Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap produk yang beredar.

Baca Juga “Sertifikasi Wajib Halal Bangun Kepercayaan“

Kepala BPKN Mufti Mubarok mengatakan penerapan ketentuan halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan. Menurutnya, jaminan halal juga berkaitan dengan informasi produk, keamanan, dan kebersihan yang menjadi perhatian konsumen.

“Halal ini bukan persoalan agama tetapi ini keamanan dan kebersihan, sehingga tentu kami menginginkan pengusaha mematuhi aturan itu yang berlaku Oktober,” kata Mufti di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

Pelaku Usaha Diminta Menyiapkan Sertifikasi

BPKN menilai penerapan Wajib Halal perlu dilakukan dengan memperhatikan kesiapan pelaku usaha. Hal tersebut terutama berkaitan dengan banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus memenuhi ketentuan sertifikasi.

Mufti menyebut jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta. Kondisi tersebut membuat proses pemenuhan sertifikasi membutuhkan pelaksanaan yang terukur agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk melengkapi persyaratan.

BPKN juga mendorong adanya tahapan pencapaian yang jelas setelah aturan mulai diterapkan. Pemerintah dinilai perlu memantau perkembangan sertifikasi dari tingkat nasional hingga daerah.

“Minimal dari ibu kota, ibu kota provinsi, sampai ke daerah karena kan ada 64 juta UMKM tidak gampang,” ujar Mufti.

Ia juga menyampaikan bahwa sertifikasi halal selama ini tersedia melalui sejumlah fasilitas yang membantu pelaku usaha memperoleh layanan tersebut. Karena itu, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat diharapkan segera memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Sertifikasi Halal Berkaitan dengan Kepercayaan Konsumen

Bagi BPKN, keberadaan sertifikasi halal memberikan informasi tambahan bagi konsumen ketika memilih produk. Informasi tersebut dapat membantu konsumen mengetahui status kehalalan produk sebelum melakukan pembelian.

Jaminan tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan sesuai jenis dan kategori produk yang diwajibkan.

Mufti menilai kepatuhan terhadap aturan halal dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Selain meningkatkan kepercayaan pasar domestik, kepastian sertifikasi juga dapat mendukung pengembangan industri halal Indonesia.

BPKN menyatakan akan terus mendukung pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar. Lembaga tersebut juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar penerapan kebijakan dapat berjalan secara efektif, efisien, terstruktur, dan sistematis.

Jutaan Produk Telah Memiliki Sertifikat Halal

Data dari laman Satu Data Halal yang dihimpun dalam materi tersebut menunjukkan penerbitan sertifikat halal telah mencapai 4.438.567 sertifikat. Jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal tercatat lebih dari 14,9 juta.

Angka tersebut menunjukkan proses sertifikasi telah mencakup jumlah produk yang besar. Namun, cakupan tersebut masih perlu diperluas mengingat banyaknya pelaku usaha yang beroperasi di berbagai sektor dan wilayah Indonesia.

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam membantu UMKM memenuhi persyaratan. Dukungan dapat diberikan melalui fasilitasi, informasi, pendampingan, serta akses terhadap program sertifikasi yang tersedia.

Jawa Timur Catat Lebih dari 691 Ribu Sertifikat

Di tingkat daerah, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan cakupan sertifikasi halal yang cukup besar. Data Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur mencatat 691.128 sertifikat halal telah diterbitkan hingga September 2026.

Sertifikat tersebut berkaitan dengan 536.589 pelaku usaha di Jawa Timur. Data itu menunjukkan bahwa proses pemenuhan sertifikasi terus berlangsung sebelum pemberlakuan Wajib Halal.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan pemerintah daerah mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sertifikasi halal dapat membantu memperluas peluang UMKM dalam memasarkan produknya.

“Kami akan berupaya mendapatkan tambahan kuota supaya lebih banyak lagi UMKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat halal,” kata Ali.

Ke depan, tantangan penerapan Wajib Halal bukan hanya terletak pada penerbitan sertifikat. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memastikan proses pendampingan, pengawasan, serta pembaruan data berjalan secara berkelanjutan.

Dengan jumlah UMKM yang besar, penerapan bertahap dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kepatuhan tanpa mengabaikan kesiapan pelaku usaha dan hak konsumen atas informasi produk yang jelas.

Baca Juga “Pemerintah Kawal Implementasi Wajib Halal untuk Lindungi Masyarakat dan Dukung Dunia Usaha“

The post BPKN: Pelaku Usaha Patuhi Wajib Halal untuk Jaga Kepercayaan appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan air masyarakat, perlindungan lahan pertanian, hingga penanganan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga “Pemkot Cirebon kembangkan “urban farming” di setiap RW“

Sejak Juli hingga 24 September 2026, Kementerian PU telah melakukan penanganan di 3.288 lokasi. Dari jumlah tersebut, 2.553 lokasi berada di kawasan permukiman, 358 lokasi merupakan area persawahan, dan 377 lokasi berkaitan dengan penanganan karhutla.

Penanganan tersebut membantu menjaga sekitar 141.440 hektare sawah dari risiko gagal tanam dan gagal panen. Pada sektor kebutuhan domestik, pemerintah juga telah menyalurkan 48,9 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak.

Penyaluran Air Bersih Menjangkau 1,75 Juta Jiwa

Distribusi air menjadi salah satu langkah utama pemerintah untuk menjaga ketersediaan air selama kondisi kekeringan. Hingga 24 September 2026, Kementerian PU mencatat sekitar 1,75 juta jiwa telah menerima manfaat dari penyaluran air bersih.

Pemerintah mengerahkan mobil tangki dan hidran umum untuk menjangkau kawasan permukiman yang mengalami keterbatasan pasokan. Kementerian PU juga membangun sumur bor di sejumlah lokasi yang membutuhkan sumber air tambahan.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan air minum turut dilakukan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut diarahkan agar distribusi air dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Dody, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Menurut Dody, pemerintah perlu memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga produktivitas pertanian selama periode kekeringan.

Kementerian PU Lindungi 141.440 Hektare Sawah

Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga. Berkurangnya ketersediaan air juga dapat mengganggu kegiatan pertanian, terutama ketika pasokan irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan.

Karena itu, Kementerian PU melakukan penanganan pada 358 lokasi persawahan. Berbagai intervensi dilakukan untuk menjaga pasokan air menuju lahan pertanian.

Upaya tersebut mencakup pemompaan air sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, serta pembangunan saluran darurat.

Pemerintah juga menerapkan sistem pengaturan giliran dan distribusi air. Teknologi irigasi hemat air digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dari 358 lokasi persawahan tersebut, 272 lokasi telah selesai ditangani. Sementara itu, 86 lokasi lainnya masih berada dalam proses penanganan.

Melalui langkah tersebut, pemerintah mencatat sekitar 141.440 hektare sawah dapat terlindungi dari ancaman gagal tanam maupun gagal panen.

Penanganan Permukiman Dilakukan melalui Tangki dan Sumur Bor

Kawasan permukiman menjadi lokasi dengan jumlah penanganan terbesar. Dari 2.553 lokasi yang ditangani, sebanyak 2.077 lokasi telah selesai mendapatkan intervensi.

Sebanyak 476 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan. Pemerintah menyesuaikan bentuk bantuan dengan kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Distribusi melalui mobil tangki menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menjangkau masyarakat. Hidran umum juga dimanfaatkan sebagai titik pelayanan air bagi warga di wilayah terdampak.

Selain distribusi langsung, Kementerian PU membangun sumur bor untuk menambah sumber air. Pemerintah daerah dan perusahaan air minum dilibatkan agar pelayanan dapat berjalan secara terpadu.

Satgas Antisipasi El Nino Pantau Infrastruktur Air

Kementerian PU juga mengawal penanganan melalui Satuan Tugas Antisipasi El Nino. Tim tersebut melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi sumber dan infrastruktur air.

Bendungan, embung, serta jaringan irigasi menjadi bagian dari objek yang dipantau. Pemerintah ingin memastikan infrastruktur yang tersedia dapat digunakan secara optimal selama periode kekeringan.

Pemantauan juga diperlukan untuk menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. Setiap wilayah dapat menghadapi kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Kementerian PU memperkirakan dampak kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar distribusi air dan dukungan terhadap sektor pertanian dapat terus dilakukan.

“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata,” ujar Dody.

Pemerintah Perkuat Kolaborasi Hadapi Kekeringan

Penanganan kekeringan tidak dilakukan Kementerian PU secara sendiri. Pemerintah melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam berbagai kegiatan di wilayah terdampak.

Kolaborasi tersebut mencakup penyediaan air bersih dan pembangunan sumur bor. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan bantuan sekaligus mempercepat respons ketika kondisi sumber air memburuk.

Hingga 24 September 2026, sebanyak 3.288 lokasi telah mendapatkan penanganan. Capaian tersebut mencakup kebutuhan permukiman, perlindungan lahan pertanian, dan dukungan terhadap penanganan karhutla.

Dengan potensi kekeringan yang masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, pemerintah perlu mempertahankan pemantauan sumber air dan kesiapan distribusi. Optimalisasi infrastruktur air juga menjadi bagian penting untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan produksi pertanian.

Baca Juga “Utang Global Meledak Tersengat Lonjakan Imbal Hasil Obligasi“

The post Kementerian PU Salurkan 48,9 Juta Liter Air Bersih appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Bulog Keluarkan Beras untuk Bencana, Cadangan Nasional Masih 4,9 Juta Ton“

Direktur Utama SGN Mahmudi mengatakan Indonesia Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan tebu. Perusahaan ingin membangun ekosistem pergulaan yang terintegrasi melalui penguatan lahan, kemitraan petani, dan pengolahan hasil di pabrik gula.

“Potensi di wilayah Indonesia Timur sangat besar untuk pengembangan tebu. Melalui perluasan areal ini, kami ingin membangun ekosistem pergulaan yang semakin kuat,” ujar Mahmudi dalam keterangan di Surabaya, Selasa.

Bone Jadi Kawasan Pengembangan Tebu di Indonesia Timur
SGN menilai Bone memiliki prospek untuk menjadi salah satu kawasan pertumbuhan tebu di Indonesia Timur. Potensi tersebut didukung ketersediaan lahan dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan komoditas tebu.

Keberadaan dua pabrik gula milik SGN di wilayah tersebut juga menjadi faktor pendukung. Infrastruktur pengolahan memungkinkan hasil panen petani masuk ke dalam rantai produksi gula yang lebih terintegrasi.

Program perluasan areal di Bone menjadi bagian dari strategi SGN untuk memperkuat sumber bahan baku di luar sentra produksi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Perluasan kawasan produksi di Indonesia Timur diharapkan dapat meningkatkan kontribusi wilayah tersebut terhadap industri gula nasional. Program ini sekaligus membuka peluang bagi petani untuk terlibat lebih luas dalam rantai pasok pergulaan.

SGN Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Petani
Mahmudi menegaskan bahwa program tersebut tidak sekadar mengejar penambahan luas lahan. SGN juga ingin meningkatkan produktivitas melalui pendampingan petani dan penerapan teknik budi daya yang lebih baik.

“Yang kita bangun bukan hanya perluasan lahan, tetapi juga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” kata Mahmudi.

Pendekatan tersebut menempatkan petani sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem gula. Kemitraan yang kuat diperlukan agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kapasitas petani.

SGN juga menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting. Dukungan tersebut diperlukan untuk memperlancar pengembangan lahan, kemitraan, serta berbagai kebutuhan pendukung kegiatan budidaya tebu.

Pemkab Bone Siapkan Dukungan untuk Perluasan Tebu
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyambut positif program perluasan areal tebu yang dijalankan SGN. Ia menilai pengembangan komoditas tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

“Bone memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tebu, terlebih di sini terdapat dua pabrik gula milik PT SGN,” ujar Andi.

Menurutnya, keberadaan pabrik gula dapat menjadi salah satu modal penting untuk membangun kawasan tebu secara lebih terintegrasi. Pengembangan tersebut berpotensi memperluas kesempatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan SGN. Pemerintah daerah juga akan mendukung pengembangan areal pertanaman dan kemitraan antara perusahaan dengan petani.

Andi berharap program tersebut berjalan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan potensi tebu Bone dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Produksi Gula Nasional Tumbuh pada Semester I-2026
Perluasan areal tebu dilakukan ketika produksi gula nasional menunjukkan pertumbuhan pada semester pertama 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi giling tebu secara nasional mencapai 3.129.398 ton pada semester I-2026.

Volume tersebut meningkat sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada semester I-2025, realisasi giling tebu tercatat sebanyak 2.601.130,55 ton.

Produksi gula juga mengalami peningkatan. Produksi pada semester I-2026 mencapai 178.763 ton, atau tumbuh sekitar 26 persen dibandingkan semester I-2025 yang mencapai 141.568,91 ton.

Kenaikan tersebut memberikan gambaran mengenai peningkatan aktivitas produksi gula nasional. Namun, penguatan bahan baku tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam jangka panjang.

Perluasan Areal Dukung Target Swasembada Gula
SGN menempatkan perluasan areal tebu sebagai salah satu upaya memperkuat fondasi industri gula nasional. Penambahan lahan produksi di wilayah baru dapat membantu memperluas basis pasokan bahan baku.

Strategi tersebut juga perlu berjalan bersama peningkatan produktivitas. Penggunaan praktik budi daya yang lebih baik, pendampingan petani, dan penguatan kemitraan dapat membantu meningkatkan hasil dari lahan yang tersedia.

Pengembangan kawasan tebu di Bone juga memperlihatkan pentingnya integrasi antara lahan dan fasilitas pengolahan. Kedekatan dengan pabrik gula dapat mendukung proses pengolahan hasil panen secara lebih efisien.

Ke depan, keberhasilan program akan bergantung pada kesinambungan pengembangan lahan, produktivitas tanaman, dan kemitraan dengan petani. Kolaborasi SGN dan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan ekspansi tersebut memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperluas basis produksi ke Indonesia Timur, SGN berupaya memperkuat rantai pasok gula nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi sekaligus menjadi bagian dari fondasi menuju swasembada gula nasional.

Baca Juga “Gubernur sebut metode PM-AAS dongkrak panen padi di Banten“

The post SGN Tanam Perdana Perluasan Areal Tebu untuk Produksi Gula appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “KAI Gandeng Pemda Bali Kaji Rencana Trem Listrik Bandara-Canggu“

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR biji kakao September 2026 mencapai 5.635,76 dolar AS per metrik ton (MT). Angka tersebut meningkat 210,79 dolar AS atau 3,89 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan HR turut mendorong peningkatan HPE biji kakao. Kemendag menetapkan HPE September 2026 sebesar 5.271 dolar AS per MT, naik 206 dolar AS atau 4,07 persen dari Agustus 2026.

Cuaca Buruk dan Hama Tekan Produksi Kakao
Tommy menjelaskan bahwa penurunan produksi menjadi faktor utama kenaikan HR dan HPE kakao. Kondisi tersebut terjadi akibat serangan hama serta cuaca buruk yang memengaruhi wilayah produksi utama di Afrika Barat.

“Kenaikan HR dan HPE biji kakao periode September 2026 terjadi karena adanya penurunan produksi,” kata Tommy dalam keterangan di Jakarta.

Menurut Kemendag, kondisi cuaca di kawasan produksi turut memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar global. Gangguan produksi dapat mengurangi pasokan dan memberikan tekanan terhadap harga perdagangan komoditas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi kakao masih rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan biologis. Faktor tersebut menjadi perhatian penting bagi rantai pasok kakao karena Afrika Barat merupakan salah satu kawasan produksi utama dunia.

HR dan HPE Kakao Naik pada September 2026
Kemendag menetapkan HR kakao September sebesar 5.635,76 dolar AS per MT. Dibandingkan periode sebelumnya, nilai tersebut bertambah 210,79 dolar AS atau 3,89 persen.

Sementara itu, HPE kakao naik menjadi 5.271 dolar AS per MT. Kenaikan mencapai 206 dolar AS atau 4,07 persen dibandingkan HPE periode Agustus 2026.

Kemendag menetapkan HR dan HPE dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Kondisi pasar, perkembangan biaya logistik internasional, dan dinamika perdagangan dunia menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Perubahan harga tersebut menjadi indikator penting bagi aktivitas perdagangan komoditas kakao. Pergerakan harga global dapat memengaruhi nilai ekspor serta kondisi perdagangan komoditas Indonesia.

HPE Sejumlah Produk Kayu Tetap Stabil
Selain kakao, Kemendag menetapkan HPE untuk sejumlah komoditas lain pada September 2026. HPE produk kulit tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Pemerintah juga mempertahankan HPE keping kayu atau chipwood. Ketentuan serupa berlaku untuk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 milimeter persegi dari hutan tanaman jenis sungkai.

HPE kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000-10.000 milimeter persegi juga tetap sama. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan HPE tidak terjadi secara seragam pada seluruh komoditas ekspor.

Harga Patokan Ekspor Getah Pinus Meningkat
Kemendag juga mencatat kenaikan HPE getah pinus untuk periode September 2026. HPE komoditas tersebut ditetapkan sebesar 1.052 dolar AS per MT.

Nilai tersebut meningkat 39 dolar AS atau 3,85 persen dibandingkan HPE Agustus 2026. Perubahan ini menunjukkan adanya pergerakan harga pada sejumlah komoditas kehutanan selain kakao.

Kebijakan HPE menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menetapkan nilai patokan ekspor. Besarannya dapat berubah mengikuti perkembangan harga dan kondisi perdagangan komoditas di pasar internasional.

HPE Beberapa Produk Kayu Mengalami Perubahan
Kemendag juga menaikkan HPE sejumlah produk kayu pada September 2026. Komoditas yang mengalami kenaikan mencakup kayu veneer dari hutan alam.

Kenaikan juga berlaku untuk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 milimeter persegi. Jenis kayu tersebut meliputi meranti, rimba campuran, sortimen lainnya jenis jati, serta sejumlah jenis hutan tanaman.

Jenis hutan tanaman yang masuk dalam kelompok tersebut antara lain pinus, gmelina, akasia, sengon, balsa, dan eukaliptus. Penyesuaian tersebut mengikuti perkembangan harga dan kondisi perdagangan komoditas terkait.

HPE Sejumlah Produk Kayu Justru Menurun
Di sisi lain, Kemendag menurunkan HPE untuk beberapa produk kayu. Komoditas tersebut mencakup kayu veneer yang berasal dari hutan tanaman.

Penurunan juga berlaku pada kayu lapis untuk kotak kemasan atau wooden sheet for packing box. Selain itu, HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 milimeter persegi untuk jenis tertentu turut mengalami penyesuaian.

Jenis kayu yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah merbau, sortimen lainnya eboni, serta kayu dari hutan tanaman jenis karet.

Pergerakan Harga Global Tetap Perlu Dicermati
Kenaikan HPE dan HR kakao pada September 2026 menunjukkan pengaruh kuat faktor produksi terhadap perdagangan komoditas. Gangguan akibat hama dan cuaca dapat mengurangi pasokan ketika permintaan pasar tetap berjalan.

Bagi pelaku usaha, perkembangan produksi di negara penghasil utama menjadi salah satu faktor yang perlu dipantau. Perubahan harga internasional juga dapat memengaruhi perencanaan perdagangan dan ekspor.

Kemendag akan terus menyesuaikan ketentuan harga komoditas berdasarkan kondisi pasar dan dinamika perdagangan global. Kebijakan tersebut diperlukan agar penetapan harga patokan tetap mencerminkan perkembangan pasar.

Dengan kondisi produksi kakao yang masih menghadapi tantangan cuaca dan hama, pergerakan harga komoditas tersebut berpotensi tetap menjadi perhatian pada periode berikutnya. Stabilitas pasokan global akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah harga kakao.

Baca Juga “Bupati kerahkan dua ekskavator amankan KKOP Bandara Sampit“

The post Kemendag: Harga Biji Kakao Naik akibat Cuaca Buruk appeared first on beritabavet.id.

KAI mempercepat peningkatan fasilitas keselamatan di sejumlah perlintasan yang masuk dalam prioritas penanganan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 145 dari 190 titik prioritas telah selesai ditangani.

Capaian tersebut mencapai 77,37 persen dari target program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tahun 2026. Pekerjaan mencakup pembangunan fasilitas pendukung, pemasangan rambu, penyediaan perangkat keselamatan, hingga perangkat komunikasi.

Bobby Rasyidin Tekankan Keselamatan sebagai Prioritas Operasional
Bobby mengatakan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Karena itu, KAI menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan di titik pertemuan jalur kereta dan jalan raya.

Baca Juga “Daftar Tindak Pidana yang Bakal Masuk RUU Perampasan Aset“

“Keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional kereta api. KAI terus melakukan berbagai langkah peningkatan keselamatan melalui pembangunan fasilitas pendukung, penguatan penjagaan, serta kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat,” kata Bobby.

Menurut Bobby, penanganan perlintasan sebidang tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh lokasi. KAI memetakan kondisi setiap titik untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penanganannya dilakukan secara terukur agar peningkatan keselamatan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

145 Titik Prioritas Telah Mendapat Peningkatan Keselamatan
KAI menetapkan 190 titik sebagai prioritas peningkatan keselamatan perlintasan sebidang pada 2026. Hingga 25 Agustus, perusahaan telah merealisasikan penanganan pada 145 titik.

Program tersebut mencakup berbagai kebutuhan keselamatan di lapangan. KAI antara lain membangun rumah atau pos penjaga, memasang rambu, menyediakan perlengkapan keselamatan, serta menyiapkan perangkat komunikasi.

Perusahaan juga menyiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat penjagaan perlintasan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan pada lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan keselamatan lebih tinggi.

KAI Petakan 3.674 Perlintasan Sebidang
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebut terdapat 3.674 perlintasan sebidang berdasarkan pemetaan perusahaan. Jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah operasional KAI.

Dari total tersebut, sebanyak 1.864 perlintasan telah dijaga. Sementara itu, 907 perlintasan tidak dijaga dan 903 lainnya belum terdata atau tidak dijaga.

KAI kemudian menetapkan 1.810 perlintasan sebagai fokus penanganan peningkatan keselamatan. Perusahaan melakukan verifikasi terhadap 1.638 perlintasan untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan secara lebih terukur.

Hasil verifikasi menetapkan 1.404 perlintasan sebagai target peningkatan keselamatan. Penentuan tersebut mempertimbangkan kondisi masing-masing lokasi dan kebutuhan penanganannya.

Program 2026 Mencakup Fasilitas hingga Petugas Penjaga
Program peningkatan keselamatan di 190 titik prioritas tersebar di sejumlah wilayah operasi KAI. Pekerjaan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia.

KAI menyediakan konsultan pengawas untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan juga menyiapkan petugas penjaga pintu perlintasan, pos jaga, rambu, fasilitas keselamatan, dan perangkat komunikasi.

Anne mengatakan kontrak petugas penjaga pintu perlintasan telah ditandatangani pada 12 Agustus 2026. KAI kemudian memulai proses on the job training bagi petugas yang akan menjalankan tugas di lapangan.

Pendidikan dan pelatihan petugas penjaga perlintasan juga dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut bertujuan memastikan petugas memiliki kesiapan sebelum menjalankan tanggung jawab keselamatan di titik perlintasan.

KAI Ajak Pengguna Jalan Patuhi Aturan Perlintasan
Bobby mengingatkan pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan ketika mendekati perlintasan sebidang. Masyarakat harus mengikuti rambu dan memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas.

“Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang,” ujar Bobby.

Anne juga mengingatkan pengguna jalan untuk berhenti sebelum melewati perlintasan. Pengendara perlu melihat kondisi sekitar dan memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas.

Pengguna jalan juga tidak boleh menerobos ketika kereta api mendekati atau melintasi perlintasan. Kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan di lokasi pertemuan jalur kereta dan jalan raya.

Keselamatan Perlintasan Membutuhkan Peran Bersama
KAI menilai peningkatan keselamatan perlintasan sebidang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Perusahaan menjalankan peningkatan fasilitas dan penjagaan, sementara pemerintah serta masyarakat memiliki peran dalam menjaga keselamatan di lapangan.

“Keselamatan di perlintasan sebidang membutuhkan kedisiplinan bersama. Perilaku sederhana seperti berhenti, melihat kondisi sekitar dan memastikan aman sebelum melintas dapat mencegah risiko kecelakaan,” kata Anne.

Dengan progres 77,37 persen pada 190 titik prioritas, KAI masih melanjutkan pekerjaan di lokasi yang belum selesai. Penguatan fasilitas, peningkatan kesiapan petugas, serta kepatuhan pengguna jalan menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan perlintasan yang lebih aman.

Baca Juga “BPMA dorong studi perusahaan Jepang berlanjut investasi migas di Aceh“

The post Dirut KAI: Penguatan Keselamatan Perlintasan Terus Berjalan appeared first on beritabavet.id.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG memperkuat kesiapan produksi dan jaringan distribusi semen di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan material konstruksi.

SIG mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi di wilayah Aceh. Perusahaan juga meningkatkan koordinasi dengan distributor serta mitra logistik untuk memastikan penyaluran semen berjalan tertib dan efisien.

Direktur Operasi SIG Reni Wulandari mengatakan perusahaan memantau ketersediaan stok dan aktivitas distribusi secara rutin. Evaluasi harian menjadi dasar SIG dalam menentukan langkah pemenuhan kebutuhan semen di Aceh.

“Selain mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi di wilayah Aceh, SIG juga memperkuat koordinasi dengan distributor dan mitra logistik guna menjaga distribusi berjalan secara tertib dan efisien,” ujar Reni dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.

Baca Juga “OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 240,5 Miliar“

SIG Pantau Stok dan Distribusi Semen di Aceh

SIG menjalankan pemantauan stok secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan di lapangan. Perusahaan juga mengevaluasi aktivitas distribusi untuk memastikan semen tersedia di berbagai titik penjualan.

Upaya tersebut menjadi penting karena kebutuhan semen di Aceh meningkat seiring berlangsungnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kondisi ini membuat kelancaran pasokan material menjadi salah satu faktor pendukung pemulihan.

Reni mengatakan SIG berupaya menjaga keandalan operasional dan distribusi dari fasilitas yang berada dalam jaringan SIG Group. Perusahaan juga menghadapi tekanan pada ketersediaan dan harga bahan bakar dalam menjalankan distribusi.

“Sebagai perusahaan BUMN, kami memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi mendukung agenda pembangunan pemerintah, serta memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat,” kata Reni.

Reni Wulandari Tinjau Fasilitas Produksi di Aceh

Untuk memastikan kesiapan operasional, Reni meninjau sejumlah fasilitas yang mendukung pasokan semen di Aceh. Peninjauan mencakup fasilitas PT Solusi Bangun Andalas di Lhoknga dan Lhokseumawe.

Reni juga meninjau pabrik pengemasan PT Semen Padang di Malahayati. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur PT Solusi Bangun Andalas Edi Sarwono dan Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya SIG memastikan fasilitas produksi dan pengemasan mampu mendukung kebutuhan distribusi. Koordinasi antarfasilitas juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan ke pasar.

Penjualan Semen Aceh Naik 30 Persen

Peningkatan kebutuhan semen di Aceh terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. BPS mencatat penjualan semen meningkat sekitar 30 persen pada triwulan I-2026.

Kenaikan tersebut berkaitan dengan aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kebutuhan material mencakup pembangunan hunian sementara, hunian tetap, jalan, dan jembatan.

BPS juga mencatat sektor konstruksi Aceh tumbuh 15,95 persen secara tahunan pada periode yang sama. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada awal 2026.

Secara keseluruhan, ekonomi Aceh tumbuh 4,09 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Nilai PDRB Aceh berdasarkan harga berlaku mencapai Rp66,39 triliun pada periode tersebut.

Pemulihan Pascabencana Dorong Kebutuhan Material

Kebutuhan semen di Aceh tidak terlepas dari proses pemulihan setelah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025. Pembangunan kembali berbagai fasilitas membutuhkan ketersediaan material konstruksi secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut membuat rantai pasok semen memiliki peran penting dalam mendukung proyek pemulihan. Pasokan yang lancar diperlukan agar pekerjaan konstruksi dapat berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain Aceh, sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga terdampak bencana pada periode tersebut. Pemulihan di berbagai wilayah tersebut turut meningkatkan kebutuhan material untuk pembangunan kembali infrastruktur dan hunian.

BPS menyebut kenaikan penjualan semen menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas konstruksi Aceh. Data tersebut sekaligus menunjukkan besarnya kebutuhan material selama fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

SIG Siapkan Jaringan Distribusi Hadapi Permintaan

SIG menempatkan penguatan jaringan distribusi sebagai bagian penting dalam menjaga ketersediaan semen. Koordinasi dengan distributor dan mitra logistik dilakukan agar pasokan dapat menjangkau titik penjualan sesuai kebutuhan.

Pemantauan stok juga memungkinkan perusahaan merespons perubahan permintaan secara lebih cepat. Evaluasi harian dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan distribusi dari fasilitas produksi maupun pengemasan.

Langkah tersebut relevan dengan kondisi pasar Aceh yang sedang menghadapi peningkatan kebutuhan semen. Terlebih, sektor konstruksi masih menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah pada fase pemulihan pascabencana.

Ke depan, kesinambungan pasokan akan menjadi salah satu faktor penting bagi kelancaran pembangunan di Aceh. SIG melalui jaringan operasionalnya perlu menjaga keseimbangan antara kesiapan produksi, distribusi, ketersediaan stok, dan kondisi logistik.

Dengan penguatan tersebut, SIG berupaya memastikan kebutuhan semen masyarakat dan proyek pembangunan tetap terpenuhi. Langkah ini sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang masih berlangsung.

Baca Juga “Menhub buka peluang investasi percepat pengembangan jaringan kereta RI“

The post SIG Perkuat Produksi dan Distribusi Semen di Aceh appeared first on beritabavet.id.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai pembangunan hunian vertikal memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan transportasi massal di kawasan perkotaan.

Menurut Rachmat, penataan ruang yang terintegrasi dengan pembangunan perumahan menjadi faktor utama dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan lahan sekaligus meningkatkan kepadatan kawasan yang mendukung layanan transportasi publik.

Baca Juga “ASDP Terapkan Standar Baru Sterilisasi di Enam Pelabuhan, Ini Lokasinya“

Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Rachmat menekankan bahwa pola hunian masyarakat sangat berpengaruh terhadap sistem mobilitas sebuah kota.

Kepadatan Kawasan Menjadi Faktor Penting Pengembangan Transportasi Publik

Rachmat menjelaskan bahwa transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) membutuhkan kawasan dengan tingkat kepadatan tertentu agar dapat berjalan optimal.

Menurutnya, pembangunan transportasi dan perumahan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Kawasan hunian yang memiliki akses dekat dengan transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

“Penting penataan ruang yang mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan pembangunan hunian vertikal dapat menjaga ketersediaan lahan sekaligus mendukung sistem transportasi massal,” ujar Rachmat dalam keterangan resmi Bappenas.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan perkotaan membutuhkan dukungan transportasi yang memadai. Sebaliknya, sistem transportasi publik juga memerlukan kawasan dengan aktivitas ekonomi dan permukiman yang cukup padat.

“Kalau kita tidak mulai sekarang, kita tidak akan pernah mulai,” kata Rachmat saat membahas pentingnya integrasi pembangunan perumahan, tata ruang, dan transportasi.

Sektor Perumahan Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Selain mendukung mobilitas perkotaan, Bappenas juga melihat sektor perumahan sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Rachmat menyebut sektor perumahan memiliki efek luas terhadap berbagai industri pendukung, seperti konstruksi, bahan bangunan, pembiayaan, hingga tenaga kerja.

“Perumahan di seluruh dunia selalu menjadi indikator ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, sektor perumahan yang pertama bergerak. Sebaliknya, ketika ekonomi melemah, sektor inilah yang pertama terdampak,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan perumahan perlu menjadi salah satu prioritas nasional setelah berbagai program strategis pemerintah berjalan. Sektor ini dinilai mampu menjadi penggerak yang memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi lainnya.

Pengembangan hunian vertikal juga dinilai relevan dengan tantangan perkotaan saat ini. Keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya kebutuhan mobilitas membuat konsep hunian yang lebih efisien semakin dibutuhkan.

Pemerintah Siapkan Strategi Perumahan Terpadu

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun kebijakan perumahan nasional berdasarkan kajian akademik, pengalaman berbagai negara, dan kondisi historis pembangunan.

Menurut Fahri, pembangunan perumahan menjadi bagian dari proses transformasi Indonesia menuju negara maju. Ia menilai penyediaan rumah yang layak dan terjangkau membutuhkan pengelolaan berbagai aspek secara bersamaan.

“Agar rumah benar-benar terjangkau, negara harus memegang tiga instrumen utama, yaitu tanah, tata ruang, dan pembiayaan jangka panjang,” kata Fahri.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan tiga instrumen tersebut secara terpadu dapat membantu pemerintah menata kawasan kumuh tanpa melakukan penggusuran. Selain itu, pembangunan kota dapat berjalan lebih terarah dan masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak.

Integrasi Hunian dan Transportasi Jadi Arah Pengembangan Kota Masa Depan

Konsep pembangunan hunian vertikal yang terhubung dengan transportasi massal menjadi salah satu pendekatan yang banyak diterapkan di berbagai kota besar dunia.

Model tersebut memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas dan memiliki akses mudah menuju transportasi publik. Dengan demikian, perjalanan harian dapat menjadi lebih efisien serta membantu mengurangi kepadatan lalu lintas.

Bappenas menilai perencanaan kota ke depan perlu mengutamakan keterhubungan antara tempat tinggal, pusat ekonomi, dan layanan transportasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kawasan perkotaan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pembangunan hunian vertikal tidak hanya menjadi solusi keterbatasan lahan, tetapi juga dapat memperkuat sistem transportasi massal dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bappenas menekankan pentingnya integrasi antara perumahan, tata ruang, dan transportasi agar pembangunan kota berjalan lebih efektif. Ke depan, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk menghadirkan hunian terjangkau sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Baca Juga “Wamen PKP sebut Perumnas kembali jadi pemain utama perumahan rakyat“

The post Bappenas Dorong Hunian Vertikal Dukung Transportasi Massal appeared first on beritabavet.id.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan kawasan hasil penataan permukiman kumuh di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat.

Peresmian kawasan ini dilakukan saat AHY menjalankan kunjungan kerja di Jawa Timur. Pemerintah menargetkan penataan permukiman tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi warga.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian yang lebih layak.

Baca Juga “Pramono Anung Dorong Kebaya Jadi Identitas Budaya Jakarta“

“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan layak, sekaligus menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Herzaky dalam keterangannya di Gresik.

Penataan Permukiman Kumuh Gresik Meliputi Infrastruktur Dasar

Kawasan yang diresmikan merupakan bagian dari pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Program tersebut mencakup area seluas 8,97 hektare dengan total 246 unit rumah yang mendapatkan penataan. Pemerintah melakukan berbagai peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Pekerjaan penataan meliputi peningkatan kualitas hunian, pembangunan jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase, penyediaan jaringan air minum, pembangunan sanitasi, hingga pengelolaan sampah secara terpadu.

Melalui pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan memiliki akses infrastruktur dasar yang lebih baik.

Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu fokus pembangunan karena kondisi lingkungan yang tidak memadai dapat memengaruhi kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Pemerintah Dorong Kolaborasi dalam Pengentasan Kawasan Kumuh

Herzaky menjelaskan bahwa penanganan permukiman kumuh membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta masyarakat perlu terlibat dalam memastikan program berjalan secara berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga menekankan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup.

“Kunjungan kerja Menko AHY menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan ekonomi daerah,” jelas Herzaky.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang mengutamakan pemerataan infrastruktur. Perbaikan kawasan permukiman diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Selain memperbaiki fasilitas dasar, penataan kawasan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi jumlah wilayah kumuh di berbagai daerah Indonesia.

Kunjungan Kerja AHY Perkuat Sinergi Pembangunan Jawa Timur

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur pada 1-2 Agustus 2026, AHY juga menghadiri sejumlah agenda lain. Salah satunya adalah menghadiri kegiatan Surabaya Marathon di Kota Surabaya.

Selain itu, AHY dijadwalkan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Cholil di Bangkalan. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah melihat kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai kelompok sosial diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang memberikan manfaat luas.

Penataan Permukiman Jadi Langkah Menuju Lingkungan Berkelanjutan

Peresmian kawasan penataan permukiman kumuh di Gresik menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan standar hunian masyarakat. Infrastruktur dasar yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang berkualitas.

Melalui program PPKT, pemerintah tidak hanya memperbaiki kawasan secara fisik, tetapi juga membangun fondasi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Perawatan lingkungan secara bersama menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Penataan permukiman kumuh di Desa Campurejo menjadi salah satu contoh kolaborasi pembangunan yang menggabungkan peningkatan infrastruktur, kualitas hunian, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga “Bupati Banyuwangi: Desa Kemiren dapat pendampingan khusus Kemenpar“

The post Menko AHY Resmikan Penataan Permukiman Kumuh Gresik appeared first on beritabavet.id.

Kendaraan listrik semakin diminati masyarakat Indonesia karena menawarkan biaya operasional yang lebih efisien sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 0 persen bagi kendaraan listrik berbasis baterai yang memenuhi persyaratan.

Kebijakan tersebut memberikan keuntungan finansial bagi pemilik kendaraan listrik sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memahami syarat dan mekanisme pemberlakuan insentif agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pajak kendaraan.

baca juga”Libur Sekolah, Pemerintah Beri Diskon Tiket Transportasi“

Dasar Hukum Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik

Pembebasan PKB bagi kendaraan listrik di DKI Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 446 Tahun 2026 tentang Pemberian Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Melalui regulasi tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai memperoleh pembebasan pokok PKB dan/atau BBNKB sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi sekaligus mendukung target pengurangan polusi udara di wilayah ibu kota.

Selain memberikan keringanan pajak tahunan, insentif ini diharapkan mampu mempercepat transisi masyarakat dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan berbasis energi listrik.

Kendaraan Listrik Tetap Masuk Perhitungan Pajak Progresif

Meski tarif PKB kendaraan listrik ditetapkan sebesar 0 persen, kendaraan tersebut tetap diperhitungkan dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor untuk sistem pajak progresif.

Artinya, apabila seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, kendaraan listrik tetap masuk dalam daftar urutan kepemilikan. Namun, nilai PKB yang dikenakan tetap nol karena tarif dasar kendaraan listrik memang telah dibebaskan.

Sebagai contoh, kendaraan pertama berupa mobil berbahan bakar minyak dikenai tarif PKB sebesar 2 persen. Apabila kendaraan kedua adalah kendaraan listrik, secara administrasi kendaraan tersebut berada pada tarif progresif berikutnya, tetapi besaran PKB yang harus dibayar tetap 0 persen.

Jika pemilik kemudian memiliki kendaraan ketiga yang masih menggunakan bahan bakar minyak, tarif progresif kendaraan tersebut akan mengikuti urutan kepemilikan yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan daerah.

Manfaat Kendaraan Listrik bagi Pemilik dan Lingkungan

Pembebasan PKB menjadi salah satu keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati pemilik kendaraan listrik. Biaya kepemilikan kendaraan dalam jangka panjang menjadi lebih ringan karena tidak ada beban pajak tahunan untuk PKB sesuai kebijakan yang berlaku.

Selain keuntungan finansial, kendaraan listrik juga memiliki keunggulan dari sisi lingkungan. Kendaraan ini tidak menghasilkan emisi gas buang dari knalpot sehingga dapat membantu menekan pencemaran udara, khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi.

Penggunaan energi listrik sebagai sumber tenaga juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya dan meningkatnya pilihan model kendaraan listrik, adopsi teknologi ini diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Masyarakat Perlu Memahami Ketentuan Insentif Pajak

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memahami ketentuan pembebasan PKB sekaligus mekanisme pajak progresif sebelum membeli kendaraan listrik. Pengetahuan tersebut akan membantu pemilik kendaraan menyusun perencanaan kepemilikan kendaraan secara lebih tepat dan menghindari kesalahpahaman mengenai kewajiban perpajakan.

Insentif pajak bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan rendah emisi. Semakin banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik, semakin besar pula kontribusi terhadap efisiensi energi nasional, pengurangan emisi karbon, dan terciptanya kualitas udara yang lebih baik di wilayah perkotaan.

Ke depan, keberhasilan program kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada insentif fiskal, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pengisian daya, ketersediaan produk yang kompetitif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi yang lebih ramah lingkungan.

baca juga”B50, Mimpi Besar Swasembada Energi Indonesia“

The post Kendaraan Listrik Bebas Pajak? Cek Syarat dan Aturannya appeared first on beritabavet.id.

Masyarakat tidak perlu panik apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan dokumen alas hak lama, seperti girik, Letter C, Letter D, maupun petuk. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dan umumnya disebabkan oleh perkembangan metode pengukuran tanah dari waktu ke waktu.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN, Agus Apriawan, menjelaskan bahwa hasil pengukuran pada sertifikat tanah modern mengacu pada teknologi yang jauh lebih akurat dibandingkan metode manual yang digunakan pada masa lalu. Oleh karena itu, selisih luas tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan dalam proses sertifikasi.

Menurut Agus, aspek yang paling penting dalam pendaftaran tanah bukanlah besarnya angka luas yang tercantum dalam dokumen, melainkan kepastian letak, batas, dan bentuk bidang tanah di lapangan. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar utama dalam memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah.

“Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, bukan semata-mata pada luasnya,” ujar Agus Apriawan.

Ia juga menegaskan bahwa dokumen seperti girik, Letter C, Letter D, maupun petuk pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang diterbitkan berdasarkan pencatatan desa dan sistem perpajakan pada masa lalu. Dokumen tersebut berbeda dengan sertifikat tanah yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional.

“Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional,” katanya.

baca juga”Aturan Baru Pajak Marketplace Gabungkan Omzet Penjual“

Perkembangan Teknologi Pengukuran Membuat Hasil Lebih Akurat

Perbedaan luas antara girik dan sertifikat tanah juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi pengukuran. Pada masa lalu, petugas umumnya menggunakan alat sederhana seperti pita ukur atau meteran manual untuk menentukan luas suatu bidang tanah.

Metode tersebut memiliki keterbatasan, terutama ketika digunakan pada lahan yang berbukit, tidak rata, atau memiliki bentuk bidang yang tidak beraturan. Tingkat ketelitian pengukuran juga sangat bergantung pada kondisi lapangan serta kemampuan petugas saat melakukan pengukuran.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menggunakan teknologi pemetaan berbasis satelit melalui Global Positioning System (GPS). Sistem tersebut memungkinkan proses pengukuran dilakukan dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.

Agus menjelaskan bahwa penerapan teknologi Real Time Kinematic (RTK) pada sistem GPS mampu menghasilkan tingkat ketelitian hingga sekitar lima sentimeter. Dengan akurasi tersebut, hasil pengukuran terkini dapat berbeda dari data lama yang diperoleh menggunakan alat manual.

“Dengan teknologi tersebut, hasil pengukuran terkini menjadi lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya,” ujar Agus.

Selain meningkatkan ketepatan data, penggunaan teknologi digital juga membantu pemerintah membangun basis data pertanahan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia.

Perubahan Batas Fisik Tanah Juga Memengaruhi Luas Bidang

Selain perkembangan teknologi, perbedaan luas tanah juga dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi fisik di lapangan. Agus menjelaskan bahwa batas suatu bidang tanah dapat mengalami perubahan secara alami maupun akibat aktivitas manusia selama bertahun-tahun.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi hasil pengukuran antara lain pergeseran patok batas, perubahan bentuk lahan, kondisi topografi, hingga ketidaktepatan pengukuran yang dilakukan pada masa lalu. Karena itu, selisih luas tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kesalahan administrasi.

Menurut Agus, selama batas-batas bidang tanah dapat diidentifikasi dengan jelas dan telah disepakati oleh para pemilik lahan yang berbatasan, maka perbedaan luas yang masih berada dalam batas toleransi ketelitian merupakan kondisi yang dapat diterima.

“Selama batas-batas tersebut jelas dan disepakati, perbedaan luas yang masih dalam batas toleransi ketelitian merupakan hal yang dapat diterima,” katanya.

Dalam praktik pendaftaran tanah, petugas akan melakukan verifikasi langsung di lapangan bersama pemilik tanah dan para pemilik bidang yang berbatasan. Proses tersebut bertujuan memastikan letak serta batas tanah sesuai kondisi sebenarnya sebelum diterbitkan sertifikat.

Masyarakat Diminta Tidak Menunda Sertifikasi Tanah

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang masih menggunakan dokumen lama seperti girik atau Letter C agar segera mendaftarkan tanahnya melalui program sertifikasi resmi. Langkah tersebut penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran nasional memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dokumen administrasi lama. Selain memberikan perlindungan hukum kepada pemilik, sertifikat juga memudahkan berbagai keperluan administrasi, seperti jual beli, pewarisan, maupun pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi pengukuran dan pemetaan digital, pemerintah berharap proses sertifikasi tanah dapat menghasilkan data yang semakin akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dan girik, selama batas bidang tanah telah dipastikan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

baca juga”Rupiah Menguat, Efisiensi Anggaran MBG Jadi Pendorong“

The post Ini Alasan Sertifikat Tanah Beda Luas dengan Girik appeared first on beritabavet.id.