Baca Juga “Indonesia Kini Peringkat 7 Produsen Kakao Dunia, Pemerintah Genjot Peremajaan Lahan

Menurut Bhima, perbedaan jangka waktu menjadi salah satu alasan utama. Kerja sama melalui BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperoleh peluang ekonomi dalam waktu relatif dekat, sedangkan proses menuju keanggotaan OECD merupakan agenda jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026.

BRICS dan OECD Memiliki Fokus serta Lini Masa Berbeda
Bhima mengatakan Indonesia tidak perlu melihat keterlibatan dalam BRICS dan proses aksesi OECD sebagai dua pilihan yang harus dipertentangkan.

“Saya lihat antara OECD dan BRICS tidak ada kontradiksi karena punya timeline yang berbeda,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia memperkirakan proses aksesi Indonesia ke OECD masih membutuhkan waktu panjang. Sementara itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS dapat menghasilkan peluang ekonomi yang lebih cepat dimanfaatkan.

“ Aksesi Indonesia ke OECD masih lama, bisa 10 tahun, sementara BRICS bisa kerja sama jangka pendek,” ujar Bhima.

Perbedaan tersebut membuat pemerintah memiliki ruang untuk menjalankan kedua agenda secara paralel. Indonesia dapat mengejar manfaat ekonomi dari BRICS sambil memperbaiki berbagai aspek yang dibutuhkan dalam proses aksesi OECD.

Ekonom Dorong Pemerintah Perkuat Kepastian Regulasi
Bhima juga menyoroti kebijakan investasi sebagai faktor penting dalam menjalankan strategi ekonomi tersebutastian dan perlakuan yang setara. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi danKeterlibatan Indonesia di BRICS memberikan ruang untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Forum OECD dapat menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Proses tersebut berkaitan dengan upaya meny. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memberikan perlakuan khusus berdasarkan asal negara investor.

Investasi dari negara anggota BRICS maupun negara-negara Barat sebaiknya memperoleh kepastian dan perlakuan yang setara. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi dan kepastian hukum.

“Yang terpenting ada misi meningkatkan kualitas dan kepastian regulasi. Jadi tidak ada preferensi khusus antara investasi negara BRICS dan negara barat,” kata Bhima.

Pendekatan tersebut dapat membantu Indonesia menjaga daya tarik investasi di tengah hubungan ekonomi dengan berbagai kelompok negara. Kepastian hukum juga menjadi faktor penting bagi investor ketika mempertimbangkan ekspansi bisnis dalam jangka panjang.

Indonesia Jalankan Dua Jalur Kerja Sama Ekonomi
Keterlibatan Indonesia di BRICS memberikan ruang untuk memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Forum tersebut mencakup sejumlah negara dengan pengaruh besar terhadap perdagangan dan perekonomian global.

Sementara itu, proses aksesi OECD dapat menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Proses tersebut berkaitan dengan upaya menyelaraskan berbagai kebijakan dan standar nasional dengan praktik yang berlaku di negara-negara OECD.

Dengan karakter yang berbeda, kedua jalur tersebut dapat saling melengkapi. BRICS dapat menjadi sarana untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan aksesi OECD dapat mendukung agenda pening September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas berbagai agenda kerja menjadi salah satu kanal untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara anggota. Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung padaangan berikutnya adalah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga strategi tersebut, keanggotaan atau keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. BRICS dan OECD pun dapat ditempatkan sebagai bagiankatan kualitas tata kelola ekonomi.

KTT BRICS 2026 Digelar di New Delhi
KTT BRICS 2026 akan berlangsung di New Delhi pada 12-13 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas berbagai agenda kerja sama.

BRICS kini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Perluasan keanggotaan membuat kelompok ini memiliki cakupan ekonomi dan geografis yang semakin luas.

Bagi Indonesia, forum tersebut dapat menjadi salah satu kanal untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara anggota. Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan kerja sama menjadi kebijakan dan proyek yang konkret.

Strategi Paralel Jadi Pilihan Indonesia
Penilaian Bhima menunjukkan bahwa Indonesia tidak harus memilih antara BRICS dan OECD. Pemerintah dapat mempertahankan keterlibatan dalam BRICS sekaligus meneruskan proses aksesi OECD sesuai tahapan yang berlaku.

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi reformasi regulasi agar investasi dari berbagai negara tetap mendapatkan kepastian.

Dengan strategi tersebut, keanggotaan atau keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional. BRICS dan OECD pun dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi hubungan ekonomi Indonesia yang berjalan pada jalur berbeda.

Baca Juga “Ekonom: RI perlu dorong BRICS investasi di proyek energi terbarukan“

The post Ekonom: Kerja Sama BRICS Tak Bertentangan dengan OECD appeared first on beritabavet.id.

Baca Juga “Menhub Dudy Beberkan Kondisi Fasilitas Transportasi Usai Demo 27 Agustus“

Yassierli memproyeksikan PTDI sebagai center of excellence atau pusat unggulan bidang kedirgantaraan nasional. Pemerintah menargetkan pusat ini menghasilkan tenaga ahli bersertifikat yang mampu memenuhi kebutuhan industri nasional sekaligus bersaing di pasar global.

Training Center PTDI Siapkan SDM Bersertifikat Global
Yassierli mengatakan kebutuhan tenaga kerja kompeten terus meningkat seiring perkembangan industri. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menyiapkan pekerja dengan kompetensi teknis.

Tenaga kerja juga membutuhkan sertifikasi dan pengakuan kompetensi yang berlaku secara internasional. Pemerintah karena itu mendorong pengembangan pusat unggulan yang dapat menghubungkan pelatihan, sertifikasi, dan kebutuhan industri.

“Tantangan ke depan tidak hanya Indonesia, tapi hampir semua negara, yaitu pelatihan untuk penyiapan SDM yang kompeten, certification, serta global recognition,” kata Yassierli.

Ia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang membangun sejumlah titik center of excellence untuk sektor strategis. PTDI akan menjadi salah satu pusat unggulan yang berfokus pada bidang kedirgantaraan.

PTDI Dapat Kuota 500 Peserta Magang dan 1.000 Peserta Vokasi
Pengembangan Training Center PTDI sejalan dengan target pemerintah pada 2026. Pemerintah menargetkan 150.000 peserta mengikuti program magang nasional dan 300.000 peserta mengikuti pelatihan vokasi nasional.

Kemnaker dan PTDI kemudian menyepakati pelaksanaan program magang serta pelatihan vokasi sepanjang 2026. PTDI memperoleh kuota 500 peserta untuk program magang dan 1.000 peserta untuk pelatihan vokasi.

Program magang berlangsung selama enam bulan. Dari total kuota tersebut, PTDI telah menyelesaikan pelatihan bagi 150 peserta dan menyiapkan fasilitas untuk menyelesaikan 350 peserta lainnya.

Sementara itu, program pelatihan vokasi berlangsung kurang dari dua bulan. Program tersebut menyasar peserta dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan untuk memenuhi kebutuhan industri aviasi.

Kolaborasi PTDI dan BBPVP Bandung Perkuat Sertifikasi
Kemnaker akan mengintegrasikan program vokasi PTDI dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.

Peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikasi nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pemerintah juga mendorong lulusan memperoleh sertifikat keahlian yang memiliki pengakuan internasional.

Yassierli menilai pengakuan global menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan tenaga kerja Indonesia. Kompetensi yang diakui secara internasional dapat memperluas peluang pekerja Indonesia memasuki pasar kerja global.

“Jadi kita sudah mulai mengarahkan SDM Indonesia itu mereka tidak hanya memiliki sertifikasi dari BNSP, tapi kita mengarah kepada global recognition,” ujar Yassierli.

PTDI Bidik Kebutuhan Tenaga Ahli Industri Aviasi Global
Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan mengatakan Training Center PTDI dirancang untuk mencetak tenaga ahli bersertifikat. Lulusan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri aviasi, operator pesawat, serta sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO).

PTDI juga telah membuktikan kemampuan fasilitas pelatihannya dalam memasok tenaga ahli untuk industri kedirgantaraan luar negeri. Salah satu mitranya adalah Korea Aerospace Industries (KAI) di Korea Selatan.

Menurut Gita, PTDI telah mengirim 60 tenaga ahli ke industri kedirgantaraan Korea Selatan. Para tenaga ahli tersebut memiliki spesialisasi yang dibutuhkan industri, termasuk welding dan metal forming.

“KAI itu kami yang menyuplai, sudah menyuplai sebanyak 60 orang,” kata Gita.

PTDI kini juga menjajaki peluang pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk industri MRO di Uni Emirat Arab (UAE). Langkah tersebut menunjukkan peluang ekspor tenaga ahli Indonesia semakin terbuka di sektor aviasi.

PTDI Perluas Kemitraan dengan Kampus dan Lembaga Pelatihan
Untuk menjalankan pelatihan vokasi, PTDI menggandeng sejumlah institusi pendidikan dan pelatihan. Mitra tersebut mencakup BBPVP Bandung, Universitas Nurtanio (UNUR), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kolaborasi tersebut memungkinkan peserta memperoleh pembelajaran dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Materi pelatihan diarahkan agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri penerbangan.

Pendekatan berbasis kebutuhan industri menjadi penting karena sektor aviasi membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis dan standar keselamatan yang tinggi. Sertifikasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kompetensi tenaga kerja dapat diverifikasi.

Model Center of Excellence Akan Diterapkan di Sektor Lain
Kemnaker tidak hanya menempatkan konsep center of excellence pada industri kedirgantaraan. Pemerintah berencana mengembangkan model serupa untuk sektor strategis lainnya.

Yassierli menyebut industri pertambangan, minyak dan gas (migas), serta teknologi informasi sebagai beberapa bidang yang berpotensi dikembangkan. Model tersebut diharapkan mempertemukan kebutuhan industri dengan sistem pelatihan tenaga kerja.

Pengembangan pusat unggulan di berbagai sektor juga dapat memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan, pelatihan, industri, dan pemerintah. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif.

PTDI Jadi Bagian dari Strategi Penguatan SDM Nasional
Peresmian Training Center PTDI menandai upaya memperkuat ekosistem pengembangan tenaga kerja di sektor kedirgantaraan. Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah peserta pelatihan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan pengakuan kompetensi.

Dengan target 500 peserta magang dan 1.000 peserta vokasi pada 2026, PTDI memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja industri aviasi. Pengalaman memasok tenaga ahli ke Korea Selatan juga menjadi modal untuk memperluas pasar global.

Ke depan, keberhasilan Training Center PTDI akan bergantung pada kesinambungan pelatihan, kualitas sertifikasi, dan keterhubungan lulusan dengan kebutuhan industri. Jika berjalan konsisten, fasilitas ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok tenaga ahli kedirgantaraan berstandar global.

Baca Juga “Danantara dorong Jasa Marga perkuat transformasi layanan publik“

The post Menaker Proyeksikan PTDI Jadi Pusat Unggulan Kedirgantaraan appeared first on beritabavet.id.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada 2026. Data tersebut berasal dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga “Pemerintah Siapkan Rp 19 Triliun Bantu Daerah Bayar Gaji PPPK“

Indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen pada 2026. Angka tersebut meningkat 2,93 poin persentase dibandingkan capaian 2025 yang berada di level 66,64 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian tersebut menunjukkan sekitar 70 dari setiap 100 penduduk Indonesia berusia 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate.

“Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa Indeks Literasi Keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57 persen,” ujar Amalia dalam konferensi pers SNLIK 2026 di Jakarta, Senin.

Literasi Keuangan Perkotaan Lebih Tinggi

Perbedaan tingkat literasi keuangan masih terlihat berdasarkan wilayah tempat tinggal. Masyarakat perkotaan mencatat indeks literasi sebesar 72,54 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan berada di level 64,42 persen. Selisih tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk keuangan. Konsep tersebut juga mencakup keterampilan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan serta mengelola keuangan.

Karena itu, peningkatan literasi menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kemampuan masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat.

Literasi Keuangan Syariah Masih di Bawah Konvensional

SNLIK 2026 juga mengukur literasi berdasarkan jenis layanan keuangan. Indeks literasi keuangan konvensional tercatat sebesar 69,57 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah berada pada level 43,07 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Amalia menyampaikan literasi keuangan konvensional meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikannya mencapai 2,93 poin persentase berdasarkan perbandingan capaian yang disampaikan BPS.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan literasi keuangan nasional terutama masih ditopang oleh pemahaman terhadap sistem keuangan konvensional.

Inklusi Keuangan Mencapai 93,61 Persen

Selain literasi, SNLIK 2026 mencatat peningkatan indeks inklusi keuangan. Indeks tersebut mencapai 93,61 persen pada 2026.

Capaian ini naik 0,87 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 92,74 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses dan memanfaatkan produk atau layanan keuangan.

Amalia menjelaskan kenaikan inklusi tersebut antara lain berasal dari sektor keuangan konvensional. Indeks inklusi keuangan konvensional meningkat dari 92,61 persen menjadi 93,53 persen.

Inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan akses dan pemanfaatan produk atau layanan sektor keuangan. Layanan tersebut harus terjangkau, berkualitas, berkelanjutan, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Akses Keuangan Perkotaan Capai 95,47 Persen

Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan juga terlihat pada indikator inklusi keuangan. Masyarakat perkotaan mencatat indeks inklusi sebesar 95,47 persen.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan masyarakat perdesaan berada di level 90,39 persen. Dengan demikian, akses dan pemanfaatan layanan keuangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

BPS mencatat kedua wilayah sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks inklusi perkotaan naik 0,99 poin persentase, sedangkan perdesaan meningkat 0,36 poin persentase.

Kondisi tersebut menunjukkan perluasan akses keuangan berlangsung di kedua wilayah. Namun, perbedaan capaian masih menjadi perhatian dalam upaya memperluas manfaat layanan keuangan secara merata.

SNLIK 2026 Libatkan 75.000 Responden

SNLIK 2026 menggunakan cakupan sampel yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei tersebut melibatkan responden dari 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota.

Pendataan lapangan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Sebanyak 75.000 responden berpartisipasi dalam survei tersebut.

BPS menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dalam proses wawancara. Pendataan dilakukan melalui aplikasi FASIH Mobile.

Metodologi tersebut memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui perangkat digital. Hasil survei kemudian menjadi salah satu sumber informasi untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Peningkatan Literasi Perlu Diikuti Perluasan Akses

Kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan pada 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, data juga memperlihatkan masih terdapat kesenjangan berdasarkan wilayah dan jenis layanan.

Capaian literasi perdesaan yang berada di bawah perkotaan menunjukkan perlunya penguatan edukasi keuangan di daerah. Sementara itu, rendahnya literasi keuangan syariah dibandingkan konvensional menunjukkan peluang pengembangan edukasi mengenai produk syariah.

Di sisi lain, tingginya indeks inklusi menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah relatif luas. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut diikuti kemampuan memilih dan menggunakan produk keuangan secara tepat.

Hasil SNLIK 2026 dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan industri jasa keuangan dalam menyusun program edukasi serta perluasan akses. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan literasi diharapkan dapat berjalan seiring dengan penggunaan layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga “Qodari nilai pertumbuhan ekonomi 5,29 persen semakin berkualitas“

The post BPS: Literasi dan Inklusi Keuangan Naik pada 2026 appeared first on beritabavet.id.

Kerja sama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki babak baru melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada penguatan pengawasan sektor jasa keuangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, transparan, dan berintegritas di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial di Indonesia.

Baca Juga “OJK dan Satgas PASTI hentikan 278 entitas gadai ilegal sejak 2019“

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis karena industri jasa keuangan kini menghadapi perubahan yang sangat cepat. Digitalisasi layanan, pertumbuhan perusahaan teknologi finansial (fintech), sistem pembayaran digital, hingga perdagangan aset kripto menghadirkan peluang ekonomi baru sekaligus memunculkan tantangan dalam menjaga persaingan usaha yang adil.

Ruang Lingkup Kerja Sama KPPU dan OJK untuk Mendukung Industri Keuangan yang Kompetitif

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menegaskan bahwa transformasi digital telah membuka ruang inovasi yang luas bagi pelaku industri jasa keuangan. Meski demikian, perkembangan tersebut harus tetap berada dalam koridor regulasi agar seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama dalam berkompetisi.

Menurutnya, inovasi tidak boleh mengurangi prinsip persaingan usaha yang sehat maupun perlindungan terhadap konsumen. Oleh sebab itu, koordinasi antara KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha dan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan dinilai semakin penting untuk mengantisipasi perubahan lanskap industri.

Fanshurullah menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, pasar modal, hingga layanan keuangan digital menjadi penggerak utama aliran dana yang mendukung pertumbuhan dunia usaha dan konsumsi masyarakat.

Karena memiliki peran yang sangat strategis, setiap perubahan kebijakan maupun praktik bisnis di sektor tersebut dapat memberikan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, pengawasan yang terkoordinasi diperlukan agar persaingan usaha tetap berlangsung secara sehat tanpa mengganggu kepentingan masyarakat maupun stabilitas sistem keuangan.

Pengalaman KPPU dalam menangani berbagai perkara persaingan usaha di sektor jasa keuangan juga menjadi salah satu dasar penguatan kolaborasi ini. Seiring munculnya model bisnis digital yang semakin kompleks, pendekatan pengawasan perlu disesuaikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pola transaksi baru.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua lembaga sepakat memperkuat pertukaran data dan informasi sesuai kewenangan masing-masing. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat identifikasi potensi pelanggaran persaingan usaha sekaligus mendukung proses pengawasan yang lebih efektif.

Selain berbagi informasi, KPPU dan OJK juga akan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan penegakan hukum, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Program tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan penelitian bersama, pelatihan teknis, diskusi kebijakan, dan pertukaran pengetahuan antarlembaga.

Pengawasan Diperluas ke Fintech, Aset Kripto, dan Sistem Pembayaran Digital

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah mengawal perkembangan sektor keuangan digital yang terus mengalami pertumbuhan. Layanan pinjaman daring, pembayaran elektronik, investasi digital, teknologi blockchain, hingga aset kripto menjadi bagian dari ekosistem baru yang membutuhkan pengawasan lintas sektor.

Kedua lembaga menilai kemajuan teknologi harus tetap diimbangi dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, inovasi dapat berkembang tanpa menimbulkan praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, maupun hambatan masuk bagi pelaku usaha baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Tanpa adanya kepercayaan publik, pertumbuhan sektor keuangan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Menurut Friderica, kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian membuat sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Industri ini tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gejolak pasar.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara OJK dan KPPU diharapkan menghasilkan langkah nyata dalam menciptakan kepastian hukum, memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing industri jasa keuangan Indonesia.

Melalui koordinasi yang lebih erat, kedua lembaga juga ingin memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang setara dalam menjalankan bisnisnya. Persaingan yang sehat diyakini akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Selain aspek pengawasan, kerja sama ini turut diarahkan untuk memperkuat adaptasi regulasi terhadap perkembangan model bisnis baru. Perubahan teknologi yang berlangsung cepat membutuhkan kebijakan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem jasa keuangan yang lebih inovatif. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu mendorong investasi baru, mempercepat adopsi teknologi, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengawasan.

Ke depan, Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan pelaksanaan berbagai program kolaboratif yang lebih luas. KPPU dan OJK akan terus memperkuat koordinasi dalam pengawasan, pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar sektor jasa keuangan Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan global.

Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap tercipta industri jasa keuangan yang kompetitif, transparan, dan berintegritas. Pada akhirnya, persaingan usaha yang sehat tidak hanya menguntungkan pelaku industri, tetapi juga meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga “Strategi Kementerian Kelautan Supaya Nelayan Naik Kelas“

The post KPPU-OJK Perkuat Persaingan Usaha Sektor Keuangan appeared first on beritabavet.id.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyederhanaan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran. Pemerintah berencana mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan melalui proses konsolidasi dan penutupan perusahaan yang dinilai tidak efisien.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan BUMN agar perusahaan negara memiliki tata kelola yang lebih efektif, sehat secara finansial, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

baca juga”Ini Alasan Sertifikat Tanah Beda Luas dengan Girik“

Pemerintah Lanjutkan Konsolidasi dan Penutupan BUMN

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 pada Minggu (28/6/2026), Prabowo mengatakan pemerintah telah memulai proses penataan BUMN. Hingga saat ini, lebih dari 200 perusahaan telah ditutup sebagai bagian dari program tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa jumlah BUMN akan terus dikurangi secara bertahap hingga mencapai sekitar 250 perusahaan. Menurutnya, struktur perusahaan negara yang terlalu banyak selama ini membuat pengelolaan menjadi kurang efisien.

“Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 250,” kata Prabowo.

Ia menilai konsolidasi akan membuat pemerintah lebih mudah mengawasi kinerja perusahaan negara sekaligus meningkatkan produktivitas aset yang dimiliki negara.

Pengurangan BUMN Dinilai Mampu Menekan Biaya Operasional

Prabowo menjelaskan bahwa banyaknya jumlah perusahaan negara turut menciptakan beban biaya operasional yang besar. Setiap perusahaan memiliki jajaran direksi, komisaris, dan struktur organisasi yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Menurutnya, apabila sekitar 750 BUMN ditutup, maka ribuan posisi direksi dan komisaris juga akan berkurang. Langkah tersebut diyakini dapat menghemat pengeluaran negara yang selama ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.

Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola BUMN berasal dari masyarakat sehingga harus dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan negara memiliki kinerja yang sehat dan mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Prabowo Sebut Kinerja BUMN Mulai Membaik

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk mendukung riset dan inovasi nasional.

Ia menyatakan gagasan tersebut layak dipertimbangkan, tetapi syarat utamanya adalah perusahaan negara harus mampu mencetak keuntungan secara berkelanjutan.

Menurut Prabowo, kondisi BUMN mulai menunjukkan perbaikan dalam satu tahun terakhir. Ia menyampaikan apresiasi kepada Danantara yang dinilai berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah sehingga mulai menghasilkan laba.

Meski demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan reformasi BUMN agar kondisi keuangan perusahaan semakin kuat. Dengan tata kelola yang lebih baik, laba perusahaan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pengembangan riset dan inovasi nasional.

Prabowo Tegaskan Pentingnya Peran Akademisi dalam Pemerintahan

Selain membahas reformasi BUMN, Prabowo kembali menekankan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta, ia menyatakan hampir seluruh sektor strategis pemerintahan kini melibatkan profesor dan ilmuwan sebagai bagian dari tim pengambil keputusan.

Menurut Prabowo, para guru besar memiliki kapasitas intelektual untuk menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan strategis didukung oleh kajian akademik yang kuat.

Ke depan, reformasi BUMN dan penguatan kolaborasi dengan kalangan akademisi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat daya saing Indonesia melalui inovasi, riset, dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

baca juga”Prabowo Target Reformasi BUMN Rampung Tahun Ini“

The post Prabowo Bakal Tutup 750 BUMN, Ini Penjelasannya appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan tidak ada relokasi fasilitas produksi maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dua perusahaan komponen otomotif yang beroperasi di Jawa Timur. Klarifikasi ini disampaikan setelah muncul informasi yang menyebut adanya rencana pemindahan pabrik dari Indonesia ke Vietnam.

Pemerintah menegaskan bahwa kedua perusahaan masih menjalankan kegiatan produksi secara normal dan tetap berkontribusi terhadap ekspor manufaktur nasional. Langkah klarifikasi dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor serta mencegah gangguan terhadap rantai pasok industri otomotif dalam negeri.

baca juga”Ribuan Buruh Terancam PHK Akibat Pabrik Pindah ke Vietnam“

Kemenperin Telusuri Kabar Relokasi Pabrik ke Vietnam

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk melakukan verifikasi lapangan atas informasi yang beredar.

Penelusuran dilakukan sejak 21 Juni 2026 guna memastikan kebenaran kabar terkait relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI ke Vietnam serta dugaan PHK di kedua perusahaan tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT JAI yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI di Kabupaten Mojokerto masih beroperasi normal. Kedua perusahaan juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Febri, pihak perusahaan telah memberikan konfirmasi bahwa fasilitas produksi di Indonesia tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada rencana pemindahan operasi ke negara lain.

Perusahaan Tegaskan Tidak Ada Pengurangan Tenaga Kerja

Selain memastikan tidak ada relokasi, Kemenperin juga membantah isu PHK yang sempat berkembang. Berdasarkan keterangan manajemen perusahaan, tidak terdapat pengurangan tenaga kerja maupun penghentian aktivitas produksi di kedua pabrik tersebut.

Kemenperin menyimpulkan bahwa operasional perusahaan tetap stabil dan belum terdapat indikasi perubahan strategi investasi yang mengarah pada penutupan atau pemindahan fasilitas produksi.

Febri menjelaskan bahwa informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Sejumlah pembeli dan pemasok bahkan sempat meminta klarifikasi terkait keberlangsungan kontrak kerja sama mereka setelah isu tersebut beredar luas.

Menurutnya, pemberitaan mengenai relokasi dan PHK dapat memengaruhi kepercayaan pelaku industri serta menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok sektor otomotif nasional.

Total Investasi Dua Perusahaan Mencapai Rp1,9 Triliun

Kemenperin juga mengungkap profil kedua perusahaan yang menjadi sorotan. PT JAI dan PT SAI merupakan industri komponen otomotif berorientasi ekspor dengan nilai investasi gabungan lebih dari Rp1,9 triliun.

Besarnya investasi tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam mengembangkan bisnis manufaktur di Indonesia. Keberadaan kedua perusahaan juga berperan penting dalam memperkuat rantai pasok industri otomotif nasional.

Pada kuartal pertama 2026, PT SAI tercatat memproduksi sekitar 1,2 juta unit komponen otomotif. Sementara itu, PT JAI menghasilkan sekitar 1,6 juta unit komponen pada periode yang sama.

Seluruh produk yang dihasilkan kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan tingkat ekspor mencapai 100 persen, PT JAI dan PT SAI menjadi bagian penting dari jaringan pasok global industri otomotif sekaligus penyumbang devisa bagi Indonesia.

Pemerintah Perkuat Pengawasan untuk Mencegah Penutupan Pabrik

Kemenperin menegaskan akan terus memantau kondisi industri manufaktur nasional secara berkala. Menteri Perindustrian telah menginstruksikan seluruh jajaran kementerian untuk melakukan pengawasan aktif terhadap perusahaan yang menghadapi gangguan permintaan maupun rantai pasok.

Langkah mitigasi cepat dan terukur akan dilakukan guna mencegah penutupan fasilitas produksi yang berpotensi berdampak pada tenaga kerja. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pelaku industri untuk menjaga stabilitas investasi, kepastian pasar, dan keberlangsungan produksi.

Ke depan, Kemenperin berkomitmen menjaga iklim usaha yang kondusif agar sektor manufaktur Indonesia tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi global. Kepastian investasi dan perlindungan tenaga kerja menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional secara berkelanjutan.

baca juga”Kejar Net Zero Emission, Kemenperin Perkuat Verifikasi Emisi Industri“

The post Kemenperin Bantah Isu PHK di Pabrik Otomotif Jawa Timur appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mempercepat proses revisi aturan mengenai tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Perubahan regulasi ini dilakukan sebagai respons atas berbagai masukan dari kalangan serikat pekerja, pengusaha, serta pihak terkait mengenai ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Pemerintah menargetkan pembahasan revisi aturan tersebut dapat diselesaikan pada Juli 2026. Hasil revisi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pengguna tenaga outsourcing, sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam aktivitas operasional berbagai sektor usaha.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama revisi adalah menentukan kembali bidang pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga alih daya. Aturan yang berlaku saat ini mencantumkan enam bidang usaha yang dapat menggunakan sistem outsourcing.

Namun, dalam proses evaluasi muncul usulan untuk mempersempit cakupan tersebut menjadi empat bidang pekerjaan. Pemerintah masih membahas berbagai opsi sebelum menetapkan keputusan akhir yang akan menjadi dasar penerapan regulasi baru.

baca juga”Kemnaker Turun Tangan Atasi PHK 133 Pekerja Garmen“

Empat Bidang Pekerjaan Outsourcing Jadi Opsi Utama Revisi

Dalam pembahasan yang sedang berjalan, terdapat opsi agar penggunaan tenaga outsourcing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang bersifat penunjang. Empat bidang yang masuk dalam pembahasan meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, layanan pengamanan, serta penyediaan pengemudi dan transportasi pekerja.

Keempat bidang tersebut dinilai sebagai jenis pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi utama perusahaan, sehingga lebih sesuai dengan konsep dasar penggunaan tenaga kerja alih daya.

Sementara itu, dua bidang pekerjaan yang sebelumnya masuk dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 berpotensi dikeluarkan dari aturan baru. Kedua bidang tersebut adalah layanan penunjang operasional perusahaan dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan.

Afriansyah menjelaskan bahwa keputusan tersebut masih berupa opsi yang terus dibahas bersama seluruh pihak terkait. Pemerintah tetap membuka ruang dialog agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Selain opsi pembatasan menjadi empat bidang, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam aturan tersebut, tenaga outsourcing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang bersifat penunjang dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi utama suatu perusahaan.

Kemnaker Libatkan Buruh dan Pengusaha dalam Proses Revisi

Kemnaker menegaskan bahwa revisi aturan outsourcing tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi buruh, asosiasi pengusaha, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan yang lahir memiliki keseimbangan antara kepentingan perlindungan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha dalam menjaga daya saing industri.

Afriansyah menyebut proses pembahasan masih berlangsung dan membutuhkan waktu karena setiap masukan harus dikaji secara mendalam. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tenggat penyelesaian pada Juli 2026.

“Juli deadline pembahasan revisi Permenaker 7/2026,” ujar Afriansyah.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera menghadirkan kejelasan aturan setelah muncul berbagai perdebatan sejak Permenaker tersebut diterbitkan.

Menaker Pastikan Revisi Aturan Dilakukan Melalui Dialog Sosial

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah terbuka untuk mengevaluasi dan meninjau kembali aturan outsourcing apabila terdapat aspirasi dari berbagai pihak yang menghendaki perubahan.

Menurut Yassierli, dinamika dalam pembentukan regulasi merupakan hal yang wajar karena setiap kebijakan ketenagakerjaan memiliki dampak langsung terhadap pekerja maupun pelaku usaha.

Pembahasan aturan tersebut telah dilakukan melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Kita paham bahwa ada dinamika. Saat pembahasan di LKS Tripnas juga ada masukan dari pihak pengusaha dan teman-teman serikat buruh atau serikat pekerja,” kata Yassierli.

Ia menegaskan pemerintah siap meninjau ulang regulasi jika hasil dialog menunjukkan adanya kebutuhan perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang berlaku saat ini.

“Kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita siap untuk meninjau kembali,” ujar Yassierli.

Ketika ditanya mengenai poin aturan mana saja yang berpotensi berubah, Yassierli belum memberikan rincian karena proses pembahasan masih berlangsung.

Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan harus melalui mekanisme yang sesuai dan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.

“Tunggu saja, tentu itu proses,” katanya.

Revisi Outsourcing Diharapkan Ciptakan Keseimbangan Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Perubahan aturan outsourcing menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang mendapat perhatian besar karena menyangkut jutaan pekerja di berbagai sektor industri. Bagi kalangan buruh, revisi aturan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap status kerja, kepastian pekerjaan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan regulasi yang jelas agar sistem alih daya tetap dapat mendukung efisiensi operasional tanpa mengabaikan hak-hak pekerja.

Melalui proses dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, aturan outsourcing yang baru diharapkan mampu menghadirkan titik temu yang seimbang. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan bagi buruh, tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia industri nasional.

Apabila revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai target pada Juli 2026, maka aturan baru tersebut akan menjadi pedoman penting bagi penerapan sistem outsourcing di Indonesia pada masa mendatang.

baca juga”Selain Elon Musk, Ini Pemegang Saham Terbesar SpaceX“

The post Revisi Regulasi Outsourcing Masuki Tahap Penyelesaian appeared first on beritabavet.id.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap adanya potensi perpindahan sebagian lini produksi dua perusahaan otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan pekerjaan ribuan buruh yang selama ini bekerja di sektor manufaktur otomotif nasional.

Menurut Said Iqbal, kedua perusahaan tersebut memiliki fasilitas produksi di wilayah Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur. Meski belum ada keputusan resmi mengenai penutupan pabrik secara menyeluruh, perpindahan sebagian kegiatan produksi dikhawatirkan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian kondisi geopolitik global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investasi perusahaan. Selain itu, Vietnam dinilai semakin menarik bagi investor karena perkembangan industri kendaraan listrik yang cukup pesat.

“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring.

baca juga”1 Juta Usaha Mikro Kecil Nikmati Sertifikasi Halal Gratis“

KSPI Upayakan Negosiasi untuk Mencegah Pemindahan Produksi

Menghadapi ancaman tersebut, KSPI menyatakan akan mengambil langkah negosiasi dengan pihak perusahaan agar rencana pemindahan lini produksi dapat dibatalkan. Serikat pekerja juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintah dan lembaga legislatif untuk mencari solusi yang mampu mempertahankan investasi industri otomotif di dalam negeri.

Said Iqbal mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan DPR serta Presiden Prabowo Subianto guna mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kompetitif agar tidak kehilangan peluang menjadi pusat produksi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri otomotif nasional diharapkan tetap mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Ancaman PHK Juga Mengintai Ribuan Buruh Pabrik Sepatu Nike

Selain sektor otomotif, KSPI juga menyoroti ancaman PHK yang berpotensi terjadi di industri alas kaki. Said Iqbal menyebut sekitar 4.000 pekerja PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menghadapi risiko kehilangan pekerjaan akibat berkurangnya pesanan produksi.

Sebagai langkah pencegahan, KSPI berencana menjalin komunikasi langsung dengan manajemen Nike melalui jaringan serikat buruh internasional IndustriALL Global Union. Tujuannya agar pesanan produksi untuk pabrik di Indonesia tetap berjalan dan tidak dipindahkan ke negara lain.

Menurut Said Iqbal, keberlanjutan pesanan dari merek global sangat penting untuk menjaga aktivitas produksi dan mempertahankan lapangan kerja bagi ribuan pekerja di sektor tersebut.

Pemerintah Didorong Beri Solusi agar Industri Tetap Bertahan

Said Iqbal juga berencana menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kebijakan yang dapat membantu menekan biaya produksi perusahaan.

Ia menilai langkah tersebut dapat membantu perusahaan mempertahankan jumlah tenaga kerja, bahkan membuka peluang peningkatan kapasitas produksi apabila kondisi bisnis kembali membaik.

Selain itu, KSPI menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk bagi karyawan yang sementara dirumahkan. Ia menyoroti informasi mengenai pembayaran upah yang hanya mencapai sebagian dari ketentuan normal dan meminta agar hak pekerja tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ancaman relokasi pabrik dan potensi PHK ini menjadi pengingat bahwa daya saing industri nasional perlu terus diperkuat di tengah perubahan peta investasi global. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia.

baca juga”Aturan Outsourcing Tuai Kritik, Menaker Siap Evaluasi“

The post Ribuan Buruh Terancam PHK Akibat Pabrik Pindah ke Vietnam appeared first on beritabavet.id.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengawal penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia (AII) yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Pemerintah mengambil langkah mediasi dengan mempertemukan pihak perusahaan dan perwakilan pekerja guna mencari solusi yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan sekaligus memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT AII dan serikat pekerja. Keterlibatan pemerintah ini menjadi tindak lanjut atas audiensi yang sebelumnya diajukan oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia kepada Kemnaker pada 4 Juni 2026.

Langkah tersebut menunjukkan peran pemerintah sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dalam kasus PHK yang melibatkan jumlah pekerja besar, proses komunikasi antara perusahaan dan pekerja menjadi faktor penting agar penyelesaian dapat dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Afriansyah Noor mengajak kedua pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah selama proses mediasi berlangsung. Menurutnya, kesepakatan yang tercapai melalui komunikasi terbuka dapat menjadi jalan terbaik untuk menjaga hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.

baca juga”Aturan Penalti Rp 100 Juta Manajer Kopdes Dicabut“

Perusahaan Menaikkan Tawaran Kompensasi PHK kepada 133 Pekerja

Dalam perkembangan terbaru proses mediasi, manajemen PT Amos Indah Indonesia menyampaikan adanya perbaikan tawaran kompensasi bagi para pekerja yang terdampak PHK. Perusahaan meningkatkan perhitungan hak pekerja dari tawaran sebelumnya sebesar 0,5 kali ketentuan yang berlaku menjadi satu kali ketentuan yang berlaku.

Perubahan tawaran tersebut menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan antara perusahaan, pekerja, dan Kemnaker. Pemerintah berharap peningkatan nilai kompensasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pekerja dalam menentukan langkah penyelesaian berikutnya.

Wamenaker Afriansyah Noor meminta seluruh pekerja yang terkena PHK agar mempelajari tawaran tersebut secara saksama. Ia menekankan bahwa setiap keputusan perlu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang serta kepastian terhadap hak-hak yang diterima pekerja.

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali. Silakan tawaran ini dipertimbangkan dengan matang oleh bapak dan ibu sekalian,” ujar Afriansyah Noor dalam proses mediasi.

Kemnaker Mendorong Penyelesaian Melalui Dialog dan Jalur Hubungan Industrial

Kemnaker menegaskan bahwa proses mediasi tidak berhenti apabila belum tercapai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Pemerintah masih menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Apabila musyawarah belum menghasilkan keputusan bersama, pekerja dan perusahaan dapat melanjutkan proses melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah diatur dalam sistem ketenagakerjaan. Mekanisme ini bertujuan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan memiliki kepastian hukum.

Afriansyah Noor menjelaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Kemnaker juga berkomitmen untuk memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai prinsip perlindungan tenaga kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Afriansyah Noor.

Peran Pemerintah dalam Mengawal Hak Pekerja dan Kepastian bagi Perusahaan

Kasus PHK 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia menjadi perhatian Kemnaker karena menyangkut perlindungan hak tenaga kerja serta keberlangsungan hubungan industrial yang sehat. Kehadiran pemerintah dalam proses mediasi bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kondisi perusahaan.

Dalam praktik hubungan industrial, PHK sering menjadi persoalan yang membutuhkan komunikasi intensif agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pemerintah berupaya mendorong penyelesaian melalui perundingan yang melibatkan semua pihak terkait.

Selain memastikan pekerja memperoleh hak sesuai ketentuan, Kemnaker juga mengutamakan terciptanya proses penyelesaian yang transparan. Dengan adanya pendampingan dari pemerintah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Proses Mediasi Diharapkan Mencapai Kesepakatan yang Menguntungkan Semua Pihak

Hingga saat ini, proses penyelesaian kasus PHK di PT Amos Indah Indonesia masih terus berlangsung. Tawaran kompensasi terbaru dari perusahaan menjadi salah satu perkembangan penting yang dapat membuka peluang tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Kemnaker memastikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memberikan fasilitas komunikasi apabila masih dibutuhkan. Pemerintah berharap penyelesaian dapat dilakukan secara damai dengan tetap mengutamakan hak pekerja serta kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.

Ke depan, hasil dari mediasi ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi bagi 133 pekerja yang terdampak, tetapi juga menjadi contoh pentingnya dialog dalam menghadapi persoalan hubungan industrial. Kolaborasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

baca juga”23.470 Pekerja Kena PHK, Ini Daftar 10 Provinsi Tertinggi“

The post Kemnaker Turun Tangan Atasi PHK 133 Pekerja Garmen appeared first on beritabavet.id.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) resmi menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa ikatan dinas. Keputusan tersebut diambil setelah aturan tersebut menjadi sorotan dan memicu perdebatan di ruang publik.

Pencabutan aturan penalti diumumkan melalui Pengumuman Panselnas Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Panselnas SDM KDKMP dan KNMP, Tedi Bharata, pada Kamis (18/6/2026). Panselnas menyebut penghapusan klausul tersebut bertujuan memastikan proses rekrutmen tidak menghambat talenta terbaik untuk bergabung dan mengikuti program pengembangan SDM.

Dalam pengumumannya, Tedi menegaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 mengenai konsekuensi finansial berupa penalti Rp100 juta resmi dicabut dan tidak lagi berlaku bagi peserta yang telah lolos seleksi.

Dengan pencabutan aturan tersebut, peserta yang telah dinyatakan lolos dapat mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan dengan lebih tenang. Panselnas berharap para peserta tetap memiliki komitmen tinggi untuk menjalani seluruh rangkaian program dan menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan.

baca juga”Prabowo Dorong Perluasan Peluang Kerja WNI di Jerman“

Aturan Ikatan Dinas Manajer Kopdes Tetap Berlaku Sesuai Peraturan

Meski menghapus sanksi finansial, Panselnas menegaskan bahwa ketentuan terkait ikatan dinas dalam Lampiran I Poin 12 tetap diberlakukan. Peserta yang lolos seleksi masih diwajibkan menjalani masa ikatan dinas selama dua tahun sejak tanggal efektif penempatan atau penugasan.

Pelaksanaan ikatan dinas tersebut akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencabutan penalti tidak berarti menghilangkan tanggung jawab peserta terhadap komitmen kerja yang telah disepakati dalam program pengadaan SDM KDKMP dan KNMP.

Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan program dalam memperoleh tenaga profesional sekaligus memberikan kepastian yang lebih adil bagi para peserta seleksi.

Peserta yang Sempat Mengundurkan Diri Diberi Kesempatan Kembali

Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap aturan denda Rp100 juta. Mereka dapat kembali menyatakan kesediaan untuk mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas.

Kesempatan konfirmasi diberikan dalam periode 17 hingga 23 Juni 2026 pukul 10.00 WIB. Langkah ini dilakukan agar peserta yang sebelumnya batal bergabung tetap memiliki peluang melanjutkan proses seleksi setelah adanya perubahan kebijakan.

Keputusan membuka kembali akses bagi peserta yang mundur menunjukkan adanya penyesuaian dari penyelenggara terhadap masukan masyarakat dan calon peserta. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas rekrutmen sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terpenuhi.

Aturan Penalti Rp100 Juta Sebelumnya Memicu Polemik di Media Sosial

Sebelum dicabut, ketentuan denda Rp100 juta tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan yang harus ditandatangani peserta yang lolos seleksi SDM KDKMP dan KNMP. Dokumen tersebut memuat 13 poin persyaratan yang wajib dipatuhi oleh peserta.

Pada poin 13, peserta menyatakan kesediaannya menerima penalti Rp100 juta apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum menyelesaikan masa ikatan dinas dua tahun sebagaimana diatur dalam poin 12.

Ketentuan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial. Sejumlah peserta menyampaikan keberatan karena nilai penalti dinilai cukup besar dan berpotensi menjadi beban apabila mereka tidak dapat melanjutkan penugasan.

Setelah menerima berbagai respons, Panselnas melakukan evaluasi dan memutuskan untuk menghapus klausul penalti tersebut. Ke depan, proses pelatihan dan pembinaan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan berjalan lebih efektif dengan tetap mengedepankan komitmen, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Program pengadaan SDM KDKMP dan KNMP sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi dan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, proses seleksi yang transparan dan kebijakan yang proporsional menjadi faktor penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

baca juga”Kebut 80 Ribu Kopdes Merah Putih, Menkop Usul Anggaran Ditambah“

The post Aturan Penalti Rp 100 Juta Manajer Kopdes Dicabut appeared first on beritabavet.id.