Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah Indonesia terus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Menurutnya, kerja sama strategis dengan China menjadi bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga “IHSG Anjlok 2% Tinggalkan 6.300, Seluruh Sektor Saham Tertekan“

“Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka peluang dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga sektor strategis seperti industri, pendidikan, ekonomi digital, dan teknologi,” ujar Haryo.

Kerja Sama RI-China Berkembang Melalui Berbagai Program Strategis
Penguatan hubungan ekonomi Indonesia-China terlihat dari sejumlah agenda kerja sama yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya melalui kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Fujian bersama delegasi bisnis China dalam kerangka program Two Countries Twin Parks (TCTP).

Program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pengembangan kawasan industri antara kedua negara. Melalui kerja sama ini, Indonesia dan China berupaya memperluas peluang investasi sekaligus meningkatkan hubungan antarwilayah.

Selain kerja sama industri, Indonesia juga memperkuat peran dalam pengembangan teknologi global. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) melalui penandatanganan deklarasi di Shanghai pada 16 Juli 2026.

Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan dan memperluas kerja sama teknologi internasional.

Kolaborasi Pendidikan dan Teknologi Jadi Fokus Pengembangan
Selain sektor ekonomi dan industri, pemerintah juga mendorong peningkatan kerja sama pendidikan dengan institusi terkemuka di China. Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan bersama Tsinghua University melalui berbagai kegiatan riset dan seminar.

Kegiatan tersebut turut berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali. Pemerintah melihat kerja sama pendidikan sebagai bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Penguatan hubungan akademik diharapkan mampu mendukung inovasi, penelitian, serta pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Investasi Perusahaan China Dorong Industri Otomotif Indonesia
Sektor otomotif menjadi salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan positif dalam hubungan ekonomi kedua negara. Perusahaan asal China seperti BYD dan Chery terus memperluas investasinya di Indonesia.

Kehadiran investor otomotif China dinilai memberikan dampak terhadap pengembangan industri kendaraan listrik dan manufaktur nasional. Perusahaan-perusahaan tersebut juga telah masuk dalam lima besar pangsa pasar otomotif Indonesia.

Pemerintah berharap investasi di sektor otomotif dapat memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Kerja sama yang semakin luas diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memperkuat memperkuat rantai pasok industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung percepatan transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan.

Perdagangan RI-China Tembus Lebih dari 150 Miliar Dolar AS
Hubungan perdagangan Indonesia dan China terus menjadi salah satu pilar utama kerja sama ekonomi kedua negara. Berdasarkan data Indonesia, nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 154 miliar dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan data China, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 160 miliar dolar AS pada periode yang sama.

Produk ekspor utama Indonesia ke China mencakup berbagai komoditas strategis, seperti ferroalloy, nikel matte, lignit, batu bara, hingga minyak sawit.

Selain menjadi mitra dagang utama, China juga termasuk salah satu investor terbesar bagi Indonesia. Investasi tersebut terus berkembang di berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Siapkan Insentif untuk Tarik Investasi Strategis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terus mendorong peningkatan investasi China di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima delegasi bisnis China dan Duta Besar RI untuk China di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menawarkan peluang investasi pada sektor strategis seperti industri semikonduktor, pembangunan infrastruktur serat optik, aplikasi digital, dan pusat data atau data center.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup tax holiday hingga 100 persen sesuai kriteria investasi, tax allowance, investment allowance, serta super tax deduction.

Insentif tersebut dirancang untuk mendorong investasi bernilai tambah, mempercepat inovasi, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Kerja Sama RI-China Diarahkan Menuju Ekonomi Digital dan Industri Modern
Pemerintah Indonesia melihat hubungan ekonomi dengan China memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Kerja sama yang semakin luas diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memperkuat kapasitas industri nasional.

Dengan fokus pada investasi teknologi, transformasi digital, pendidikan, dan pengembangan industri, hubungan strategis RI-China diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua negara sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi Indonesia.

Baca Juga “Askrindo gelar Mobil Pintar di 25 provinsi di Hari Anak Nasional 2026“

The post Kemenko Perekonomian Perkuat Kerja Sama RI-China appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Harga Minyak Dunia Tembus US$ 100, Prabowo Minta Purbaya Siapkan Simulasi APBN“

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa Garuda Indonesia akan menjadi induk atau holding bagi operasional maskapai BUMN tersebut. Sementara itu, Pelita Air akan menjadi bagian dari grup Garuda Indonesia.

Menurut Dony, konsolidasi diperlukan agar perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menghadapi persaingan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Garuda Indonesia Menjadi Holding Maskapai BUMN
Dony menjelaskan bahwa penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem penerbangan nasional. Melalui konsolidasi tersebut, grup maskapai BUMN diharapkan memiliki kemampuan operasional dan bisnis yang lebih kuat.

“Garuda Indonesia nanti akan menjadi holding maskapai kita. Pelita akan menjadi bagian dari Garuda Indonesia,” ujar Dony.

Ia menilai struktur yang lebih terintegrasi dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas jaringan penerbangan, serta meningkatkan kemampuan bersaing di pasar domestik maupun regional.

Konsolidasi juga diharapkan menciptakan pengelolaan bisnis yang lebih efisien karena keputusan strategis dapat dilakukan secara lebih terarah dalam satu grup usaha.

Industri Penerbangan Membutuhkan Pengelolaan yang Presisi
Dony menekankan bahwa sektor penerbangan merupakan industri yang membutuhkan ketepatan tinggi dalam setiap aspek operasional. Setiap keputusan, mulai dari pemilihan rute hingga pengelolaan penerbangan, dapat berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Menurutnya, maskapai harus melakukan analisis secara rutin terhadap berbagai faktor, termasuk konektivitas, tingkat permintaan penumpang, serta efisiensi operasional.

“Industri yang membutuhkan ketelitian, yang harus dikelola day by day, minute by minute, adalah industri penerbangan,” kata Dony.

Ia menjelaskan bahwa keuntungan dan kerugian sebuah penerbangan dapat dipantau sejak pesawat beroperasi. Karena itu, pengambilan keputusan berbasis data menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis maskapai.

Danantara Dorong Peningkatan Layanan Garuda Group
Selain melakukan konsolidasi bisnis, BP BUMN dan Danantara juga mendorong peningkatan kualitas layanan Garuda Group secara menyeluruh. Perbaikan tersebut mencakup seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari sebelum penerbangan hingga setelah perjalanan selesai.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi integrasi sistem penjualan tiket, peningkatan kualitas ruang tunggu atau lounge, kenyamanan kabin, standar pelayanan awak pesawat, kualitas katering, serta penguatan program loyalitas pelanggan.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan layanan. Dengan kualitas layanan yang lebih baik, Garuda Group diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi sebagai maskapai pilihan masyarakat.

Konsolidasi BUMN Jadi Bagian dari Efisiensi Pemerintah
Rencana penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia sejalan dengan agenda pemerintah untuk melakukan penataan dan efisiensi perusahaan milik negara.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengurangan jumlah BUMN melalui proses penutupan, merger, dan konsolidasi. Langkah tersebut disebut bertujuan mengurangi biaya operasional perusahaan negara.

Menurut Presiden, penghematan dapat diperoleh dari berkurangnya biaya rutin seperti pengelolaan direksi, komisaris, sewa gedung, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Pemerintah memperkirakan efisiensi dari proses konsolidasi BUMN dapat mencapai puluhan triliun rupiah. Danantara menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam menjalankan strategi penguatan dan penyederhanaan struktur perusahaan negara.

Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia Ditargetkan Tingkatkan Daya Saing
Konsolidasi Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia menjadi langkah strategis untuk membangun grup penerbangan nasional yang lebih kuat. Dengan integrasi aset, jaringan, dan layanan, Garuda Group diharapkan mampu menghadapi persaingan industri penerbangan yang semakin dinamis.

Ke depan, keberhasilan penggabungan tersebut akan bergantung pada proses integrasi operasional, efisiensi manajemen, serta kemampuan perusahaan menjaga kualitas layanan bagi pelanggan.

Jika berjalan sesuai rencana, konsolidasi ini dapat menjadi bagian penting dalam transformasi maskapai BUMN menuju perusahaan penerbangan yang lebih kompetitif di tingkat nasional maupun regional.

Baca Juga “RI kenalkan KNMP sebagai model ekonomi biru ke delegasi ASEAN“

The post Danantara Gabungkan Pelita Air dengan Garuda Indonesia appeared first on beritabavet.id.

Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global. Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menyebut aturan tersebut dapat membuka peluang bagi Indonesia menjadi tujuan investasi internasional.

Baca Juga “Perusahaan Chip Komputer Ini Tawarkan Bonus Jumbo Buat Karyawan“

Menurut Suroto, UU PFII tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kawasan finansial atau fasilitas pengelolaan kekayaan seperti family office. Regulasi tersebut juga menjadi dasar untuk membangun ekosistem keuangan yang mampu menarik modal global dengan kualitas yang lebih baik.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi lintas negara. Investor global membutuhkan kepastian hukum, tata kelola yang kuat, serta regulasi yang mampu bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya.

“Pendekatan dalam UU PFII harus dipahami sebagai strategi transformasi ekonomi jangka panjang. Ini bukan hanya tentang membangun kawasan atau menghadirkan family office, tetapi bagaimana Indonesia memiliki pusat finansial yang mampu bersaing secara global,” ujar Suroto.

Pusat Finansial Internasional Jadi Hub Investasi Terintegrasi
Suroto menilai pusat finansial internasional yang dibangun melalui UU PFII berpotensi menjadi pusat layanan investasi terpadu atau one-stop investment hub. Konsep tersebut memungkinkan investor memperoleh layanan pembiayaan, investasi, dan pengembangan bisnis dalam satu ekosistem.

Ia menyebut sejumlah pusat keuangan dunia seperti Dubai dan Hong Kong berhasil berkembang karena memiliki infrastruktur finansial yang terintegrasi. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun pusat keuangan yang kompetitif.

Menurut Suroto, kehadiran pusat finansial internasional dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memperkuat kepercayaan investor. Hal tersebut menjadi faktor penting agar arus modal asing dapat masuk dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Selain meningkatkan investasi, UU PFII juga dinilai mampu memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional. Dengan masuknya modal internasional, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sektor strategis seperti teknologi, ekonomi digital, jasa keuangan, dan industri pengolahan.

Investasi Berkualitas Dorong Transfer Teknologi dan Produktivitas
Suroto menekankan bahwa keberhasilan UU PFII tidak hanya diukur dari jumlah investasi yang masuk. Menurutnya, Indonesia perlu memastikan investasi tersebut membawa manfaat jangka panjang berupa teknologi, inovasi, peningkatan produktivitas, dan pembentukan rantai nilai baru.

Ia mengatakan investasi berkualitas dapat mempercepat kehadiran perusahaan global yang mampu mendukung perkembangan industri nasional. Selain itu, investasi tersebut juga berpotensi membuka peluang transfer pengetahuan kepada pelaku usaha dalam negeri.

“Yang terpenting bukan hanya nilai investasi yang masuk, tetapi kualitas investasinya. Indonesia membutuhkan investasi yang membawa teknologi, inovasi, peningkatan produktivitas, dan menciptakan rantai nilai baru bagi industri nasional,” kata Suroto.

Ia juga menilai pengembangan pusat finansial internasional harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur finansial yang kuat membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan yang sesuai standar industri global.

Implementasi UU PFII Membutuhkan Tata Kelola yang Kredibel
Suroto mengingatkan bahwa keberhasilan UU PFII sangat bergantung pada proses implementasi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan regulasi berjalan secara konsisten dengan dukungan tata kelola yang transparan dan kepastian hukum.

Ia menilai investor internasional tidak hanya melihat peluang ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi. Karena itu, kredibilitas regulasi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pasar.

“Kepercayaan investor dibangun melalui kepastian hukum, tata kelola yang transparan, dan regulasi yang kredibel. Implementasi UU ini harus konsisten sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Suroto.

Selain aspek regulasi, pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi antara sektor industri, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan keuangan. Langkah tersebut penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dengan penerapan yang tepat, UU PFII diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kebijakan ini berpotensi memperkuat daya saing nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di kawasan Asia.

Baca Juga “Sumbar dan Kemenaker lakukan seleksi peserta program magang ke Jepang“

The post Ketua AKSES: UU PFII Dorong Daya Saing Global RI appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah menyiapkan tiga langkah strategis untuk mempercepat pengembangan koperasi di Indonesia. Strategi tersebut bertujuan menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas manfaat bagi anggota dan pelaku usaha kecil.

Baca Juga “Nilai Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Tertinggi di Jawa Timur“

Dalam acara silaturahmi bersama tokoh ulama dan pegiat koperasi di Pendopo Agung Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Selasa, Ferry menegaskan bahwa koperasi harus bertransformasi agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.

Bangun Citra Koperasi agar Lebih Dekat dengan Generasi Muda
Langkah pertama yang disiapkan pemerintah adalah memperbaiki citra koperasi agar lebih menarik bagi generasi muda. Pemerintah ingin menghadirkan wajah koperasi yang modern, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut Ferry, koperasi tidak boleh dipandang sebagai lembaga ekonomi konvensional yang tertinggal. Koperasi perlu tampil sebagai wadah usaha yang mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk anak muda yang ingin membangun bisnis.

Transformasi citra tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengelolaan koperasi. Dengan keterlibatan generasi baru, koperasi dapat berkembang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Bisnis Koperasi
Strategi kedua berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola koperasi. Pemerintah mendorong penguatan kelembagaan, pengembangan model bisnis, serta peningkatan kemampuan usaha agar koperasi mampu bersaing.

Ferry menjelaskan bahwa koperasi harus memiliki pengelolaan profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada anggota. Penguatan manajemen menjadi faktor penting dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah mendorong koperasi untuk mengembangkan sektor usaha yang sesuai dengan potensi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lebih banyak peluang kerja.

Digitalisasi Jadi Kunci Transformasi Layanan Koperasi
Langkah ketiga yang menjadi perhatian pemerintah adalah mempercepat pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas koperasi. Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan usaha.

Ferry menyebut transformasi digital dapat membantu koperasi menjalankan operasional secara lebih efektif. Teknologi juga dapat mendukung pengelolaan data, pelayanan anggota, hingga pengembangan pasar.

Penerapan sistem digital diharapkan membuat koperasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dengan begitu, koperasi dapat bersaing dalam ekosistem ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

18.285 Koperasi Desa Merah Putih Telah Dibangun
Selain menyiapkan strategi percepatan koperasi secara umum, pemerintah juga melanjutkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 18.285 unit KDKMP telah selesai dibangun.

Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 30 ribu unit hingga Agustus 2026. Untuk mendukung pengelolaan koperasi, pemerintah juga menyiapkan 30 ribu manajer KDKMP agar operasional berjalan lebih profesional.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Koperasi Desa Integrasikan Layanan Ekonomi Masyarakat
Ferry mengajak seluruh pihak untuk mendukung pengembangan KDKMP sebagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan koperasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Melalui KDKMP, berbagai layanan ekonomi rakyat akan diintegrasikan. Layanan tersebut mencakup distribusi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, bantuan pangan nontunai (BPNT), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah berharap integrasi layanan tersebut dapat mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan ekonomi sekaligus memperkuat peran koperasi di tingkat desa.

Koperasi Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi Desa
Pemerintah menilai koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, dukungan digital, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Ferry menegaskan bahwa koperasi yang kuat akan memberikan dampak langsung terhadap perkembangan desa. Pertumbuhan ekonomi desa diharapkan mampu memperluas pasar bagi pedagang, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, percepatan koperasi akan bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam menjalankan transformasi kelembagaan, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga “BP BUMN: Konsolidasi aset tambah 13 ribu hektare kawasan Danareksa“

The post Menkop Siapkan Tiga Langkah Percepatan Koperasi appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa berbagai perubahan yang dilakukan kementerian bertujuan menciptakan layanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian waktu.

Baca Juga “DJP Ubah Pola Pengawasan Wajib Pajak, Begini Strateginya“

Nusron menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang baik. Menurutnya, setiap aparatur harus mampu memberikan solusi dengan komunikasi yang jelas dan tetap menghargai masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta.

Tiga Fokus Perubahan ATR/BPN untuk Tingkatkan Pelayanan

Menteri Nusron menjelaskan bahwa reformasi pelayanan ATR/BPN dilakukan melalui tiga aspek utama. Ketiganya meliputi penguatan organisasi, perbaikan tata kelola pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Nusron, ketiga elemen tersebut harus berjalan secara bersamaan. Perubahan struktur tanpa perbaikan sistem kerja dan kualitas pegawai dinilai tidak akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal.

Melalui penguatan organisasi, Kementerian ATR/BPN berupaya membuat pelayanan pertanahan lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah pola kerja Kantor Pertanahan dari pendekatan berbasis tema menjadi pendekatan berdasarkan wilayah.

Perubahan tersebut membuat setiap pejabat di Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memahami persoalan pertanahan di daerah masing-masing.

Nusron menilai pendekatan kewilayahan akan membantu proses identifikasi masalah menjadi lebih cepat. Selain itu, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayahnya.

Sistem Pelayanan Pertanahan Didorong Lebih Transparan

Selain membenahi struktur organisasi, ATR/BPN juga memperkuat sistem pelayanan agar proses administrasi berjalan lebih teratur. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah penyelesaian berkas berdasarkan urutan masuk.

Melalui konsep tersebut, permohonan yang lebih dahulu diterima akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN juga menerapkan mekanisme pengukuran waktu pelayanan agar masyarakat memiliki gambaran jelas mengenai proses yang sedang berjalan.

Dalam layanan peralihan hak, pemerintah menargetkan penyelesaian dapat dilakukan maksimal dalam waktu 10 hari. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat layanan tanpa mengabaikan ketelitian administrasi.

Nusron menekankan bahwa setiap layanan publik harus memiliki ukuran kinerja yang jelas. Dengan standar tersebut, masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan secara lebih terbuka.

“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” kata Nusron.

ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi dan Integritas Pegawai

Perubahan sistem pelayanan juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur. Nusron menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi.

Kementerian ATR/BPN akan memberikan pelatihan manajemen risiko kepada pegawai. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali potensi masalah dan mengambil keputusan sesuai aturan.

Selain kompetensi, Nusron menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Ia meminta para pejabat dan pegawai tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi.

Menurutnya, seluruh aparatur harus bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan pertanahan.

“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegas Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran ATR/BPN.

Transformasi Pelayanan ATR/BPN Utamakan Kepastian bagi Masyarakat

Pembenahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari upaya menciptakan layanan publik yang lebih modern. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh proses administrasi pertanahan yang sederhana, transparan, dan dapat diprediksi.

Pelayanan pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu prioritas agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan secara optimal.

Dengan perubahan organisasi, perbaikan sistem kerja, serta penguatan kompetensi pegawai, ATR/BPN berharap mampu menghadirkan birokrasi yang lebih responsif.

Ke depan, keberhasilan transformasi tersebut akan bergantung pada konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan standar pelayanan. Jika berjalan sesuai rencana, masyarakat dapat merasakan layanan pertanahan yang lebih cepat, profesional, dan terpercaya.

Baca Juga “Kemenekraf akselerasi pegiat ekraf melalui teknologi pemasaran“

The post Menteri Nusron: ATR/BPN Perkuat Layanan Masyarakat appeared first on beritabavet.id.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus mengoptimalkan distribusi Biosolar subsidi di Provinsi Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor transportasi. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan alokasi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengalami peningkatan konsumsi.

Baca Juga “Temui ByteDance dan Huawei, Airlangga Bahas Peluang Investasi Teknologi“

Optimalisasi penyaluran dilakukan setelah adanya peningkatan permintaan Biosolar di beberapa wilayah Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan antrean dan waktu tunggu pengisian di sejumlah SPBU mengalami peningkatan, terutama dari pengguna kendaraan angkutan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan perusahaan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kelancaran distribusi. Upaya tersebut mencakup penyesuaian pasokan, percepatan suplai, hingga pengaturan antrean di area SPBU.

“Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari penambahan alokasi di SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi, percepatan suplai ke Fuel Terminal Pulau Baai, hingga pengaturan antrean oleh petugas marshal agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib dan optimal,” ujar Rusminto.

Pertamina Tambah Alokasi Biosolar di SPBU dengan Permintaan Tinggi

Pertamina memahami adanya keluhan dari sebagian pengemudi angkutan terkait antrean pengisian Biosolar di beberapa lokasi. Peningkatan konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan bahan bakar subsidi meningkat pada titik tertentu.

Sebagai langkah penanganan, Pertamina meningkatkan penyaluran Biosolar di SPBU 21.391.11 Kabupaten Kepahiang menjadi 16 kiloliter per hari. Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan bahan bakar bagi pengguna yang berhak.

Selain Kabupaten Kepahiang, Pertamina juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan Biosolar di seluruh SPBU wilayah Bengkulu. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian distribusi agar pasokan tetap merata.

Pertamina memastikan pengaturan distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi konsumsi di lapangan. Dengan langkah tersebut, perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kebutuhan dan pemerataan pasokan energi.

Distribusi Biosolar Disesuaikan dengan Perubahan Pola Konsumsi

Pertamina turut memperhatikan perubahan pola konsumsi BBM akibat adanya pengaturan penyaluran bahan bakar di sejumlah daerah yang berbatasan dengan Bengkulu.

Perubahan aktivitas kendaraan antarwilayah dapat memengaruhi tingkat permintaan Biosolar di beberapa SPBU. Karena itu, Pertamina terus memantau perkembangan kebutuhan agar distribusi dapat disesuaikan secara cepat.

Penyesuaian pasokan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan Biosolar subsidi tanpa mengabaikan ketentuan pemerintah. Pertamina juga memastikan setiap wilayah pelayanan mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Pertamina, kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada jumlah pasokan, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari masyarakat dalam menggunakan BBM subsidi sesuai aturan.

Pertamina Perketat Pengawasan Penyaluran Biosolar Subsidi

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina memperkuat pengawasan agar Biosolar subsidi diterima oleh konsumen yang memenuhi ketentuan.

Pengawasan dilakukan melalui sistem verifikasi transaksi menggunakan QR Code Subsidi Tepat. Petugas juga melakukan pencocokan nomor polisi kendaraan serta memantau transaksi yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pelangsiran maupun penggunaan Biosolar subsidi yang tidak sesuai aturan. Kendaraan yang terbukti melakukan penyalahgunaan akan dimasukkan ke dalam daftar negatif sehingga tidak dapat kembali melakukan transaksi Biosolar subsidi.

“Pengawasan ini merupakan komitmen Pertamina untuk memastikan Biosolar subsidi disalurkan kepada konsumen yang berhak sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Rusminto.

Penerapan sistem digital melalui QR Code Subsidi Tepat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi penyaluran BBM subsidi. Dengan sistem tersebut, Pertamina dapat melakukan pemantauan transaksi secara lebih terarah.

Masyarakat Diminta Tertib Saat Mengisi Biosolar di SPBU

Pertamina mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengguna kendaraan juga diminta mematuhi arahan petugas SPBU agar proses pelayanan berjalan lebih lancar.

Masyarakat diharapkan menjaga ketertiban selama antrean pengisian Biosolar. Sikap tertib pengguna kendaraan dapat membantu mempercepat pelayanan dan mengurangi kepadatan di area SPBU.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi. Laporan dapat disampaikan melalui aparat terkait atau Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina berupaya menjaga ketersediaan Biosolar di Bengkulu sekaligus memastikan distribusi energi subsidi berjalan tepat sasaran. Evaluasi pasokan dan penguatan pengawasan akan terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat serta sektor transportasi tetap terpenuhi.

Baca Juga “Khofifah: Kolaborasi jadikan Jatim produsen gula-lumbung padi nasional“

The post Pertamina Optimalkan Penyaluran Biosolar di Bengkulu appeared first on beritabavet.id.

Ajang Piala Dunia 2026 memberikan dampak ekonomi yang luas di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat kegiatan yang berlangsung selama turnamen, baik melalui siaran langsung maupun aktivitas masyarakat, menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp5,03 triliun.

Nilai ekonomi tersebut berasal dari berbagai sektor yang terlibat selama periode persiapan hingga pelaksanaan pertandingan. Aktivitas penyiaran, pemasaran produk, perdagangan, layanan akomodasi, hingga kegiatan komunitas menjadi bagian dari penggerak ekonomi selama turnamen sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga “8 BUMN Gulung Tikar Akibat Pailit atau Dibubarkan“

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo, mengatakan dampak ekonomi Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Berbagai pelaku usaha kecil hingga sektor kreatif juga memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat.

Aktivitas Siaran dan Promosi Produk Dorong Ekonomi Piala Dunia

Kadin Indonesia menyebut sektor penyiaran menjadi salah satu kontributor utama dalam perputaran ekonomi Piala Dunia 2026. Aktivitas iklan, promosi merek, dan kerja sama komersial selama penayangan pertandingan memberikan nilai ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan perhitungan Kadin, sekitar Rp1,76 triliun berasal dari kegiatan promosi produk melalui iklan on-air. Nilai tersebut mencakup berbagai aktivitas pemasaran yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap pertandingan sepak bola internasional.

Selain siaran televisi, kegiatan komersial di luar siaran atau off-air juga memberikan kontribusi sekitar Rp850 miliar. Aktivitas tersebut mencakup promosi produk, acara komunitas, kegiatan hiburan, serta berbagai program yang melibatkan pelaku usaha.

Kukrit menilai Piala Dunia 2026 menjadi contoh bahwa ajang olahraga internasional dapat menjadi penggerak ekonomi lintas sektor. Menurutnya, manfaat turnamen tidak hanya berasal dari pertandingan, tetapi juga dari berbagai aktivitas pendukung yang berkembang di masyarakat.

“Piala Dunia 2026 menjadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lintas sektor,” ujar Kukrit.

Sektor Horeka dan UMKM Rasakan Dampak Ekonomi Turnamen

Selain industri media dan promosi, sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menjadi salah satu sektor yang menerima dampak besar selama Piala Dunia 2026.

Kadin memperkirakan sektor Horeka memberikan kontribusi sekitar Rp2,4 triliun terhadap total perputaran ekonomi. Peningkatan aktivitas terjadi karena masyarakat menggelar kegiatan nonton bersama di berbagai lokasi, mulai dari restoran, kafe, hingga ruang publik.

Kegiatan tersebut turut membuka peluang bagi pedagang makanan, penyedia jasa, industri kreatif, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai produk seperti makanan ringan, minuman, merchandise, hingga layanan pendukung mengalami peningkatan permintaan.

Kukrit menjelaskan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia menyebar ke berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas dampak positif turnamen.

Piala Dunia 2026 Berpotensi Ciptakan Efek Berganda Ekonomi

Kadin tidak hanya menghitung dampak ekonomi langsung sebesar Rp5,03 triliun. Ajang Piala Dunia 2026 juga dinilai memiliki potensi menciptakan efek berganda bagi berbagai sektor usaha.

Masyarakat dan pelaku bisnis melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti euforia turnamen. Peningkatan permintaan terlihat pada perangkat elektronik seperti televisi, proyektor, perangkat audio, hingga fasilitas pendukung acara nonton bersama.

Sektor layanan makanan dan minuman juga mengalami peningkatan aktivitas karena banyak masyarakat memilih menyaksikan pertandingan bersama komunitas. Kondisi tersebut memberikan peluang tambahan bagi usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan.

Dampak ekonomi tersebut sejalan dengan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman. Berdasarkan laporan ekonomi, sektor tersebut tumbuh 13,14 persen secara tahunan pada kuartal I 2026 dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Survei Lokadata Tunjukkan Tingginya Partisipasi Masyarakat

Besarnya dampak ekonomi Piala Dunia 2026 juga terlihat dari tingginya keterlibatan masyarakat. Survei Lokadata pada 7–13 Juli 2026 menunjukkan banyak warga mengikuti kegiatan nonton bersama selama berlangsungnya turnamen.

Chief Data Officer Lokadata, Suwandi Ahmad, mengatakan manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya berada di tingkat perusahaan, tetapi juga mengalir hingga komunitas masyarakat.

Survei tersebut mencatat sebanyak 78,1 persen responden mengikuti kegiatan nonton bersama setidaknya satu kali selama turnamen. Rata-rata pengeluaran masyarakat mencapai sekitar Rp51 ribu setiap kegiatan atau sekitar Rp145 ribu per orang selama periode Piala Dunia 2026.

Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket internet, serta kebutuhan pendukung lainnya. Aktivitas tersebut membuat manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh pelaku UMKM dan usaha lokal.

Kolaborasi Jadi Kunci Perluasan Dampak Ekonomi Olahraga

Catatan Kadin menunjukkan bahwa ajang olahraga global dapat memberikan dampak ekonomi yang luas apabila didukung ekosistem yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi momentum hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang bisnis di berbagai sektor. Dari industri penyiaran hingga UMKM, seluruh rantai ekonomi mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas konsumsi.

Ke depan, pengalaman dari Piala Dunia 2026 dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengelola berbagai acara internasional lainnya. Dengan perencanaan yang tepat, kegiatan olahraga berskala global dapat terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga “Wapres Gibran tinjau pembangunan Jembatan Musi V Palembang“

The post Kadin Catat Ekonomi Piala Dunia 2026 Capai Rp5,03 T appeared first on beritabavet.id.

Investasi asing mulai memperkuat pembangunan sektor hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Investor asal Tiongkok melalui PT Star Bright International Investment membangun kawasan apartemen senilai sekitar Rp1,27 triliun untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Proyek hunian tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembentukan ekosistem perkotaan di IKN. Kehadiran fasilitas tempat tinggal dinilai penting untuk mendukung aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas masyarakat ketika kawasan ibu kota baru mulai berkembang.

Baca Juga “3 Jurus Grab Dongkrak Pertumbuhan Pemasaran di Era AI“

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan hunian oleh investor asing menunjukkan meningkatnya minat terhadap pengembangan kawasan IKN. Menurutnya, investasi tersebut dapat menjadi pemicu masuknya berbagai sektor usaha lain ke ibu kota baru Indonesia.

Investor Tiongkok Kembangkan Apartemen Terintegrasi di Kawasan Inti IKN

Pembangunan apartemen dilakukan oleh PT Star Bright International Investment, perusahaan yang berafiliasi dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co Ltd asal Tiongkok.

Proyek tersebut berada di Wilayah Perencanaan 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan luas lahan sekitar 15.501 meter persegi. Kawasan hunian ini dirancang sebagai apartemen terintegrasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.

Fasilitas tersebut mencakup restoran, area ritel, pusat kebugaran, serta ruang komersial yang mendukung kebutuhan penghuni. Konsep ini dirancang agar kawasan hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan perkotaan modern.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa investasi dengan nilai sekitar Rp1,27 triliun tersebut diharapkan mampu mendukung operasional pemerintahan sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar IKN.

Menurutnya, keberadaan hunian berkualitas menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kota baru yang memiliki fungsi lengkap dan berkelanjutan.

Pembangunan Empat Menara Apartemen Ditargetkan Rampung 2028

Proyek apartemen ini akan dibangun secara bertahap. Pada tahap awal, pembangunan mencakup dua menara apartemen yang ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Setelah tahap pertama rampung, pembangunan akan dilanjutkan dengan dua menara tambahan yang ditargetkan selesai pada 2028. Secara keseluruhan, proyek ini akan memiliki empat menara dengan sekitar 680 unit hunian.

Presiden Direktur PT Star Bright International Investment Lu Keming menyebutkan bahwa prospek investasi di IKN cukup besar. Selain sektor hunian, pihaknya juga melihat peluang pengembangan sektor lain seperti perhotelan dan pariwisata.

“Total empat menara dengan sekitar 680 unit, prospek di IKN cukup besar dan juga tertarik berinvestasi perhotelan dan pariwisata,” ujar Lu Keming.

Pembangunan dimulai setelah proses pembersihan dan pematangan lahan selesai pada awal Juli 2026. Lokasi apartemen tersebut memiliki pemandangan strategis yang mengarah ke kawasan perbukitan, Istana Garuda, serta area yudikatif dan legislatif yang masih dalam tahap pembangunan.

Investasi Asing Dorong Pembentukan Ekosistem Kota Baru IKN

Kehadiran investor Tiongkok di sektor hunian menjadi salah satu bagian dari strategi pengembangan IKN sebagai kota baru Indonesia. Selain membangun infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan dukungan sektor swasta untuk menciptakan kawasan yang memiliki fasilitas lengkap bagi masyarakat.

Hunian menjadi salah satu kebutuhan utama dalam proses pembangunan kota baru. Ketersediaan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara, pekerja, pelaku usaha, serta masyarakat pendukung akan menentukan keberhasilan pembentukan ekosistem perkotaan di IKN.

Dengan adanya investasi apartemen terintegrasi, kawasan inti IKN diharapkan mampu berkembang sebagai pusat aktivitas baru yang menggabungkan fungsi pemerintahan, bisnis, dan kehidupan masyarakat.

PT Star Bright International Investment juga aktif memperkenalkan peluang investasi IKN kepada pelaku usaha di Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak perusahaan asing agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota baru.

IKN Menjadi Daya Tarik Baru bagi Investor Internasional

Pembangunan hunian oleh investor asal Tiongkok menunjukkan bahwa IKN mulai menarik perhatian pelaku usaha internasional. Selain sektor properti, peluang investasi juga terbuka pada bidang pariwisata, perdagangan, jasa, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Lu Keming menilai IKN memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu kota modern dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ia berharap semakin banyak investor dari Tiongkok maupun negara lain yang tertarik mengambil bagian dalam pembangunan kawasan tersebut.

Dengan dukungan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas publik, IKN diarahkan menjadi pusat pemerintahan sekaligus kota baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

Baca Juga “Mengapa Kopdes tak bisa disamakan dengan minimarket?“

The post Tiongkok Perkuat Investasi Hunian di Ibu Kota Nusantara appeared first on beritabavet.id.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai salah satu penggerak ekosistem pangan lokal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program tersebut saat ini telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk badan usaha desa, koperasi, kelompok tani, kelompok peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga “Dolar AS Hari Ini Sentuh Rp 18.139“

Keterlibatan pemasok lokal tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan bahan baku MBG berasal dari produksi dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi program hingga tingkat desa sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi hasil produksi masyarakat.

“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan sektor pangan.

Pertemuan tersebut membahas penguatan pangan lokal, pengelolaan perhutanan sosial, serta strategi membangun ekonomi desa melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menilai pengembangan pangan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sinergi MBG dan KDMP Perluas Pasar Produk Lokal

Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah akan memperkuat hubungan antara Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal diharapkan memiliki akses pasar yang lebih jelas. Pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari program pangan nasional dapat dirasakan langsung oleh produsen di daerah.

Menurut Zulhas, Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang beragam dan tidak hanya bergantung pada beras sebagai komoditas utama. Pengembangan pangan lokal dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat desa.

“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” katanya.

Penguatan pangan lokal juga menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Pemerintah mendorong terciptanya sistem produksi yang mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di sektor pangan.

MBG Dorong Perputaran Ekonomi Melalui Produk Pertanian dan Perikanan

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Dengan menggunakan bahan baku dari produsen lokal, program ini dapat menciptakan permintaan yang lebih konsisten terhadap berbagai komoditas pangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pada April 2026 bahwa MBG telah memberikan dampak terhadap penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Salah satu contoh terlihat di Jawa Barat, dengan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan menciptakan perputaran dana sekitar Rp6 triliun setiap bulan di daerah tersebut.

Dari anggaran setiap SPPG, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan. Sebagian besar kebutuhan tersebut berasal dari produk lokal, dengan sekitar 95 persen bahan baku bersumber dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat.

Pola tersebut memberikan peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk memperoleh pasar yang lebih berkelanjutan. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, sistem ini juga membantu memperkuat hubungan antara produsen pangan dan konsumen dalam negeri.

Pemerintah melihat pola penyerapan lokal melalui MBG sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis desa. Ketika kebutuhan pangan program nasional dipenuhi oleh produksi masyarakat sekitar, manfaat ekonomi dapat berputar lebih luas di tingkat daerah.

Ketahanan Pangan Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Selain memperkuat produksi pangan, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Zulkifli Hasan menyebut ketersediaan air, kualitas tanah, dan kondisi ekosistem menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan produksi pangan nasional.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan yang baik diperlukan agar sektor pertanian, peternakan, dan perikanan mampu berkembang dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun sistem pangan yang tangguh. Pemerintah ingin memastikan peningkatan produksi berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sinergi berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan rantai pasok pangan yang lebih kuat dan efisien.

Pemerintah Dorong Ekosistem Pangan Nasional Berkelanjutan

Keterlibatan 148 ribu pemasok lokal dalam Program MBG menunjukkan besarnya potensi program tersebut dalam membangun hubungan antara kebijakan pangan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap jumlah serta peran pemasok lokal terus meningkat seiring perluasan implementasi program.

Ke depan, penguatan kerja sama antara MBG, KDMP, dan pelaku pangan lokal akan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Dengan dukungan produksi lokal, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan koordinasi antarinstansi, pemerintah optimistis sistem pangan nasional dapat menjadi lebih mandiri. Pada akhirnya, manfaat program diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga “IBOS Expo 2026 hadirkan lebih dari 100 peluang bisnis di Bekasi“

The post Menko Pangan: MBG Libatkan 148 Ribu Pemasok Lokal appeared first on beritabavet.id.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan Coretax sebagai sistem utama dalam seluruh proses administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi digital DJP untuk meningkatkan tata kelola, memperkuat keamanan data, serta memberikan layanan perpajakan yang lebih terintegrasi bagi wajib pajak.

Baca Juga “Survei The Fed: Perusahaan Bakal Kembali Kerek Harga Imbas Tarif Dagang“

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa seluruh aktivitas administrasi perpajakan, termasuk pengawasan, penegakan hukum, penagihan, hingga proses keberatan dan banding, secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui platform Coretax.

“Mulai Juli ini, Coretax betul-betul menjadi sistem inti. Jadi semua kertas kerja pengawasan, penegakan hukum, penagihan, keberatan banding gradually hanya akan bisa dikerjakan di platform Coretax,” ujar Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 di Jakarta.

Penerapan penuh Coretax bertujuan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib dan memiliki standar tata kelola yang jelas. Dengan seluruh proses berada dalam satu platform, DJP dapat meningkatkan pengawasan sekaligus mengurangi potensi kelemahan dalam pengelolaan dokumen perpajakan.

Coretax Perkuat Tata Kelola dan Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut Bimo, salah satu alasan utama penerapan Coretax adalah memastikan seluruh aktivitas perpajakan berjalan dalam sistem yang lebih aman dan terkontrol. Sebelumnya, sejumlah kertas kerja masih dapat dikerjakan di perangkat pribadi sehingga pengawasan terhadap proses administrasi belum sepenuhnya optimal.

Bimo menjelaskan bahwa dokumen atau pekerjaan terkait perpajakan sebelumnya masih memungkinkan dilakukan melalui berbagai perangkat di luar sistem utama. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aspek governance atau tata kelola karena tidak seluruh aktivitas tercatat dalam satu sistem terintegrasi.

“Untuk menegakkan trust kepada wajib pajak juga, kondisi yang selama ini bertahun-tahun kertas kerja itu bisa dibawa di laptop, bisa dibawa di tablet, bisa dibawa di handphone, bisa dikerjakan di luar sistem Coretax yang governance-nya tentu tidak bisa terjaga,” jelasnya.

Melalui Coretax, DJP berupaya memastikan setiap proses administrasi memiliki rekam jejak digital yang lebih jelas. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perpajakan.

Transformasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun administrasi pajak yang lebih modern. Digitalisasi memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada dokumen manual, serta memudahkan pemantauan aktivitas perpajakan.

Implementasi Coretax Mulai Berdampak pada Aktivitas Perpajakan

DJP mencatat implementasi Coretax sejak 2025 mulai memberikan dampak terhadap aktivitas administrasi perpajakan dan penerimaan negara. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan serta proses bisnis perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah.

Berdasarkan data hingga Juli 2026, jumlah faktur pajak pada masa pajak yang sama meningkat 4,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pelaporan dan transaksi perpajakan melalui sistem yang telah diperbarui.

Selain itu, jumlah bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi tercatat tumbuh 10,72 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sementara itu, bukti potong PPh Pasal 21 mengalami peningkatan lebih tinggi sebesar 17,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penerimaan negara, DJP mencatat penerimaan neto PPh Orang Pribadi meningkat signifikan. Nilainya mencapai Rp8,78 triliun atau tumbuh 272,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan bruto PPh Badan juga mengalami peningkatan sebesar 56,8 persen menjadi Rp25,11 triliun. Data tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas administrasi dan penerimaan perpajakan setelah penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi.

DJP Pertahankan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak

Selain mencatat perkembangan penerimaan, DJP juga melaporkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap berada pada level tinggi. Hingga Juli 2026, sebanyak 13.635.007 SPT Tahunan Pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak.

Bimo menyebut rata-rata pelaporan mencapai sekitar 82.636 SPT setiap hari. Angka tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pelaporan pajak sekaligus kebutuhan terhadap sistem administrasi yang mampu menangani volume layanan secara efektif.

DJP juga memastikan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem Coretax. Langkah tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh layanan yang lebih sederhana, responsif, dan memiliki kepastian hukum.

“Dengan rata-rata pelaporan tahunan 82 ribu SPT per hari, kita pastikan kita jemput bola. Kita selalu responsif untuk memperbaiki kendala sistem, dan juga kita pastikan ke depan lebih simple dan lebih berkepastian hukum,” kata Bimo.

Coretax Jadi Fondasi Transformasi Digital Perpajakan

Penerapan Coretax menandai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis pajak dalam satu platform digital sehingga pelayanan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Ke depan, keberhasilan Coretax akan bergantung pada stabilitas sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan DJP dalam memberikan dukungan kepada wajib pajak. Edukasi dan pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan mekanisme layanan perpajakan.

Dengan penguatan sistem digital, DJP berharap administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan terpercaya. Transformasi melalui Coretax juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan.

Baca Juga “Pemerintah rancang harga khusus BBM bagi nelayan kapal 30-200 GT“

The post DJP Alihkan Administrasi Pajak ke Coretax Mulai Juli appeared first on beritabavet.id.