Baca Juga “Indonesia Kini Peringkat 7 Produsen Kakao Dunia, Pemerintah Genjot Peremajaan Lahan

Menurut Bhima, perbedaan jangka waktu menjadi salah satu alasan utama. Kerja sama melalui BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperoleh peluang ekonomi dalam waktu relatif dekat, sedangkan proses menuju keanggotaan OECD merupakan agenda jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026.

BRICS dan OECD Memiliki Fokus serta Lini Masa Berbeda
Bhima mengatakan Indonesia tidak perlu melihat keterlibatan dalam BRICS dan proses aksesi OECD sebagai dua pilihan yang harus dipertentangkan.

“Saya lihat antara OECD dan BRICS tidak ada kontradiksi karena punya timeline yang berbeda,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia memperkirakan proses aksesi Indonesia ke OECD masih membutuhkan waktu panjang. Sementara itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS dapat menghasilkan peluang ekonomi yang lebih cepat dimanfaatkan.

“ Aksesi Indonesia ke OECD masih lama, bisa 10 tahun, sementara BRICS bisa kerja sama jangka pendek,” ujar Bhima.

Perbedaan tersebut membuat pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan kedua agenda secara paralel. Indonesia dapat mengejar manfaat ekonomi dari BRICS sambil memperbaiki berbagai aspek yang dibutuhkan dalam proses aksesi OECD.

Ekonom Dorong Pemerintah Perkuat Kepastian Regulasi
Bhima juga menyoroti kebijakan investasi sebagai faktor penting dalam menjalankan strategi ekonomi tersebutastian dan perlakuan yang setara. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi danKeterlibatan Indonesia di BRICS memberikan ruang untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Forum OECD dapat menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Proses tersebut berkaitan dengan upaya meny. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memberikan perlakuan khusus berdasarkan asal negara investor.

Investasi dari negara anggota BRICS maupun negara-negara Barat sebaiknya memperoleh kepastian dan perlakuan yang setara. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi dan kepastian hukum.

“Yang terpenting ada misi meningkatkan kualitas dan kepastian regulasi. Jadi tidak ada preferensi khusus antara investasi negara BRICS dan negara barat,” kata Bhima.

Pendekatan tersebut dapat membantu Indonesia menjaga daya tarik investasi di tengah hubungan ekonomi dengan berbagai kelompok negara. Kepastian hukum juga menjadi faktor penting bagi investor ketika mempertimbangkan ekspansi bisnis dalam jangka panjang.

Indonesia Jalankan Dua Jalur Kerja Sama Ekonomi
Keterlibatan Indonesia di BRICS memberikan ruang untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Forum tersebut mencakup sejumlah negara dengan pengaruh besar terhadap perdagangan dan perekonomian global.

Sementara itu, proses aksesi OECD dapat menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Proses tersebut berkaitan dengan upaya menyelaraskan berbagai kebijakan dan standar nasional dengan praktik yang berlaku di negara-negara OECD.

Dengan karakter yang berbeda, kedua jalur tersebut dapat saling melengkapi. BRICS dapat menjadi sarana untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan aksesi OECD dapat mendukung agenda pening September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas berbagai agenda kerja menjadi salah satu kanal untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara anggota. Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung padaangan berikutnya adalah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga strategi tersebut, keanggotaan atau keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. BRICS dan OECD pun dapat ditempatkan sebagai bagiankatan kualitas tata kelola ekonomi.

KTT BRICS 2026 Digelar di New Delhi
KTT BRICS 2026 akan berlangsung di New Delhi pada 12-13 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas berbagai agenda kerja sama.

BRICS kini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Perluasan keanggotaan membuat kelompok ini memiliki cakupan ekonomi dan geografis yang semakin luas.

Bagi Indonesia, forum tersebut dapat menjadi salah satu kanal untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara anggota. Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan kerja sama menjadi kebijakan dan proyek yang konkret.

Strategi Paralel Jadi Pilihan Indonesia
Penilaian Bhima menunjukkan bahwa Indonesia tidak harus memilih antara BRICS dan OECD. Pemerintah dapat mempertahankan keterlibatan dalam BRICS sekaligus meneruskan proses aksesi OECD sesuai tahapan yang berlaku.

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi reformasi regulasi agar investasi dari berbagai negara tetap mendapatkan kepastian.

Dengan strategi tersebut, keanggotaan atau keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. BRICS dan OECD pun dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi hubungan ekonomi Indonesia yang berjalan pada jalur berbeda.

Baca Juga “Ekonom: RI perlu dorong BRICS investasi di proyek energi terbarukan“

The post Ekonom: Kerja Sama BRICS Tak Bertentangan dengan OECD appeared first on beritabavet.id.