal ini dapat menarik lebih banyak investor global untuk bertransaksi langsung di dalam negeri.

Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi regulasi, infrastruktur pasar, dan kepercayaan investor. Tanpa faktor tersebut, arus modal tetap berisiko mengalir ke pusat keuangan luar negeri.

Oleh karena itu, pembangunan PFII tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam reformasi sektor keuangan nasional.

Penutup: PFII sebagai Pilar Stabilitas Valas Jangka Panjang

Fakhrul Fulvian menegaskan bahwa PFII harus menjadi bagian dari strategi besar penguatan sistem keuangan Indonesia. Fokus utamanya adalah menjaga agar perputaran dolar tetap berada di dalam negeri.

Dengan penguatan ekosistem valas domestik, Indonesia berpotensi memiliki stabilitas nilai tukar yang lebih kuat, biaya pendanaan yang lebih rendah, serta ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Ke depan, keberhasilan PFII akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun pusat keuangan internasional yang kredibel, kompetitif, dan terintegrasi dengan pasar global.

Baca Juga “Investasi talenta jadi kunci penguatan ekonomi Indonesia Timur“

The post Ekonom: PFII Jaga Perputaran Dolar di Dalam Negeri appeared first on beritabavet.id.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak dapat dievaluasi hanya dari sisi penghematan impor energi. Ia menegaskan perlunya perhitungan menyeluruh yang memasukkan dampak terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Baca Juga “OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak“

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta kepada ANTARA, Minggu. Menurutnya, kebijakan energi berbasis nabati harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan lingkungan, ketahanan energi, dan stabilitas neraca perdagangan.

Ia menjelaskan bahwa B50 merupakan kelanjutan dari program biodiesel sebelumnya seperti B35 dan B40 yang telah mengurangi ketergantungan terhadap solar impor. Namun, skala B50 membawa konsekuensi ekonomi yang jauh lebih besar karena kebutuhan CPO domestik meningkat signifikan.

Proyeksi Penghematan Devisa dan Beban Insentif B50

Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun pada 2026. Angka ini dihitung berdasarkan penurunan impor solar yang digantikan oleh biodiesel berbasis sawit domestik.

Di sisi lain, program ini membutuhkan insentif yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan proyeksi anggaran sekitar Rp32 triliun. Dana ini digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar fosil.

Secara kasat mata, selisih antara penghematan dan biaya insentif menunjukkan manfaat fiskal yang positif. Namun, Yusuf menilai pendekatan ini belum mencerminkan keseluruhan dampak ekonomi yang terjadi di lapangan.

Ia menekankan bahwa analisis kebijakan harus memperhitungkan perubahan struktur perdagangan sawit nasional, bukan hanya arus impor energi.

Biaya Peluang Ekspor CPO yang Sering Terabaikan

Menurut Yusuf Rendy Manilet, salah satu aspek penting yang sering tidak dimasukkan dalam evaluasi adalah biaya peluang ekspor. Ketika CPO dialihkan ke pasar domestik untuk biodiesel, maka volume ekspor otomatis berkurang.

Penurunan ekspor tersebut berdampak langsung pada penerimaan devisa negara. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar minyak sawit dunia, perubahan kecil pada volume ekspor dapat memiliki dampak signifikan terhadap neraca perdagangan.

Ia menegaskan bahwa penghematan impor solar tidak boleh dihitung secara terpisah dari potensi kehilangan pendapatan ekspor. Jika tidak, maka manfaat ekonomi program bisa terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya.

Pendekatan ini penting agar kebijakan B50 tidak hanya dinilai dari sisi energi, tetapi juga dari sisi perdagangan internasional dan keseimbangan fiskal jangka panjang.

Volatilitas Harga Global Menentukan Efektivitas Kebijakan

Yusuf juga menyoroti bahwa efektivitas program B50 sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Perbedaan antara harga CPO dan harga minyak mentah menjadi faktor penentu utama.

Ketika harga minyak dunia meningkat sementara harga CPO relatif rendah, biodiesel menjadi lebih kompetitif. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat menurun.

Namun, jika harga CPO naik atau harga minyak turun, beban subsidi justru meningkat. Kondisi ini membuat program B50 sangat sensitif terhadap dinamika pasar global energi dan komoditas.

Dalam situasi volatil seperti ini, pemerintah perlu memiliki skenario kebijakan yang fleksibel agar tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Struktur Pendanaan BPDPKS dan Dampaknya terhadap Ekspor

Meskipun program B50 tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendanaannya tetap berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDPKS.

Artinya, semakin besar konsumsi CPO di dalam negeri, semakin kecil volume ekspor yang menjadi basis penerimaan dana tersebut. Hal ini menciptakan hubungan langsung antara kebijakan biodiesel dan kapasitas pendanaan jangka panjang.

Jika ekspor terus menurun, maka keberlanjutan pendanaan program bisa menghadapi tekanan. Yusuf menilai hal ini perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan risiko fiskal tersembunyi.

Ia menekankan bahwa kebijakan energi berbasis sawit harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan keberlanjutan sumber pendanaan.

Tantangan Strategis: Produktivitas dan Nilai Tambah Sawit

Selain aspek fiskal, Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor sawit. Ia menilai bahwa manfaat jangka panjang B50 sangat bergantung pada efisiensi produksi di tingkat hulu.

Jika sebagian besar dana hanya digunakan untuk menopang konsumsi biodiesel, tanpa investasi pada petani sawit rakyat, maka potensi pertumbuhan sektor bisa terbatas.

Investasi pada teknologi perkebunan, peremajaan tanaman, dan efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan domestik dan ekspor tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada salah satu sisi.

Konteks Lebih Luas: Transisi Energi dan Posisi Indonesia

Kebijakan B50 juga tidak dapat dilepaskan dari agenda transisi energi global. Banyak negara mendorong penggunaan bahan bakar rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif melalui produksi CPO yang besar. Namun, keunggulan ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengorbankan stabilitas ekspor.

Dalam jangka panjang, kebijakan biodiesel dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Tetapi tanpa perhitungan ekonomi yang tepat, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan pada sektor ekspor utama.

Penutup: Keseimbangan Menjadi Kunci Keberhasilan B50

Secara keseluruhan, implementasi B50 menawarkan potensi besar dalam penghematan devisa dan penguatan energi domestik. Namun, menurut Yusuf Rendy Manilet, kebijakan ini harus dilihat secara lebih komprehensif.

Perhitungan ekonomi tidak boleh berhenti pada penghematan impor dan besaran subsidi. Biaya peluang ekspor, fluktuasi harga global, serta keberlanjutan pendanaan BPDPKS harus menjadi bagian dari evaluasi utama.

Ke depan, keberhasilan B50 akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, daya saing ekspor, dan stabilitas fiskal nasional. Tanpa keseimbangan tersebut, manfaat jangka panjang program berisiko tidak optimal.

baca Juga “PKK Jayawijaya upayakan pasar rakyat Bolakme diaktifkan kembali“

The post Ekonom: Implementasi B50 Perhitungkan Biaya Ekspor appeared first on beritabavet.id.

Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 memicu kritik dari sejumlah ekonom. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS dinilai perlu ditelaah lebih dalam karena dianggap menyimpan inkonsistensi data dan belum mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Baca Juga “Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Tengah Gejolak Global“

Sorotan tersebut muncul dalam Diskusi Terbuka bertema evaluasi kondisi ekonomi Indonesia yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5/2026).

Forum itu membahas pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB kuartal I-2026 yang menjadi yang tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun sejumlah ekonom menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.

Kajian Ekonom Temukan Inkonsistensi Data Sektor Industri dan Listrik

Salah satu sorotan utama berasal dari kajian ekonom Teuku Riefky dan Ikhsan pada 2026. Kajian tersebut menemukan adanya ketidaksesuaian dalam data sektor ekonomi yang dirilis BPS.

Dalam data resmi, sektor manufaktur tercatat tumbuh sebesar 5,04 persen. Namun di saat yang sama, sektor listrik justru mengalami kontraksi sebesar minus 0,99 persen.

Menurut para ekonom, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena pertumbuhan sektor manufaktur biasanya berkorelasi dengan peningkatan konsumsi energi dan listrik industri.

Ketidaksinkronan data tersebut memunculkan kekhawatiran terkait validitas pengukuran pertumbuhan ekonomi nasional. Jika koreksi dilakukan terhadap inkonsistensi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.

Kepercayaan Investor Dinilai Bergantung pada Validitas Data

Ekonom Wijayanto Samirin menegaskan validitas data pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut dia, investor membutuhkan kepastian agar dapat mengambil keputusan bisnis dan investasi secara rasional. Ketika kepercayaan terhadap data resmi menurun, risiko ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat.

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.

Ia menilai transparansi dan konsistensi data ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan persepsi terhadap ekonomi Indonesia.

Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih

Dalam sesi pembahasan makroekonomi, Teuku Riefky menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen belum menunjukkan perbaikan mendasar terhadap kondisi masyarakat.

Ia menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, dan stagnasi produktivitas sektor ekonomi sebagai masalah utama yang masih terjadi.

“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Menurut Riefky, interpretasi yang terlalu optimistis terhadap angka pertumbuhan berisiko membuat pemerintah terlambat melakukan reformasi struktural yang diperlukan.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Pemerintah Dinilai Ciptakan Ilusi Fiskal

Kekhawatiran lain disampaikan ekonom Vid Adrison yang menilai lonjakan belanja pemerintah di awal tahun berpotensi menciptakan ilusi kesehatan fiskal.

Menurut dia, strategi front-loading atau percepatan belanja di awal tahun memang dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek. Namun kebijakan tersebut juga berisiko menimbulkan tekanan fiskal pada semester berikutnya.

Vid menilai ruang fiskal pemerintah semakin terbatas akibat meningkatnya beban program populis dan berkurangnya transfer ke daerah.

“Ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit adalah kombinasi berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah perlu memastikan belanja negara benar-benar produktif dan mampu menghasilkan efek berganda terhadap ekonomi riil.

Pelemahan Rupiah Dinilai Cerminkan Turunnya Kepercayaan Pasar

Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan hanya akibat gejolak teknis pasar.

Menurut dia, depresiasi rupiah mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap aliran modal asing jangka pendek dan mulai menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Ia menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah belum cukup apabila tidak diimbangi kebijakan fiskal dan ekonomi yang lebih realistis.

“Kebijakan Bank Indonesia hanya bersifat seperti paracetamol yang meredakan gejala.Pemulihan sesungguhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” ujarnya.

Perjanjian Dagang Indonesia-AS Dinilai Berisiko bagi Ekonomi Nasional

Dalam sesi diskusi lain, para ekonom juga menyoroti implikasi Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026.

Ekonom Rimawan Pradiptyo menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang posisi Indonesia dalam perjanjian tersebut.

Ia memperingatkan ART berpotensi menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan mengurangi independensi kebijakan nasional.

“Biaya menolak ART lebih murah dibanding menerima ART. Renegosiasi masih sangat mungkin dilakukan,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo.

Ia menilai kebijakan ekonomi seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka tinggi.

“Jangan terjebak hanya mengejar pertumbuhan tinggi. Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan, peningkatan kapabilitas, dan kebebasan ekonomi,” ujarnya.

Risiko Ketergantungan Impor dan Rantai Pasok Pangan

Ekonom Sahara juga memperingatkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen.

Selain itu, peningkatan impor komoditas asal Amerika Serikat seperti daging sapi, jagung, dan apel dinilai dapat memicu tekanan terhadap neraca perdagangan nasional.

Menurut Sahara, kebijakan tersebut bukan hanya soal tarif perdagangan, tetapi juga menyangkut kendali rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Ekonom Ingatkan Pentingnya Reformasi Struktural

Diskusi para ekonom tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah dinilai perlu memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja formal, dan memperbaiki daya beli masyarakat.

Para ekonom juga menekankan pentingnya transparansi data dan konsistensi kebijakan agar kepercayaan investor tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Di tengah tekanan ekonomi internasional, kualitas pertumbuhan dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek.

Baca Juga “Presiden Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026, Siapkan Strategi Kebijakan Ekonomi Nasional“

The post Ekonom Soroti Kejanggalan Pertumbuhan Ekonomi 5,61% appeared first on beritabavet.id.

Kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Sejumlah indikator menunjukkan fondasi ekonomi nasional berada dalam kondisi stabil, sehingga membuka peluang pertumbuhan hingga kisaran 5%–6% dalam jangka menengah.

Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, menilai dunia saat ini tidak berada dalam situasi normal. Tekanan geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perlambatan ekonomi global menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara.

“Dalam kondisi global seperti ini, negara dengan demografi kuat, stabilitas makroekonomi, pertumbuhan konsisten, dan disiplin kebijakan akan lebih mampu bertahan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan daya tahan ekonomi yang baik. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang relatif terjaga dibandingkan banyak negara lain.

Ia menjelaskan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berada di bawah 40 persen. Selain itu, defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen, sementara inflasi berada di kisaran yang stabil. Peran Bank Indonesia dalam menjaga inflasi di bawah 3,5 persen juga dinilai signifikan.

Baca Juga “IQI Global: Ekonomi Indonesia Sehat, Jadi Modal Kuat Genjot Pertumbuhan hingga 6 Persen“

Sebagai perbandingan, beberapa negara maju saat ini menghadapi inflasi yang lebih tinggi, bahkan mencapai 5% hingga 6%. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif lebih stabil dalam menjaga daya beli masyarakat.

Shan Saeed menekankan bahwa terdapat empat faktor utama yang menopang optimisme terhadap ekonomi Indonesia. Faktor tersebut meliputi stabilitas makroekonomi, konsistensi pertumbuhan, disiplin fiskal, serta kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara efektif.

Ia menilai kombinasi faktor tersebut menciptakan kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Stabilitas yang terjaga membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian global.

“Kredibilitas kebijakan kini menjadi modal penting. Ketika kebijakan dijalankan secara disiplin, kepercayaan pasar akan terbentuk dengan sendirinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kondisi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode krisis di era 1970-an, yang ditandai oleh lonjakan harga energi dan tekanan geopolitik. Dalam situasi seperti itu, pembelajaran dari sejarah menjadi penting agar kebijakan ekonomi tetap tepat sasaran.

Di tengah dinamika tersebut, ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berada di kisaran 5% hingga 6%, bahkan berpotensi melampaui 5,4% sesuai ekspektasi pasar. Proyeksi ini didukung oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kebijakan fiskal yang terjaga.

Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini dapat dikatakan sehat. Pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5%, suku bunga di kisaran 4,75%, inflasi sekitar 3,5%, serta defisit anggaran sekitar 2,9%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan tekanan biaya hidup dan biaya usaha.

Selain faktor makroekonomi, Indonesia juga diuntungkan oleh struktur demografi yang produktif. Populasi usia kerja yang besar menjadi potensi penting dalam mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, tantangan global tetap perlu diwaspadai, termasuk perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama dan ketidakpastian pasar keuangan global. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan dan reformasi struktural tetap menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Secara keseluruhan, penilaian ekonom global ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang relatif kuat dibandingkan banyak negara lain. Dengan fondasi yang solid dan kebijakan yang disiplin, peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tetap terbuka.

Ke depan, keberlanjutan pertumbuhan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas, meningkatkan investasi, serta mendorong produktivitas sektor riil. Jika faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai salah satu ekonomi utama di kawasan.

Baca Juga “Hari Maritim Nasional ke-60: Memperkuat Pilar Maritim Indonesia melalui Kebijakan Ekonomi Biru“

The post Ekonom Nilai Ekonomi RI Solid, Berpeluang Tumbuh 6% appeared first on beritabavet.id.